Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:44 WIB. Apple - Dimilikinya Shazam oleh Apple dianggap Uni Eropa dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat di industri streaming musik.
  • 13:43 WIB. Apple - Akuisisi Shazam, Apple diselidiki Uni Eropa.
  • 13:43 WIB. Nikon - Nikon geber pengembangan mirrorless anyar.
  • 11:19 WIB. Bolt - Pelanggan Bolt bakal diwajibkan registrasi dengan NIK dan KK.
  • 11:16 WIB. Oppo - Oppo F7 edisi Diamond Black sudah bisa dibeli mulai hari ini, Selasa (24/4/2018)
  • 11:14 WIB. LG - Jelang rilis, LG Q7 dapat restu dari FCC (Federal Communications Commission) Amerika Serikat.
  • 11:11 WIB. OnePlus - Smartphone OnePlus 6 dikabarkan akan dirilis pada 18 Mei 2018.
  • 11:06 WIB. Generali - Asuransi Jiwa Generali mencatat pembayaran klaim sebesar Rp544,5 miliar sepanjang 2017.
  • 11:06 WIB. Xiaomi - Xiaomi akan luncurkan lebih banyak lagi ponsel Android One di masa yang akan datang.
  • 11:04 WIB. Go-Jek - Go-Jek lebarkan sayap ke Gorontalo.
  • 11:02 WIB. Asus - Indonesia jadi negara pertama disambangi Zenfone Max Pro.
  • 10:56 WIB. UNVR - Unilever Indonesia membukukan penurunan laba bersih sebesar 6,21% menjadi Rp1,84 triliun pada kuartal I-2018.
  • 10:55 WIB. UNVR - Unilever Indonesia mencatatkan pendapatan sebesar Rp10,75 triliun pada kuartal I-2018.
  • 10:39 WIB. Israel - Otoritas Palestina tuntut Israel terkait konvensi anti-rasisme.
  • 10:34 WIB. Malaysia - Otoritas Malaysia rilis sketsa wajah agen Mossad.

Usai Novanto, KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Zulkifli Hasan

Foto Berita Usai Novanto, KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Zulkifli Hasan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK didesak untuk mengusut kasus dugaan korupsi lahan Riau pada tahun 2014 lalu. Hal ini ditegaskan Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia, Ahmad Fikri.

"Dimana dalam persidangan terdakwa Annas Makmun yang saat itu menjabat Gubernur Riau, secara gamblang hakim mengatakan "dalang" kasus suap lahan di Riau adalah Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat Mentri Kehutanan," ujar Fikri, Kamis (21/12/2017) kepada wartawan melalui siaran persnya.

Dia pun menagih janji KPK berjanji akan menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang dan menelusuri peran Zulkifli. 

"Hampir semua kasus korupsi alih fungsi lahan berawal dari keputusan menteri yang berwenang. Dan saat itu, Zulkifli Hasan sebagai menteri Kehutanan melalui SK nomor 673 tahun 2014 menyetujui alih lahan sebesar 30ribu hektar yang berujung pada suap kepada Gubernur Annas Makmun," tandasnya. 

Fikri juga merasa ada yang aneh. Dimana Zulkifli Hasan memberikan waktu dua minggu untuk merevisi surat keputusan Menteri Kehutanan 673 yang tentu saja membuka peluang terjadi tindakan pidana suap yang dilakukan gubernur Riau saat itu. 

"Dalam keterangan saksi Masyhud yang tertulis jelas pada putusan 35.Pid.Sus-TPK-2015, dirinya menyebutkan setelah saksi dipanggil oleh Zulkifli Hasan, diminta untuk menemui Surya Darmadi diruang sebelah Zulkifli Hasan dan diminta untuk mengakomodir Lahan dari Surya Darmadi (PT Duta Palma)," tukasnya. 

"Pada saat itu juga disebutkan Zulkifli Hasan berkata "Hud, Tolong dibantu". Dan pada saat itu juga ada keterangan Gulat Medali Emas Manurung, yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada orang dari PT Duta Palma yang sudah menghadap Zulkifli Hasan," tandasnya. 

Pada saat pertemuan tersebut ujar Fikri, mereka (PT Duta Palma) meminta agar lahannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi RTRW”. "Pada saat itu, terdakwa memberikan perintah kepada Cecep Iskandar untuk membuka peta dan mengecek posisi lahan PT Duta Palma (PT Duta Palma Satu). Tujuannya, agar tidak tumpang tindih dengan pengajuan lahan dari Kabupaten Indragiri Hulu," bebernya. 

