Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:07 WIB. Jayapura - PLN ungkap tunggakan pelanggan Jayapura capai Rp31,8 miliar hingga akhir 2017.
  • 19:53 WIB. Antam - Antam dan Newcrest bentuk JV dalam kegiatan eksplorasi emas.
  • 19:51 WIB. Pertamina - Pertamina akui tidak lagi impor solar pada 2018. 
  • 19:49 WIB. Pertamina - Pertamina olah sekitar 500 ribu bph minyak dari produksi nasional sekitar 800 ribu bph.
  • 19:44 WIB. Medan - Pertamina dukung penindakan hukum pada pelaku pengoplosan elpiji 3 kg.
  • 19:42 WIB. Kaltim - Pertamina, Kemnaker, & Pemprov Kaltim adakan pelatihan bagi 5.000 tenaga kerja lokal.
  • 19:39 WIB. Pertamina - Produksi migas Pertamina dari luar negeri capai 104 ribu BOEPD pada 2017.
  • 19:32 WIB. Taspen - Taspen gandeng PT Sigma Cipta Caraka untuk digitalisasi pembayaran pensiun pada kuartal I/2018.
  • 19:22 WIB. Taspen - Taspen incar perolehan hasil investasi sebesar Rp19 triliun hingga akhir 2018.
  • 19:05 WIB. MTF - MTF catat booking sebesar Rp 22,2 triliun pada 2017, meningkat 19,7% dari realisasi tahun 2016. 
  • 19:00 WIB. INKA - INKA klaim LRT buatannya adalah generasi terbaru dan lebih modern karena pakai moving block.
  • 18:54 WIB. Mandiri - Bank Mandiri memproyeksi GWM averaging bisa tingkatkan pendapatan.
  • 18:49 WIB. BTN - BTN memproyeksi GWM oleh BI tak banyak pengaruhi rencana bisnis.
  • 18:27 WIB. BNI - BNI akan optimalkan kebijakan otoritas fiskal, keuangan, dan moneter pada 2018.
  • 18:25 WIB. BNI - Bisnis surat-surat berharga BNI tumbuh 26% sepanjang 2017.

Usai Novanto, KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Zulkifli Hasan

Foto Berita Usai Novanto, KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Zulkifli Hasan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK didesak untuk mengusut kasus dugaan korupsi lahan Riau pada tahun 2014 lalu. Hal ini ditegaskan Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia, Ahmad Fikri.

"Dimana dalam persidangan terdakwa Annas Makmun yang saat itu menjabat Gubernur Riau, secara gamblang hakim mengatakan "dalang" kasus suap lahan di Riau adalah Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat Mentri Kehutanan," ujar Fikri, Kamis (21/12/2017) kepada wartawan melalui siaran persnya.

Dia pun menagih janji KPK berjanji akan menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang dan menelusuri peran Zulkifli. 

"Hampir semua kasus korupsi alih fungsi lahan berawal dari keputusan menteri yang berwenang. Dan saat itu, Zulkifli Hasan sebagai menteri Kehutanan melalui SK nomor 673 tahun 2014 menyetujui alih lahan sebesar 30ribu hektar yang berujung pada suap kepada Gubernur Annas Makmun," tandasnya. 

Fikri juga merasa ada yang aneh. Dimana Zulkifli Hasan memberikan waktu dua minggu untuk merevisi surat keputusan Menteri Kehutanan 673 yang tentu saja membuka peluang terjadi tindakan pidana suap yang dilakukan gubernur Riau saat itu. 

"Dalam keterangan saksi Masyhud yang tertulis jelas pada putusan 35.Pid.Sus-TPK-2015, dirinya menyebutkan setelah saksi dipanggil oleh Zulkifli Hasan, diminta untuk menemui Surya Darmadi diruang sebelah Zulkifli Hasan dan diminta untuk mengakomodir Lahan dari Surya Darmadi (PT Duta Palma)," tukasnya. 

"Pada saat itu juga disebutkan Zulkifli Hasan berkata "Hud, Tolong dibantu". Dan pada saat itu juga ada keterangan Gulat Medali Emas Manurung, yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada orang dari PT Duta Palma yang sudah menghadap Zulkifli Hasan," tandasnya. 

