Portal Berita Ekonomi Kamis, 16 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:37 WIB. Twitter - Twitter bungkam akun penyebar teori konspirasi Alex Jones.
  • 17:35 WIB. Xiaomi - Xiaomi bakal umumkan Poco F1 pada 22 Agustus.
  • 17:34 WIB. LG - LG umumkan smartphone 5G pada Awal 2019.
  • 17:32 WIB. Google - Google rilis Android Pie versi ponsel murah.
  • 17:30 WIB. Motorola - Motorola rilis ponsel mirip iPhone X.
  • 17:29 WIB. Kominfo - Kominfo siapkan dua spektrum 5G.
  • 17:28 WIB. Go-Jek - Go-Jek belum berencana ekspansi ke Malaysia tahun ini.
  • 17:03 WIB. Gerindra - Tidak ada bukti soal uang mahar Sandiaga Uno.
  • 17:03 WIB. Gerindra - Andi Arief hanya emosi, sehingga menggeluarkan pernyataan Rp500 M dari Sandiaga untuk PKS dan PAN.
  • 17:03 WIB. Gerindra - Silahkan laporkan ke Bawaslu soal isu Sandiaga Uno berikan mahar ke PKS dan PAN.
  • 16:59 WIB. PKS - Pengganti Sandiaga Uno di Wagub DKI Jakarta belum dibahas.
  • 16:59 WIB. Politik - Prabowo-Sandiaga bakal bertemu dengan Jokowi bahas suhu politik Indonesia.
  • 16:52 WIB. Partai Demokrat - Demokrat tidak mencampuri komitmen kampanye Sandiaga dengan PKS dan PAN.
  • 16:52 WIB. Politik - Demokrat hanya mengkampanyekan Prabowo, sedang Sandiaga tidak.
  • 16:48 WIB. Ketum PPP - Kandidat ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf bukan berasal dari Parpol.

Hipmi: KPK Perlu Usut Pembangkit EBT Mangkrak

Foto Berita Hipmi: KPK Perlu Usut Pembangkit EBT Mangkrak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut mangkraknya sejumlah pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) di sejumlah daerah.

"Ada baiknya KPK mengusut kasus ini. Sebab ini masalah APBN yang nilainya tidak kecil. Potensi penyimpangannya sangat besar," kata Wakil Ketua Umum Hipmi Yaser Palito dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Yaser mengingatkan bahwa berasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terungkap bahwa banyak pembangkit listrik EBT yang rusak dan terbengkalai setelah dibangun.

Menurut dia, kebijakan EBT dalam beberapa tahun terakhir semakin tidak jelas antara lain karena regulator dan PLN terlalu ambisius membangun dan mengoperasikan sendiri EBT di tengah APBN yang sangat terbatas.

"Perencanaan pun tidak matang, tapi program dan proyek tetap jalan sehingga terbengkalai pascapembangunan pembangkit," paparnya.

Ia berpendapat bahwa banyak pembangkit tersebut dibangun asal-asalan, bahkan ada pembangkit yang hanya sehari beroperasi, besoknya langsung rusak. Sebab itu, ujar dia, banyak Pemerintah Daerah yang enggan menerima pembangkit yang langsung rusak tersebut.

Oleh sebab itu, sejak awal Hipmi berpandangan pemerintah tidak perlu membangun sendiri pembangkit dan mengoperasikannya sendiri, serta Kementerian ESDM sebaiknya menyerahkan kepada swasta, sehingga pemerintah masih punya anggaran yang cukup untuk membangun transmisi di daerah-daerah.

"Yang mesti diwaspadai, potensi mangkraknya pembangkit-pembangkit lainnya akan membesar, bila regulasi berubah-ubah terus dan tidak rasional secara bisnis," ujar Yaser dan menambahkan, banyak produk regulasi saat ini yang dikeluarkan Kementerian ESDM yang tidak dipikirkan secara matang.

Padahal, lanjutnya, regulasi sebelumnya misalnya Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2015 sangat kondusif bagi investasi kelistrikan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana menegaskan, Peraturan Menteri ESDM No.50 tahun 2017 bukan merupakan alasan terhambatnya pengembangan pembangkit listrik berbasis EBT di Indonesia.

Hal ini disampaikan Rida dalam tanggapannya terhadap tudingan regulasi sebagai penyebab terhambatnya proses pembangunan berbagai proyek EBT di seluruh Indonesia. Tudingan tersebut bermuara dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 142 proyek EBT senilai Rp1,17 triliun yang terhambat pembangunannya.

"Jadi Permen dan terhambatnya pembangunan proyek EBT adalah dua hal yang berbeda. Permen merupakan panduan untuk proyek-proyek yang didanai oleh swasta sedangkan terhambatnya proyek EBT karena berbagai faktor, salah satunya adalah lamanya serah terima ke Pemda," ungkap Rida di Jakarta, Senin (18/12).

Permen ESDM No.50 tahun 2017 adalah hasil revisi dari Permen No. 12 tahun 2017 tentang aturan pemanfaatan sumber EBT untuk penyediaan tenaga listrik. Perubahan ini dilatarbelakangi upaya mewujudkan iklim usaha yang lebih baik dengan menyeimbangkan kepentingan terhadap investor dan juga mengusahakan harga listrik yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah, lanjutnya, sudah sangat terbuka masukan dari pelaku industri, namun pemerintah selalu menempatkan masyarakat sebagai pertimbangan utama saat menyusun suatu kebijakan.

Tag: Yaser Palito, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Energi Baru Terbarukan (EBT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Nova Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.798 -32.792 599
2 Agriculture 1584.193 -7.884 20
3 Mining 1965.865 -31.513 46
4 Basic Industry and Chemicals 782.004 7.938 70
5 Miscellanous Industry 1220.194 17.296 45
6 Consumer Goods 2331.314 16.429 46
7 Cons., Property & Real Estate 433.212 -4.440 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 998.106 -18.088 70
9 Finance 1041.203 -17.449 91
10 Trade & Service 831.450 -1.637 144
No Code Prev Close Change %
1 LSIP 1,180 1,325 145 12.29
2 AALI 11,900 13,300 1,400 11.76
3 BWPT 214 238 24 11.21
4 LPIN 980 1,085 105 10.71
5 IKAI 164 180 16 9.76
6 JIHD 450 490 40 8.89
7 NICK 125 135 10 8.00
8 GZCO 65 70 5 7.69
9 MIKA 1,790 1,925 135 7.54
10 EXCL 2,730 2,920 190 6.96
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 890 700 -190 -21.35
2 IDPR 770 700 -70 -9.09
3 GMFI 228 210 -18 -7.89
4 ASBI 314 290 -24 -7.64
5 PANS 1,680 1,555 -125 -7.44
6 ACES 1,370 1,275 -95 -6.93
7 RELI 270 252 -18 -6.67
8 TIRA 136 127 -9 -6.62
9 BIPP 79 74 -5 -6.33
10 PSDN 298 280 -18 -6.04
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,160 4,030 -130 -3.12
2 BBRI 3,130 3,210 80 2.56
3 TKIM 14,750 13,975 -775 -5.25
4 KREN 725 770 45 6.21
5 TLKM 3,350 3,430 80 2.39
6 BBNI 7,300 7,375 75 1.03
7 PGAS 1,815 1,840 25 1.38
8 ASII 6,825 6,975 150 2.20
9 UNTR 34,050 34,000 -50 -0.15
10 ERAA 2,730 2,650 -80 -2.93