Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:51 WIB. Mandiri - Sekitar 600 investor dan pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri akan menghadiri MIF 2019.
  • 21:48 WIB. Holding BUMN - Pembentukan holding masih menunggu inisiatif Kementerian BUMN.
  • 19:46 WIB. BNI - BNI mengelola dana wealth management sebesar Rp128,5 triliun di tahun 2018.
  • 19:45 WIB. BNI - Komposisi transaksi melalui e-channel BNI sudah mencapai sekitar 92%.
  • 19:35 WIB. WIKA - WIKA akan melakukan penawaran IPO melalui WIKA Realty dengan target proceeds sekitar Rp2 trliun.
  • 19:23 WIB. WIKA - WIKA menganggarkan capex Rp715 miliar untuk pengembangan kawasan dan TOD 2019.
  • 19:21 WIB. PTPP - Total investasi untuk proyek TOD PT PP sekitar Rp550 miliar.
  • 19:19 WIB. PTPP - PT PP menyiapkan investasi sekitar Rp250 miliar untuk pengembangan proyek TOD pada 2019.
  • 19:18 WIB. NYIA - Menhub berencana membuat kereta api jarak jauh berhenti di stasiun kereta Bandara NYIA.
  • 19:16 WIB. Waskita - Waskita akan melakukan kajian bersama dengan KAI untuk rencana pengembangan TOD.
  • 19:14 WIB. BNI - BPK meminta BNI untuk membantu distribusi KIP kepada penerimanya.
  • 19:14 WIB. PGN - Jumlah pelanggan yang akan dikelola PGN pada 2019 direncanakan mencapai 244.043 pelanggan.
  • 19:13 WIB. PGN - Dari segmen usaha transmisi gas, PGN menargetkan 2.156 MMSCFD sepanjang 2019.
  • 19:13 WIB. PGN - PGN Group mematok target mampu menggarap lini niaga gas bumi hingga 935 BBTUD.
  • 19:13 WIB. Pertamina - Selain gugatan pidana, Pertamina akan digugat juga secara perdata oleh KLHK.

52 BUMN Belum Transparan, Bu Rini Piye?

Foto Berita 52 BUMN Belum Transparan, Bu Rini Piye?
Warta Ekonomi.co.id, Padang -

Hasil penelitian yang dilakukan tim peneliti Pascasarjana Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menemukan 52 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum menerapkan keterbukaan informasi berbasis situs web (website).

"Dari penelitian terhadap 119 BUMN yang ada, ditemukan 52 BUMN yang belum menerapkan keterbukaan informasi publik berbasis website, karena berada di kategori Tidak Transparan," kata Ketua Tim Peneliti Miko Kamal, di Padang, Kamis (21/12/2017) malam.

Tim peneliti membuat empat kategori penilaian terhadap seluruh BUMN itu, yaitu Taransparan (indeks 4), Cukup Transparan (indeks 3), Tidak Transparan (indeks 2), dan Sangat Tidak Transparan (indeks 1).

Ia mengatakan BUMN yang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik berbasis situs web dan berada di kategori transparan sebanyak 52 perusahaan.

Kemudian 14 BUMN masuk kategori cukup transparan, dan satu BUMN sangat tidak transparan.

"Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelusuran melalui internet, memastikan apakah BUMN memiliki situs web dengan cara mengetik nama perusahaan di mesin pencarian google, atau menggunakan pranala (link) yang ada di situs web Kementerian BUMN," jelasnya.

Ia mengatakan penelitian itu berpijak pada pasal 14 huruf h Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 dan pasal 3 peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, transparasi didefinisikan sebagai keterbukaan dalam mengungkap informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Secara hukum, katanya, BUMN wajib transparan kepada publik sebagai termuat secara ekspilit di dalam pasal 14 UU 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik.

Ia menjelaskan ada 24 kewajiban berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi, yang harus dipenuhi perusahaan untuk menilai apakah perusahaan itu transparan, cukup transparan, tidak transparan, atau sangat tidak transparan.

Beberapa di antaranya adalah mempunyai website, mencatumkan laporan tahuanan, laporan keuangan, tanggung jawab sosial yang telah diaudit, permodalan, kasus hukum yang terjadi, dan lainnya.

