Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:39 WIB. Erajaya - Erajaya Swasembada membidik pendapatan tumbuh 16% menjadi Rp28 triliun pada tahun ini.
  • 21:37 WIB. Erajaya - Erajaya Swasembada menargetkan laba bersih tumbuh 12% menjadi Rp380 miliar pada 2018.
  • 21:28 WIB. ABDA - Asuransi Bina Dana Arta membukukan premi bruto sebesar Rp1,17 triliun pada 2017.
  • 21:27 WIB. ABDA - Asuransi Bina Dana Arta menargetkan pendapatan premi bruto sebesar Rp1,34 triliun pada 2018.
  • 21:20 WIB. Asus - Asus juga perkenalkan smartphone lain yang ditujukan khusus bagi pencinta fotografi yang bernama ZenFone 5Q.
  • 21:18 WIB. Go-Jek - Go-Jek berencana menemui regulator transportasi Filipina.
  • 21:16 WIB. Asus - Zenfone Max M1 dibanderol Rp1.899.000.
  • 21:15 WIB. Facebook - Dicurigai sebagai intel Rusia, pelaku penyalahgunaan data Facebook, Alexandr Kogan, mengaku bukan mata-mata Rusia.
  • 21:04 WIB. Asus - Zenfone Max Pro M1 dibanderol Rp2,299 juta untuk 3GB/32GB, Rp2,799 juta untuk varian 4GB/64GB, dan Rp3,299 juta untuk varian 6GB/64GB. 
  • 21:03 WIB. Asus - Zenfone Max Pro M1 tersedia mulai 25 April 2018 dan dapat dibeli di Lazada.
  • 21:02 WIB. GSMA - Global System for Mobile Communications Association (GSMA) tangguhkan pengembangan teknologi SIM card elektronik.
  • 21:01 WIB. Asus - Asus resmi meluncurkan varian ponsel pintar terbarunya yakni Zenfone Max Pro M1 di Indonesia. 
  • 18:18 WIB. Brazil - Investor Brazil jajaki peluang bisnis di Indonesia.
  • 18:14 WIB. Iran - Otoritas Iran bersumpah akan hancurkan Israel.
  • 18:12 WIB. Malaysia - Kepolisian Malaysia rilis foto penembak imam Palestina.

Hipmi: KPK Perlu Usut Pembangkit EBT Mangkrak

Foto Berita Hipmi: KPK Perlu Usut Pembangkit EBT Mangkrak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut mangkraknya sejumlah pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) di sejumlah daerah.

"Ada baiknya KPK mengusut kasus ini. Sebab ini masalah APBN yang nilainya tidak kecil. Potensi penyimpangannya sangat besar," kata Wakil Ketua Umum Hipmi Yaser Palito dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Yaser mengingatkan bahwa berasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terungkap bahwa banyak pembangkit listrik EBT yang rusak dan terbengkalai setelah dibangun.

Menurut dia, kebijakan EBT dalam beberapa tahun terakhir semakin tidak jelas antara lain karena regulator dan PLN terlalu ambisius membangun dan mengoperasikan sendiri EBT di tengah APBN yang sangat terbatas.

"Perencanaan pun tidak matang, tapi program dan proyek tetap jalan sehingga terbengkalai pascapembangunan pembangkit," paparnya.

Ia berpendapat bahwa banyak pembangkit tersebut dibangun asal-asalan, bahkan ada pembangkit yang hanya sehari beroperasi, besoknya langsung rusak. Sebab itu, ujar dia, banyak Pemerintah Daerah yang enggan menerima pembangkit yang langsung rusak tersebut.

Oleh sebab itu, sejak awal Hipmi berpandangan pemerintah tidak perlu membangun sendiri pembangkit dan mengoperasikannya sendiri, serta Kementerian ESDM sebaiknya menyerahkan kepada swasta, sehingga pemerintah masih punya anggaran yang cukup untuk membangun transmisi di daerah-daerah.

