Portal Berita Ekonomi Jum'at, 27 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:51 WIB. BNI - BNI katakan keuntungan bank pakai fasilitas hedging product call spread yakni tingkatkan efisiensi.
  • 21:48 WIB. PLN - PLN bilang 100% atau 1.520 desa di Kaltim dan Kaltara sudah berlistrik.
  • 21:41 WIB. Sucofindo - Sucofindo raih penghargaan kategori BUMN Bersih Terbaik pada ajang "Revolusi Mental Award BUMN 2018".
  • 21:34 WIB. BUMN -  OJK catat potensi transaksi bisnis hedging structured product satu bank BUMN capai US$8 miliar. 
  • 21:32 WIB. BNI - BNI, PI, dan PTPN III bersinergi untuk penuhi kebutuhan pupuk urea dan NPK Chemical.
  • 21:30 WIB. Pelindo - Pelindo IV Makassar mulai benahi fasilitas untuk sambut musim mudik 2018.
  • 21:28 WIB. Pelindo - Pelindo III perkenalkan aplikasi Home Terminal di international event TOC Asia di Marina Bay Sands, Singapura.
  • 21:24 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan terapkan implementasi verifikasi digital klaim bagi FKRTL.
  • 21:15 WIB. Pertamina - Pertamina gandeng PT Dompet Anak Bangsa untuk sediakan opsi pembayaran dengan Go-Pay. 
  • 21:14 WIB. Pertamina - Gandeng BPH Migas, Pertamina akan petakan lagi distribusi BBM di SPBU. 
  • 20:43 WIB. Pertamina - Pertamina akan layangkan gugatan perdata pada operator kapal MV Ever Judger atas kerusakan pipa di Teluk Balikpapan.
  • 20:40 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya kecelakaan akibat mabuk.
  • 20:28 WIB. BUMN - DPR akan revisi UU BUMN untuk perkuat perlindungan terhadap aset negara.
  • 20:26 WIB. Garuda - Garuda Indonesia targetkan pendapatan Rp180 miliar lewat GOTF.
  • 20:24 WIB. Inalum - Inalum gelar kegiatan mudik bersama masyarakat dalam program Mudik Bareng BUMN Lebaran 2018.

Antara Jokowi dan Kebijakan Memanfaatkan Momentum

Foto Berita Antara Jokowi dan Kebijakan Memanfaatkan Momentum
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kata-kata "memanfaatkan momentum" menjadi sesuatu yang sering kali diucapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan pidatonya. Wajar saja sebab pemulihan ekonomi global nyatanya terus berlanjut bahkan perkembangannya tercatat lebih baik daripada proyeksinya pada awal 2017.

Hal itulah yang kemudian membuat Jokowi terus mendorong berbagai pihak untuk memanfaatkan saat-saat ketika pemulihan ekonomi dunia terus bergerak di angka yang stabil tinggi itu. Sebab fenomena tersebut telah mendorong volume perdagangan dunia merangkak naik sehingga harga komoditas perdagangan pun turut terdongrak signifikan.

Kondisi perekonomian domestik juga mengalami pertumbuhan yang membaik secara gradual pada 2017. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong terutama oleh peningkatan ekspor komoditas ditunjang akselerasi investasi yang terus meningkat.

Bahkan sampai dengan November 2017, neraca perdagangan mencatatkan surplus 12,02 miliar dolar AS atau lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,48 miliar dolar AS. Sementara neraca transaksi berjalan dalam kondisi yang defisit terjaga yang angkanya jauh lebih rendah ketimbang periode 2013-2014.

Maka dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada. Terlebih ada fakta penunjang lain, di mana tiga lembaga pemeringkat utama dunia telah menaikkan rating investasi Indonesia menjadi negara layak investasi.

Prestasi Ekonomi

Sejatinya momentum ekonomi yang kondusif bukan semata dicatatkan oleh Pemerintah semata melainkan dunia bisnis dan usaha yang telah mampu menggerakkan pertumbuhan tersebut. Prestasi di bidang ekonomi itu salah satunya tercatat pada peningkatan cadangan devisa yang terus naik pada 2017 sehingga cukup untuk membiayai kebutuhan impor dan membayar utang luar negeri pemerintah, bahkan di atas standar kecukupan internasional.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat sampai November 2017, cadangan devisa Indonesia sebesar 125,9 miliar dolar AS. Hal-hal itu pula yang rupanya telah menjadikan rupiah menjadi nilai tukar terbaik kedua di Asia pada 2016 setelah Yen Jepang.

Nilai rupiah sebagai mata uang juga cenderung stabil sepanjang 2017 meski sempat mengalami tekanan dari eksternal pada triwulan terakhir tahun ini. Di sisi lain inflasi secara umum juga terjaga pada level yang rendah karena ditunjang dengan dukungan pasokan pangan yang dinilai memadai, kebijakan stabilisasi harga pangan yang gencar oleh Pemerintah, dan harga pangan yang rendah di pasar global. Namun, di balik berbagai prestasi itu, ternyata kerja yang dilakukan bukan mudah dan tak selamanya mulus.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi dari kinerja pemerintah sendiri salah satunya dalam hal pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Selama ini, ia menyadari tidak semua paket kebijakan ekonomi berjalan mulus bahkan sebagian justru kerap terbentur dengan berbagai ketentuan yang melekat di tingkat pusat hingga ke daerah.

