Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:09 WIB. Daerah - Presiden Jokowi jamin santunan untuk keluarga korban KM Sinar Bangun.
  • 09:09 WIB. Pilkada - Demokrat duga Iriawan akan memihak satu pasangan Cagub Jabar.
  • 09:08 WIB. Politik - PSI minta pemerintah evaluasi penunjukkan Iriawan.
  • 09:07 WIB. Pilkada - Bawaslu belum terima pelanggaran netralitas Polri di Jabar.
  • 09:03 WIB. Politik - Partai Demokrat sebut pemerintahan Jokowi 2 kali salah angkat Pj gubernur.
  • 08:48 WIB. Grab - Grab dapatkan investasi senilai US$1 miliar dari Toyota.
  • 08:47 WIB. Instagram - Durasi video di Instagram kini diperpanjang hingga 10 menit.
  • 08:38 WIB. Siemens - Siemens hadirkan kereta cepat baru bernama Velaro Novo.
  • 08:36 WIB. Shopee - Shopee hadirkan fitur beli pulsa dan paket data dengan 10% cashback selama 21-27 Juni 2018.
  • 08:35 WIB. Gadget - Menurut data We Are Social, pengguna ponsel di Indonesia sudah hampir mencapai 180 juta.
  • 08:34 WIB. Kazuo Kashio - Pendiri Casio, Kazuo Kashio, meninggal dunia Senin (18/6/2018) di usia 89 tahun.
  • 05:32 WIB. Emas - Emas lebih rendah karena dolar menguat di lingkungan suku bunga AS yang lebih tinggi.
  • 05:31 WIB. Minyak - Minyak mentah AS naik 1,8%, menetap di $66,22 per barel, setelah sesi volatil menjelang pertemuan OPEC.
  • 05:29 WIB. Suriah - Rezim Assad dan pasukan Iran mulai operasi di Suriah.
  • 05:29 WIB. Trump - Meksiko: kebijakan pemisahan keluarga imigran Trump rasis.

2017 Jadi Tahun Antiklimaks Sektor Listrik?

Foto Berita 2017 Jadi Tahun Antiklimaks Sektor Listrik?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Tahun 2017 merupakan salah satu periode yang banyak "naik-turun" dalam sektor kelistrikan sehingga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengingatkan agar jangan sampai tahun ini menjadi antiklimaks untuk kelistrikan.

Pandangan tersebut, menurut Wakil Ketua Umum Hipmi Yaser Palito, karena pada tahun ini dinilai sebagai tahun sengkarut regulasi sektor ketenagalistrikan nasional. Hal itu, ujar dia, ditandai dengan revisi program 35.000 megawatt, pembiaran terhadap kebijakan penumpukan utang PLN, dan khususnya regulasi yang acap kali kerap berubah.

Menurut dia, akar masalah utama sengkarut tersebut terletak pada terlalu banyaknya aturan atau kebijakan baru, isi aturan yang salah, tidak konsisten, serta tidak kondusif bagi dunia usaha dan pengusaha lokal.

Dia mencontohkan terdapat tiga aturan kontroversial yang kemudian memunculkan perlawanan independent power producer (IPP) yakni Permen ESDM Nomor 49 tahun 2017, Permen ESDM Nomor 45 tahun 2017, serta Permen ESDM Nomor 50 tahun 2017 yang merupakan hasil revisi kedua Permen ESDM 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Selain itu, lanjutnya, ESDM juga meminta PLN meninjau ulang kontrak Power Purchase Agreement/PPA Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) swasta yang ada di Jawa. Yaser juga menyoroti kian kuatnya investasi asing di ketenagalistrikan, sedangkan pengusaha lokal semakin dipersulit dengan macam-macam aturan.

Selaras dengan Hipmi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga menyampaikan pandangan yang serupa, yaitu kritik terhadap langkah Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang meminta PT PLN meninjau ulang seluruh kontrak terkait kontrak jual beli listrik (PPA).

Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa mengemukakan, meski evaluasi kontrak tersebut dilakukan untuk pembangkit di Pulau Jawa, namun cukup membuat investor di KTI menjadi was-was. Ia berpendapat hal itu memunculkan was-was kalau evaluasi menjalar sampai ke pembangkit yang terletak di KTI, begitu pula kecemasan bagi investor selain sektor kelistrikan.

Waketum Kadin menuturkan kekhawatiran para pengusaha itu beralasan karena biaya produksi listrik di KTI sangat tinggi sehingga investasinya pun tidak seefisien di Jawa atau bagian barat Indonesia. Apalagi, lanjutnya, evaluasi kontrak PPA di sejumlah pembangkit di pulau Jawa dapat menjadi inspirasi untuk membuat langkah serupa di wilayah lain.

Sedangkan Wakil Bendahara Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Rizka Armadhana mengingatkan evaluasi kontrak tersebut dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan investor kepada pemerintah.

Porsi pengembang swasta atau independent power producer (IPP) dalam megaproyek 35.000 megawatt (MW) mencapai 25.000 MW atau lebih besar dari porsi PLN yang hanya 10.000 MW, dengan total dana pembangunan porsi IPP mencapai Rp615 triliun. Untuk itu, APLSI meminta pemerintah memberikan insentif kepada IPP untuk mempercepat pembangunan pembangkit.

