Portal Berita Ekonomi Senin, 16 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:20 WIB. Politik - Ketua DPR prihatin anggotanya ditangkap KPK.
  • 16:19 WIB. Pilpres - Mahfud MD harapkan Jokowi dapat Cawapres yang tepat.
  • 16:19 WIB. Pemilu - NasDem daftarkan total 20.391 caleg seluruh Indonesia.
  • 16:19 WIB. Pemilu - Bawaslu: perpanjangan masa pendaftaran caleg tergantung situasi.
  • 16:18 WIB. Hukum - Presiden Jokowi minta kasus penggeledahan rumah dirut PLN diserahkan ke KPK.
  • 16:18 WIB. Politik - Wapres JK yakin dirut PLN ketat dalam tender.
  • 16:17 WIB. Nasional - Presiden Jokowi minta generasi muda jangan grogi hadapi ancaman dan tantangan.
  • 16:17 WIB. Hukum - Dokter Bimanesh divonis 3 tahun penjara.
  • 16:17 WIB. Pilpres - Jokowi akui pihaknya masih matangkan Cawapresnya.
  • 16:16 WIB. Hukum - KPK segel satu ruang kerja anggota DPR.
  • 16:16 WIB. Nasional - Kapolri instruksikan semua Polda bentuk Satgas Antiteror.
  • 15:33 WIB. Migran - Italia izinkan migran mendarat di wilayahnya.
  • 15:32 WIB. Korea - AS-Korut sepakat cari 5.300 tentara Amerika yang hilang di Perang Korea.
  • 15:31 WIB. WNI - Kapal tenggelam di Samudra Atlantik, delapan WNI selamat.
  • 15:30 WIB. Yahudi - Israel siapkan RUU segregasi Yahudi dan Arab.

Usai Novanto, KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Zulkifli Hasan

Foto Berita Usai Novanto, KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Zulkifli Hasan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK didesak untuk mengusut kasus dugaan korupsi lahan Riau pada tahun 2014 lalu. Hal ini ditegaskan Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia, Ahmad Fikri.

"Dimana dalam persidangan terdakwa Annas Makmun yang saat itu menjabat Gubernur Riau, secara gamblang hakim mengatakan "dalang" kasus suap lahan di Riau adalah Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat Mentri Kehutanan," ujar Fikri, Kamis (21/12/2017) kepada wartawan melalui siaran persnya.

Dia pun menagih janji KPK berjanji akan menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang dan menelusuri peran Zulkifli. 

"Hampir semua kasus korupsi alih fungsi lahan berawal dari keputusan menteri yang berwenang. Dan saat itu, Zulkifli Hasan sebagai menteri Kehutanan melalui SK nomor 673 tahun 2014 menyetujui alih lahan sebesar 30ribu hektar yang berujung pada suap kepada Gubernur Annas Makmun," tandasnya. 

Fikri juga merasa ada yang aneh. Dimana Zulkifli Hasan memberikan waktu dua minggu untuk merevisi surat keputusan Menteri Kehutanan 673 yang tentu saja membuka peluang terjadi tindakan pidana suap yang dilakukan gubernur Riau saat itu. 

"Dalam keterangan saksi Masyhud yang tertulis jelas pada putusan 35.Pid.Sus-TPK-2015, dirinya menyebutkan setelah saksi dipanggil oleh Zulkifli Hasan, diminta untuk menemui Surya Darmadi diruang sebelah Zulkifli Hasan dan diminta untuk mengakomodir Lahan dari Surya Darmadi (PT Duta Palma)," tukasnya. 

"Pada saat itu juga disebutkan Zulkifli Hasan berkata "Hud, Tolong dibantu". Dan pada saat itu juga ada keterangan Gulat Medali Emas Manurung, yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada orang dari PT Duta Palma yang sudah menghadap Zulkifli Hasan," tandasnya. 

