Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:44 WIB. XL Axiata - XL Axiata mulai operasikan jaringan USO yang tersebar di 40 lokasi di 4 provinsi.
  • 21:40 WIB. Kominfo - Kominfo targetkan 5.000 BTS di daerah terpencil.
  • 19:35 WIB. Uang Virtual - Pemerintah sepakat larang total penggunaan uang virtual.
  • 19:34 WIB. Jim Mattis - Bertemu dengan Presiden Jokowi, Menhan AS, Jim Mattis diskusi soal Korea Utara.
  • 19:33 WIB. Kopassus - Indonesia minta Menhan AS cabut sanksi terhadap Kopassus.
  • 19:32 WIB. Qatar - Otoritas Qatar dukung operasi militer Turki di Afrin, Suriah.
  • 19:30 WIB. Yerusalem - Mike Pence: Kedubes AS pindah ke Yerusalem pada akhir 2019.
  • 19:30 WIB. Palestina - Uni Eropa dukung Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
  • 19:28 WIB. Rudal - Iran: program rudal balistik tidak untuk dinegosiasikan.
  • 19:27 WIB. Turki - Uni Eropa khawatirkan operasi baru Turki di Afrin, Suriah.
  • 19:26 WIB. Maritim - Jim Mattis: AS ingin bantu Indonesia perkuat keamanan maritim Asia-Pasifik.
  • 19:25 WIB. Suriah - Turki: kami tidak cari ribut di Suriah, kami hanya pertahankan diri.

Aturan Kemendag Dinilai Mengada-ada, GINSI Bakal Langsung Temui Jokowi

Foto Berita Aturan Kemendag Dinilai Mengada-ada, GINSI Bakal Langsung Temui Jokowi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Gabungan Pengusaha Importir Indonesia (GINSI) memprotes kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memberangus organisasi yang berdiri sejak tahun 1956 itu. Kebijakan Pemerintah itu dinilai menghambat dunia usaha.

“Kebijakan Kemendag itu tidak sejalan dengan perintah Presiden untuk memberikan kemudahan perizinan usaha. Bagaimana cara pemerintah memfilter bahwa importir dan eksportir itu sudah menjadi anggota Kadin atau belum saat menjalankan usahanya,” ujar Ketua Umum GINSI Anton Sihombing di Jkaarta, Jumat (15/12/2017).

Untuk diketahui, Kemendag membuat kesepakatan dengan Kadin bahwa importir dan eksportir harus menjadi anggota Kadin. Hal itu dinilai sejumlah kalangan memperpanjang arus birokrasi pengurusan izin. Persyaratan anggota GINSI harus masuk Kadin dinilai Anton mengada-ada. Karena larangan terbatas padahal tidak masuk pada substansi kegiatan perdagangan maupun material yang diperdagangkan.

Anggota Komisi V DPR itu menilai, jika tujuan pemerintah adalah untuk menuntut tanggung jawab apabila ada pengusaha yang nakal, sebaiknya memberdayakan asosiasi terkait seperti GINSI. GINSI bisa dijadikan mitra strategis pemerintah, baik dalam hal dimintakan masukan atas regulasi yang akan dibuat maupun sosialisasinya.

Di Kadin sendiri, sambung dia, belum tentu ada yang faham dan menguasai soal kegiatan importir termasuk regulasi yang memayunginya. Sehingga pemerintah harus lebih hati-hati membuat regulasi.

"GINSI akan menyampaikan masalah ini langsung ke Presiden Jokowi. Kita ingin menjelaskan betapa pentingnya keberadaan GINSI dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia," katanya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan, seharusnya Kadin menolak regulasi dari Kemendag tersebut. Sebab, Kadin seharusnya menjaga eksistensi oraganisasi lainnya agar dapat bersinergi atau sama-sama membangun bangsa.

Tag: Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Anton Sihombing, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,568.95 3,533.13
British Pound GBP 1.00 18,722.94 18,528.87
China Yuan CNY 1.00 2,091.11 2,070.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,385.00 13,251.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,708.00 10,598.15
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,711.86 1,694.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,150.92 10,045.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,407.33 16,239.10
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,408.45 3,371.76
Yen Jepang JPY 100.00 12,068.34 11,944.29

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6635.334 134.805 571
2 Agriculture 1645.172 10.439 19
3 Mining 1930.280 36.145 43
4 Basic Industry and Chemicals 715.112 8.436 69
5 Miscellanous Industry 1416.317 39.480 43
6 Consumer Goods 3029.913 100.364 47
7 Cons., Property & Real Estate 516.398 2.778 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1186.980 7.058 62
9 Finance 1176.152 26.608 90
10 Trade & Service 955.975 13.414 133
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 79 106 27 34.18
2 GTBO 264 330 66 25.00
3 AHAP 160 194 34 21.25
4 SONA 2,800 3,350 550 19.64
5 HRUM 2,700 3,130 430 15.93
6 BRNA 1,200 1,380 180 15.00
7 LPPS 101 115 14 13.86
8 OKAS 348 384 36 10.34
9 PTRO 2,180 2,390 210 9.63
10 GMFI 350 382 32 9.14
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 498 436 -62 -12.45
2 AMIN 414 374 -40 -9.66
3 FINN 177 163 -14 -7.91
4 JRPT 865 800 -65 -7.51
5 NELY 124 115 -9 -7.26
6 DWGL 496 462 -34 -6.85
7 GOLD 525 490 -35 -6.67
8 IKAI 126 118 -8 -6.35
9 AMFG 6,050 5,700 -350 -5.79
10 TFCO 720 680 -40 -5.56
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,470 2,690 220 8.91
2 TLKM 4,130 4,090 -40 -0.97
3 BBRI 3,650 3,920 270 7.40
4 BMTR 665 665 0 0.00
5 BUMI 298 298 0 0.00
6 DOID 990 1,050 60 6.06
7 TRAM 254 264 10 3.94
8 HRUM 2,700 3,130 430 15.93
9 ADRO 2,310 2,420 110 4.76
10 KREN 550 550 0 0.00

Recommended Reading

Selasa, 23/01/2018 20:22 WIB

Begini Gedung BEI Pasca Insiden

Selasa, 23/01/2018 18:17 WIB

JK: LGBT Tak Akan Legal di Indonesia

Selasa, 23/01/2018 16:28 WIB

BI: Dampak Shutdown AS Bersifat Sementara

Selasa, 23/01/2018 13:09 WIB

Jokowi: TNI dan Polri Terima Kasih