Insentif itu juga mengingat selain pendanaan dan aturan yang kerap berubah, IPP dihambat oleh permasalahan seperti aspek lingkungan, sengketa lahan, dan perizinan.

Mangkrak

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Hipmi Yaser Palito juga mengingatkan bahwa inkonsistensi regulasi dalam sektor ketenagalistrikan berdampak pada banyaknya pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di berbagai daerah mangkrak.

Yaser memaparkan, data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, banyak pembangkit listrik EBT yang rusak, atau tepatnya sekitar 142 proyek EBT, terbengkalai setelah dibangun. Menurut dia, 142 EBT tersebut dapat dicegah dari keadaan "mangkrak" atau macet bila regulasi investasinya cukup mendukung, sehingga sejak awal pengerjaan proyek tersebut dikerjakan secara profesional.

Pada saat ini, ia menilai bahwa proyek tersebut menjadi asal-asalan, karena setelah diserahkan kepada pemda yang akan mencari mitra swasta, dicemaskan tidak ada pihak swasta yang menginginkan karena harga listrik yang ditawarkan tidak menarik, sementara biaya investasi dan pemeliharaannya besar.

Wakil Ketum Hipmi mengatakan, pada saat disusun harga EBT pada 2009, sebenarnya harga EBT dibuat semenarik mungkin guna menarik minat swasta. Namun belakangan, lanjutnya, berbagai revisi membuat peminat EBT menurun dan kebijakan akhir-akhir ini membuat perbankan dalam negeri sulit memberikan pinjaman kepada pengusaha karena sudah dipatok dengan tarif tetap dan rendah.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan bahwa investasi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia masih menjanjikan bagi para pengembang.

Dalam kunjungannya ke PLTBg di Jangkang, Belitung, Jumat (15/12), Wamen ESDM kembali menyampaikan bahwa minat investasi energi terbarukan meningkat, khususnya pada wilayah yang biaya pokok penyediaan (BPP) wilayahnya lebih tinggi daripada BPP nasional.

Arcandra mengungkapkan, secara total di Indonesia, selama 2017 telah ditandatangani 68 power purchase agreement (PPA) pembangkit energi terbarukan antara PLN dengan pengembang. Angka ini bahkan naik empat kali lipat dari data pada tahun sebelumnya hanya 16 PPA energi terbarukan.

Direktur Center for Strategic Development Studies (CSDS) Mulyanto di Depok, Kamis (14/12), mengemukakan, pemerintah dan DPR perlu mencari solusi taktis dan strategis terhadap masalah kelistrikan nasional. Mulyanto mengingatkan kondisi PLN dinilai sejumlah pihak terancam gagal membayar kewajiban utang korporasi karena pendapatan terus menurun, sementara belanja modal meningkat.

Sementara itu, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya Prof Mukhtasor menyatakan bahwa dalam jangka pendek perlu ditinjau ulang realisasi megaproyek pembangkit 35.000 megawatt, disesuaikan dengan tingkat konsumsi dan kemampuan penjualan PLN.

Saat ini, dari 35.800 MW yang direncanakan baru sekitar tiga persen pembangkit yang telah beroperasi. Kelebihan pasokan akan terus meningkat pada masa akan datang setelah pembangkit-pembangkit listrik lainnya selesai dibangun.

Kondisi ini, katanya, dapat meningkatkan beban keuangan PLN yang luar biasa tinggi, sedang pendapatannya cenderung stagnan. Di samping perbaikan tata kelola PLN sebagai BUMN agar bekerja lebih efisien dan produktif, mesti dilakukan perubahan kebijakan alokasi APBN yang selama ini untuk menutup defisit.

Tag: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Didik Suhartono

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1 KPAL 195 262 67 34.36
2 GDST 198 266 68 34.34
3 MYTX 160 204 44 27.50
4 SWAT 272 340 68 25.00
5 JPRS 266 332 66 24.81
6 CITA 875 1,090 215 24.57
7 ATIC 735 915 180 24.49
8 CSIS 980 1,180 200 20.41
9 ASJT 290 328 38 13.10
10 DSSA 15,500 17,500 2,000 12.90
No Code Prev Close Change %
1 BNBR 104 70 -34 -32.69
2 DFAM 1,205 905 -300 -24.90
3 SDMU 282 222 -60 -21.28
4 FORU 144 126 -18 -12.50
5 JKSW 74 66 -8 -10.81
6 SAME 560 500 -60 -10.71
7 MNCN 1,180 1,070 -110 -9.32
8 ERTX 132 120 -12 -9.09
9 IIKP 230 212 -18 -7.83
10 SMRA 995 920 -75 -7.54
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 272 340 68 25.00
2 BBRI 3,140 2,960 -180 -5.73
3 TLKM 3,610 3,710 100 2.77
4 BBCA 22,250 21,500 -750 -3.37
5 BBNI 8,050 7,525 -525 -6.52
6 BMRI 6,950 6,700 -250 -3.60
7 ADRO 1,935 2,000 65 3.36
8 UNTR 34,800 33,500 -1,300 -3.74
9 ASII 6,900 6,950 50 0.72
10 PGAS 2,080 2,040 -40 -1.92