Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:07 WIB. Jayapura - PLN ungkap tunggakan pelanggan Jayapura capai Rp31,8 miliar hingga akhir 2017.
  • 19:53 WIB. Antam - Antam dan Newcrest bentuk JV dalam kegiatan eksplorasi emas.
  • 19:51 WIB. Pertamina - Pertamina akui tidak lagi impor solar pada 2018. 
  • 19:49 WIB. Pertamina - Pertamina olah sekitar 500 ribu bph minyak dari produksi nasional sekitar 800 ribu bph.
  • 19:44 WIB. Medan - Pertamina dukung penindakan hukum pada pelaku pengoplosan elpiji 3 kg.
  • 19:42 WIB. Kaltim - Pertamina, Kemnaker, & Pemprov Kaltim adakan pelatihan bagi 5.000 tenaga kerja lokal.
  • 19:39 WIB. Pertamina - Produksi migas Pertamina dari luar negeri capai 104 ribu BOEPD pada 2017.
  • 19:32 WIB. Taspen - Taspen gandeng PT Sigma Cipta Caraka untuk digitalisasi pembayaran pensiun pada kuartal I/2018.
  • 19:22 WIB. Taspen - Taspen incar perolehan hasil investasi sebesar Rp19 triliun hingga akhir 2018.
  • 19:05 WIB. MTF - MTF catat booking sebesar Rp 22,2 triliun pada 2017, meningkat 19,7% dari realisasi tahun 2016. 
  • 19:00 WIB. INKA - INKA klaim LRT buatannya adalah generasi terbaru dan lebih modern karena pakai moving block.
  • 18:54 WIB. Mandiri - Bank Mandiri memproyeksi GWM averaging bisa tingkatkan pendapatan.
  • 18:49 WIB. BTN - BTN memproyeksi GWM oleh BI tak banyak pengaruhi rencana bisnis.
  • 18:27 WIB. BNI - BNI akan optimalkan kebijakan otoritas fiskal, keuangan, dan moneter pada 2018.
  • 18:25 WIB. BNI - Bisnis surat-surat berharga BNI tumbuh 26% sepanjang 2017.

PDIP dan Golkar Bakal Duet di Pilgub Sumsel?

Foto Berita PDIP dan Golkar Bakal Duet di Pilgub Sumsel?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Politikus PDI Perjuangan Irmadi Lubis mengemukakan, ada kemungkinan koalisi antara PDIP dengan Partai Golkar pada pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2018.

"Soal koalisi PDIP dan Golkar di Pilgub (Pilkada) Sumatera Utara, kemungkinan koalisi itu sangat besar, apalagi PDIP dan Golkar sampai saat ini belum memunculkan cagub," kata Irmadi kepada pers di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Dia mengatakan, PDIP dan Golkar merupakan dua partai yang memiliki tanggung jawab besar. Karena itu wajar bila agak lambat menentukannya. Hal itu, karena kriteria yang diperlukan untuk memimpin Sumut tidak seperti kriteria yang lainnya.

"Sebagai putra Sumut saya berharap pilgub kali ini akan melahirkan seorang gubernur yang benar-benar dibutuhkan Sumut sehingga kita bisa bergerak ke depan karena Sumut jauh ketinggalan dari daerah lain dan hanya korupsi yang meningkat," ujarnya.

Menurut Irmadi, dalam membangun koalisi dengan Golkar, PDIP tidak bicara orang tetapi bicara kriteria. Jika Golkar dan PDIP sudah satu paham soal kriteria yang dibutuhkan Sumut maka kemudian mencari orang yang memenuhi kriteria itu.

Dia mengakui, PDIP dan Golkar sampai sekarang belum menetapkan calon gubernur Sumut yang akan diusung pada Pilkada serentak 2018.

"Memang sangat berat untuk menentukan calon gubernur Sumut karena PDIP, mungkin juga Golkar, sebagai partai yang mendapat kepercayaan terbesar pada pemilihan legislatif 2014, mempunyai tanggung jawab lebih besar bagaimana untuk mendapatkan seorang gubernur Sumut yang cocok kriterianya dengan apa yang dibutuhkan Sumut. Jadi kita harus lihat dulu, Sumut itu apa problemnya dan apa sebetulnya potensi yang ada," tuturnya.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI dari Dapil Sumut 1 ini mengatakan, saat ini PDI Perjuangan sangat "concern" untuk memilih sosok calon gubernur Sumatera Utara yang cocok. Sumatera Utara harus mendapatkan seorang gubernur yang mampu memecahkan masalah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu tingginya tingkat korupsi di pemerintahan dengan ditandai banyaknya permasalahan yang ditangani KPK.

