Portal Berita Ekonomi Jum'at, 27 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:02 WIB. KKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi ikan kakap mencapai 30.000 ton pada tahun ini.
  • 15:01 WIB. LPPF - Matahari Departement Store mengatakan akan merenovasi 15-20 gerai pada tahun ini.
  • 14:58 WIB. LPPF - Matahari Departement Store mengalokasikan capital expenditure sebesar Rp400 miliar-Rp500 miliar pada 2018.
  • 14:56 WIB. LPPF - Matahari Departement Store menargetkan pertumbuhan same store sales growth di level 4%-6% pada tahun ini.
  • 14:52 WIB. PLN - PLN akan kurangi penggunaan genset guna turunkan tarif listrik.
  • 14:47 WIB. Pertagas - PGN kantongi izin integrasi Pertagas ke PGN oleh pemegang saham.
  • 14:44 WIB. Pertamina - Pertamina buka peluang bermitra dengan PetroChina dalam kelola Blok Tuban di Jatim.
  • 12:53 WIB. Wika Realty - Wijaya Karya Realty membidik dana segar Rp2 triliun dalam penawaran umum perdana saham pada Mei 2018.
  • 12:52 WIB. TMAS - Temas Line membukukan pendapatan jasa bersih sebanyak Rp558,24 miliar sepanjang kuartal I-2018.
  • 12:09 WIB. Telkom - Telkom sabet tiga penghargaan di "Revolusi Mental BUMN Award 2018."
  • 11:46 WIB. Suriah - Jim Mattis: operasi AS di Suriah akan diperluas.
  • 11:45 WIB. Suriah - Presiden Turki desak PBB intensifkan upaya perdamaian di Suriah.
  • 11:44 WIB. Korea - Pemimpin Korea selatan-Korea Utara akan menanam sebuah pohon di desa Panmunjon sebagai simbol perdamaian.
  • 11:42 WIB. Myanmar - PBB tunjuk utusan khusus untuk Myanmar.
  • 11:41 WIB. Pakistan - Gagal dalam laksanakan tugasnya, Menlu Pakistan terancam diturunkan.

Penyederhanaan Lisensi Jasa Telekomunikasi Dinilai Tidak Rasional

Foto Berita Penyederhanaan Lisensi Jasa Telekomunikasi Dinilai Tidak Rasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Rencana Kementerian Kominfo melakukan penyederhanaan lisensi bagi penyelenggara jasa telekomunikasi (Jastel) dengan merevisi Keputusan Menteri (KM) 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dinilai tidak rasional.

"Sepertinya, penyederhanaan lisensi mengikuti arahan Presiden Joko Widodo tentang deregulasi. Namun, rencana tersebut terkesan tidak rasional jika membaca Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang ditawarkan ke industri," kata Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi di Jakarta, Sabtu (16/12/2017).

Menurut Heru, Menkominfo Rudiantara menafsirkan Undang-undang No 36 Tahun 99 tentang Telekomunikasi secara sepotong-potong sehingga terkesan menyamaratakan dalam menggulirkan ide soal penyederhanaan lisensi bagi jasa telekomunikasi.

"Beliau (Menkominfo) bilang, di media UU Telekomunikasi isinya perizinan semua. Padahal, dari 64 pasal yang jelas bahas izin Pasal 11, 32, dan 33 ditambah sanksi. Jika ingin menjadi pejabat publik, harusnya rasional melihat mana yang dideregulasi dan dari mana. Tak bisa tiba-tiba Peraturan Menteri (PM) diterbitkan tanpa melihat aturan yang ada di atasnya," jelasnya.

Heru mengingatkan, perizinan itu sesuai dengan UU diturunkan ke Peraturan Pemerintah (PP) dan dari PP ke Keputusan/Peraturan Menteri.

"Jalan cepat, PP diubah dulu, baru PM-nya. Dalam hal ini tentu PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Tapi, idealnya adalah merevisi UU No 36/99 untuk disesuaikan dengan jaman now. Ini adalah pekerjaan mangkrak sejak beberapa tahun lalu, padahal katanya bahannya sudah siap," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo berencana menyederhanakan lisensi bagi pemain Jasa Telekomunikasi melalui revisi Keputusan Menteri (KM) 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Menkominfo Rudiantara menjelaskan langkah yang diambilnya sudah sesuai dengan perubahan dan dinamika industri telekomunikasi di jaman now.

"Undang-Undang No. 36 Tahun 99 tentang Telekomunikasi, isinya semua perizinan. Jaman now mana bisa semua izin-izin, industri butuh kemudahan dalam berbisnis, bukan tumpukan perizinan," ujar Rudiantara.

Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Trategis Wisnu Adhi Wuryanto, menilai Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi hanya akal-akalan setelah gagal dalam melakukan revisi terhadap PP Nomor 52 dan 53 Tahun 2000.

Tampaknya, Menteri Kominfo Rudiantara mengupayakan 'jalan melingkar; setelah Revisi terhadap PP Nomor 52 Tahun 2000 dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tidak disetujui Presiden.

"Cara yang ditempuh adalah dengan cara mengubahnya menjadi Peraturan Menteri karena dengan hanya mengubah Peraturan Menteri, tidak perlu persetujuan Presiden," katanya. (FNH/Ant)

Tag: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Telekomunikasi, Rudiantara, Heru Sutadi, ICT Institute

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5909.198 -170.652 575
2 Agriculture 1649.379 -41.632 19
3 Mining 1812.460 -64.886 44
4 Basic Industry and Chemicals 771.685 -9.748 70
5 Miscellanous Industry 1224.866 -17.897 44
6 Consumer Goods 2411.714 -76.729 45
7 Cons., Property & Real Estate 477.256 -14.532 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1039.703 -33.358 64
9 Finance 1040.444 -34.277 90
10 Trade & Service 909.909 -23.532 134
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 520 650 130 25.00
2 OASA 334 416 82 24.55
3 MREI 4,900 5,975 1,075 21.94
4 CSIS 462 560 98 21.21
5 AKSI 270 310 40 14.81
6 LCGP 70 79 9 12.86
7 BBRM 100 110 10 10.00
8 INAF 4,380 4,800 420 9.59
9 NIKL 3,890 4,200 310 7.97
10 MARI 1,400 1,500 100 7.14
No Code Prev Close Change %
1 JECC 6,200 4,960 -1,240 -20.00
2 MTSM 324 266 -58 -17.90
3 BIMA 102 84 -18 -17.65
4 INDR 1,430 1,205 -225 -15.73
5 CEKA 1,280 1,090 -190 -14.84
6 MBSS 735 635 -100 -13.61
7 SHID 1,550 1,350 -200 -12.90
8 IMAS 2,450 2,150 -300 -12.24
9 RIGS 248 218 -30 -12.10
10 HDFA 212 188 -24 -11.32
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,310 3,140 -170 -5.14
2 BMRI 7,150 6,775 -375 -5.24
3 TLKM 3,780 3,650 -130 -3.44
4 BBCA 21,750 21,350 -400 -1.84
5 UNVR 46,000 45,000 -1,000 -2.17
6 INKP 12,725 12,450 -275 -2.16
7 PTBA 3,270 3,060 -210 -6.42
8 ADRO 2,120 1,995 -125 -5.90
9 BBTN 3,560 3,190 -370 -10.39
10 TKIM 9,600 9,550 -50 -0.52