Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kadin: Belanja Pemerintah Dorong Daya Beli Masyarakat

Kadin: Belanja Pemerintah Dorong Daya Beli Masyarakat Kredit Foto: Antara/Adeng Bustomi
Warta Ekonomi, Nunukan -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Utara menilai, pertumbuhan ekonomi yang membaik di wilayahnya dapat dinikmati sektor mikro dengan menaikkan daya beli masyarakat dengan memaksimalkan belanja pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Komite Bidang UMKM di Kadin Kaltara, Tri Utami melalui sambungan telepon, Selasa (19/12/2017) menanggapi masih rendahnya daya beli masyarakat yang dirasakan pengusaha UMKM di daerah itu.

Sementara Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Kaltara tertinggi di Pulau Kalimantan atau di atas nasional yakni 6,62 persen.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dia meminta belanja pemerintah ke daerah lebih diperbanyak yang dilakukan pihak ketiga (swasta) yang diperkirakan dapat mengalir kepada pengusaha UMKM.

Ia menilai, pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada triwulan III 2017 ini tidak dibarengi dengan peningkatan daya beli masyarakat pada tataran UMKM sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemda setempat.

Kadin berpendapat, penurunan daya beli masyarakat tidak semata-mata dipengaruhi "online shoping" tetapi memang pertumbuhan ekonomi dipicu oleh sektor tertentu yang tidak berkaitan langsung dengan UMKM.

"Memang pertumbuhan ekonomi Kaltara yang membaik pada triwulan III tahun 2017 ini tidak dirasakan pengusaha UMKM. Makanya banyak yang mengeluh bahwa daya belim masyarakat menurun," kata Tri Utami.

Ia mengungkapkan, dari data BPS masyarakat yang berbelanja secara online pada 2016 hanya 29 persen dari total pengguna internet. Pergeseran konsumsi masyarakat dari goods atau menyukai barang-barang tertentu ke hal-hal yang mengedepankan pengalaman menjadi salah satu faktor menurunnya daya beli masyarakat.

Kemudian, pentingnya memperhatikan strategi lain karena pembangunan infrastruktur tidak mampu mengangkat percepatan aktivitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang semakin bertambah jumlahnya di Provinsi Kaltara.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Advertisement

Bagikan Artikel: