Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:12 WIB. PLN - PLN catat transaksi jual beli dalam proyek EBT capai 1.210,68 MW hingga akhir 2017. 
  • 17:07 WIB. AP II - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan serahkan hak pengelolaan kepada PT AP II di tujuh Bandara UPBU.
  • 16:58 WIB. BUMN - Skema integrasi PGN dan Pertamina ditargetkan rampung pada Maret 2018.
  • 16:54 WIB. Pelindo - Pelindo IV akan buka direct call di Pelabuhan Ambon.
  • 16:38 WIB. Pos - Pos Indonesia gencar berinovasi menuju perusahaan modern.
  • 16:33 WIB. Batam - PT BJS gelar promo diskon untuk meriahkan tahun baru Imlek ke-2569.
  • 15:44 WIB. Finansial - Wapres JK: Dana haji akan naik.
  • 15:43 WIB. Pilkada - Presiden Jokowi minta TNI/Polri jaga netralitas Pilkada.
  • 15:43 WIB. DKI Jakarta - Anies: DKI Jakarta gunakan beras dari Petani lokal.
  • 15:42 WIB. DKI Jakarta - Sandi minta bawahannya budayakan K3.
  • 15:33 WIB. Semarang - Pegadaian Kanwil XI Semarang bidik 330.000 nasabah baru pada 2018.
  • 15:27 WIB. Batam - Bank Mandiri dan RRSBP laksanakan ceremony MoU MHAS. 
  • 15:15 WIB. BUMN - BTN dan BNI tunggu langkah konkret pemerintah terkait rencana merger bank syariah.
  • 15:10 WIB. BTN - BTN proyeksi kredit KPR 2018 tumbuh minimal 20% dari tahun 2017.
  • 15:04 WIB. Pelindo I - Proyek industri di Sumatra capai tahap pembebasan lahan dan penyusunan DED.

Perubahan Aturan Jasa Telekomunikasi Dinilai Tidak Rasional

Foto Berita Perubahan Aturan Jasa Telekomunikasi Dinilai Tidak Rasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Rencana Kementerian Kominfo melakukan penyederhanaan lisensi bagi penyelenggara jasa telekomunikasi (Jastel) dengan merevisi Keputusan Menteri (KM) 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dinilai tidak rasional.

"Sepertinya penyederhanaan lisensi mengikuti arahan Presiden Joko Widodo tentang deregulasi. Namun rencana tersebut terkesan tidak rasional jika membaca Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang ditawarkan ke industri," kata Direktur Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi di Jakarta, Sabtu (16/12/2017).

Menurut Heru, Menkominfo Rudiantara menafsirkan Undang-undang No 36 Tahun 99 tentang Telekomunikasi secara sepotong-potong sehingga terkesan menyamaratakan dalam menggulirkan ide soal penyederhanaan lisensi bagi jasa telekomunikasi.

"Beliau (Menkominfo) bilang di media UU Telekomunikasi isinya perizinan semua. Padahal dari 64 pasal yang jelas bahas izin Pasal 11, 32 dan 33 ditambah sanksi. Jika ingin menjadi pejabat publik, harusnya rasional melihat mana yang dideregulasi dan dari mana. Tak bisa tiba-tiba Peraturan Menteri (PM) diterbitkan tanpa melihat aturan yang ada di atasnya," jelasnya.

Heru mengingatkan, perizinan itu sesuai dengan UU diturunkan ke Peraturan Pemerintah (PP) dan dari PP ke Keputusan/Peraturan Menteri.

"Jalan cepat, PP diubah dulu baru PM-nya. Dalam hal ini tentu PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Tapi, idealnya adalah merevisi UU No 36/99 untuk disesuaikan dengan "Jaman Now". Ini adalah pekerjaan mangkrak sejak beberapa tahun lalu padahal katanya bahannya sudah siap," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo berencana menyederhanakan lisensi bagi pemain Jasa Telekomunikasi melalui revisi Keputusan Menteri (KM) 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Menkominfo Rudiantara menjelaskan langkah yang diambilnya sudah sesuai dengan perubahan dan dinamika industri telekomunikasi di "Jaman Now".

"Undang-undang No 36 Tahun 99 tentang Telekomunikasi, isinya semua perijinan. Jaman Now mana bisa semua ijin-ijin, industri butuh kemudahan dalam berbisnis, bukan tumpukan perijinan," ujar Rudiantara.

Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Trategis Wisnu Adhi Wuryanto, menilai Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi hanya akal-akalan setelah gagal dalam melakukan revisi terhadap PP Nomor 52 dan 53 Tahun 2000.

Tampaknya Menteri Kominfo Rudiantara mengupayakan "jalan melingkar" setelah Revisi terhadap PP Nomor 52 Tahun 2000 dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tidak disetujui Presiden.

"Cara yang ditempuh adalah dengan cara mengubahnya menjadi Peraturan Menteri, karena dengan hanya mengubah Peraturan Menteri tidak perlu persetujuan Presiden," katanya. (Ant)

Tag: Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Khairunnisak Lubis

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,568.95 3,533.13
British Pound GBP 1.00 18,722.94 18,528.87
China Yuan CNY 1.00 2,091.11 2,070.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,385.00 13,251.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,708.00 10,598.15
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,711.86 1,694.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,150.92 10,045.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,407.33 16,239.10
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,408.45 3,371.76
Yen Jepang JPY 100.00 12,068.34 11,944.29

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6500.529 9.633 571
2 Agriculture 1634.733 20.582 19
3 Mining 1894.135 46.884 43
4 Basic Industry and Chemicals 706.676 -6.670 69
5 Miscellanous Industry 1376.837 -13.667 43
6 Consumer Goods 2929.549 15.621 47
7 Cons., Property & Real Estate 513.620 -3.545 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1179.922 -3.408 62
9 Finance 1149.544 0.505 90
10 Trade & Service 942.561 5.105 133
No Code Prev Close Change %
1 LCKM 605 755 150 24.79
2 SONA 2,300 2,800 500 21.74
3 LEAD 90 106 16 17.78
4 ALKA 625 735 110 17.60
5 MBSS 735 855 120 16.33
6 CANI 234 266 32 13.68
7 FINN 156 177 21 13.46
8 IKAI 114 126 12 10.53
9 MTRA 342 376 34 9.94
10 ITMA 760 835 75 9.87
No Code Prev Close Change %
1 JECC 5,300 4,720 -580 -10.94
2 DPNS 384 350 -34 -8.85
3 MLIA 620 570 -50 -8.06
4 SKBM 750 700 -50 -6.67
5 GOLD 560 525 -35 -6.25
6 FISH 2,350 2,210 -140 -5.96
7 INTP 22,575 21,450 -1,125 -4.98
8 EXCL 3,150 3,000 -150 -4.76
9 LPCK 3,460 3,310 -150 -4.34
10 TIRT 99 95 -4 -4.04
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,350 2,470 120 5.11
2 BUMI 288 298 10 3.47
3 FINN 156 177 21 13.46
4 BMTR 650 665 15 2.31
5 LEAD 90 106 16 17.78
6 ADRO 2,180 2,310 130 5.96
7 BBRI 3,620 3,650 30 0.83
8 MBSS 735 855 120 16.33
9 PBRX 498 486 -12 -2.41
10 UNTR 37,400 38,525 1,125 3.01