Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:14 WIB. CPNS - Gubernur Kalbar pastikan penerimaan CPNS transparan.
  • 10:13 WIB. Sandiaga - Ia prihatin dengan pembunuhan jurnalis Washington Post.
  • 10:12 WIB. BMKG - Awas angin kencang dan gelombang tinggi di Pelabuhan Krui.
  • 10:09 WIB. Trump - AS akan mundur dari perjanjian nuklir dengan Rusia.
  • 10:09 WIB. Tri Rismaharini - Awasi anak-anak dari predator.
  • 05:19 WIB. EPL - Wolverhampton Wanderers 0 vs 2 Watford
  • 05:18 WIB. EPL - West Ham United 0 vs 1 Tottenham Hotspur
  • 05:17 WIB. EPL - Newcastle United 0 vs 1 Brighton & Hove Albion
  • 05:15 WIB. EPL - Manchester City 5 vs 0 Burnley
  • 05:10 WIB. EPL - Huddersfield Town 0 vs 1 Liverpool
  • 05:02 WIB. EPL - Cardiff City 4 vs 2 Fulham
  • 05:01 WIB. EPL - AFC Bournemouth 0 vs 0 Southampton
  • 05:00 WIB. EPL - Chelsea 2 vs 2 Manchester United

Aturan Kemendag Dinilai Mengada-ada, GINSI Bakal Langsung Temui Jokowi

Foto Berita Aturan Kemendag Dinilai Mengada-ada, GINSI Bakal Langsung Temui Jokowi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Gabungan Pengusaha Importir Indonesia (GINSI) memprotes kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memberangus organisasi yang berdiri sejak tahun 1956 itu. Kebijakan Pemerintah itu dinilai menghambat dunia usaha.

“Kebijakan Kemendag itu tidak sejalan dengan perintah Presiden untuk memberikan kemudahan perizinan usaha. Bagaimana cara pemerintah memfilter bahwa importir dan eksportir itu sudah menjadi anggota Kadin atau belum saat menjalankan usahanya,” ujar Ketua Umum GINSI Anton Sihombing di Jkaarta, Jumat (15/12/2017).

Untuk diketahui, Kemendag membuat kesepakatan dengan Kadin bahwa importir dan eksportir harus menjadi anggota Kadin. Hal itu dinilai sejumlah kalangan memperpanjang arus birokrasi pengurusan izin. Persyaratan anggota GINSI harus masuk Kadin dinilai Anton mengada-ada. Karena larangan terbatas padahal tidak masuk pada substansi kegiatan perdagangan maupun material yang diperdagangkan.

Anggota Komisi V DPR itu menilai, jika tujuan pemerintah adalah untuk menuntut tanggung jawab apabila ada pengusaha yang nakal, sebaiknya memberdayakan asosiasi terkait seperti GINSI. GINSI bisa dijadikan mitra strategis pemerintah, baik dalam hal dimintakan masukan atas regulasi yang akan dibuat maupun sosialisasinya.

Di Kadin sendiri, sambung dia, belum tentu ada yang faham dan menguasai soal kegiatan importir termasuk regulasi yang memayunginya. Sehingga pemerintah harus lebih hati-hati membuat regulasi.

"GINSI akan menyampaikan masalah ini langsung ke Presiden Jokowi. Kita ingin menjelaskan betapa pentingnya keberadaan GINSI dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia," katanya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan, seharusnya Kadin menolak regulasi dari Kemendag tersebut. Sebab, Kadin seharusnya menjaga eksistensi oraganisasi lainnya agar dapat bersinergi atau sama-sama membangun bangsa.

Tag: Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Anton Sihombing, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46