Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:58 WIB. Ekonomi - Posisi neraca perdagangan yang masih minus harus jadi perhatian pemerintah.
  • 09:57 WIB. Ekonomi - Pertumbuhan ekonomi selama 4 tahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK cukup stabil di kisaran 5%.
  • 09:55 WIB. Beras - Indonesia mengalami surplus beras 29,50 juta ton selama 2018.
  • 09:54 WIB. Beras - BPS: potensi luas panen tahun 2018 mencapai 10,9 juta hektar, produksi 56,54 juta ton gabah kering giling.
  • 09:52 WIB. Beras - Perbedaan data beras dari BPS dan Kementan jadi pintu masuk BPK dan KPK menelurusi dugaan penyalahdugaan anggaran.
  • 09:50 WIB. Elektrifikasi - Menteri ESDM: hingga kuartal ke III tahun 2018 rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 98%.
  • 09:48 WIB. Industri - Ekonom: 4 tahun Jokowi-Jk, masih banyak PR yang harus diperbaiki, salah satunya sektor industri.
  • 09:46 WIB. Ekspor - Negara utama tujuan ekspor Provinsi Lampung pada September 2018 yaitu ke India yang mencapai 55,10 juta dolar.
  • 09:45 WIB. Ekspor - Kepala BPS Lampung: dibandingkan nilai ekspor periode yang sama 2017 juga mengalami peningkatan 9,81 persen.
  • 09:44 WIB. Ekspor - Nilai total ekspor Provinsi Lampung mencapai 329,45 juta dolar AS.
  • 09:43 WIB. Pupuk - PT Petrokimia Gresik: alokasi pupuk bersubsidi dari Pemerintah tahun 2018 hanya 9,5 ton.
  • 09:39 WIB. Pupuk - Kebutuhan pupuk secara nasional mencapai 13,1 juta ton pada tahun 2018.
  • 09:38 WIB. Pupuk - Alokasi komoditas dari Pemerintah tidak menjangkau seluruh kebutuhan petani, bisa mengakibatkan kekurangan pupuk.
  • 09:37 WIB. Pupuk - PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, menyatakan kelangkaan pupuk bersubsidi tidak ada.
  • 09:36 WIB. Investor - Investor kapal pesiar dari Turki berniat untuk berinvestasi di Labuan Bajo.

Pemilik Kapal MV Neha Segera Tindaklanjuti Permintaan Kemenhub

Foto Berita Pemilik Kapal MV Neha Segera Tindaklanjuti Permintaan Kemenhub
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemilik kapal kargo MV Neha berbendera Djobouti eks mengaku akan segera menindaklajuti permintaan Kementerian Perhubungan agar semua pihak tidak melawan hukum yang dapat mengganggu kelancaran usaha di sektor maritim.

"Kami segera akan mengajukan kembali Surat Perintah Berlayar kepada KSOP Batam," kata kuasa hukum pemilik MV Neha Chandra Motik dari Kantor Hukum Chandra Motik Yusuf & Associates kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Meskipun demikian, Chandra Motik mengaku akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak kepolisian dan TNI AL untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keadilan ketika SPB dari KSOP keluar.

"Sebab, sudah dua kali kami memperoleh SPB tetapi selalu gagal berangkat karena dihalang-halangi oleh sejumlah orang bertampang mafia atau preman," kata Chandra.

Chandra mengatakan, ulah para mafia maritim itu tidak saja merugikan kliennya, tetapi juga mencoreng muka Indonesia di mata dunia serta mengancam program Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Apalagi Indonesia baru terpilih kembali sebagai anggota dewan IMO (International Maritime Organization). Kalau tindakan premanisme ini dibiarkan maka Indonesia akan dipermalukan di dunia internasional," katanya.

Pakar hukum maritim ini menegaskan, kliennya membutuhkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang tidak memiliki hak dan kewenangan menaiki kapal MV Neha serta menghalang-halangi kapal tersebut untuk berlayar.

"Apa kata dunia internasional? Ada sejumlah orang yang masuk kapal berbendera asing dan dibiarkan melakukan tindakan melawan hukum," katanya.

Menurut Chandra Motik, kapal berbendera atau flagship adalah perwakilan sebuah negara, sama dengan kedutaan besar. "Jadi, tidak boleh ada orang sembarangan masuk ke situ. Apalagi, sambil berbuat tindakan kriminal seperti mengancam kru kapal dengan berbagai senjata tajam dan senjata api," katanya.

Apresiasi Kemenhub

Pada kesempatan itu, Chandra Motik memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diwakili Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya KSOP Batam yang berani menegakan hukum.

"Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Perhubungan yang bersungguh-sungguh menegakkan regulasi dan berupaya mewujudkan program poros maritim dengan baik," ujarnya.

Ia berharap, instansi pemerintah yang lainya, termasuk kepolisian dan TNI AL turut mendukung apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pehubungan dengan memberikan tindakan tegas kepada para mafia maritim.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meminta semua pihak untuk kompak menyingkirkan tindakan melawan hukum yang dapat mengganggu kelancaran usaha di sektor transportasi laut.

Hal itu ditegaskan Dirjen Perhubungan Laut R Agus H Purnomo menanggapi adanya penghalangan berlayar yang disertai ancaman oleh ratusan mafia maritim terhadap Kapal kargo MV. Neha milik Bulk Blacksea Inc. berbendera Djibouti (sebelumnya bernama MV. Seniha-S berbendera Panama) pada 7 Desember 2017 di Batam. Padahal kapal tersebut telah mengantongi SPB dari KSOP Batam.

"Aksi tersebut terjadi akibat adanya kasus perdata antara pemilik kapal MV Neha yaitu Bulk Blacksea Inc. dengan agen pelayaran di Pengadilan Negeri Klas IA Batam," tutur Agus di Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Agus mendapat laporan dari Kepala Kantor Pelabuhan Batam yang mengatakan bahwa perkara perdata pada akhirnya dimenangkan oleh Bulk Blacksea Inc selaku pemilik kapal MV Neha yang harus dihormati keputusannya oleh semua pihak.

Proses hukum sudah ada keputusan dari pengadilan dan pemilik kapal mengajukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maka Kanpel Batam mengeluarkan SPB untuk kapal tersebut pada 25 November 2017 sesuai dengan ketentuan dalam Permenhub No. PM 82/2014.

"Sebelumnya, kejadian serupa telah terjadi terhadap kapal yang sama pada tanggal 25 November 2017 lalu," ujarnya.

Sesuai laporan dari Kanpel Batam, persyaratan dalam memproses SPB kapal tersebut sudah terpenuhi semua sehingga pemberian SPB tersebut dapat diberikan. 

Tag: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bulk Blacksea Inc., Chandra Motik

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Ning Rahayu

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72