Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:33 WIB. Inggris - Otoritas Inggris kini punya Kementerian Urusan Kesepian.
  • 20:31 WIB. Korea Utara - Korea Utara: kami kirim 230 pemandu sorak ke Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan.
  • 20:29 WIB. Guam - Enam pesawat pembom B-52 milik AS dikerahkan ke wilayah Guam.
  • 20:27 WIB. Suriah - Kurdi tanggapi rencana pembentukan pasukan AS di Suriah.
  • 20:27 WIB. Telkom - Telkom berencana luncurkan satelit 4 antara MeiAgustus 2018.
  • 20:25 WIB. Brexit - Facebook perdalam investigasi atas keterlibatan Rusia terhadap Brexit.
  • 20:24 WIB. Bitcoin - Nilai Bitcoin sempat turun di bawah US$10 ribu.
  • 20:22 WIB. Taliban - Pengamat ragukan klaim Taliban atas pembunuhan Benazir Bhutto.
  • 20:21 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan berencana lakukan close payment bagi perusahaan mulai Februari 2018.
  • 20:21 WIB. Inggris - Anggota Parlemen Inggris loloskan RUU Brexit.
  • 20:20 WIB. Imigran - Pasukan patroli perbatasan AS rusak bantuan untuk imigran.
  • 20:19 WIB. Yaman - Arab Saudi setor USD2 miliar ke Yaman.
  • 20:16 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan jamin pencegahan dan pengobatan kanker.
  • 20:07 WIB. BPJS - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar sosialisasikan MLT dan aplikasi E-Klaim. 
  • 19:57 WIB. Kudus - PLN Kudus akan lakukan pemeliharaan jaringan di 3 wilayah penyulang.

BKPM Ganti Izin Prinsip Jadi Pendaftaran Penanaman Modal

Foto Berita BKPM Ganti Izin Prinsip Jadi Pendaftaran Penanaman Modal
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengganti Izin Prinsip (IP) menjadi Pendaftaran Penanaman Modal/Pendaftaran Investasi (PI), serta memungkinkan untuk bidang-bidang usaha tertentu investor dapat langsung memperoleh Izin Usaha.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan proses penerbitan Pendaftaran Investasi untuk permohonan belum berbadan hukum Indonesia hanya membutuhkan waktu satu hari kerja, lebih singkat dari waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan Izin Prinsip sebelumnya selama tiga hari kerja. Mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017.

"Peraturan BKPM tersebut sudah diundangkan pada bulan Desember, dan menjadi kado awal tahun buat para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Thomas mengatakan mekanisme baru layanan perizinan penanaman modal salah satu upaya dan bukti komitmen BKPM untuk terus memudahkan proses administrasi yang harus dilakukan oleh investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Langkah terobosan itu juga merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Mantan Menteri Perdagangan itu mengatakan dengan mekanisme penerbitan pendaftaran investasi yang semakin cepat dan peluang untuk dapat langsung mendapatkan Izin Usaha tersebut, investor diharapkan dapat semakin cepat merealisasikan investasinya.

"Dengan implementasi mekanisme baru layanan perizinan penanaman modal akan mempercepat investor merealisasikan investasinya, dan ini jelas sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden," tuturnya.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah menambahkan bahwa selain terobosan baru mekanisme layanan perizinan penanaman modal tersebut, pihaknya juga terus melanjutkan upaya digitalisasi produk perizinan penanaman modal.

Digitalisasi produk perizinan telah dimulai sejak Juli 2017 dengan diluncurkannya produk Izin Prinsip Penanaman Modal dalam bentuk digital dokumen. Mulai Januari 2018, proses digitalisasi dilanjutkan untuk penerbitan dokumen Izin Usaha, dari 14 Kementerian yang sudah mendelegasikan penerbitan Izin Usahanya ke (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM.

Tahap pertama Izin Usaha dari sembilan kementerian akan diterbitkan dalam bentuk digital dokumen, sedangkan untuk Izin Usaha dari lima kementerian lainnya akan menyusul.

Kesembilan kementerian tersebut adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lestari juga mengemukakan bahwa digitalisasi produk Izin Usaha telah diatur dalam regulasi BKPM yang baru tersebut.

"Ini merupakan rangkaian inovasi yang dilakukan BKPM dalam upaya mencapai target paperless investment licensing (perizinan investasi nirkertas) dalam rangka mendukung implementasi program online single submission yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017," tukasnya.

Tag: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,581.48 3,545.66
British Pound GBP 1.00 18,567.05 18,377.84
China Yuan CNY 1.00 2,085.68 2,064.87
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,432.00 13,298.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,698.59 10,589.20
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,717.95 1,700.75
Dolar Singapura SGD 1.00 10,141.19 10,036.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,378.98 16,212.92
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,391.92 3,354.69
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.03 11,942.52

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6472.666 28.148 571
2 Agriculture 1626.969 -2.919 19
3 Mining 1830.790 7.838 43
4 Basic Industry and Chemicals 706.825 -4.049 69
5 Miscellanous Industry 1379.559 14.800 43
6 Consumer Goods 2892.727 40.614 47
7 Cons., Property & Real Estate 518.951 2.048 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1180.940 -8.985 62
9 Finance 1151.809 4.998 90
10 Trade & Service 934.536 1.286 133
No Code Prev Close Change %
1 LCKM 390 486 96 24.62
2 AISA 494 615 121 24.49
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 RALS 1,235 1,500 265 21.46
5 ALKA 488 590 102 20.90
6 MBTO 147 174 27 18.37
7 PCAR 1,260 1,480 220 17.46
8 LTLS 660 750 90 13.64
9 DSNG 372 420 48 12.90
10 ESSA 226 250 24 10.62
No Code Prev Close Change %
1 WICO 550 496 -54 -9.82
2 APII 220 199 -21 -9.55
3 AKSI 378 342 -36 -9.52
4 MIDI 1,050 960 -90 -8.57
5 DWGL 590 540 -50 -8.47
6 INCF 220 202 -18 -8.18
7 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
8 PSSI 192 179 -13 -6.77
9 AMIN 416 388 -28 -6.73
10 LMAS 62 58 -4 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 101 95 -6 -5.94
2 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 AISA 494 615 121 24.49
5 ANTM 730 740 10 1.37
6 BBRI 3,630 3,620 -10 -0.28
7 MEDC 1,270 1,300 30 2.36
8 TLKM 4,200 4,170 -30 -0.71
9 KREN 560 555 -5 -0.89
10 PBRX 505 500 -5 -0.99