Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:10 WIB. PHE - PHE berharap roduksi lapangan YY menghasilkan minyak dan gas bumi rata-rata harian sebesar 3.750 BPH.
  • 22:09 WIB. PHE - Produksi dari lapangan YY diharapkan dapat mulai dialirkan pada akhhir 2019.
  • 22:07 WIB. PHE - Pertamina Hulu Energi telah memulai tahap fabrikasi anjungan lepas pantai YYA di Lapangan YY, Handil, Kutai Kartanegara, Kaltim.
  • 21:24 WIB. BTN - BTN bersinergi dengan RNI dengan memberikan berbagai fasilitas pembiayaan kepada RNI.
  • 21:21 WIB. BTN - BTN akan bersinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan BUMN lain untuk kejar penyaluran kredit komersial hingga akhir tahun ini.
  • 21:18 WIB. AP II - Awaluddin merinci dana yang dikeluarkan untuk membangun terminal baru di Bandara Tjilik Riwut mencapai Rp400-500 miliar. 
  • 21:16 WIB. AP II - AP II berharap penyelesaian pembiayaan keempat bandara bisa terlaksana pada 2019.
  • 21:15 WIB. AP II - AP II mengalokasikan dana investasi diperkirakan Rp1,7 triliun untuk bangun 4 bandara.
  • 21:13 WIB. AP II - AP II menggandeng PINA untuk mempercepat pembiayaan pengembangan empat bandara.
  • 21:08 WIB. BUMN - Imam A Putro: setoran dividen 2019, sebesar Rp 44,7 triliun adalah dari BUMN dan Rp850 miliar dari BUMN di bawah pembinaan Kemenkeu.
  • 21:07 WIB. HK - HK mengatakan, dengan diaplikasikannya integrasi JORR, pengguna jalan dari Tanjung Priok ke arah Kapuk kini hanya membayar sekali.
  • 20:46 WIB. BNI AM - Produk reksa dana pasar uang BNI AM mendapatkan penghargaan sebagai Reksa Dana Pasar Uang Terbaik. 
  • 20:14 WIB. ManageEngine - ManageEngine luncurkan Browser Security Plus.
  • 20:12 WIB. Oppo - Oppo F9 Starry Purple resmi meluncur di Indonesia.

2017 Jadi Tahun Antiklimaks Sektor Listrik?

Foto Berita 2017 Jadi Tahun Antiklimaks Sektor Listrik?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Tahun 2017 merupakan salah satu periode yang banyak "naik-turun" dalam sektor kelistrikan sehingga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengingatkan agar jangan sampai tahun ini menjadi antiklimaks untuk kelistrikan.

Pandangan tersebut, menurut Wakil Ketua Umum Hipmi Yaser Palito, karena pada tahun ini dinilai sebagai tahun sengkarut regulasi sektor ketenagalistrikan nasional. Hal itu, ujar dia, ditandai dengan revisi program 35.000 megawatt, pembiaran terhadap kebijakan penumpukan utang PLN, dan khususnya regulasi yang acap kali kerap berubah.

Menurut dia, akar masalah utama sengkarut tersebut terletak pada terlalu banyaknya aturan atau kebijakan baru, isi aturan yang salah, tidak konsisten, serta tidak kondusif bagi dunia usaha dan pengusaha lokal.

Dia mencontohkan terdapat tiga aturan kontroversial yang kemudian memunculkan perlawanan independent power producer (IPP) yakni Permen ESDM Nomor 49 tahun 2017, Permen ESDM Nomor 45 tahun 2017, serta Permen ESDM Nomor 50 tahun 2017 yang merupakan hasil revisi kedua Permen ESDM 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Selain itu, lanjutnya, ESDM juga meminta PLN meninjau ulang kontrak Power Purchase Agreement/PPA Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) swasta yang ada di Jawa. Yaser juga menyoroti kian kuatnya investasi asing di ketenagalistrikan, sedangkan pengusaha lokal semakin dipersulit dengan macam-macam aturan.

Selaras dengan Hipmi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga menyampaikan pandangan yang serupa, yaitu kritik terhadap langkah Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang meminta PT PLN meninjau ulang seluruh kontrak terkait kontrak jual beli listrik (PPA).

Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa mengemukakan, meski evaluasi kontrak tersebut dilakukan untuk pembangkit di Pulau Jawa, namun cukup membuat investor di KTI menjadi was-was. Ia berpendapat hal itu memunculkan was-was kalau evaluasi menjalar sampai ke pembangkit yang terletak di KTI, begitu pula kecemasan bagi investor selain sektor kelistrikan.

Waketum Kadin menuturkan kekhawatiran para pengusaha itu beralasan karena biaya produksi listrik di KTI sangat tinggi sehingga investasinya pun tidak seefisien di Jawa atau bagian barat Indonesia. Apalagi, lanjutnya, evaluasi kontrak PPA di sejumlah pembangkit di pulau Jawa dapat menjadi inspirasi untuk membuat langkah serupa di wilayah lain.

Sedangkan Wakil Bendahara Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Rizka Armadhana mengingatkan evaluasi kontrak tersebut dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan investor kepada pemerintah.

Porsi pengembang swasta atau independent power producer (IPP) dalam megaproyek 35.000 megawatt (MW) mencapai 25.000 MW atau lebih besar dari porsi PLN yang hanya 10.000 MW, dengan total dana pembangunan porsi IPP mencapai Rp615 triliun. Untuk itu, APLSI meminta pemerintah memberikan insentif kepada IPP untuk mempercepat pembangunan pembangkit.

Insentif itu juga mengingat selain pendanaan dan aturan yang kerap berubah, IPP dihambat oleh permasalahan seperti aspek lingkungan, sengketa lahan, dan perizinan.

