Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:33 WIB. Inggris - Otoritas Inggris kini punya Kementerian Urusan Kesepian.
  • 20:31 WIB. Korea Utara - Korea Utara: kami kirim 230 pemandu sorak ke Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan.
  • 20:29 WIB. Guam - Enam pesawat pembom B-52 milik AS dikerahkan ke wilayah Guam.
  • 20:27 WIB. Suriah - Kurdi tanggapi rencana pembentukan pasukan AS di Suriah.
  • 20:27 WIB. Telkom - Telkom berencana luncurkan satelit 4 antara MeiAgustus 2018.
  • 20:25 WIB. Brexit - Facebook perdalam investigasi atas keterlibatan Rusia terhadap Brexit.
  • 20:24 WIB. Bitcoin - Nilai Bitcoin sempat turun di bawah US$10 ribu.
  • 20:22 WIB. Taliban - Pengamat ragukan klaim Taliban atas pembunuhan Benazir Bhutto.
  • 20:21 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan berencana lakukan close payment bagi perusahaan mulai Februari 2018.
  • 20:21 WIB. Inggris - Anggota Parlemen Inggris loloskan RUU Brexit.
  • 20:20 WIB. Imigran - Pasukan patroli perbatasan AS rusak bantuan untuk imigran.
  • 20:19 WIB. Yaman - Arab Saudi setor USD2 miliar ke Yaman.
  • 20:16 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan jamin pencegahan dan pengobatan kanker.
  • 20:07 WIB. BPJS - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar sosialisasikan MLT dan aplikasi E-Klaim. 
  • 19:57 WIB. Kudus - PLN Kudus akan lakukan pemeliharaan jaringan di 3 wilayah penyulang.

Menteri Susi: Asuransi Nelayan Adalah Program "Affirmative Policy"

Foto Berita Menteri Susi: Asuransi Nelayan Adalah Program
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan program asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan berskala kecil merupakan "affirmative policy" atau kebijakan tegas untuk membantu pengusaha kecil sektor perikanan nasional.

"Program asuransi ini merupakan bentuk 'affirmative policy' untuk pembudidaya ikan kecil agar mereka mampu berdaya dan melangsungkan kegiatan usahanya," kata Menteri Susi dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/12/2017).

Menurut Susi, asuransi tidak hanya dibutuhkan untuk melindungi pemangku kepentingan sektor perikanan tetapi juga untuk melindungi uang negara dari kemungkinan "force majeure" dan "fraud".

Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan, KKP mendorong program-program yang secara langsung menyentuh masyarakat, dan sebagian besar pelaku usaha budidaya merupakan pembudidaya ikan berskala kecil.

Oleh karena itu, ujar dia, negara harus hadir memberikan jaminan perlindungan bagi mereka untuk dapat bangkit saat menghadapi kegagalan produksi.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengungkapkan bahwa pada akhir Oktober 2017, premi asuransi nelayan telah mencapai Rp77,57 miliar yang melindungi sekitar 464.000 jiwa nelayan, meningkat bila dibandingkan tahun 2012 dengan premi senilai Rp71,59 miliar untuk 401.000 jiwa nelayan.

Riswinandi mengapresiasi usaha KKP telah mengembangkan asuransi tidak hanya untuk nelayan, tetapi juga untuk pembudidaya kecil yang memiliki tantangan dan kesulitan lebih tinggi.

Ia memaparkan, karena risiko budidaya udang juga cukup sulit diidentifikasi antara lain karena berada di bawah air, hal itu dinilai cukup menjadi tantangan karena ada perpaduan antara ilmu aktuaria dan ilmu teknik.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pada tahun ini memberikan bantuan premi asuransi bagi setidaknya 2.004 pembudidaya ikan kecil yang tersebar di 12 provinsi.

Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto memaparkan, asuransi itu akan memberikan jaminan perlindungan atas resiko serangan wabah penyakit ikan dan/atau bencana alam yang dialami oleh pembudidaya skala kecil.

Slamet menambahkan, program asuransi ini merupakan bentuk implementasi dari amanat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Tambak Garam dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Sebagai gambaran bentuk bantuan program ini adalah pembayaran premi asuransi perikanan senilai Rp450.000 per hektare per tahun dengan manfaat pertanggungan Rp15.000.000 per ha. Sedangkan untuk memenuhi nilai tersebut, KKP mengalokasikan anggaran senilai Rp1,48 miliar pada 2017 ini.

KKP menetapkan kriteria calon penerima premi asuransi ini, antara lain memiliki kartu pembudidaya ikan (aquacard), serta diutamakan program Sehatkan dan sudah tersertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).

Kemudian, calon penerima juga merupakan pembudidaya ikan kecil dengan pengelolaan lahan kurang dari 5 hektar dengan menggunakan teknologi sederhana. (Ant)

Tag: Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Riswinandi Idris

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,581.48 3,545.66
British Pound GBP 1.00 18,567.05 18,377.84
China Yuan CNY 1.00 2,085.68 2,064.87
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,432.00 13,298.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,698.59 10,589.20
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,717.95 1,700.75
Dolar Singapura SGD 1.00 10,141.19 10,036.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,378.98 16,212.92
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,391.92 3,354.69
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.03 11,942.52

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6472.666 28.148 571
2 Agriculture 1626.969 -2.919 19
3 Mining 1830.790 7.838 43
4 Basic Industry and Chemicals 706.825 -4.049 69
5 Miscellanous Industry 1379.559 14.800 43
6 Consumer Goods 2892.727 40.614 47
7 Cons., Property & Real Estate 518.951 2.048 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1180.940 -8.985 62
9 Finance 1151.809 4.998 90
10 Trade & Service 934.536 1.286 133
No Code Prev Close Change %
1 LCKM 390 486 96 24.62
2 AISA 494 615 121 24.49
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 RALS 1,235 1,500 265 21.46
5 ALKA 488 590 102 20.90
6 MBTO 147 174 27 18.37
7 PCAR 1,260 1,480 220 17.46
8 LTLS 660 750 90 13.64
9 DSNG 372 420 48 12.90
10 ESSA 226 250 24 10.62
No Code Prev Close Change %
1 WICO 550 496 -54 -9.82
2 APII 220 199 -21 -9.55
3 AKSI 378 342 -36 -9.52
4 MIDI 1,050 960 -90 -8.57
5 DWGL 590 540 -50 -8.47
6 INCF 220 202 -18 -8.18
7 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
8 PSSI 192 179 -13 -6.77
9 AMIN 416 388 -28 -6.73
10 LMAS 62 58 -4 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 101 95 -6 -5.94
2 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 AISA 494 615 121 24.49
5 ANTM 730 740 10 1.37
6 BBRI 3,630 3,620 -10 -0.28
7 MEDC 1,270 1,300 30 2.36
8 TLKM 4,200 4,170 -30 -0.71
9 KREN 560 555 -5 -0.89
10 PBRX 505 500 -5 -0.99