Anak Buah Prabowo sebut Jokowinomics Rezim Inkonsisten

Wakil Ketua Umum Fadli Zon menilai kinerja pemerintah Jokowi-JK dalam bidang ekonomi masih belum memberikan dampak baik bagi masyarakat. Dia menilai sepanjang 2017, konsep pembangunan ekonomi ala Jokowi (Jokowinomics) tidak jelas arah dan sasaran yang ingin dicapainya.

"Ini bisa kita lihat dari jargon yang dibangun. Saat naik, pemerintah mengusung jargon ?Revolusi Mental?, seolah itu akan jadi blue print?kerja selama lima tahun. Tapi kemudian mereka bangun ternyata adalah infrastruktur fisik. Jadi, antara wacana yang diproduksi dengan praktik yang dikerjakan tidak nyambung," kata Fadli dalam keterangannya, Sabtu (30/12/2017).

Anak buah Prabowo Subiyanto ini menambahkan Jokowi sempat mengembar-gemborkan Indonesia harus jadi poros ekonomi maritim dunia, akan tetapi mantan Walikota Solo itu malah lebih menggenjot pembangunan infrastruktur di darat seperti pembangunan jalan tol. Apalagi dengan penarikan tarif yang terhitung besar di setiap pembangunan tol.

"Penggunaan dana publik untuk membangun jalan tol adalah hal yang ironis, karena kemudian publik tetap harus membayar mahal untuk menggunakannya. Lihat saja ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang kemarin diresmikan Presiden, tarifnya mencapai Rp14 ribu untuk panjang 12 km. Jadi, masyarakat harus membayar lebih dari seribu rupiah per kilometernya," ungkapnya.

Hal lainnya yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun ini yang bertahan di angka 5,05 persen. Angka ini tak jauh berbeda dengan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,02 persen.?

"Jadi, perekonomian kita sepanjang tahun ini sebenarnya stagnan. Konsumsi rumah tangga, yang biasanya jadi motor pertumbuhan, karena sepanjang tahun ini dihantam oleh pelemahan daya beli, kini turun kontribusinya. Tutupnya sejumlah supermarket dan gerai ritel menunjukkan daya beli masyarakat memang benar-benar sedang tertekan, meski berkali-kali telah dibantah pemerintah," ungkap Plt Ketua DPR pengganti Setya Novanto itu.

Belum lagi masalah kenaikan harga kebutuhan pokok yang menurut Fadli sangat ironis. Rencana kenaikan tarif terselubung melalui penyederhanaan golongan listrik di bawah 5.500 VA. Ia menilai seharusnya dibatalkan karena akan semakin memberatkan daya beli masyarakat yang akhirnya berimbas negatif bagi perekonomian.