Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:50 WIB. Kemenperin - Kementerian Perindustrian menolak rencana bea masuk impor garam industri.
  • 22:39 WIB. Xiaomi - Xiaomi tunjuk Shopee sebagai mitra penjualan resmi Xiaomi Redmi Note 5A untuk jalur online.
  • 22:33 WIB. Shopee - Ketimbang sibuk urusi persaingan, Shopee mengaku lebih utamakan layanan untuk konsumen.
  • 22:32 WIB. Samsung - Kantongi sertifikat TKDN, Galaxy S9 segera dijual di Indonesia.
  • 22:30 WIB. Kominfo - Kemkominfo dorong RUU data pribadi masuk Prolegnas Prioritas 2018.
  • 22:17 WIB. Telkom - Telkom Group garap sistem pembayaran dana pensiun Taspen.
  • 22:10 WIB. Cryptocurrency - Kurang dari 1 dekade terakhir, 14% stok Bitcoin dan Ethereum yang senilai Rp15,9 triliun digondol hacker.
  • 21:59 WIB. Instagram - Instagram akan punya fitur baru 'Last Seen' seperti WhatsApp.
  • 21:56 WIB. CES 2018 - Lenovo pamerkan hasil kolaborasinya dengan Google yakni Lenovo Smart Display.
  • 19:52 WIB. PLTU - Nilai proyek 9 PLTU batu bara bisa capai Rp350 triliun atau setara US$26 miliar.
  • 19:46 WIB. BRI - BRI akan kembangkan QR code untuk bisnis UMKM. 
  • 19:44 WIB. BNI - BNI akui pembayaran dengan QR code lebih cepat, murah, dan efisien.  
  • 19:37 WIB. Sumut - Pemrov Sumut akan kerja sama dengan BNI untuk program e-Samsat Paten dan Sumut Go Samsat.
  • 19:15 WIB. AP I - AP I janji bandara NYIA di Kulon Progo bisa beroperasi pada April 2019. 
  • 19:13 WIB. BTN - Kredit UMKM BTN sepanjang tahun 2017 tumbuh di atas 20%.

Antara Jokowi dan Kebijakan Memanfaatkan Momentum

Foto Berita Antara Jokowi dan Kebijakan Memanfaatkan Momentum
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kata-kata "memanfaatkan momentum" menjadi sesuatu yang sering kali diucapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan pidatonya. Wajar saja sebab pemulihan ekonomi global nyatanya terus berlanjut bahkan perkembangannya tercatat lebih baik daripada proyeksinya pada awal 2017.

Hal itulah yang kemudian membuat Jokowi terus mendorong berbagai pihak untuk memanfaatkan saat-saat ketika pemulihan ekonomi dunia terus bergerak di angka yang stabil tinggi itu. Sebab fenomena tersebut telah mendorong volume perdagangan dunia merangkak naik sehingga harga komoditas perdagangan pun turut terdongrak signifikan.

Kondisi perekonomian domestik juga mengalami pertumbuhan yang membaik secara gradual pada 2017. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong terutama oleh peningkatan ekspor komoditas ditunjang akselerasi investasi yang terus meningkat.

Bahkan sampai dengan November 2017, neraca perdagangan mencatatkan surplus 12,02 miliar dolar AS atau lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,48 miliar dolar AS. Sementara neraca transaksi berjalan dalam kondisi yang defisit terjaga yang angkanya jauh lebih rendah ketimbang periode 2013-2014.

Maka dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada. Terlebih ada fakta penunjang lain, di mana tiga lembaga pemeringkat utama dunia telah menaikkan rating investasi Indonesia menjadi negara layak investasi.

Prestasi Ekonomi

Sejatinya momentum ekonomi yang kondusif bukan semata dicatatkan oleh Pemerintah semata melainkan dunia bisnis dan usaha yang telah mampu menggerakkan pertumbuhan tersebut. Prestasi di bidang ekonomi itu salah satunya tercatat pada peningkatan cadangan devisa yang terus naik pada 2017 sehingga cukup untuk membiayai kebutuhan impor dan membayar utang luar negeri pemerintah, bahkan di atas standar kecukupan internasional.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat sampai November 2017, cadangan devisa Indonesia sebesar 125,9 miliar dolar AS. Hal-hal itu pula yang rupanya telah menjadikan rupiah menjadi nilai tukar terbaik kedua di Asia pada 2016 setelah Yen Jepang.

Nilai rupiah sebagai mata uang juga cenderung stabil sepanjang 2017 meski sempat mengalami tekanan dari eksternal pada triwulan terakhir tahun ini. Di sisi lain inflasi secara umum juga terjaga pada level yang rendah karena ditunjang dengan dukungan pasokan pangan yang dinilai memadai, kebijakan stabilisasi harga pangan yang gencar oleh Pemerintah, dan harga pangan yang rendah di pasar global. Namun, di balik berbagai prestasi itu, ternyata kerja yang dilakukan bukan mudah dan tak selamanya mulus.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi dari kinerja pemerintah sendiri salah satunya dalam hal pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Selama ini, ia menyadari tidak semua paket kebijakan ekonomi berjalan mulus bahkan sebagian justru kerap terbentur dengan berbagai ketentuan yang melekat di tingkat pusat hingga ke daerah.

