Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:07 WIB. Jayapura - PLN ungkap tunggakan pelanggan Jayapura capai Rp31,8 miliar hingga akhir 2017.
  • 19:53 WIB. Antam - Antam dan Newcrest bentuk JV dalam kegiatan eksplorasi emas.
  • 19:51 WIB. Pertamina - Pertamina akui tidak lagi impor solar pada 2018. 
  • 19:49 WIB. Pertamina - Pertamina olah sekitar 500 ribu bph minyak dari produksi nasional sekitar 800 ribu bph.
  • 19:44 WIB. Medan - Pertamina dukung penindakan hukum pada pelaku pengoplosan elpiji 3 kg.
  • 19:42 WIB. Kaltim - Pertamina, Kemnaker, & Pemprov Kaltim adakan pelatihan bagi 5.000 tenaga kerja lokal.
  • 19:39 WIB. Pertamina - Produksi migas Pertamina dari luar negeri capai 104 ribu BOEPD pada 2017.
  • 19:32 WIB. Taspen - Taspen gandeng PT Sigma Cipta Caraka untuk digitalisasi pembayaran pensiun pada kuartal I/2018.
  • 19:22 WIB. Taspen - Taspen incar perolehan hasil investasi sebesar Rp19 triliun hingga akhir 2018.
  • 19:05 WIB. MTF - MTF catat booking sebesar Rp 22,2 triliun pada 2017, meningkat 19,7% dari realisasi tahun 2016. 
  • 19:00 WIB. INKA - INKA klaim LRT buatannya adalah generasi terbaru dan lebih modern karena pakai moving block.
  • 18:54 WIB. Mandiri - Bank Mandiri memproyeksi GWM averaging bisa tingkatkan pendapatan.
  • 18:49 WIB. BTN - BTN memproyeksi GWM oleh BI tak banyak pengaruhi rencana bisnis.
  • 18:27 WIB. BNI - BNI akan optimalkan kebijakan otoritas fiskal, keuangan, dan moneter pada 2018.
  • 18:25 WIB. BNI - Bisnis surat-surat berharga BNI tumbuh 26% sepanjang 2017.

Penyederhanaan Lisensi Jasa Telekomunikasi Dinilai Tidak Rasional

Foto Berita Penyederhanaan Lisensi Jasa Telekomunikasi Dinilai Tidak Rasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Rencana Kementerian Kominfo melakukan penyederhanaan lisensi bagi penyelenggara jasa telekomunikasi (Jastel) dengan merevisi Keputusan Menteri (KM) 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dinilai tidak rasional.

"Sepertinya, penyederhanaan lisensi mengikuti arahan Presiden Joko Widodo tentang deregulasi. Namun, rencana tersebut terkesan tidak rasional jika membaca Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang ditawarkan ke industri," kata Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi di Jakarta, Sabtu (16/12/2017).

Menurut Heru, Menkominfo Rudiantara menafsirkan Undang-undang No 36 Tahun 99 tentang Telekomunikasi secara sepotong-potong sehingga terkesan menyamaratakan dalam menggulirkan ide soal penyederhanaan lisensi bagi jasa telekomunikasi.

"Beliau (Menkominfo) bilang, di media UU Telekomunikasi isinya perizinan semua. Padahal, dari 64 pasal yang jelas bahas izin Pasal 11, 32, dan 33 ditambah sanksi. Jika ingin menjadi pejabat publik, harusnya rasional melihat mana yang dideregulasi dan dari mana. Tak bisa tiba-tiba Peraturan Menteri (PM) diterbitkan tanpa melihat aturan yang ada di atasnya," jelasnya.

Heru mengingatkan, perizinan itu sesuai dengan UU diturunkan ke Peraturan Pemerintah (PP) dan dari PP ke Keputusan/Peraturan Menteri.

"Jalan cepat, PP diubah dulu, baru PM-nya. Dalam hal ini tentu PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Tapi, idealnya adalah merevisi UU No 36/99 untuk disesuaikan dengan jaman now. Ini adalah pekerjaan mangkrak sejak beberapa tahun lalu, padahal katanya bahannya sudah siap," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo berencana menyederhanakan lisensi bagi pemain Jasa Telekomunikasi melalui revisi Keputusan Menteri (KM) 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Menkominfo Rudiantara menjelaskan langkah yang diambilnya sudah sesuai dengan perubahan dan dinamika industri telekomunikasi di jaman now.

"Undang-Undang No. 36 Tahun 99 tentang Telekomunikasi, isinya semua perizinan. Jaman now mana bisa semua izin-izin, industri butuh kemudahan dalam berbisnis, bukan tumpukan perizinan," ujar Rudiantara.

Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Trategis Wisnu Adhi Wuryanto, menilai Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi hanya akal-akalan setelah gagal dalam melakukan revisi terhadap PP Nomor 52 dan 53 Tahun 2000.

Tampaknya, Menteri Kominfo Rudiantara mengupayakan 'jalan melingkar; setelah Revisi terhadap PP Nomor 52 Tahun 2000 dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tidak disetujui Presiden.

"Cara yang ditempuh adalah dengan cara mengubahnya menjadi Peraturan Menteri karena dengan hanya mengubah Peraturan Menteri, tidak perlu persetujuan Presiden," katanya. (FNH/Ant)

Tag: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Telekomunikasi, Rudiantara, Heru Sutadi, ICT Institute

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6490.896 18.230 571
2 Agriculture 1614.151 -12.818 19
3 Mining 1847.251 16.461 43
4 Basic Industry and Chemicals 713.346 6.521 69
5 Miscellanous Industry 1390.504 10.945 43
6 Consumer Goods 2913.928 21.201 47
7 Cons., Property & Real Estate 517.165 -1.786 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1183.330 2.390 62
9 Finance 1149.039 -2.770 90
10 Trade & Service 937.456 2.920 133
No Code Prev Close Change %
1 FINN 116 156 40 34.48
2 LCKM 486 605 119 24.49
3 TFCO 620 720 100 16.13
4 MPPA 430 486 56 13.02
5 PCAR 1,480 1,670 190 12.84
6 SKBM 670 750 80 11.94
7 OMRE 1,700 1,900 200 11.76
8 ESTI 73 81 8 10.96
9 GJTL 745 825 80 10.74
10 ARTA 268 296 28 10.45
No Code Prev Close Change %
1 RALS 1,500 1,240 -260 -17.33
2 FMII 600 500 -100 -16.67
3 IKAI 126 114 -12 -9.52
4 CANI 254 234 -20 -7.87
5 DWGL 540 498 -42 -7.78
6 MBTO 174 161 -13 -7.47
7 AISA 615 570 -45 -7.32
8 DSNG 420 392 -28 -6.67
9 INCF 202 190 -12 -5.94
10 PYFA 197 186 -11 -5.58
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,200 2,350 150 6.82
2 BMTR 650 650 0 0.00
3 AISA 615 570 -45 -7.32
4 GJTL 745 825 80 10.74
5 ENRG 165 168 3 1.82
6 BBNI 9,500 9,425 -75 -0.79
7 TLKM 4,170 4,160 -10 -0.24
8 BUMI 286 288 2 0.70
9 KREN 555 550 -5 -0.90
10 INDY 4,050 4,200 150 3.70