Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:15 WIB. Google - Google prediksi pemilu dan tokoh politik bakal jadi trending di 2019.
  • 07:02 WIB. California - California berencana kenakan pajak untuk SMS. 
  • 07:00 WIB. Fintech - Kemenkominfo telah blokir 400 Fintech ilegal dari OJK. 
  • 06:58 WIB. YLKI - YLKI sebut perlindungan konsumen belanja online rendah. 
  • 06:54 WIB. Apple - Apple investasikan Rp14,5 triliun untuk kampus di Texas. 
  • 21:44 WIB. Telkom - Telkom menggelar Spirit of Millennial Games Day 2018 dalam rangka mengembangkan inovasi games digital.
  • 20:58 WIB. Jamkrindo - Sampai November 2018, Jamkrindo Kupang telah mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp2,5 triliun.
  • 20:55 WIB. Wika Realty - Wika Realty menargetkan marketing sales Rp4,5 triliun tahun depan.
  • 20:54 WIB. Mandiri - Secara nominal Mandiri mencapai kenaikan sebesar Rp350 miliar pada Harbolnas 2018.
  • 20:53 WIB. Mandiri - Mandiri mencatat transaksi di Harbolnas 2018 meningkat sekitar 170% dibandingkan tahun lalu.
  • 20:51 WIB. BNI - Secara nominal transaksi BNI di Harbolnas 12.12 di 2018 sebesar Rp210,28 miliar.
  • 20:50 WIB. BNI - Harbolnas, pembayaran virtual account BNI tumbuh 267,94% yoy menjadi 389.000 kali transaksi.
  • 20:43 WIB. BRI - Hingga penghujung tahun, kredit agribisnis BRI bisa bertambah Rp2 triliun.
  • 20:43 WIB. BRI - Hingga November 2018, kredit agribisnis BRI tumbuh 17%.
  • 20:42 WIB. BRI - BRI memproyeksi kredit sektor agribisnis tumbuh 20%-25% yoy.

Upaya Pertamina Agar Gas Subsidi Tepat Sasaran

Foto Berita Upaya Pertamina Agar Gas Subsidi Tepat Sasaran
Warta Ekonomi.co.id, Pontianak -

Berbagai upaya PT Pertamina (Persero) terus dilakukan dalam memenuhi kebutuhan gas tiga kilogram atau gas subsidi di Provinsi Kalimantan Barat, agar tepat sasaran dan stoknya tidak cepat habis. Dengan luas wilayah Kalbar yang sangat luas, yakni terdiri dari 14 kabupaten/kota, tentunya berbagai tantangan dan halangan yang selalu dihadapi oleh Pertamina dalam distribusi gas melon tersebut.

Mulai dari isu pengurangan stok gas subsidi hingga gas tersebut langka, sehingga membuat masyarakat panik, dan berdampak pada masyarakat membeli gas tersebut dalam jumlah banyak. Akibatnya, berdampak menjadi gas tiga kilogram tersebut menjadi cepat habis, stok berkurang, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkannya sulit mendapatkannya.

Marketing Branch Manager Pertamina Kalbarteng Teuku Johan Mifta dalam beberapa kali kesempatan telah membantah isu bahwa akan ada penarikan atau pengurangan kuota gas tabung kilogram atau gas subsisi di wilayah Kalbar dan Kalteng itu tidak benar adanya. Masyarakat diminta tidak mudah percaya dengan gosip atau isu pengurangan kuota gas subsidi tersebut. Karena, Pertamina memang tidak melakukan pengurangan kuota gas subsidi itu.

"Tidak ada penarikan atau pun pengurangan gas subsidi tersebut. Kami memang sudah mendistribusikan gas subsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu panik dan membeli gas dalam jumlah banyak," ungkapnya.

Johan berharap, jangan sampai memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat, karena tidak ada penarikan maupun pengurangan dalam hal distribusi gas subsidi kepada masyarakat. Apalagi, dari data yang ada juga sudah jelas bahwa jumlah gas subsidi yang didistribusikan sudah sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah, katanya.

