Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:33 WIB. Inggris - Otoritas Inggris kini punya Kementerian Urusan Kesepian.
  • 20:31 WIB. Korea Utara - Korea Utara: kami kirim 230 pemandu sorak ke Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan.
  • 20:29 WIB. Guam - Enam pesawat pembom B-52 milik AS dikerahkan ke wilayah Guam.
  • 20:27 WIB. Suriah - Kurdi tanggapi rencana pembentukan pasukan AS di Suriah.
  • 20:27 WIB. Telkom - Telkom berencana luncurkan satelit 4 antara MeiAgustus 2018.
  • 20:25 WIB. Brexit - Facebook perdalam investigasi atas keterlibatan Rusia terhadap Brexit.
  • 20:24 WIB. Bitcoin - Nilai Bitcoin sempat turun di bawah US$10 ribu.
  • 20:22 WIB. Taliban - Pengamat ragukan klaim Taliban atas pembunuhan Benazir Bhutto.
  • 20:21 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan berencana lakukan close payment bagi perusahaan mulai Februari 2018.
  • 20:21 WIB. Inggris - Anggota Parlemen Inggris loloskan RUU Brexit.
  • 20:20 WIB. Imigran - Pasukan patroli perbatasan AS rusak bantuan untuk imigran.
  • 20:19 WIB. Yaman - Arab Saudi setor USD2 miliar ke Yaman.
  • 20:16 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan jamin pencegahan dan pengobatan kanker.
  • 20:07 WIB. BPJS - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar sosialisasikan MLT dan aplikasi E-Klaim. 
  • 19:57 WIB. Kudus - PLN Kudus akan lakukan pemeliharaan jaringan di 3 wilayah penyulang.

PNS Makassar Dijatuhi Sanksi Ini Jika Perpanjang Libur Nataru

Foto Berita PNS Makassar Dijatuhi Sanksi Ini Jika Perpanjang Libur Nataru
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Baso Amiruddin, memperingatkan seluruh PNS lingkup Pemkot Makassar untuk tidak menambah jatah libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sederet sanksi disiapkan bagi PNS malas, mulai dari teguran hingga penundaan kenaikan pangkat dan gaji.
 
Baso yang juga pelaksana tugas Sekretaris Kota Makassar menegaskan jatah libur Nataru terbilang panjang. Rinciannya yakni dua hari libur kerja dan dua hari libur nasional hingga 2 Januari mendatang. Karena itu, tidak ada alasan bagi PNS untuk menambah libur. Di awal 2018, seluruh pegawai sudah harus kembali bekerja serta menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan. 
 
"Jika kita temukan PNS yang memperpanjang liburnya, tanpa ada keterangan dari yang bersangkutan, tentunya akan kita kenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Baso, Kamis (28/12/2017).
 
Baso mengungkapkan sanksi terhadap PNS yang memperpanjang libur akan dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran. Mulai dari teguran, penundaan gaji hingga penundaan kenaikan pangkat. "Setiap PNS yang memperpanjang waktu liburnya, kita akan beri teguran. Jika masih tetap membandel sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat hingga gajinya kita tunda," ucap dia.
 
Baso pun mengimbau kepada seluruh PNS lingkup Pemkot Makassar untuk menaati aturan. Jangan ada yang sengaja memperpanjang jatah libur. Harus dipahami bahwa PNS merupakan abdi negara yang mesti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. "Jangan ada yang memperpanjang libur. Kalau libur usai, maka harus kembali bekerja," pungkasnya. 

Tag: Baso Amiruddin, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Natal, Tahun Baru

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,581.48 3,545.66
British Pound GBP 1.00 18,567.05 18,377.84
China Yuan CNY 1.00 2,085.68 2,064.87
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,432.00 13,298.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,698.59 10,589.20
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,717.95 1,700.75
Dolar Singapura SGD 1.00 10,141.19 10,036.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,378.98 16,212.92
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,391.92 3,354.69
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.03 11,942.52

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6472.666 28.148 571
2 Agriculture 1626.969 -2.919 19
3 Mining 1830.790 7.838 43
4 Basic Industry and Chemicals 706.825 -4.049 69
5 Miscellanous Industry 1379.559 14.800 43
6 Consumer Goods 2892.727 40.614 47
7 Cons., Property & Real Estate 518.951 2.048 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1180.940 -8.985 62
9 Finance 1151.809 4.998 90
10 Trade & Service 934.536 1.286 133
No Code Prev Close Change %
1 LCKM 390 486 96 24.62
2 AISA 494 615 121 24.49
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 RALS 1,235 1,500 265 21.46
5 ALKA 488 590 102 20.90
6 MBTO 147 174 27 18.37
7 PCAR 1,260 1,480 220 17.46
8 LTLS 660 750 90 13.64
9 DSNG 372 420 48 12.90
10 ESSA 226 250 24 10.62
No Code Prev Close Change %
1 WICO 550 496 -54 -9.82
2 APII 220 199 -21 -9.55
3 AKSI 378 342 -36 -9.52
4 MIDI 1,050 960 -90 -8.57
5 DWGL 590 540 -50 -8.47
6 INCF 220 202 -18 -8.18
7 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
8 PSSI 192 179 -13 -6.77
9 AMIN 416 388 -28 -6.73
10 LMAS 62 58 -4 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 101 95 -6 -5.94
2 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 AISA 494 615 121 24.49
5 ANTM 730 740 10 1.37
6 BBRI 3,630 3,620 -10 -0.28
7 MEDC 1,270 1,300 30 2.36
8 TLKM 4,200 4,170 -30 -0.71
9 KREN 560 555 -5 -0.89
10 PBRX 505 500 -5 -0.99