Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:09 WIB. AP II - AP II resmi mencatatkan obligasi berkelanjutan I tahap I 2018 sebesar Rp750 miliar di pasar modal.
  • 16:08 WIB. BTN - BTN membidik penjualan aset sebesar Rp600 miliar di tahun depan lewat KPR Lelang.
  • 16:03 WIB. Infrastruktur - Jembatan Batang Kula jalur Padang-Bukittinggi, sudah bisa dilalui besok.
  • 16:02 WIB. IHSG - Akhir pekan ini IHSG ditutup melemah 0,13% ke level 6.169,84.  
  • 14:20 WIB. Rupiah - Pukul 14.20, rupiah masih tertekan 0,49% di Rp14.570 per dolar AS. 
  • 14:02 WIB. Youtube - Youtube hapus 58 juta video spam.
  • 14:02 WIB. Grab - Grab yakin bakal jadi Decacorn pertama di Asia Tenggara.
  • 14:01 WIB. Fintech - Sejumlah situs fintech ilegal masih bisa diakses.
  • 14:01 WIB. Jepang - Cegah monopoli, Jepang akan perketat regulasi untuk Google cs.
  • 14:01 WIB. Renault - Renault pilih tak pecat Carlos Ghosn.
  • 13:34 WIB. Voucher - Baru dibuka, gerai Matahari di Gresik tawarkan promo voucher diskon Rp500.000.
  • 13:34 WIB. Matahari - Matahari resmi buka gerai baru di Gress Mall, Gresik. 

Gayus Sarankan Mantan Gubernur Papua Kembali Ajukan PK

Foto Berita Gayus Sarankan Mantan Gubernur Papua Kembali Ajukan PK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Hakim Agung Prof Dr Gayus Lumbun menyarankan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu mengajukan Peninjauan Kembali terhadap kasusnya yang dinilai sarat dengan opini publik dan kepentingan politik jangka pendek.

Menurut Gayus, Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali tidak dilarang oleh Mahkamah Agung (MA) karena ketentuan itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak membatasi upaya seseorang dalam mencari keadilan.

Semangat Putusan MK No 34/PUU-XI/2013 tentang pengaturan PK yang lebih dari satu kali adalah tidak membatasi upaya seseorang untuk mencari keadilan.

"Hakim itu bukan wakil Tuhan, tetapi putusan yang adillah yang disebut sebagai wakil Tuhan, karenanya, jika ada putusan yang tidak adil, masih dapat diajukan PK ke MA lagi," tegas Gayus.

Dia menambahkan hakim sangat mungkin dipengaruhi oleh kekuasaan dan politik.

Menurut Gayus, setelah adanya Putuan MK, MA mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Batasan Aturan PK. Dalam Surat Edaran MA juga tidak membatasi PK hanya boleh satu kali. Karena itu, penasehat hukumnya bisa saja mengajukan PK lagi setelah adanya eksaminasi yang banyak menemukan kelemahan-kelemahan dalam Putusan Nomor 67/PId.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PSt dan Putusan Pengadilan Tinggi No 01/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

"Saya membaca putusan itu dengan seksama sebelum adanya eksaminasi. Kesan saya putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan yang salah bahkan meningkatkan jumlah tahanannya dari 6,4 tahun menjadi 8 tahun," katanya.

Tag: Papua, Kejaksaan Agung

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00