Masyarakat diminta membeli gas subsidi itu pada pangkalan-pangkalan resmi dan SPBU yang ada, sehingga dapat mengurangi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan membeli di pangkalan atau di SPBU kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal.

Selain harga jual gas itu sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi), juga bertujuan tidak "menyuburkan" toko-toko yang ikut menjual gas subsidi tersebut.

"Praktik selama ini, yakni banyak para pengecer gas tidak resmi memborong gas subsidi tersebut, sehingga tampak atau seolah-olah gas subsidi tersebut menjadi kosong atau kurang," katanya.

Padahal, menurut Johan, pihaknya selalu mendistribusikan gas subsidi tersebut sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat yang tergolong mampu atau tidak berhak membeli gas subsidi, tidak perlu khawatir, karena pihak Pertamina selalu menyiapkan gas non subsidi, mulai dari tabung 5,5 kilogram hingga 12 kilogram.

Berdasarkan data Pertamina, kebutuhan normal gas tabung kilogram di Kalbar per hari sekitar 100 ribu tabung, kemudian kebutuhan normal Bright Gas 5,5 kilogram atau sebanyak 700 tabung per hari, untuk gas 12 kilogram sebanyak 1.400 tabung per hari.

Disparitas Harga

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, meminta pemerintah agar mengurangi disparitas atau perbedaan harga antara gas subsidi dan non subsidi agar tidak terjadi penyimpangan. Jika harga antara gas subsidi dan non subsidi tidak terlalu jauh, maka masalah seperti tidak tepat sasaran atau lainnya tidak akan terjadi.

Selain itu, pemberian sanksi kepada pelaku usaha di Pontianak tidak perlu dilakukan, karena hanya akan berdampak lain. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi kampanye atau imbauan agar gas subsidi digunakan oleh masyarakat yang berhak.

Sutarmidji mencontohkan, seperti permasalahan BBM solar yang sempat ribut tetapi ketika harganya hampir sama atau tidak ada disparitas solar subsidi dan tidak subsidi sehingga antrean untuk membeli solar juga tidak ada lagi.

Penanganan masalah gas, harusnya seperti dalam mengatasi masalah BBM solar tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kalbar, Hendra Salam menilai perbedaan harga gas subsidi yang jauh lebih murah dibandingkan dengan nonsubsidi mendorong pihak tidak bertanggung jawab menyalahgunakannya. Penyalahgunaanlah yang mengakibatkan penyaluran gas tabung tiga kilogram menjadi tidak tepat sasaran.

"Dengan tidak tepat sasaran, di beberapa waktu belakangan ini terkesan ada kelangkaan. Padahal dari distribusi Pertamina atau stok yang ada masih stabil," ujarnya.

Selain dimanfaatkan oleh orang yang menjual kembali dengan harga lebih tinggi, saat ini masih banyak warga yang mampu namun menggunakan gas subsidi tersebut.

Belum Tepat Sasaran

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyatakan, gas bersubsidi atau gas tabung tiga kilogram masih banyak digunakan oleh yang tidak berhak atau tidak tepat sasaran. Akibatnya beban subsidi untuk gas tiga kilogram itu akan menggerus keuangan negara.

Pemerintah pusat dan daerah harus maksimal mengupayakan agar penggunaan gas tiga kilogram lebih tepat sasaran. Cara yang bisa dilakukan setidaknya mewajibkan kepada Pertamina dan agen-agen gas atau elpiji, mulai sekarang hanya boleh menjual gas bersubsidi khusus kepada masyarakat yang memiliki surat keterangan tidak mampu saja.

Jika saja hal tersebut bisa diwujudkan maka setidaknya akan bisa menekan besaran subsidi akibat tidak tepat sasaran itu.

Tag: PT Pertamina (Persero), Gas

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Irsan Mulyadi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00