OJK: Perbankan Kuat Hadapi Dampak Erupsi Gunung Agung

Warta Ekonomi, Denpasar -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis perbankan di Bali kuat bertahan dari dampak erupsi Gunung Agung karena rata-rata modal minimum bank (CAR) di daerah setempat melebihi 20 persen meski sektor pariwisata sebagai penopang utama ekonomi kena imbas.

"Bank masih kuat bertahan malah untuk satu tahun masih kuat bertahan," kata Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah di Denpasar, Sabtu (16/12/2017).

Menurut Hizbullah, dengan angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata CAR bank di Bali sudah melebihi ketentuan dari Bank Indonesia yang mewajibkan modal minimum perbankan mencapai delapan persen dari total aset.

Dia menyontohkan untuk bank umum berkantor pusat di Denpasar salah satunya Bank BPD Bali memiliki CAR sebesar 22,3 persen.

Meski demikian, Hizbullah mengakui ada beberapa bank yang memiliki CAR yang sempit atau mepet dari aturan yang biasanya dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Namun Hizbullah memastikan jumlah BPR dengan CAR yang mepet itu tidak terlalu banyak di Bali.

Deputi Direktur Manajemen Strategis, Edukasi Perlindungan Konsumen dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Yones menambahkan ada sekitar 24 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 11 bank umum yang kena imbas tidak langsung dari erupsi Gunung Agung.

Dari analisis dan evaluasi, Yones menambahkan ada empat BPR yang terkena dampak langsung karena berada di wilayah rawan bencana.

Empat BPR itu yakni BPR Sandi Raya Utama, Mitra Bali Artha Mandiri, Danamaster Dewata dan Nusamba Manggis.

Menurut Yones, BPR merupakan lembaga keuangan yang paling terdampak dari erupsi gunung tertinggi di Bali itu karena nasabah di perdesaan yang cukup banyak serta lokasi yang berada lebih dekat dengan masyarakat pelosok.

Sedangkan bagi bank umum, Yones optimistis tidak akan menyebabkan bank hingga bangkrut.

"Kalau bank umum 'collapse' (bangkrut) itu tidak, kalau BPR (kemungkinan) iya. Ditunda saja pembayaran kredit enam bulan, hitungan saya dia (BPR) pasti guncang likuiditasnya," ucapnya.

OJK kini sedang mengkaji upaya penanganan dampak ekonomi yang timbul akibat erupsi Gunung Agung dengan mempertimbangkan pemberian keringanan kepada debitur dan perbankan di Bali.

Pemberian keringanan bagi debitur terdampak erupsi Gunung Agung bukan kewenangan perwakilan OJK di daerah melainkan diputuskan oleh Dewan Komisioner OJK di Jakarta.

OJK menyebutkan salah satu syarat pemberian keringanan tersebut yakni adanya pernyataan bahwa erupsi gunung setinggi 3.124 meter di atas permukaan laut itu adalah bencana nasional oleh pihak berwenang.

Meski hingga saat ini belum ada pernyataan, namun pihaknya tetap mengajukan kepada OJK Pusat untuk pemberian keringanan berupa kelonggaran dari ketentuan dalam hal membayar cicilan dan kewajiban pembayaran bunga dari debitur kepada bank.

Apabila pemberian keringanan itu disetujui, maka perbankan juga menanggung risiko kesulitan likuiditas.

Hal itu dikarenakan pendapatan perbankan selama ini bersumber dari bunga yang dibayarkan debitur.

Sedangkan perbankan juga harus mengeluarkan biaya untuk membayar bunga untuk tabungan dan deposito, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya. (Ant)