Padahal banyak paket kebijakan dibuat untuk memberikan banyak insentif kepada para pelaku usaha. Namun, hal itu tidak terlaksana akibat terkendala banyaknya aturan. Oleh karena itu kata Darmin, pemerintah langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Aturan itu mewajibkan semua kementerian hingga Pemda membentuk Satgas untuk membantu percepatan pelaksaan berusaha. Selain itu, salah satu poin di dalam kebijakan tersebut adalah memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi atau "single submission". Hal itu kemudian diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk kemudian dapat secara optimal memanfaatkan momentum yang baik saat ini.

Kritik Pangan

Meski Pemerintah menuai banyak pujian lantaran dianggap sukses dalam kebijakan stabilisasi harga pangan. Namun, program kedaulatan pangan sempat pula mendapat kritikan.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) misalnya mengkritik program kedaulatan pangan yang diusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati menjelaskan anggaran kedaulatan pangan melonjak 53,2 persen dari Rp63,7 triliun pada 2014 mencapai Rp103,1 triliun pada APBN 2017. Namun, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Menurut dia, anggaran senilai ratusan miliar rupiah paling banyak dialokasikan untuk peningkatan produksi dan produktivitas pangan. Di sisi lain ada kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian usaha di bidang pertanian.

Misalnya saja, kebijakan penyetopan impor jagung yang menyebabkan 483.185 ton jagung impor tertahan di pelabuhan dan harga pangan ternak naik 20 persen. Di samping itu anggaran dan subsidi meningkat, namun impor beras juga meningkat.

Maka pemerintah pun kemudian merespon hal itu dengan berbagai kebijakan yang diarahkan ke depan. Presiden Jokowi sendiri dalam banyak kesempatan menekankan pentingnya inovasi untuk menghadapi perubahan global, termasuk untuk memanfaatkan momentum.

Di bidang pertanian dan kedaulatan pangan khususnya, ia ingin mengubah paradigma pertanian agar semakin mengikuti perkembangan zaman. Bahkan Presiden lebih menekankan pada upaya mendongkrak nilai tukar petani yang sebesar-besarnya dari hasil tanamnya melalui metode agrobisnis.

Menurut Presiden, pendapatan keuntungan yang diperoleh dari hanya sekadar menjual hasil tanamnya tidak akan memberikan kesejahteraan kepada petani melainkan petani harus berkonsolidasi agar memiliki skala ekonomi yang besar.

Hal itulah yang kemudian akan memungkinkan konsep pertanian yang modern dan terintegrasi dapat terwujud, sehingga petani dan seluruh rakyat di Tanah Air pun dapat memanfaatkan momentum yang ada saat ini.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5909.198 -170.652 575
2 Agriculture 1649.379 -41.632 19
3 Mining 1812.460 -64.886 44
4 Basic Industry and Chemicals 771.685 -9.748 70
5 Miscellanous Industry 1224.866 -17.897 44
6 Consumer Goods 2411.714 -76.729 45
7 Cons., Property & Real Estate 477.256 -14.532 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1039.703 -33.358 64
9 Finance 1040.444 -34.277 90
10 Trade & Service 909.909 -23.532 134
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 520 650 130 25.00
2 OASA 334 416 82 24.55
3 MREI 4,900 5,975 1,075 21.94
4 CSIS 462 560 98 21.21
5 AKSI 270 310 40 14.81
6 LCGP 70 79 9 12.86
7 BBRM 100 110 10 10.00
8 INAF 4,380 4,800 420 9.59
9 NIKL 3,890 4,200 310 7.97
10 MARI 1,400 1,500 100 7.14
No Code Prev Close Change %
1 JECC 6,200 4,960 -1,240 -20.00
2 MTSM 324 266 -58 -17.90
3 BIMA 102 84 -18 -17.65
4 INDR 1,430 1,205 -225 -15.73
5 CEKA 1,280 1,090 -190 -14.84
6 MBSS 735 635 -100 -13.61
7 SHID 1,550 1,350 -200 -12.90
8 IMAS 2,450 2,150 -300 -12.24
9 RIGS 248 218 -30 -12.10
10 HDFA 212 188 -24 -11.32
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,310 3,140 -170 -5.14
2 BMRI 7,150 6,775 -375 -5.24
3 TLKM 3,780 3,650 -130 -3.44
4 BBCA 21,750 21,350 -400 -1.84
5 UNVR 46,000 45,000 -1,000 -2.17
6 INKP 12,725 12,450 -275 -2.16
7 PTBA 3,270 3,060 -210 -6.42
8 ADRO 2,120 1,995 -125 -5.90
9 BBTN 3,560 3,190 -370 -10.39
10 TKIM 9,600 9,550 -50 -0.52