Portal Berita Ekonomi Senin, 16 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:29 WIB. KAI - PT KAI berhentikan KA Kuala Stabas Premium di Stasiun Blambanganumpu, Lampung, mulai 16 Juli 2018.
  • 21:27 WIB. Bulog - Perum Bulog siapkan 11 ribu ton beras premium sachet berisi 200 gram seharga Rp2.500 per sachet.
  • 21:25 WIB. Bulog - Perum Bulog Subdivisi Regional Banyumas Jateng mulai serap gabah dari petani.
  • 21:24 WIB. Pertamina - Pertamina MOR 1 serahkan bantuan bagi korban kebakaran rumah di Batam, Kepulauan Riau.
  • 21:18 WIB. Pertamina - Pertamina MOR VIII Maluku-Papua berlakukan program BBM Satu Harga di Fayit, Asmat.
  • 21:17 WIB. Pertamina - Konsumsi avtur pada musim haji 2018 di wilayah Pertamina MOR V diprediksi naik.
  • 21:16 WIB. Pertamina - Pertamina Lubricants gelar pelatihan otomotif bagi puluhan pelajar lulusan SMK di NTT.
  • 21:15 WIB. BPJS - BPJS Ketenagakerjaan Magelang gandeng 12 perusahaan rekanan untuk lakukan co-marketing.
  • 21:14 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan Makassar catat tunggakan Rp132 miliar dari peserta mandiri dan PBI di Sulsel.
  • 21:12 WIB. BMRI - Rajin tawarkan kredit, Bank Mandiri yakin bisnis payroll naik kencang di semester II.
  • 21:11 WIB. BMRI - Bank Mandiri catat pertumbuhan kredit payroll sebesar 30% YoY pada semester I 2018.
  • 19:07 WIB. Mandiri - Bank Mandiri dikabarkan akan ikut dalam pendanaan akuisisi 51% saham Freeport.
  • 19:06 WIB. BRI - BRI akan ikut biayai pembelian saham Freeport Indonesia.
  • 19:04 WIB. Pegadaian - The Gade Coffee and Gold merupakan cabang ke-15 dari target 36 gerai yang akan dibangun Pegadaian.
  • 19:03 WIB. Pegadaian - Incar nasabah milenial, Pegadaian buka Kafe Gade di Bogor.

PDIP dan Golkar Bakal Duet di Pilgub Sumsel?

Foto Berita PDIP dan Golkar Bakal Duet di Pilgub Sumsel?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Politikus PDI Perjuangan Irmadi Lubis mengemukakan, ada kemungkinan koalisi antara PDIP dengan Partai Golkar pada pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2018.

"Soal koalisi PDIP dan Golkar di Pilgub (Pilkada) Sumatera Utara, kemungkinan koalisi itu sangat besar, apalagi PDIP dan Golkar sampai saat ini belum memunculkan cagub," kata Irmadi kepada pers di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Dia mengatakan, PDIP dan Golkar merupakan dua partai yang memiliki tanggung jawab besar. Karena itu wajar bila agak lambat menentukannya. Hal itu, karena kriteria yang diperlukan untuk memimpin Sumut tidak seperti kriteria yang lainnya.

"Sebagai putra Sumut saya berharap pilgub kali ini akan melahirkan seorang gubernur yang benar-benar dibutuhkan Sumut sehingga kita bisa bergerak ke depan karena Sumut jauh ketinggalan dari daerah lain dan hanya korupsi yang meningkat," ujarnya.

Menurut Irmadi, dalam membangun koalisi dengan Golkar, PDIP tidak bicara orang tetapi bicara kriteria. Jika Golkar dan PDIP sudah satu paham soal kriteria yang dibutuhkan Sumut maka kemudian mencari orang yang memenuhi kriteria itu.

Dia mengakui, PDIP dan Golkar sampai sekarang belum menetapkan calon gubernur Sumut yang akan diusung pada Pilkada serentak 2018.

"Memang sangat berat untuk menentukan calon gubernur Sumut karena PDIP, mungkin juga Golkar, sebagai partai yang mendapat kepercayaan terbesar pada pemilihan legislatif 2014, mempunyai tanggung jawab lebih besar bagaimana untuk mendapatkan seorang gubernur Sumut yang cocok kriterianya dengan apa yang dibutuhkan Sumut. Jadi kita harus lihat dulu, Sumut itu apa problemnya dan apa sebetulnya potensi yang ada," tuturnya.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI dari Dapil Sumut 1 ini mengatakan, saat ini PDI Perjuangan sangat "concern" untuk memilih sosok calon gubernur Sumatera Utara yang cocok. Sumatera Utara harus mendapatkan seorang gubernur yang mampu memecahkan masalah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu tingginya tingkat korupsi di pemerintahan dengan ditandai banyaknya permasalahan yang ditangani KPK.

