Portal Berita Ekonomi Jum'at, 27 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:02 WIB. KKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi ikan kakap mencapai 30.000 ton pada tahun ini.
  • 15:01 WIB. LPPF - Matahari Departement Store mengatakan akan merenovasi 15-20 gerai pada tahun ini.
  • 14:58 WIB. LPPF - Matahari Departement Store mengalokasikan capital expenditure sebesar Rp400 miliar-Rp500 miliar pada 2018.
  • 14:56 WIB. LPPF - Matahari Departement Store menargetkan pertumbuhan same store sales growth di level 4%-6% pada tahun ini.
  • 14:52 WIB. PLN - PLN akan kurangi penggunaan genset guna turunkan tarif listrik.
  • 14:47 WIB. Pertagas - PGN kantongi izin integrasi Pertagas ke PGN oleh pemegang saham.
  • 14:44 WIB. Pertamina - Pertamina buka peluang bermitra dengan PetroChina dalam kelola Blok Tuban di Jatim.
  • 12:53 WIB. Wika Realty - Wijaya Karya Realty membidik dana segar Rp2 triliun dalam penawaran umum perdana saham pada Mei 2018.
  • 12:52 WIB. TMAS - Temas Line membukukan pendapatan jasa bersih sebanyak Rp558,24 miliar sepanjang kuartal I-2018.
  • 12:09 WIB. Telkom - Telkom sabet tiga penghargaan di "Revolusi Mental BUMN Award 2018."
  • 11:46 WIB. Suriah - Jim Mattis: operasi AS di Suriah akan diperluas.
  • 11:45 WIB. Suriah - Presiden Turki desak PBB intensifkan upaya perdamaian di Suriah.
  • 11:44 WIB. Korea - Pemimpin Korea selatan-Korea Utara akan menanam sebuah pohon di desa Panmunjon sebagai simbol perdamaian.
  • 11:42 WIB. Myanmar - PBB tunjuk utusan khusus untuk Myanmar.

Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara

Foto Berita Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengusaha Andi Narogong divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar 2,15 juta dolar AS dan Rp1,186 miliar dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 mliar dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan," kata Ketua Majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Selain vonis penjara, Andi Narogong juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar uang yang ia nikmati dari proyek e-KTP tersebut.

"Menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa Andi Narogong sebesar 2,5 juta dolar AS dan Rp1,186 miliar dikurangi pengembalian sebesar 350 ribu dolar AS selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkeuatan hukum tetap, jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun," tambah Jhon.

Vonis itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Andi Narogong divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah pidana tambahan membayar uang pengganti 2,15 juta dolar AS dan Rp1,18 miliar subsider 3 tahun penjara.

Putusan itu berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang ditetapkan oleh majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia Subagdja, Anwar dan Ansyori Saifudin.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, perbuatan terdakwa bersifat terstruktur, sistemis dan masif, ketiga perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dalam jumlah besar dan masih dirasakan dampaknya di tengah-tengah masyarakat dimana masih ada warga yang sulit mendapat KTP elektronik. Hal yang meringankan, terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yagn didapat dari tindak pidana ini," tutur hakim Ansyori.

Hakim juga menyetujui permohonan Andi Narogong menjadi Saksi Pelaku yang bekerja sama (justice collaborator alias JC) berdasarkan keputusan pimpinan KPK No. KEP.1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narongong.

"Terdakwa mengakui kejahatan yang dilakukukan serta mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya sehingga cukup berasalan bahwa terdakwa ditetapkan sebagai 'justice collaborator'," ungkap hakim Ansyori.

Atas putusan itu, Andi menyatakan menerima putusan."Saya terima yang mulia," kata Andi Narogong yang dalam sidang itu juga dihadiri istri pertamanya Myrinda.

"Karena klien kami mengatakan sudah terima maka kami tidak bisa berkata lain," ujar pengacara Andi, Samsul Huda.

Sedangkan jaksa penutut umum KPK Eva Yustisiana menyatakan KPK masih pikir-pikir atas putusan itu.

Tag: Andi Narogong, e-ktp

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5909.198 -170.652 575
2 Agriculture 1649.379 -41.632 19
3 Mining 1812.460 -64.886 44
4 Basic Industry and Chemicals 771.685 -9.748 70
5 Miscellanous Industry 1224.866 -17.897 44
6 Consumer Goods 2411.714 -76.729 45
7 Cons., Property & Real Estate 477.256 -14.532 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1039.703 -33.358 64
9 Finance 1040.444 -34.277 90
10 Trade & Service 909.909 -23.532 134
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 520 650 130 25.00
2 OASA 334 416 82 24.55
3 MREI 4,900 5,975 1,075 21.94
4 CSIS 462 560 98 21.21
5 AKSI 270 310 40 14.81
6 LCGP 70 79 9 12.86
7 BBRM 100 110 10 10.00
8 INAF 4,380 4,800 420 9.59
9 NIKL 3,890 4,200 310 7.97
10 MARI 1,400 1,500 100 7.14
No Code Prev Close Change %
1 JECC 6,200 4,960 -1,240 -20.00
2 MTSM 324 266 -58 -17.90
3 BIMA 102 84 -18 -17.65
4 INDR 1,430 1,205 -225 -15.73
5 CEKA 1,280 1,090 -190 -14.84
6 MBSS 735 635 -100 -13.61
7 SHID 1,550 1,350 -200 -12.90
8 IMAS 2,450 2,150 -300 -12.24
9 RIGS 248 218 -30 -12.10
10 HDFA 212 188 -24 -11.32
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,310 3,140 -170 -5.14
2 BMRI 7,150 6,775 -375 -5.24
3 TLKM 3,780 3,650 -130 -3.44
4 BBCA 21,750 21,350 -400 -1.84
5 UNVR 46,000 45,000 -1,000 -2.17
6 INKP 12,725 12,450 -275 -2.16
7 PTBA 3,270 3,060 -210 -6.42
8 ADRO 2,120 1,995 -125 -5.90
9 BBTN 3,560 3,190 -370 -10.39
10 TKIM 9,600 9,550 -50 -0.52