Mangkrak

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Hipmi Yaser Palito juga mengingatkan bahwa inkonsistensi regulasi dalam sektor ketenagalistrikan berdampak pada banyaknya pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di berbagai daerah mangkrak.

Yaser memaparkan, data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, banyak pembangkit listrik EBT yang rusak, atau tepatnya sekitar 142 proyek EBT, terbengkalai setelah dibangun. Menurut dia, 142 EBT tersebut dapat dicegah dari keadaan "mangkrak" atau macet bila regulasi investasinya cukup mendukung, sehingga sejak awal pengerjaan proyek tersebut dikerjakan secara profesional.

Pada saat ini, ia menilai bahwa proyek tersebut menjadi asal-asalan, karena setelah diserahkan kepada pemda yang akan mencari mitra swasta, dicemaskan tidak ada pihak swasta yang menginginkan karena harga listrik yang ditawarkan tidak menarik, sementara biaya investasi dan pemeliharaannya besar.

Wakil Ketum Hipmi mengatakan, pada saat disusun harga EBT pada 2009, sebenarnya harga EBT dibuat semenarik mungkin guna menarik minat swasta. Namun belakangan, lanjutnya, berbagai revisi membuat peminat EBT menurun dan kebijakan akhir-akhir ini membuat perbankan dalam negeri sulit memberikan pinjaman kepada pengusaha karena sudah dipatok dengan tarif tetap dan rendah.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan bahwa investasi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia masih menjanjikan bagi para pengembang.

Dalam kunjungannya ke PLTBg di Jangkang, Belitung, Jumat (15/12), Wamen ESDM kembali menyampaikan bahwa minat investasi energi terbarukan meningkat, khususnya pada wilayah yang biaya pokok penyediaan (BPP) wilayahnya lebih tinggi daripada BPP nasional.

Arcandra mengungkapkan, secara total di Indonesia, selama 2017 telah ditandatangani 68 power purchase agreement (PPA) pembangkit energi terbarukan antara PLN dengan pengembang. Angka ini bahkan naik empat kali lipat dari data pada tahun sebelumnya hanya 16 PPA energi terbarukan.

Direktur Center for Strategic Development Studies (CSDS) Mulyanto di Depok, Kamis (14/12), mengemukakan, pemerintah dan DPR perlu mencari solusi taktis dan strategis terhadap masalah kelistrikan nasional. Mulyanto mengingatkan kondisi PLN dinilai sejumlah pihak terancam gagal membayar kewajiban utang korporasi karena pendapatan terus menurun, sementara belanja modal meningkat.

Sementara itu, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya Prof Mukhtasor menyatakan bahwa dalam jangka pendek perlu ditinjau ulang realisasi megaproyek pembangkit 35.000 megawatt, disesuaikan dengan tingkat konsumsi dan kemampuan penjualan PLN.

Saat ini, dari 35.800 MW yang direncanakan baru sekitar tiga persen pembangkit yang telah beroperasi. Kelebihan pasokan akan terus meningkat pada masa akan datang setelah pembangkit-pembangkit listrik lainnya selesai dibangun.

Kondisi ini, katanya, dapat meningkatkan beban keuangan PLN yang luar biasa tinggi, sedang pendapatannya cenderung stagnan. Di samping perbaikan tata kelola PLN sebagai BUMN agar bekerja lebih efisien dan produktif, mesti dilakukan perubahan kebijakan alokasi APBN yang selama ini untuk menutup defisit.

Tag: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Didik Suhartono

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,991.68 3,951.90
British Pound GBP 1.00 19,685.55 19,482.04
China Yuan CNY 1.00 2,183.20 2,161.62
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,970.00 14,822.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,820.32 10,705.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,908.05 1,889.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,924.62 10,814.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,459.51 17,283.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.20 3,575.87
Yen Jepang JPY 100.00 13,327.99 13,192.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.597 61.807 602
2 Agriculture 1573.131 -18.171 20
3 Mining 1915.607 8.625 46
4 Basic Industry and Chemicals 796.218 16.285 71
5 Miscellanous Industry 1257.362 55.238 45
6 Consumer Goods 2447.908 35.684 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.933 1.870 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1023.502 -1.264 69
9 Finance 1055.900 6.888 91
10 Trade & Service 820.776 7.323 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 183 246 63 34.43
2 PADI 500 625 125 25.00
3 TFCO 680 850 170 25.00
4 DIGI 340 424 84 24.71
5 JSPT 1,200 1,450 250 20.83
6 BULL 141 169 28 19.86
7 PGLI 210 248 38 18.10
8 TCPI 3,020 3,480 460 15.23
9 ABMM 2,040 2,290 250 12.25
10 KPAL 394 442 48 12.18
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 179 137 -42 -23.46
2 PNSE 850 665 -185 -21.76
3 AKPI 970 770 -200 -20.62
4 TAMU 4,290 3,590 -700 -16.32
5 MINA 550 464 -86 -15.64
6 COWL 515 448 -67 -13.01
7 TRUS 195 170 -25 -12.82
8 NICK 146 130 -16 -10.96
9 AGRS 260 232 -28 -10.77
10 MGNA 57 51 -6 -10.53
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 384 406 22 5.73
2 SRSN 85 82 -3 -3.53
3 KPIG 715 710 -5 -0.70
4 PNLF 226 238 12 5.31
5 TLKM 3,570 3,550 -20 -0.56
6 BBRI 2,940 3,000 60 2.04
7 ASII 7,025 7,400 375 5.34
8 ERAA 2,470 2,510 40 1.62
9 ENRG 127 136 9 7.09
10 BBCA 24,000 24,000 0 0.00