Pada saat pertemuan tersebut ujar Fikri, mereka (PT Duta Palma) meminta agar lahannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi RTRW”. "Pada saat itu, terdakwa memberikan perintah kepada Cecep Iskandar untuk membuka peta dan mengecek posisi lahan PT Duta Palma (PT Duta Palma Satu). Tujuannya, agar tidak tumpang tindih dengan pengajuan lahan dari Kabupaten Indragiri Hulu," bebernya. 

Lanjutnya, mengetahui lokasi tersebut tidak termasuk dalam pengajuan di Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa saat itu memerintahkan Cecep Iskandar untuk memasukkan permohonan PT Palma Satu, dalam surat usulan revisi.  Setelah menerima perintah terdakwa untuk memasukkan lokasi yang diminta PT Palma satu, saat itu Cecep Iskandar pun pergi ke kantor Bappeda untuk membuat peta lokasi yang diajukan perusahaan tersebut. 

"Nah, Masyhud yang merupakan Direktur Perencanaan Kawasan Hutan di Kementrian Kehutanan, secara jelas mendapat arahan langsung dari menteri Kehutanan Zulkifli Hasan," tegas Fikri. 

Dari beberapa informasi yang mengarah pada peran peran Zulkifli Hasan lanjutnya, lebih seperti “dalang” dari kasus duap alih fungsi lahan Riau yang menjerat Gubernur Annas Makmun, maka Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), mendesak KPK untuk segera menangkap Zulkifli Hasan. 

"Harus ditangkap dan diusut, karena Zulkifli Hasan secara jelas mempunyai peran sentral melalui keterangan para saksi dan pelaku kasus suap alih fungsi lahan di Riau," tegasnya.

"Kami berharap kasus alih lahan di Provinsi Riau serta di Kab Bogor yang sudah menjadikan Gubernur Riau serta Bupati Bogor menjadi narapidana, jangan hanya sampai ditingkatan Kepala daerah saja yang dihukum," harapnya. 

Sebab kata Fikri lagi, sangat tidak mungkin seorang Zulkifli yang saat itu menjabat sebagai menhut tidak ikut terlibat dengan adanya kasus OTT kedua Kepala daerah tersebut. "Jadi, kalau sama Setnov KPK berani, masa sama Zulkifli engga berani, usut tuntas dong," pungkas Ahmad Fikri.

Tag: Zulkifli Hasan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5905.158 -38.916 597
2 Agriculture 1428.601 -13.698 19
3 Mining 2009.628 -15.994 46
4 Basic Industry and Chemicals 772.710 -8.697 70
5 Miscellanous Industry 1174.590 -16.209 45
6 Consumer Goods 2447.240 -28.240 46
7 Cons., Property & Real Estate 444.098 -5.640 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1068.450 -15.987 70
9 Finance 1035.648 1.145 91
10 Trade & Service 883.943 2.056 143
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 248 310 62 25.00
2 TCPI 700 875 175 25.00
3 DYAN 64 78 14 21.88
4 AIMS 202 246 44 21.78
5 OKAS 222 270 48 21.62
6 SRSN 59 70 11 18.64
7 RBMS 141 164 23 16.31
8 DPNS 350 396 46 13.14
9 GEMA 276 310 34 12.32
10 CNTX 530 590 60 11.32
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 910 690 -220 -24.18
2 YPAS 725 605 -120 -16.55
3 PEGE 173 149 -24 -13.87
4 SKYB 310 270 -40 -12.90
5 INCF 146 129 -17 -11.64
6 MGRO 422 380 -42 -9.95
7 NICK 141 127 -14 -9.93
8 TOPS 955 865 -90 -9.42
9 KBLV 515 470 -45 -8.74
10 TNCA 186 170 -16 -8.60
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 705 660 -45 -6.38
2 MSIN 505 490 -15 -2.97
3 BBRI 2,970 2,970 0 0.00
4 RBMS 141 164 23 16.31
5 IMAS 2,960 2,880 -80 -2.70
6 TLKM 4,020 3,940 -80 -1.99
7 KREN 725 715 -10 -1.38
8 INKP 19,900 19,525 -375 -1.88
9 PGAS 1,685 1,640 -45 -2.67
10 DYAN 64 78 14 21.88