Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:01 WIB. Lippo - Bursa nyatakan LPCK responsif dan berikan informasi yang memadai.
  • 11:17 WIB. Palu - OJK bersama Industri Jasa Keuangan galang dana bantuan korban gempa Palu dan Donggala sebesar Rp15 miliar. 
  • 10:55 WIB. Bursa -  PT Yeloo Integra Datanet Tbk resmi tercatat di BEI pada 29/10/2018 dengan kode emiten YELO.
  • 10:55 WIB. Bursa - BEI lakukan pencatatan Obligasi TBIG Sebesar Rp628 Miliar hari ini. 
  • 10:27 WIB. BALI - BALI dan ITS Tekno Sains tanda tangani KSO penyediaan, pemasangan, dan komersialisasi sistem indentifikasi perangkat otomatis.
  • 10:26 WIB. BBLD - Oktober ini, BBLD terima fasilitas kredit sebesar Rp125 miliar dari Bank Jateng dan Bank Mayora. 
  • 10:03 WIB. Kredit - Perbankan Malut diminta permudah permohonan kredit untuk pelaku usaha perikanan.
  • 10:01 WIB. Daging - Harga daging sapi segar di Palu Rp110.000/kg.
  • 10:00 WIB. Ayam - Harga ayam di Palu untuk umur dua minggu dijual pedagang Rp35.000/ekor dan umur satu bulan Rp80.000/ekor.
  • 09:59 WIB. Ayam - Pedagang di Palu terpaksa datangkan ayam dari Kaltim untuk penuhi kebutuhan masyarakat.
  • 09:57 WIB. UMKM - Pemkot Malang dorong optimalisasi produk olahan dari hasil pertanian yang dikelola UMKM.
  • 08:31 WIB. Apple - Apple sebar undangan peluncuran iPad anyar.
  • 08:31 WIB. Tesla - Tesla dapat lahan di Shanghai untuk bangun Gigafactory.
  • 08:30 WIB. Amazon - Amazon dirikan kantor di Manchester.
  • 08:30 WIB. Instagram - Intagram hapus unggahan jual bayi online.

Usai Novanto, KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Zulkifli Hasan

Foto Berita Usai Novanto, KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Zulkifli Hasan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK didesak untuk mengusut kasus dugaan korupsi lahan Riau pada tahun 2014 lalu. Hal ini ditegaskan Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia, Ahmad Fikri.

"Dimana dalam persidangan terdakwa Annas Makmun yang saat itu menjabat Gubernur Riau, secara gamblang hakim mengatakan "dalang" kasus suap lahan di Riau adalah Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat Mentri Kehutanan," ujar Fikri, Kamis (21/12/2017) kepada wartawan melalui siaran persnya.

Dia pun menagih janji KPK berjanji akan menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang dan menelusuri peran Zulkifli. 

"Hampir semua kasus korupsi alih fungsi lahan berawal dari keputusan menteri yang berwenang. Dan saat itu, Zulkifli Hasan sebagai menteri Kehutanan melalui SK nomor 673 tahun 2014 menyetujui alih lahan sebesar 30ribu hektar yang berujung pada suap kepada Gubernur Annas Makmun," tandasnya. 

Fikri juga merasa ada yang aneh. Dimana Zulkifli Hasan memberikan waktu dua minggu untuk merevisi surat keputusan Menteri Kehutanan 673 yang tentu saja membuka peluang terjadi tindakan pidana suap yang dilakukan gubernur Riau saat itu. 

"Dalam keterangan saksi Masyhud yang tertulis jelas pada putusan 35.Pid.Sus-TPK-2015, dirinya menyebutkan setelah saksi dipanggil oleh Zulkifli Hasan, diminta untuk menemui Surya Darmadi diruang sebelah Zulkifli Hasan dan diminta untuk mengakomodir Lahan dari Surya Darmadi (PT Duta Palma)," tukasnya. 

"Pada saat itu juga disebutkan Zulkifli Hasan berkata "Hud, Tolong dibantu". Dan pada saat itu juga ada keterangan Gulat Medali Emas Manurung, yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada orang dari PT Duta Palma yang sudah menghadap Zulkifli Hasan," tandasnya. 

Pada saat pertemuan tersebut ujar Fikri, mereka (PT Duta Palma) meminta agar lahannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi RTRW”. "Pada saat itu, terdakwa memberikan perintah kepada Cecep Iskandar untuk membuka peta dan mengecek posisi lahan PT Duta Palma (PT Duta Palma Satu). Tujuannya, agar tidak tumpang tindih dengan pengajuan lahan dari Kabupaten Indragiri Hulu," bebernya. 

Lanjutnya, mengetahui lokasi tersebut tidak termasuk dalam pengajuan di Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa saat itu memerintahkan Cecep Iskandar untuk memasukkan permohonan PT Palma Satu, dalam surat usulan revisi.  Setelah menerima perintah terdakwa untuk memasukkan lokasi yang diminta PT Palma satu, saat itu Cecep Iskandar pun pergi ke kantor Bappeda untuk membuat peta lokasi yang diajukan perusahaan tersebut. 

"Nah, Masyhud yang merupakan Direktur Perencanaan Kawasan Hutan di Kementrian Kehutanan, secara jelas mendapat arahan langsung dari menteri Kehutanan Zulkifli Hasan," tegas Fikri. 

Dari beberapa informasi yang mengarah pada peran peran Zulkifli Hasan lanjutnya, lebih seperti “dalang” dari kasus duap alih fungsi lahan Riau yang menjerat Gubernur Annas Makmun, maka Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), mendesak KPK untuk segera menangkap Zulkifli Hasan. 

"Harus ditangkap dan diusut, karena Zulkifli Hasan secara jelas mempunyai peran sentral melalui keterangan para saksi dan pelaku kasus suap alih fungsi lahan di Riau," tegasnya.

"Kami berharap kasus alih lahan di Provinsi Riau serta di Kab Bogor yang sudah menjadikan Gubernur Riau serta Bupati Bogor menjadi narapidana, jangan hanya sampai ditingkatan Kepala daerah saja yang dihukum," harapnya. 

Sebab kata Fikri lagi, sangat tidak mungkin seorang Zulkifli yang saat itu menjabat sebagai menhut tidak ikut terlibat dengan adanya kasus OTT kedua Kepala daerah tersebut. "Jadi, kalau sama Setnov KPK berani, masa sama Zulkifli engga berani, usut tuntas dong," pungkas Ahmad Fikri.

Tag: Zulkifli Hasan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94