Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:10 WIB. PHE - PHE berharap roduksi lapangan YY menghasilkan minyak dan gas bumi rata-rata harian sebesar 3.750 BPH.
  • 22:09 WIB. PHE - Produksi dari lapangan YY diharapkan dapat mulai dialirkan pada akhhir 2019.
  • 22:07 WIB. PHE - Pertamina Hulu Energi telah memulai tahap fabrikasi anjungan lepas pantai YYA di Lapangan YY, Handil, Kutai Kartanegara, Kaltim.
  • 21:24 WIB. BTN - BTN bersinergi dengan RNI dengan memberikan berbagai fasilitas pembiayaan kepada RNI.
  • 21:21 WIB. BTN - BTN akan bersinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan BUMN lain untuk kejar penyaluran kredit komersial hingga akhir tahun ini.
  • 21:18 WIB. AP II - Awaluddin merinci dana yang dikeluarkan untuk membangun terminal baru di Bandara Tjilik Riwut mencapai Rp400-500 miliar. 
  • 21:16 WIB. AP II - AP II berharap penyelesaian pembiayaan keempat bandara bisa terlaksana pada 2019.
  • 21:15 WIB. AP II - AP II mengalokasikan dana investasi diperkirakan Rp1,7 triliun untuk bangun 4 bandara.
  • 21:13 WIB. AP II - AP II menggandeng PINA untuk mempercepat pembiayaan pengembangan empat bandara.
  • 21:08 WIB. BUMN - Imam A Putro: setoran dividen 2019, sebesar Rp 44,7 triliun adalah dari BUMN dan Rp850 miliar dari BUMN di bawah pembinaan Kemenkeu.
  • 21:07 WIB. HK - HK mengatakan, dengan diaplikasikannya integrasi JORR, pengguna jalan dari Tanjung Priok ke arah Kapuk kini hanya membayar sekali.
  • 20:46 WIB. BNI AM - Produk reksa dana pasar uang BNI AM mendapatkan penghargaan sebagai Reksa Dana Pasar Uang Terbaik. 
  • 20:14 WIB. ManageEngine - ManageEngine luncurkan Browser Security Plus.
  • 20:12 WIB. Oppo - Oppo F9 Starry Purple resmi meluncur di Indonesia.
  • 17:01 WIB. Nasional - MUI: vaksin MR boleh tapi imunisasi hukumnya wajib.

Menteri Susi: Asuransi Nelayan Adalah Program "Affirmative Policy"

Foto Berita Menteri Susi: Asuransi Nelayan Adalah Program
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan program asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan berskala kecil merupakan "affirmative policy" atau kebijakan tegas untuk membantu pengusaha kecil sektor perikanan nasional.

"Program asuransi ini merupakan bentuk 'affirmative policy' untuk pembudidaya ikan kecil agar mereka mampu berdaya dan melangsungkan kegiatan usahanya," kata Menteri Susi dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/12/2017).

Menurut Susi, asuransi tidak hanya dibutuhkan untuk melindungi pemangku kepentingan sektor perikanan tetapi juga untuk melindungi uang negara dari kemungkinan "force majeure" dan "fraud".

Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan, KKP mendorong program-program yang secara langsung menyentuh masyarakat, dan sebagian besar pelaku usaha budidaya merupakan pembudidaya ikan berskala kecil.

Oleh karena itu, ujar dia, negara harus hadir memberikan jaminan perlindungan bagi mereka untuk dapat bangkit saat menghadapi kegagalan produksi.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengungkapkan bahwa pada akhir Oktober 2017, premi asuransi nelayan telah mencapai Rp77,57 miliar yang melindungi sekitar 464.000 jiwa nelayan, meningkat bila dibandingkan tahun 2012 dengan premi senilai Rp71,59 miliar untuk 401.000 jiwa nelayan.

Riswinandi mengapresiasi usaha KKP telah mengembangkan asuransi tidak hanya untuk nelayan, tetapi juga untuk pembudidaya kecil yang memiliki tantangan dan kesulitan lebih tinggi.

Ia memaparkan, karena risiko budidaya udang juga cukup sulit diidentifikasi antara lain karena berada di bawah air, hal itu dinilai cukup menjadi tantangan karena ada perpaduan antara ilmu aktuaria dan ilmu teknik.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pada tahun ini memberikan bantuan premi asuransi bagi setidaknya 2.004 pembudidaya ikan kecil yang tersebar di 12 provinsi.

Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto memaparkan, asuransi itu akan memberikan jaminan perlindungan atas resiko serangan wabah penyakit ikan dan/atau bencana alam yang dialami oleh pembudidaya skala kecil.

Slamet menambahkan, program asuransi ini merupakan bentuk implementasi dari amanat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Tambak Garam dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Sebagai gambaran bentuk bantuan program ini adalah pembayaran premi asuransi perikanan senilai Rp450.000 per hektare per tahun dengan manfaat pertanggungan Rp15.000.000 per ha. Sedangkan untuk memenuhi nilai tersebut, KKP mengalokasikan anggaran senilai Rp1,48 miliar pada 2017 ini.

KKP menetapkan kriteria calon penerima premi asuransi ini, antara lain memiliki kartu pembudidaya ikan (aquacard), serta diutamakan program Sehatkan dan sudah tersertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).

Kemudian, calon penerima juga merupakan pembudidaya ikan kecil dengan pengelolaan lahan kurang dari 5 hektar dengan menggunakan teknologi sederhana. (Ant)

Tag: Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Riswinandi Idris

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,991.68 3,951.90
British Pound GBP 1.00 19,685.55 19,482.04
China Yuan CNY 1.00 2,183.20 2,161.62
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,970.00 14,822.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,820.32 10,705.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,908.05 1,889.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,924.62 10,814.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,459.51 17,283.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.20 3,575.87
Yen Jepang JPY 100.00 13,327.99 13,192.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.597 61.807 602
2 Agriculture 1573.131 -18.171 20
3 Mining 1915.607 8.625 46
4 Basic Industry and Chemicals 796.218 16.285 71
5 Miscellanous Industry 1257.362 55.238 45
6 Consumer Goods 2447.908 35.684 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.933 1.870 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1023.502 -1.264 69
9 Finance 1055.900 6.888 91
10 Trade & Service 820.776 7.323 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 183 246 63 34.43
2 PADI 500 625 125 25.00
3 TFCO 680 850 170 25.00
4 DIGI 340 424 84 24.71
5 JSPT 1,200 1,450 250 20.83
6 BULL 141 169 28 19.86
7 PGLI 210 248 38 18.10
8 TCPI 3,020 3,480 460 15.23
9 ABMM 2,040 2,290 250 12.25
10 KPAL 394 442 48 12.18
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 179 137 -42 -23.46
2 PNSE 850 665 -185 -21.76
3 AKPI 970 770 -200 -20.62
4 TAMU 4,290 3,590 -700 -16.32
5 MINA 550 464 -86 -15.64
6 COWL 515 448 -67 -13.01
7 TRUS 195 170 -25 -12.82
8 NICK 146 130 -16 -10.96
9 AGRS 260 232 -28 -10.77
10 MGNA 57 51 -6 -10.53
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 384 406 22 5.73
2 SRSN 85 82 -3 -3.53
3 KPIG 715 710 -5 -0.70
4 PNLF 226 238 12 5.31
5 TLKM 3,570 3,550 -20 -0.56
6 BBRI 2,940 3,000 60 2.04
7 ASII 7,025 7,400 375 5.34
8 ERAA 2,470 2,510 40 1.62
9 ENRG 127 136 9 7.09
10 BBCA 24,000 24,000 0 0.00