"Kalau di daerah itu, pemerintahan termasuk DPRD. Kalau terjadi permasalahan di DPRD tentu tidak akan terlepas dari pemerintah sehingga diperlukan terciptannya tata kelola pemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," ucapnya.

Selama ini, kata dia, sejak reformasi sampai sekarang, Sumut belum pernah mendapatkan seorang gubernur yang dapat bertindak sebagaimana yang dimaksud oleh UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

"Tugasnya itu tentu bagaimana berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk menciptakan visi dan misi bersama memacu pembangunan," katanya.

Selama ini Sumut jadi contoh bagi daerah lain termasuk masalah yang dihadapi bangsa ini, yakni intoleransi. "Kerukunun di Sumut sudah hampir mencapai apa yang dicita-citakan pendahulu republik ini, yaitu Indonesia yang bersatu," tambahnya.

Bersatu itu adalah ditandai dengan tingginya tingkat kristalisasi antara warga, baik dari agama dan suku ada di Sumut. "Itu harus dijaga. Sumut mempunyai potensi yang sangat luar biasa terutama pariwisata," tegasnya.

Gubernur Sumut mendatang harus mampu melakukan koordinasi sebagai wakil pemerintah pusat dengan para kepala daerah untuk mengubah potensi Sumut menjadi kekuatan riil.

"Jadi salah satu fungsi gubernur itu juga adalah bagaimana mengubah potensi daerah menjadi kekuatan riil, terutama kekuatan ekonominya. Itu tugas utama seorang gubernur," imbuhnya.

Dia mengemukakan, Sumut ini banyak dinilai tertinggi tingkat korupsinya dan nepotisme. Sumut menepati posisi tinggi di bidang korupsi disebabkan tata kelola pemerintahan yang tidak baik.

"Itu problem utama. Kita juga mendapatkan gubernur yang bisa memenuhi fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," katanya.

Dia mengatakan, presiden memegang pemerintahan menurut UUD, kemudian dibagi ke daerah tingkat II dengan bentuk sentralisasi dan gubernur sebagai wakilnya di daerah. Gubernur harus bisa mengkordinasi semua kepala daerah, baik bupati maupun wali kota.

"Memang tidak bisa berdasarkan perintah, tapi bagaimana gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat melakukan koordinasi dengan daerah tingkat dua," katanya.

Dia meliat selama ini belum satupun gubernur menjalankan fungsinya dengan baik sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Tag: Irmadi Lubis, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Pilgub, Sumatera Selatan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5905.158 -38.916 597
2 Agriculture 1428.601 -13.698 19
3 Mining 2009.628 -15.994 46
4 Basic Industry and Chemicals 772.710 -8.697 70
5 Miscellanous Industry 1174.590 -16.209 45
6 Consumer Goods 2447.240 -28.240 46
7 Cons., Property & Real Estate 444.098 -5.640 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1068.450 -15.987 70
9 Finance 1035.648 1.145 91
10 Trade & Service 883.943 2.056 143
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 248 310 62 25.00
2 TCPI 700 875 175 25.00
3 DYAN 64 78 14 21.88
4 AIMS 202 246 44 21.78
5 OKAS 222 270 48 21.62
6 SRSN 59 70 11 18.64
7 RBMS 141 164 23 16.31
8 DPNS 350 396 46 13.14
9 GEMA 276 310 34 12.32
10 CNTX 530 590 60 11.32
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 910 690 -220 -24.18
2 YPAS 725 605 -120 -16.55
3 PEGE 173 149 -24 -13.87
4 SKYB 310 270 -40 -12.90
5 INCF 146 129 -17 -11.64
6 MGRO 422 380 -42 -9.95
7 NICK 141 127 -14 -9.93
8 TOPS 955 865 -90 -9.42
9 KBLV 515 470 -45 -8.74
10 TNCA 186 170 -16 -8.60
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 705 660 -45 -6.38
2 MSIN 505 490 -15 -2.97
3 BBRI 2,970 2,970 0 0.00
4 RBMS 141 164 23 16.31
5 IMAS 2,960 2,880 -80 -2.70
6 TLKM 4,020 3,940 -80 -1.99
7 KREN 725 715 -10 -1.38
8 INKP 19,900 19,525 -375 -1.88
9 PGAS 1,685 1,640 -45 -2.67
10 DYAN 64 78 14 21.88