Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ada 'Bau' Tak Sedap dalam Proyek Jalan di Kabupaten Oksibil

Ada 'Bau' Tak Sedap dalam Proyek Jalan di Kabupaten Oksibil Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif?Indonesia Development Monitoring Fahmi Havel mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan harus lebih fokus mengawasi tender-tender proyek pembangunan yang dilakukan kementerian PUPR sebab banyak yang tidak beres dalam proses tendernya.?Seperti dalam kasus tender pembangunan jalan nasional oxibil-Towe Hitam di Provinsi Papua tepatnya Kabupaten Oksibil.?

"Sangat aneh dalam tender justru harga penawaran yang lebih rendah yang ditawarkan PT Graha Prasarana Sentosa dikalahkan oleh salah satu BUMN karya yaitu PT Wijaya Karya tbk yang menawarkan harga jauh lebih tinggi dalam proyek jalan nasional Oxibil-Towe Hitam," kata Havel dalam keterangannya, Selasa (19/12/2017)

Dia menyebut PT Graha Prasarana Sentosa yang hanya menawar tender tersebut dengan harga proyek 104 milyar bisa menjadi pemenang tender.

"Padahal Wijaya Karya 108,5 milyar dimana nilai proyek tersebut dengan pagu angggran Sebesar 129,9 milyar," jelasnya.

Karena itu Indonesia Development Monitoring mencurigai ada ketidak beresan dalam proses tender tersebut dan ada dugaan oknum di kementerian PUPR yang bermain dalam proses tender jalan tersebut?

"Perbedaan 4,5 milyar tentu bukan nilai yang sedikit Dan jika model tender proyek infrastruktur di kementerian PUPR seperti ini maka wajar saja kalau ada pembengkakan dalam setiap proyek pembangunan diera Joko Widodo," tambahnya.?

Dia mendesak agar Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mencopot Kepala Balai Besar pelaksana jalan nasional 18 yang tidak disiplin dalam melakukan efisiensi pengunaan dana proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBN?

"Inilah akhirnya yang menyebabkan proyek proyek infrastruktur ?pemerintahan Joko Widodo banyak yang Bocor akibat tidak efisien dan banyak pratek pencaloan dalam proses tendernya," jelasnya.

Sementara Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengaku?heran atas adanya kejanggalan tersebut.

"Kok justru BUMN menawarkan lebih mahal harga penawaran proyek tersebut dibandingkan Kontraktor swasta ,Harusnya BUMN jauh lebih murah sehingga bisa membantu Pemerintah dalam melakukan efisiensi uang negara," tambahnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: