Portal Berita Ekonomi Kamis, 26 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:36 WIB. Askrindo Syariah - Askrindo Syariah kerja sama kafalah dengan Puskopssim NU Jatim.
  • 20:33 WIB. BUMN - Bank BUMN akan masuk ke switching JPN melalui danareksa.
  • 20:32 WIB. BNI - Pertumbuhan deposito BNI turun 1,55% YoY menjadi Rp168,84 triliun.
  • 20:30 WIB. Askrindo - Sampai Q1 2018, Askrindo raih hasil underwriting sebesar Rp822 miliar, naik 29% YoY.
  • 20:28 WIB. Askrindo - Askrindo bidik premi Rp5,3 triliun sampai tutup tahun 2018.
  • 20:27 WIB. Askrindo - Hingga Maret 2018, Askrindo cetak premi bruto sebesar Rp889 miliar, meningkat 38% YoY.
  • 20:25 WIB. Mandiri - Bank Mandiri catat kredit yang belum ditarik pada QI 2018 sebesar Rp151,3 triliun.
  • 20:22 WIB. Pertamina - Pertamina minta harga khusus untuk beli minyak mentah domestik.
  • 20:21 WIB. Pertamina - Nicke Widyawati akui kenaikan harga minyak mentah tekan biaya produksi premium.
  • 20:16 WIB. BSDE - Bumi Serpong Damai akan menerbitkan obligasi senior berdenominasi dolar AS senilai US$250 juta.

Aturan Kemendag Dinilai Mengada-ada, GINSI Bakal Langsung Temui Jokowi

Foto Berita Aturan Kemendag Dinilai Mengada-ada, GINSI Bakal Langsung Temui Jokowi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Gabungan Pengusaha Importir Indonesia (GINSI) memprotes kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memberangus organisasi yang berdiri sejak tahun 1956 itu. Kebijakan Pemerintah itu dinilai menghambat dunia usaha.

“Kebijakan Kemendag itu tidak sejalan dengan perintah Presiden untuk memberikan kemudahan perizinan usaha. Bagaimana cara pemerintah memfilter bahwa importir dan eksportir itu sudah menjadi anggota Kadin atau belum saat menjalankan usahanya,” ujar Ketua Umum GINSI Anton Sihombing di Jkaarta, Jumat (15/12/2017).

Untuk diketahui, Kemendag membuat kesepakatan dengan Kadin bahwa importir dan eksportir harus menjadi anggota Kadin. Hal itu dinilai sejumlah kalangan memperpanjang arus birokrasi pengurusan izin. Persyaratan anggota GINSI harus masuk Kadin dinilai Anton mengada-ada. Karena larangan terbatas padahal tidak masuk pada substansi kegiatan perdagangan maupun material yang diperdagangkan.

Anggota Komisi V DPR itu menilai, jika tujuan pemerintah adalah untuk menuntut tanggung jawab apabila ada pengusaha yang nakal, sebaiknya memberdayakan asosiasi terkait seperti GINSI. GINSI bisa dijadikan mitra strategis pemerintah, baik dalam hal dimintakan masukan atas regulasi yang akan dibuat maupun sosialisasinya.

Di Kadin sendiri, sambung dia, belum tentu ada yang faham dan menguasai soal kegiatan importir termasuk regulasi yang memayunginya. Sehingga pemerintah harus lebih hati-hati membuat regulasi.

"GINSI akan menyampaikan masalah ini langsung ke Presiden Jokowi. Kita ingin menjelaskan betapa pentingnya keberadaan GINSI dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia," katanya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan, seharusnya Kadin menolak regulasi dari Kemendag tersebut. Sebab, Kadin seharusnya menjaga eksistensi oraganisasi lainnya agar dapat bersinergi atau sama-sama membangun bangsa.

Tag: Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Anton Sihombing, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6079.850 -149.785 575
2 Agriculture 1691.011 -31.360 19
3 Mining 1877.346 -42.097 44
4 Basic Industry and Chemicals 781.433 -8.162 70
5 Miscellanous Industry 1242.763 -22.004 44
6 Consumer Goods 2488.443 -60.680 45
7 Cons., Property & Real Estate 491.788 -8.964 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1073.061 -14.195 64
9 Finance 1074.721 -45.611 90
10 Trade & Service 933.441 -9.438 134
No Code Prev Close Change %
1 KOBX 189 254 65 34.39
2 ABBA 64 81 17 26.56
3 SHID 1,310 1,550 240 18.32
4 MTSM 274 324 50 18.25
5 PEGE 322 370 48 14.91
6 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
7 BBRM 91 100 9 9.89
8 KBLV 484 530 46 9.50
9 ARTO 160 174 14 8.75
10 BSSR 2,580 2,800 220 8.53
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 145 123 -22 -15.17
2 CITA 700 600 -100 -14.29
3 DPNS 450 388 -62 -13.78
4 LCGP 81 70 -11 -13.58
5 BIMA 118 102 -16 -13.56
6 GHON 1,400 1,215 -185 -13.21
7 MLPT 800 700 -100 -12.50
8 PTIS 394 346 -48 -12.18
9 BINA 630 560 -70 -11.11
10 BWPT 296 270 -26 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,490 3,310 -180 -5.16
2 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
3 BBCA 22,925 21,750 -1,175 -5.13
4 BMRI 7,725 7,150 -575 -7.44
5 IKAI 575 565 -10 -1.74
6 TAXI 132 133 1 0.76
7 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31
8 BHIT 107 105 -2 -1.87
9 BMTR 565 560 -5 -0.88
10 AISA 605 590 -15 -2.48