"Yang mesti diwaspadai, potensi mangkraknya pembangkit-pembangkit lainnya akan membesar, bila regulasi berubah-ubah terus dan tidak rasional secara bisnis," ujar Yaser dan menambahkan, banyak produk regulasi saat ini yang dikeluarkan Kementerian ESDM yang tidak dipikirkan secara matang.

Padahal, lanjutnya, regulasi sebelumnya misalnya Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2015 sangat kondusif bagi investasi kelistrikan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana menegaskan, Peraturan Menteri ESDM No.50 tahun 2017 bukan merupakan alasan terhambatnya pengembangan pembangkit listrik berbasis EBT di Indonesia.

Hal ini disampaikan Rida dalam tanggapannya terhadap tudingan regulasi sebagai penyebab terhambatnya proses pembangunan berbagai proyek EBT di seluruh Indonesia. Tudingan tersebut bermuara dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 142 proyek EBT senilai Rp1,17 triliun yang terhambat pembangunannya.

"Jadi Permen dan terhambatnya pembangunan proyek EBT adalah dua hal yang berbeda. Permen merupakan panduan untuk proyek-proyek yang didanai oleh swasta sedangkan terhambatnya proyek EBT karena berbagai faktor, salah satunya adalah lamanya serah terima ke Pemda," ungkap Rida di Jakarta, Senin (18/12).

Permen ESDM No.50 tahun 2017 adalah hasil revisi dari Permen No. 12 tahun 2017 tentang aturan pemanfaatan sumber EBT untuk penyediaan tenaga listrik. Perubahan ini dilatarbelakangi upaya mewujudkan iklim usaha yang lebih baik dengan menyeimbangkan kepentingan terhadap investor dan juga mengusahakan harga listrik yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah, lanjutnya, sudah sangat terbuka masukan dari pelaku industri, namun pemerintah selalu menempatkan masyarakat sebagai pertimbangan utama saat menyusun suatu kebijakan.

Tag: Yaser Palito, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Energi Baru Terbarukan (EBT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Nova Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6308.148 -29.547 575
2 Agriculture 1716.001 -5.540 19
3 Mining 1952.615 -5.513 44
4 Basic Industry and Chemicals 796.811 2.304 70
5 Miscellanous Industry 1283.656 -9.495 44
6 Consumer Goods 2610.995 -22.306 45
7 Cons., Property & Real Estate 506.278 -4.536 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.157 -0.032 64
9 Finance 1140.784 -7.967 90
10 Trade & Service 943.305 0.837 134
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 72 97 25 34.72
2 BAPA 128 171 43 33.59
3 IMJS 640 800 160 25.00
4 RAJA 535 665 130 24.30
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 BUVA 496 585 89 17.94
7 TMPO 244 286 42 17.21
8 DEFI 950 1,095 145 15.26
9 MPMX 1,010 1,150 140 13.86
10 HDFA 176 195 19 10.80
No Code Prev Close Change %
1 CSIS 600 450 -150 -25.00
2 INPS 3,030 2,600 -430 -14.19
3 RODA 635 550 -85 -13.39
4 AHAP 198 175 -23 -11.62
5 GDYR 2,200 1,955 -245 -11.14
6 FORU 156 140 -16 -10.26
7 INRU 1,070 970 -100 -9.35
8 TBMS 1,140 1,035 -105 -9.21
9 TPMA 228 208 -20 -8.77
10 PBSA 1,080 990 -90 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 LMAS 84 78 -6 -7.14
2 HELI 280 258 -22 -7.86
3 SUGI 50 50 0 0.00
4 BMTR 580 585 5 0.86
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 TKIM 8,800 9,725 925 10.51
7 PGAS 2,320 2,250 -70 -3.02
8 ADRO 2,230 2,260 30 1.35
9 WSBP 418 426 8 1.91
10 TLKM 3,740 3,750 10 0.27