Lanjutnya, mengetahui lokasi tersebut tidak termasuk dalam pengajuan di Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa saat itu memerintahkan Cecep Iskandar untuk memasukkan permohonan PT Palma Satu, dalam surat usulan revisi.  Setelah menerima perintah terdakwa untuk memasukkan lokasi yang diminta PT Palma satu, saat itu Cecep Iskandar pun pergi ke kantor Bappeda untuk membuat peta lokasi yang diajukan perusahaan tersebut. 

"Nah, Masyhud yang merupakan Direktur Perencanaan Kawasan Hutan di Kementrian Kehutanan, secara jelas mendapat arahan langsung dari menteri Kehutanan Zulkifli Hasan," tegas Fikri. 

Dari beberapa informasi yang mengarah pada peran peran Zulkifli Hasan lanjutnya, lebih seperti “dalang” dari kasus duap alih fungsi lahan Riau yang menjerat Gubernur Annas Makmun, maka Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), mendesak KPK untuk segera menangkap Zulkifli Hasan. 

"Harus ditangkap dan diusut, karena Zulkifli Hasan secara jelas mempunyai peran sentral melalui keterangan para saksi dan pelaku kasus suap alih fungsi lahan di Riau," tegasnya.

"Kami berharap kasus alih lahan di Provinsi Riau serta di Kab Bogor yang sudah menjadikan Gubernur Riau serta Bupati Bogor menjadi narapidana, jangan hanya sampai ditingkatan Kepala daerah saja yang dihukum," harapnya. 

Sebab kata Fikri lagi, sangat tidak mungkin seorang Zulkifli yang saat itu menjabat sebagai menhut tidak ikut terlibat dengan adanya kasus OTT kedua Kepala daerah tersebut. "Jadi, kalau sama Setnov KPK berani, masa sama Zulkifli engga berani, usut tuntas dong," pungkas Ahmad Fikri.

Tag: Zulkifli Hasan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6308.148 -29.547 575
2 Agriculture 1716.001 -5.540 19
3 Mining 1952.615 -5.513 44
4 Basic Industry and Chemicals 796.811 2.304 70
5 Miscellanous Industry 1283.656 -9.495 44
6 Consumer Goods 2610.995 -22.306 45
7 Cons., Property & Real Estate 506.278 -4.536 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.157 -0.032 64
9 Finance 1140.784 -7.967 90
10 Trade & Service 943.305 0.837 134
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 72 97 25 34.72
2 BAPA 128 171 43 33.59
3 IMJS 640 800 160 25.00
4 RAJA 535 665 130 24.30
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 BUVA 496 585 89 17.94
7 TMPO 244 286 42 17.21
8 DEFI 950 1,095 145 15.26
9 MPMX 1,010 1,150 140 13.86
10 HDFA 176 195 19 10.80
No Code Prev Close Change %
1 CSIS 600 450 -150 -25.00
2 INPS 3,030 2,600 -430 -14.19
3 RODA 635 550 -85 -13.39
4 AHAP 198 175 -23 -11.62
5 GDYR 2,200 1,955 -245 -11.14
6 FORU 156 140 -16 -10.26
7 INRU 1,070 970 -100 -9.35
8 TBMS 1,140 1,035 -105 -9.21
9 TPMA 228 208 -20 -8.77
10 PBSA 1,080 990 -90 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 LMAS 84 78 -6 -7.14
2 HELI 280 258 -22 -7.86
3 SUGI 50 50 0 0.00
4 BMTR 580 585 5 0.86
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 TKIM 8,800 9,725 925 10.51
7 PGAS 2,320 2,250 -70 -3.02
8 ADRO 2,230 2,260 30 1.35
9 WSBP 418 426 8 1.91
10 TLKM 3,740 3,750 10 0.27

Recommended Reading

Selasa, 24/04/2018 09:12 WIB

5 Tips Membuat Pitching Berkesan

Selasa, 24/04/2018 08:58 WIB

7 Manfaat Ekspansi Bisnis

Selasa, 24/04/2018 08:28 WIB

Fadel Perjuangkan Komoditas Sawit Indonesia

Selasa, 24/04/2018 07:23 WIB

Ketika Jokowi Menjelma Jadi Bapak Papua

Selasa, 24/04/2018 05:07 WIB

BKPM: Mau Maju Ya Harus Berani Pakai TKA