"Kalau di daerah itu, pemerintahan termasuk DPRD. Kalau terjadi permasalahan di DPRD tentu tidak akan terlepas dari pemerintah sehingga diperlukan terciptannya tata kelola pemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," ucapnya.

Selama ini, kata dia, sejak reformasi sampai sekarang, Sumut belum pernah mendapatkan seorang gubernur yang dapat bertindak sebagaimana yang dimaksud oleh UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

"Tugasnya itu tentu bagaimana berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk menciptakan visi dan misi bersama memacu pembangunan," katanya.

Selama ini Sumut jadi contoh bagi daerah lain termasuk masalah yang dihadapi bangsa ini, yakni intoleransi. "Kerukunun di Sumut sudah hampir mencapai apa yang dicita-citakan pendahulu republik ini, yaitu Indonesia yang bersatu," tambahnya.

Bersatu itu adalah ditandai dengan tingginya tingkat kristalisasi antara warga, baik dari agama dan suku ada di Sumut. "Itu harus dijaga. Sumut mempunyai potensi yang sangat luar biasa terutama pariwisata," tegasnya.

Gubernur Sumut mendatang harus mampu melakukan koordinasi sebagai wakil pemerintah pusat dengan para kepala daerah untuk mengubah potensi Sumut menjadi kekuatan riil.

"Jadi salah satu fungsi gubernur itu juga adalah bagaimana mengubah potensi daerah menjadi kekuatan riil, terutama kekuatan ekonominya. Itu tugas utama seorang gubernur," imbuhnya.

Dia mengemukakan, Sumut ini banyak dinilai tertinggi tingkat korupsinya dan nepotisme. Sumut menepati posisi tinggi di bidang korupsi disebabkan tata kelola pemerintahan yang tidak baik.

"Itu problem utama. Kita juga mendapatkan gubernur yang bisa memenuhi fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," katanya.

Dia mengatakan, presiden memegang pemerintahan menurut UUD, kemudian dibagi ke daerah tingkat II dengan bentuk sentralisasi dan gubernur sebagai wakilnya di daerah. Gubernur harus bisa mengkordinasi semua kepala daerah, baik bupati maupun wali kota.

"Memang tidak bisa berdasarkan perintah, tapi bagaimana gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat melakukan koordinasi dengan daerah tingkat dua," katanya.

Dia meliat selama ini belum satupun gubernur menjalankan fungsinya dengan baik sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Tag: Irmadi Lubis, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), pilgub, Sumatera Selatan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6490.896 18.230 571
2 Agriculture 1614.151 -12.818 19
3 Mining 1847.251 16.461 43
4 Basic Industry and Chemicals 713.346 6.521 69
5 Miscellanous Industry 1390.504 10.945 43
6 Consumer Goods 2913.928 21.201 47
7 Cons., Property & Real Estate 517.165 -1.786 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1183.330 2.390 62
9 Finance 1149.039 -2.770 90
10 Trade & Service 937.456 2.920 133
No Code Prev Close Change %
1 FINN 116 156 40 34.48
2 LCKM 486 605 119 24.49
3 TFCO 620 720 100 16.13
4 MPPA 430 486 56 13.02
5 PCAR 1,480 1,670 190 12.84
6 SKBM 670 750 80 11.94
7 OMRE 1,700 1,900 200 11.76
8 ESTI 73 81 8 10.96
9 GJTL 745 825 80 10.74
10 ARTA 268 296 28 10.45
No Code Prev Close Change %
1 RALS 1,500 1,240 -260 -17.33
2 FMII 600 500 -100 -16.67
3 IKAI 126 114 -12 -9.52
4 CANI 254 234 -20 -7.87
5 DWGL 540 498 -42 -7.78
6 MBTO 174 161 -13 -7.47
7 AISA 615 570 -45 -7.32
8 DSNG 420 392 -28 -6.67
9 INCF 202 190 -12 -5.94
10 PYFA 197 186 -11 -5.58
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,200 2,350 150 6.82
2 BMTR 650 650 0 0.00
3 AISA 615 570 -45 -7.32
4 GJTL 745 825 80 10.74
5 ENRG 165 168 3 1.82
6 BBNI 9,500 9,425 -75 -0.79
7 TLKM 4,170 4,160 -10 -0.24
8 BUMI 286 288 2 0.70
9 KREN 555 550 -5 -0.90
10 INDY 4,050 4,200 150 3.70