Pada saat pertemuan tersebut ujar Fikri, mereka (PT Duta Palma) meminta agar lahannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi RTRW”. "Pada saat itu, terdakwa memberikan perintah kepada Cecep Iskandar untuk membuka peta dan mengecek posisi lahan PT Duta Palma (PT Duta Palma Satu). Tujuannya, agar tidak tumpang tindih dengan pengajuan lahan dari Kabupaten Indragiri Hulu," bebernya. 

Lanjutnya, mengetahui lokasi tersebut tidak termasuk dalam pengajuan di Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa saat itu memerintahkan Cecep Iskandar untuk memasukkan permohonan PT Palma Satu, dalam surat usulan revisi.  Setelah menerima perintah terdakwa untuk memasukkan lokasi yang diminta PT Palma satu, saat itu Cecep Iskandar pun pergi ke kantor Bappeda untuk membuat peta lokasi yang diajukan perusahaan tersebut. 

"Nah, Masyhud yang merupakan Direktur Perencanaan Kawasan Hutan di Kementrian Kehutanan, secara jelas mendapat arahan langsung dari menteri Kehutanan Zulkifli Hasan," tegas Fikri. 

Dari beberapa informasi yang mengarah pada peran peran Zulkifli Hasan lanjutnya, lebih seperti “dalang” dari kasus duap alih fungsi lahan Riau yang menjerat Gubernur Annas Makmun, maka Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), mendesak KPK untuk segera menangkap Zulkifli Hasan. 

"Harus ditangkap dan diusut, karena Zulkifli Hasan secara jelas mempunyai peran sentral melalui keterangan para saksi dan pelaku kasus suap alih fungsi lahan di Riau," tegasnya.

"Kami berharap kasus alih lahan di Provinsi Riau serta di Kab Bogor yang sudah menjadikan Gubernur Riau serta Bupati Bogor menjadi narapidana, jangan hanya sampai ditingkatan Kepala daerah saja yang dihukum," harapnya. 

Sebab kata Fikri lagi, sangat tidak mungkin seorang Zulkifli yang saat itu menjabat sebagai menhut tidak ikut terlibat dengan adanya kasus OTT kedua Kepala daerah tersebut. "Jadi, kalau sama Setnov KPK berani, masa sama Zulkifli engga berani, usut tuntas dong," pungkas Ahmad Fikri.

Tag: Zulkifli Hasan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6490.896 18.230 571
2 Agriculture 1614.151 -12.818 19
3 Mining 1847.251 16.461 43
4 Basic Industry and Chemicals 713.346 6.521 69
5 Miscellanous Industry 1390.504 10.945 43
6 Consumer Goods 2913.928 21.201 47
7 Cons., Property & Real Estate 517.165 -1.786 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1183.330 2.390 62
9 Finance 1149.039 -2.770 90
10 Trade & Service 937.456 2.920 133
No Code Prev Close Change %
1 FINN 116 156 40 34.48
2 LCKM 486 605 119 24.49
3 TFCO 620 720 100 16.13
4 MPPA 430 486 56 13.02
5 PCAR 1,480 1,670 190 12.84
6 SKBM 670 750 80 11.94
7 OMRE 1,700 1,900 200 11.76
8 ESTI 73 81 8 10.96
9 GJTL 745 825 80 10.74
10 ARTA 268 296 28 10.45
No Code Prev Close Change %
1 RALS 1,500 1,240 -260 -17.33
2 FMII 600 500 -100 -16.67
3 IKAI 126 114 -12 -9.52
4 CANI 254 234 -20 -7.87
5 DWGL 540 498 -42 -7.78
6 MBTO 174 161 -13 -7.47
7 AISA 615 570 -45 -7.32
8 DSNG 420 392 -28 -6.67
9 INCF 202 190 -12 -5.94
10 PYFA 197 186 -11 -5.58
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,200 2,350 150 6.82
2 BMTR 650 650 0 0.00
3 AISA 615 570 -45 -7.32
4 GJTL 745 825 80 10.74
5 ENRG 165 168 3 1.82
6 BBNI 9,500 9,425 -75 -0.79
7 TLKM 4,170 4,160 -10 -0.24
8 BUMI 286 288 2 0.70
9 KREN 555 550 -5 -0.90
10 INDY 4,050 4,200 150 3.70