Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:09 WIB. Daerah - Presiden Jokowi jamin santunan untuk keluarga korban KM Sinar Bangun.
  • 09:09 WIB. Pilkada - Demokrat duga Iriawan akan memihak satu pasangan Cagub Jabar.
  • 09:08 WIB. Politik - PSI minta pemerintah evaluasi penunjukkan Iriawan.
  • 09:07 WIB. Pilkada - Bawaslu belum terima pelanggaran netralitas Polri di Jabar.
  • 09:03 WIB. Politik - Partai Demokrat sebut pemerintahan Jokowi 2 kali salah angkat Pj gubernur.
  • 08:48 WIB. Grab - Grab dapatkan investasi senilai US$1 miliar dari Toyota.
  • 08:47 WIB. Instagram - Durasi video di Instagram kini diperpanjang hingga 10 menit.
  • 08:38 WIB. Siemens - Siemens hadirkan kereta cepat baru bernama Velaro Novo.
  • 08:36 WIB. Shopee - Shopee hadirkan fitur beli pulsa dan paket data dengan 10% cashback selama 21-27 Juni 2018.
  • 08:35 WIB. Gadget - Menurut data We Are Social, pengguna ponsel di Indonesia sudah hampir mencapai 180 juta.
  • 08:34 WIB. Kazuo Kashio - Pendiri Casio, Kazuo Kashio, meninggal dunia Senin (18/6/2018) di usia 89 tahun.
  • 05:32 WIB. Emas - Emas lebih rendah karena dolar menguat di lingkungan suku bunga AS yang lebih tinggi.
  • 05:31 WIB. Minyak - Minyak mentah AS naik 1,8%, menetap di $66,22 per barel, setelah sesi volatil menjelang pertemuan OPEC.
  • 05:29 WIB. Suriah - Rezim Assad dan pasukan Iran mulai operasi di Suriah.
  • 05:29 WIB. Trump - Meksiko: kebijakan pemisahan keluarga imigran Trump rasis.

Menteri Susi: Asuransi Nelayan Adalah Program "Affirmative Policy"

Foto Berita Menteri Susi: Asuransi Nelayan Adalah Program
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan program asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan berskala kecil merupakan "affirmative policy" atau kebijakan tegas untuk membantu pengusaha kecil sektor perikanan nasional.

"Program asuransi ini merupakan bentuk 'affirmative policy' untuk pembudidaya ikan kecil agar mereka mampu berdaya dan melangsungkan kegiatan usahanya," kata Menteri Susi dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/12/2017).

Menurut Susi, asuransi tidak hanya dibutuhkan untuk melindungi pemangku kepentingan sektor perikanan tetapi juga untuk melindungi uang negara dari kemungkinan "force majeure" dan "fraud".

Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan, KKP mendorong program-program yang secara langsung menyentuh masyarakat, dan sebagian besar pelaku usaha budidaya merupakan pembudidaya ikan berskala kecil.

Oleh karena itu, ujar dia, negara harus hadir memberikan jaminan perlindungan bagi mereka untuk dapat bangkit saat menghadapi kegagalan produksi.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengungkapkan bahwa pada akhir Oktober 2017, premi asuransi nelayan telah mencapai Rp77,57 miliar yang melindungi sekitar 464.000 jiwa nelayan, meningkat bila dibandingkan tahun 2012 dengan premi senilai Rp71,59 miliar untuk 401.000 jiwa nelayan.

Riswinandi mengapresiasi usaha KKP telah mengembangkan asuransi tidak hanya untuk nelayan, tetapi juga untuk pembudidaya kecil yang memiliki tantangan dan kesulitan lebih tinggi.

Ia memaparkan, karena risiko budidaya udang juga cukup sulit diidentifikasi antara lain karena berada di bawah air, hal itu dinilai cukup menjadi tantangan karena ada perpaduan antara ilmu aktuaria dan ilmu teknik.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pada tahun ini memberikan bantuan premi asuransi bagi setidaknya 2.004 pembudidaya ikan kecil yang tersebar di 12 provinsi.

Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto memaparkan, asuransi itu akan memberikan jaminan perlindungan atas resiko serangan wabah penyakit ikan dan/atau bencana alam yang dialami oleh pembudidaya skala kecil.

Slamet menambahkan, program asuransi ini merupakan bentuk implementasi dari amanat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Tambak Garam dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Sebagai gambaran bentuk bantuan program ini adalah pembayaran premi asuransi perikanan senilai Rp450.000 per hektare per tahun dengan manfaat pertanggungan Rp15.000.000 per ha. Sedangkan untuk memenuhi nilai tersebut, KKP mengalokasikan anggaran senilai Rp1,48 miliar pada 2017 ini.

KKP menetapkan kriteria calon penerima premi asuransi ini, antara lain memiliki kartu pembudidaya ikan (aquacard), serta diutamakan program Sehatkan dan sudah tersertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).

Kemudian, calon penerima juga merupakan pembudidaya ikan kecil dengan pengelolaan lahan kurang dari 5 hektar dengan menggunakan teknologi sederhana. (Ant)

Tag: Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Riswinandi Idris

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1 KPAL 195 262 67 34.36
2 GDST 198 266 68 34.34
3 MYTX 160 204 44 27.50
4 SWAT 272 340 68 25.00
5 JPRS 266 332 66 24.81
6 CITA 875 1,090 215 24.57
7 ATIC 735 915 180 24.49
8 CSIS 980 1,180 200 20.41
9 ASJT 290 328 38 13.10
10 DSSA 15,500 17,500 2,000 12.90
No Code Prev Close Change %
1 BNBR 104 70 -34 -32.69
2 DFAM 1,205 905 -300 -24.90
3 SDMU 282 222 -60 -21.28
4 FORU 144 126 -18 -12.50
5 JKSW 74 66 -8 -10.81
6 SAME 560 500 -60 -10.71
7 MNCN 1,180 1,070 -110 -9.32
8 ERTX 132 120 -12 -9.09
9 IIKP 230 212 -18 -7.83
10 SMRA 995 920 -75 -7.54
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 272 340 68 25.00
2 BBRI 3,140 2,960 -180 -5.73
3 TLKM 3,610 3,710 100 2.77
4 BBCA 22,250 21,500 -750 -3.37
5 BBNI 8,050 7,525 -525 -6.52
6 BMRI 6,950 6,700 -250 -3.60
7 ADRO 1,935 2,000 65 3.36
8 UNTR 34,800 33,500 -1,300 -3.74
9 ASII 6,900 6,950 50 0.72
10 PGAS 2,080 2,040 -40 -1.92