Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:11 WIB. Kemenperin - Kementerian Perindustian mengakui sektor perikanan memiliki potensi yang besar di Indonesia.
  • 11:11 WIB. Properti - Synthesis Development membidik generasi milenial untuk proyek terbaru di Jakarta Timur, Prajawangsa City.
  • 11:10 WIB. Yunani - S&P menaikkan peringkat kredit Yunani dari B- menjadi B.
  • 11:09 WIB. UNIQLO - UNIQLO berkolaborasi dengan rumah desain Marimekko asal Finlandia.
  • 11:09 WIB. Pelindo II - Pelindo II Cabang Bengkulu meraih Anugerah Perusahaan Terbaik 2018.
  • 11:08 WIB. Megapolitan - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai kebijakan DP 0 rupiah melanggar aturan.
  • 11:07 WIB. Jokowi - Presiden Joko Widodo membeli satu unit motor custom bergaya Chopperland.

52 BUMN Belum Transparan, Bu Rini Piye?

Foto Berita 52 BUMN Belum Transparan, Bu Rini Piye?
Warta Ekonomi.co.id, Padang -

Hasil penelitian yang dilakukan tim peneliti Pascasarjana Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menemukan 52 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum menerapkan keterbukaan informasi berbasis situs web (website).

"Dari penelitian terhadap 119 BUMN yang ada, ditemukan 52 BUMN yang belum menerapkan keterbukaan informasi publik berbasis website, karena berada di kategori Tidak Transparan," kata Ketua Tim Peneliti Miko Kamal, di Padang, Kamis (21/12/2017) malam.

Tim peneliti membuat empat kategori penilaian terhadap seluruh BUMN itu, yaitu Taransparan (indeks 4), Cukup Transparan (indeks 3), Tidak Transparan (indeks 2), dan Sangat Tidak Transparan (indeks 1).

Ia mengatakan BUMN yang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik berbasis situs web dan berada di kategori transparan sebanyak 52 perusahaan.

Kemudian 14 BUMN masuk kategori cukup transparan, dan satu BUMN sangat tidak transparan.

"Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelusuran melalui internet, memastikan apakah BUMN memiliki situs web dengan cara mengetik nama perusahaan di mesin pencarian google, atau menggunakan pranala (link) yang ada di situs web Kementerian BUMN," jelasnya.

Ia mengatakan penelitian itu berpijak pada pasal 14 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 dan pasal 3 peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, transparasi didefinisikan sebagai keterbukaan dalam mengungkap informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Secara hukum, katanya, BUMN wajib transparan kepada publik sebagai termuat secara ekspilit di dalam pasal 14 UU 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik.

Ia menjelaskan ada 24 kewajiban berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi, yang harus dipenuhi perusahaan untuk menilai apakah perusahaan itu transparan, cukup transparan, tidak transparan, atau sangat tidak transparan.

Beberapa di antaranya adalah mempunyai website, mencatumkan laporan tahuanan, laporan keuangan, tanggung jawab sosial yang telah diaudit, permodalan, kasus hukum yang terjadi, dan lainnya.

Perusahaan yang mendapat kategori penilaian sangat tidak transparan adalah PT Semen Kupang (Persero) yang sama sekali tidak memiliki situs web sendiri, dan tidak terdapat info pada sub-portal situs Kementerian BUMN.

Penelitian itu dilakukan pada 1 September-26 November 2017 mengambil sampel 119 BUMN sesuai data Kementerian BUMN pada 2016, dengan rincian Peseroan Terbatas (tertutup) 85 perusahaan, Perseroan Terbatas (terbuka) 20 perusahaan, dan Perusahaan Umum (Perum) 14 perusahaan.

Hasil penelitian juga menemukan 48 BUMN yang tidak mengunggah laporan tahunan ke situs web, poin ini menjadi penting karena peneliti menilai laporan tahunan perusahaan sangat penting bagi masyarakat sebagai alat kontrol kinerja perusahaan.

"Dari sisi model kepemilikan, masyarakat adalah pemilik sebenarnya (ultimate shareholders) BUMN, sehingga berhak mendapatkan informasi tentang keadaan BUMN yang mereka miliki. Pengertian BUMN sebagai milik pemerintah adalah keliru, pemerintah hanya menjalankan," jelasnya.

Dari penelitian itu tim menemukan kekurangan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomrasi Publik, khususnya pasal 14, karena belum mengatur BUMN untuk mempublikasikan informasi melalui situs web.

"Aturan saat ini belum mengatur agar informasi BUMN itu dipublikasikan pada situs web, padahal langkah ini menurut kami berguna dan sesuai dengan era digital sekarang," katanya.

Kementerian BUMN, lanjutnya, harus membuat kebijakan yang mewajibkan seluruh BUMN menggunakan sistus web untuk menyampaikan kewajiban transparansi publik mereka.

Hal itu juga akan mempermudah jika ada masyarakat yang ingin tahu banyak informasi tentang suatu BUMN, tanpa perlu mendatangi kantor-kantor perusahaan bersangkutan.

Hasil penelitan yang dilakukan Miko, beranggotakan Akmal dan Riyan Hidayat, rencananya akan diserahkan kepada Kementerian BUMN untuk melakukan evaluasi.

"Kami juga akan memberikan sertifikat penghargaan kepada BUMN yang sudah berada di kategori transparan dari penelitian," jelasnya.

Tag: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Miko Kamal, Rini Soemarno

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6490.896 18.230 571
2 Agriculture 1614.151 -12.818 19
3 Mining 1847.251 16.461 43
4 Basic Industry and Chemicals 713.346 6.521 69
5 Miscellanous Industry 1390.504 10.945 43
6 Consumer Goods 2913.928 21.201 47
7 Cons., Property & Real Estate 517.165 -1.786 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1183.330 2.390 62
9 Finance 1149.039 -2.770 90
10 Trade & Service 937.456 2.920 133
No Code Prev Close Change %
1 FINN 116 156 40 34.48
2 LCKM 486 605 119 24.49
3 TFCO 620 720 100 16.13
4 MPPA 430 486 56 13.02
5 PCAR 1,480 1,670 190 12.84
6 SKBM 670 750 80 11.94
7 OMRE 1,700 1,900 200 11.76
8 ESTI 73 81 8 10.96
9 GJTL 745 825 80 10.74
10 ARTA 268 296 28 10.45
No Code Prev Close Change %
1 RALS 1,500 1,240 -260 -17.33
2 FMII 600 500 -100 -16.67
3 IKAI 126 114 -12 -9.52
4 CANI 254 234 -20 -7.87
5 DWGL 540 498 -42 -7.78
6 MBTO 174 161 -13 -7.47
7 AISA 615 570 -45 -7.32
8 DSNG 420 392 -28 -6.67
9 INCF 202 190 -12 -5.94
10 PYFA 197 186 -11 -5.58
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,200 2,350 150 6.82
2 BMTR 650 650 0 0.00
3 AISA 615 570 -45 -7.32
4 GJTL 745 825 80 10.74
5 ENRG 165 168 3 1.82
6 BBNI 9,500 9,425 -75 -0.79
7 TLKM 4,170 4,160 -10 -0.24
8 BUMI 286 288 2 0.70
9 KREN 555 550 -5 -0.90
10 INDY 4,050 4,200 150 3.70