Padahal banyak paket kebijakan dibuat untuk memberikan banyak insentif kepada para pelaku usaha. Namun, hal itu tidak terlaksana akibat terkendala banyaknya aturan. Oleh karena itu kata Darmin, pemerintah langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Aturan itu mewajibkan semua kementerian hingga Pemda membentuk Satgas untuk membantu percepatan pelaksaan berusaha. Selain itu, salah satu poin di dalam kebijakan tersebut adalah memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi atau "single submission". Hal itu kemudian diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk kemudian dapat secara optimal memanfaatkan momentum yang baik saat ini.

Kritik Pangan

Meski Pemerintah menuai banyak pujian lantaran dianggap sukses dalam kebijakan stabilisasi harga pangan. Namun, program kedaulatan pangan sempat pula mendapat kritikan.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) misalnya mengkritik program kedaulatan pangan yang diusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati menjelaskan anggaran kedaulatan pangan melonjak 53,2 persen dari Rp63,7 triliun pada 2014 mencapai Rp103,1 triliun pada APBN 2017. Namun, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Menurut dia, anggaran senilai ratusan miliar rupiah paling banyak dialokasikan untuk peningkatan produksi dan produktivitas pangan. Di sisi lain ada kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian usaha di bidang pertanian.

Misalnya saja, kebijakan penyetopan impor jagung yang menyebabkan 483.185 ton jagung impor tertahan di pelabuhan dan harga pangan ternak naik 20 persen. Di samping itu anggaran dan subsidi meningkat, namun impor beras juga meningkat.

Maka pemerintah pun kemudian merespon hal itu dengan berbagai kebijakan yang diarahkan ke depan. Presiden Jokowi sendiri dalam banyak kesempatan menekankan pentingnya inovasi untuk menghadapi perubahan global, termasuk untuk memanfaatkan momentum.

Di bidang pertanian dan kedaulatan pangan khususnya, ia ingin mengubah paradigma pertanian agar semakin mengikuti perkembangan zaman. Bahkan Presiden lebih menekankan pada upaya mendongkrak nilai tukar petani yang sebesar-besarnya dari hasil tanamnya melalui metode agrobisnis.

Menurut Presiden, pendapatan keuntungan yang diperoleh dari hanya sekadar menjual hasil tanamnya tidak akan memberikan kesejahteraan kepada petani melainkan petani harus berkonsolidasi agar memiliki skala ekonomi yang besar.

Hal itulah yang kemudian akan memungkinkan konsep pertanian yang modern dan terintegrasi dapat terwujud, sehingga petani dan seluruh rakyat di Tanah Air pun dapat memanfaatkan momentum yang ada saat ini.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6490.896 18.230 571
2 Agriculture 1614.151 -12.818 19
3 Mining 1847.251 16.461 43
4 Basic Industry and Chemicals 713.346 6.521 69
5 Miscellanous Industry 1390.504 10.945 43
6 Consumer Goods 2913.928 21.201 47
7 Cons., Property & Real Estate 517.165 -1.786 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1183.330 2.390 62
9 Finance 1149.039 -2.770 90
10 Trade & Service 937.456 2.920 133
No Code Prev Close Change %
1 FINN 116 156 40 34.48
2 LCKM 486 605 119 24.49
3 TFCO 620 720 100 16.13
4 MPPA 430 486 56 13.02
5 PCAR 1,480 1,670 190 12.84
6 SKBM 670 750 80 11.94
7 OMRE 1,700 1,900 200 11.76
8 ESTI 73 81 8 10.96
9 GJTL 745 825 80 10.74
10 ARTA 268 296 28 10.45
No Code Prev Close Change %
1 RALS 1,500 1,240 -260 -17.33
2 FMII 600 500 -100 -16.67
3 IKAI 126 114 -12 -9.52
4 CANI 254 234 -20 -7.87
5 DWGL 540 498 -42 -7.78
6 MBTO 174 161 -13 -7.47
7 AISA 615 570 -45 -7.32
8 DSNG 420 392 -28 -6.67
9 INCF 202 190 -12 -5.94
10 PYFA 197 186 -11 -5.58
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,200 2,350 150 6.82
2 BMTR 650 650 0 0.00
3 AISA 615 570 -45 -7.32
4 GJTL 745 825 80 10.74
5 ENRG 165 168 3 1.82
6 BBNI 9,500 9,425 -75 -0.79
7 TLKM 4,170 4,160 -10 -0.24
8 BUMI 286 288 2 0.70
9 KREN 555 550 -5 -0.90
10 INDY 4,050 4,200 150 3.70

Recommended Reading