Perusahaan yang mendapat kategori penilaian sangat tidak transparan adalah PT Semen Kupang (Persero) yang sama sekali tidak memiliki situs web sendiri, dan tidak terdapat info pada sub-portal situs Kementerian BUMN.

Penelitian itu dilakukan pada 1 September-26 November 2017 mengambil sampel 119 BUMN sesuai data Kementerian BUMN pada 2016, dengan rincian Peseroan Terbatas (tertutup) 85 perusahaan, Perseroan Terbatas (terbuka) 20 perusahaan, dan Perusahaan Umum (Perum) 14 perusahaan.

Hasil penelitian juga menemukan 48 BUMN yang tidak mengunggah laporan tahunan ke situs web, poin ini menjadi penting karena peneliti menilai laporan tahunan perusahaan sangat penting bagi masyarakat sebagai alat kontrol kinerja perusahaan.

"Dari sisi model kepemilikan, masyarakat adalah pemilik sebenarnya (ultimate shareholders) BUMN, sehingga berhak mendapatkan informasi tentang keadaan BUMN yang mereka miliki. Pengertian BUMN sebagai milik pemerintah adalah keliru, pemerintah hanya menjalankan," jelasnya.

Dari penelitian itu tim menemukan kekurangan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomrasi Publik, khususnya pasal 14, karena belum mengatur BUMN untuk mempublikasikan informasi melalui situs web.

"Aturan saat ini belum mengatur agar informasi BUMN itu dipublikasikan pada situs web, padahal langkah ini menurut kami berguna dan sesuai dengan era digital sekarang," katanya.

Kementerian BUMN, lanjutnya, harus membuat kebijakan yang mewajibkan seluruh BUMN menggunakan sistus web untuk menyampaikan kewajiban transparansi publik mereka.

Hal itu juga akan mempermudah jika ada masyarakat yang ingin tahu banyak informasi tentang suatu BUMN, tanpa perlu mendatangi kantor-kantor perusahaan bersangkutan.

Hasil penelitan yang dilakukan Miko, beranggotakan Akmal dan Riyan Hidayat, rencananya akan diserahkan kepada Kementerian BUMN untuk melakukan evaluasi.

"Kami juga akan memberikan sertifikat penghargaan kepada BUMN yang sudah berada di kategori transparan dari penelitian," jelasnya.

Tag: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Miko Kamal, Rini Soemarno

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6450.834 2.678 627
2 Agriculture 1642.122 58.830 21
3 Mining 1896.174 15.254 47
4 Basic Industry and Chemicals 890.201 0.505 71
5 Miscellanous Industry 1423.572 -19.807 46
6 Consumer Goods 2599.505 -7.787 51
7 Cons., Property & Real Estate 465.509 -6.115 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1154.795 5.554 71
9 Finance 1239.207 4.959 91
10 Trade & Service 794.825 -2.264 155
No Code Prev Close Change %
1 NATO 175 236 61 34.86
2 CLAY 306 382 76 24.84
3 SQMI 382 476 94 24.61
4 YPAS 575 710 135 23.48
5 HEXA 2,920 3,600 680 23.29
6 BNLI 705 855 150 21.28
7 VOKS 250 300 50 20.00
8 INRU 785 910 125 15.92
9 KMTR 334 382 48 14.37
10 DSSA 15,600 17,825 2,225 14.26
No Code Prev Close Change %
1 MTSM 206 157 -49 -23.79
2 AGRS 490 402 -88 -17.96
3 PADI 1,090 920 -170 -15.60
4 CANI 248 210 -38 -15.32
5 NAGA 280 240 -40 -14.29
6 SKYB 160 142 -18 -11.25
7 AKSI 394 350 -44 -11.17
8 PLIN 3,400 3,040 -360 -10.59
9 KIOS 2,000 1,790 -210 -10.50
10 MYTX 105 94 -11 -10.48
No Code Prev Close Change %
1 HOME 150 144 -6 -4.00
2 BUMI 174 174 0 0.00
3 ERAA 2,310 2,240 -70 -3.03
4 BNLI 705 855 150 21.28
5 PNLF 296 296 0 0.00
6 ASII 8,475 8,325 -150 -1.77
7 BHIT 69 68 -1 -1.45
8 BBRI 3,820 3,800 -20 -0.52
9 SSMS 1,205 1,210 5 0.41
10 INDY 2,180 2,130 -50 -2.29