Portal Berita Ekonomi Jum'at, 27 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:51 WIB. BNI - BNI katakan keuntungan bank pakai fasilitas hedging product call spread yakni tingkatkan efisiensi.
  • 21:48 WIB. PLN - PLN bilang 100% atau 1.520 desa di Kaltim dan Kaltara sudah berlistrik.
  • 21:41 WIB. Sucofindo - Sucofindo raih penghargaan kategori BUMN Bersih Terbaik pada ajang "Revolusi Mental Award BUMN 2018".
  • 21:34 WIB. BUMN -  OJK catat potensi transaksi bisnis hedging structured product satu bank BUMN capai US$8 miliar. 
  • 21:32 WIB. BNI - BNI, PI, dan PTPN III bersinergi untuk penuhi kebutuhan pupuk urea dan NPK Chemical.
  • 21:30 WIB. Pelindo - Pelindo IV Makassar mulai benahi fasilitas untuk sambut musim mudik 2018.
  • 21:28 WIB. Pelindo - Pelindo III perkenalkan aplikasi Home Terminal di international event TOC Asia di Marina Bay Sands, Singapura.
  • 21:24 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan terapkan implementasi verifikasi digital klaim bagi FKRTL.
  • 21:15 WIB. Pertamina - Pertamina gandeng PT Dompet Anak Bangsa untuk sediakan opsi pembayaran dengan Go-Pay. 
  • 21:14 WIB. Pertamina - Gandeng BPH Migas, Pertamina akan petakan lagi distribusi BBM di SPBU. 
  • 20:43 WIB. Pertamina - Pertamina akan layangkan gugatan perdata pada operator kapal MV Ever Judger atas kerusakan pipa di Teluk Balikpapan.
  • 20:40 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya kecelakaan akibat mabuk.
  • 20:28 WIB. BUMN - DPR akan revisi UU BUMN untuk perkuat perlindungan terhadap aset negara.
  • 20:26 WIB. Garuda - Garuda Indonesia targetkan pendapatan Rp180 miliar lewat GOTF.
  • 20:24 WIB. Inalum - Inalum gelar kegiatan mudik bersama masyarakat dalam program Mudik Bareng BUMN Lebaran 2018.

Perubahan Aturan Jasa Telekomunikasi Dinilai Tidak Rasional

Foto Berita Perubahan Aturan Jasa Telekomunikasi Dinilai Tidak Rasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Rencana Kementerian Kominfo melakukan penyederhanaan lisensi bagi penyelenggara jasa telekomunikasi (Jastel) dengan merevisi Keputusan Menteri (KM) 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dinilai tidak rasional.

"Sepertinya penyederhanaan lisensi mengikuti arahan Presiden Joko Widodo tentang deregulasi. Namun rencana tersebut terkesan tidak rasional jika membaca Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang ditawarkan ke industri," kata Direktur Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi di Jakarta, Sabtu (16/12/2017).

Menurut Heru, Menkominfo Rudiantara menafsirkan Undang-undang No 36 Tahun 99 tentang Telekomunikasi secara sepotong-potong sehingga terkesan menyamaratakan dalam menggulirkan ide soal penyederhanaan lisensi bagi jasa telekomunikasi.

"Beliau (Menkominfo) bilang di media UU Telekomunikasi isinya perizinan semua. Padahal dari 64 pasal yang jelas bahas izin Pasal 11, 32 dan 33 ditambah sanksi. Jika ingin menjadi pejabat publik, harusnya rasional melihat mana yang dideregulasi dan dari mana. Tak bisa tiba-tiba Peraturan Menteri (PM) diterbitkan tanpa melihat aturan yang ada di atasnya," jelasnya.

Heru mengingatkan, perizinan itu sesuai dengan UU diturunkan ke Peraturan Pemerintah (PP) dan dari PP ke Keputusan/Peraturan Menteri.

"Jalan cepat, PP diubah dulu baru PM-nya. Dalam hal ini tentu PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Tapi, idealnya adalah merevisi UU No 36/99 untuk disesuaikan dengan "Jaman Now". Ini adalah pekerjaan mangkrak sejak beberapa tahun lalu padahal katanya bahannya sudah siap," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo berencana menyederhanakan lisensi bagi pemain Jasa Telekomunikasi melalui revisi Keputusan Menteri (KM) 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Menkominfo Rudiantara menjelaskan langkah yang diambilnya sudah sesuai dengan perubahan dan dinamika industri telekomunikasi di "Jaman Now".

"Undang-undang No 36 Tahun 99 tentang Telekomunikasi, isinya semua perijinan. Jaman Now mana bisa semua ijin-ijin, industri butuh kemudahan dalam berbisnis, bukan tumpukan perijinan," ujar Rudiantara.

Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Trategis Wisnu Adhi Wuryanto, menilai Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi hanya akal-akalan setelah gagal dalam melakukan revisi terhadap PP Nomor 52 dan 53 Tahun 2000.

Tampaknya Menteri Kominfo Rudiantara mengupayakan "jalan melingkar" setelah Revisi terhadap PP Nomor 52 Tahun 2000 dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tidak disetujui Presiden.

"Cara yang ditempuh adalah dengan cara mengubahnya menjadi Peraturan Menteri, karena dengan hanya mengubah Peraturan Menteri tidak perlu persetujuan Presiden," katanya. (Ant)

Tag: Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Khairunnisak Lubis

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5909.198 -170.652 575
2 Agriculture 1649.379 -41.632 19
3 Mining 1812.460 -64.886 44
4 Basic Industry and Chemicals 771.685 -9.748 70
5 Miscellanous Industry 1224.866 -17.897 44
6 Consumer Goods 2411.714 -76.729 45
7 Cons., Property & Real Estate 477.256 -14.532 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1039.703 -33.358 64
9 Finance 1040.444 -34.277 90
10 Trade & Service 909.909 -23.532 134
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 520 650 130 25.00
2 OASA 334 416 82 24.55
3 MREI 4,900 5,975 1,075 21.94
4 CSIS 462 560 98 21.21
5 AKSI 270 310 40 14.81
6 LCGP 70 79 9 12.86
7 BBRM 100 110 10 10.00
8 INAF 4,380 4,800 420 9.59
9 NIKL 3,890 4,200 310 7.97
10 MARI 1,400 1,500 100 7.14
No Code Prev Close Change %
1 JECC 6,200 4,960 -1,240 -20.00
2 MTSM 324 266 -58 -17.90
3 BIMA 102 84 -18 -17.65
4 INDR 1,430 1,205 -225 -15.73
5 CEKA 1,280 1,090 -190 -14.84
6 MBSS 735 635 -100 -13.61
7 SHID 1,550 1,350 -200 -12.90
8 IMAS 2,450 2,150 -300 -12.24
9 RIGS 248 218 -30 -12.10
10 HDFA 212 188 -24 -11.32
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,310 3,140 -170 -5.14
2 BMRI 7,150 6,775 -375 -5.24
3 TLKM 3,780 3,650 -130 -3.44
4 BBCA 21,750 21,350 -400 -1.84
5 UNVR 46,000 45,000 -1,000 -2.17
6 INKP 12,725 12,450 -275 -2.16
7 PTBA 3,270 3,060 -210 -6.42
8 ADRO 2,120 1,995 -125 -5.90
9 BBTN 3,560 3,190 -370 -10.39
10 TKIM 9,600 9,550 -50 -0.52