KPPPA Targetkan 400 Kabupaten Layak Anak di Tahun 2018

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sepanjang 2017, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki 17 program unggulan. Program tersebut terbagi dalam 5 klaster Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada 1990 dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait klaster tersebut. Kelima klaster ini di antaranya klaster pertama yaitu hak sipil dan kebebasan, klaster dua yaitu lingkungan keluarga akan pengasuhan alternatif, klaster tiga berupa kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster empat yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kebudayaan, serta klaster lima adalah perlindungan khusus anak.?

"Sepanjang tahun 2017 ini kami terus berupaya mengimplementasikan berbagai program dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia demi mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 (IDOLA)," tutur Lenny N. Rosalin, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPPPA) dalam acara Media Gathering Refleksi 2017 Outlook 2018, Kamis (28/12/2017) di Jakarta.?

Lenny juga mengatakan bahwa dari 17 program unggulan yang telah diimplementasikan di antaranya tercapainya program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Diawali dengan mem-ploting 6 kabupaten/kota di tahun 2006 dan kini sudah mencapai 349 kabupaten/kota yang sedang dikembangan menjadi Kota Layak Anak (KLA) di lndonesia. "Target kami ke depannya, di tahun 2018 kami merencanakan sudah lebih dari 400 kabupaten/kota yang mengembangkan daerahnya menjadi Kota dan Kabupaten Layak Anak," tambah Lenny.?

Dalam mencapai Kota Layak Anak, Lenny juga memaparkan bawa terdapat 31 indikator yang dijabarkan dan konvensi hak anak yang harus dipenuhi untuk menjadi kota layak anak. "Kami telah melakukan beberapa sosialisasi dan pengembangan di setiap daerah, seperti tersedianya Layanan Call Center Telepon Sahabat Anak (TeSa) 129, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang telah kami luncurkan tahun 2017 ini," lanjutnya.?

Sementara itu, indikator lainnya yang telah diimplementasikan sepanjang tahun 2017 adalah implementasi program Pembentukan Forum Anak sampai tingkat Desa dan Kelurahan. "Kini jumlah forum anak yang terbentuk pada 2017 telah mencapai 416, meningkat kurang lebih setengah dari tahun 2016 yang berjumlah 267 forum anak," tambah Lenny.?

Program lainnya yaitu terbentuknya Puspaga (Pusat Pernbelataran Keluarga). Puspaga senam bertujuan sebagal tempat pengaduan, konseling, dan pemberian solusi atau penyelesaian mengenai persoalan terkait keluarga, perempuan dan anak, serta tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas keluarga.?

Selanjutnya, kegiatan yang baru diluncurkan pada 3 November 2017 lalu adalah Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak. Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia yang menempati urutan ketujuh di dunia berdasarkan data UNICEF yang melatarbelakangi terciptanya gerakan bersama ini.?

"Sepanjang bulan November-Desember 2017 kemarin, kami bersama-sama Lembaga terkait mengkampanyekan gerakan ini di tujuh kota dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah," ungkap Lenny.?

Selain itu, Lenny juga memaparkan program yang telah diimplementasikan oleh pihaknya seperti Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dengan target di tahun 2018 terdapat lima provinsi bani yang turut menerapkan. Terdapat pus Program Puskesmas Ramah Anak Program Sekolah Ramah Anak, dan Rute Aman dari dan ke Sekolah (RASS), serta berbagai program lain yang berfokus pada upaya pencegahan melalui pemenuhan hak-hak anak di mana pun mereka berada.?