Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:43 WIB. Inalum - Dua korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba merupakan karyawan PT Inalum.
  • 11:39 WIB. ASDP - ASDP perkirakan 37% dari 970.327 pemudik belum kembali dari Sumatera ke Jawa lewat Pelabuhan Bakauheni.
  • 11:36 WIB. BPJS - Tahun ini, Pemkab Bojonegoro targetkan peserta Jamkesda terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
  • 11:35 WIB. Pertamina - Pertamina ungkap para pemudik dengan kendaraan pribadi lebih pilih BBM jenis Pertamax.
  • 11:33 WIB. Pertamina¬†- Pertamina¬†catat peningkatan 14-20% konsumsi BBM dari H-15 sampai H+15 Lebaran.
  • 11:30 WIB. Sucofindo - Saat ini, layanan laboratorium Sucofindo dapat diakses di 46 titik seluruh Indonesia.
  • 11:29 WIB. Sucofindo - Laboratorium Sucofindo bantu pelaku usaha tingkatkan daya saing.
  • 11:28 WIB. BUMN - sejumlah BUMN Karya tetap optimistis meski catatkan arus kas negatif.
  • 11:23 WIB. BNI - BNI siap menjadi bank persepsi yang tampung pembayaran pajak untuk pelaku UMKM.
  • 11:21 WIB. BRI - BRI sediakan lebih dari 10.000 unit kerja serta 330.000 electronic channel untuk penyetoran pajak UMK.
  • 11:14 WIB. LRT - Kemenhub optimistis proyek LRT Sumsel selesai pertengahan Juli 2018.

BKPM Ganti Izin Prinsip Jadi Pendaftaran Penanaman Modal

Foto Berita BKPM Ganti Izin Prinsip Jadi Pendaftaran Penanaman Modal
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengganti Izin Prinsip (IP) menjadi Pendaftaran Penanaman Modal/Pendaftaran Investasi (PI), serta memungkinkan untuk bidang-bidang usaha tertentu investor dapat langsung memperoleh Izin Usaha.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan proses penerbitan Pendaftaran Investasi untuk permohonan belum berbadan hukum Indonesia hanya membutuhkan waktu satu hari kerja, lebih singkat dari waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan Izin Prinsip sebelumnya selama tiga hari kerja. Mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017.

"Peraturan BKPM tersebut sudah diundangkan pada bulan Desember, dan menjadi kado awal tahun buat para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Thomas mengatakan mekanisme baru layanan perizinan penanaman modal salah satu upaya dan bukti komitmen BKPM untuk terus memudahkan proses administrasi yang harus dilakukan oleh investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Langkah terobosan itu juga merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Mantan Menteri Perdagangan itu mengatakan dengan mekanisme penerbitan pendaftaran investasi yang semakin cepat dan peluang untuk dapat langsung mendapatkan Izin Usaha tersebut, investor diharapkan dapat semakin cepat merealisasikan investasinya.

"Dengan implementasi mekanisme baru layanan perizinan penanaman modal akan mempercepat investor merealisasikan investasinya, dan ini jelas sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden," tuturnya.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah menambahkan bahwa selain terobosan baru mekanisme layanan perizinan penanaman modal tersebut, pihaknya juga terus melanjutkan upaya digitalisasi produk perizinan penanaman modal.

Digitalisasi produk perizinan telah dimulai sejak Juli 2017 dengan diluncurkannya produk Izin Prinsip Penanaman Modal dalam bentuk digital dokumen. Mulai Januari 2018, proses digitalisasi dilanjutkan untuk penerbitan dokumen Izin Usaha, dari 14 Kementerian yang sudah mendelegasikan penerbitan Izin Usahanya ke (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM.

Tahap pertama Izin Usaha dari sembilan kementerian akan diterbitkan dalam bentuk digital dokumen, sedangkan untuk Izin Usaha dari lima kementerian lainnya akan menyusul.

Kesembilan kementerian tersebut adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lestari juga mengemukakan bahwa digitalisasi produk Izin Usaha telah diatur dalam regulasi BKPM yang baru tersebut.

"Ini merupakan rangkaian inovasi yang dilakukan BKPM dalam upaya mencapai target paperless investment licensing (perizinan investasi nirkertas) dalam rangka mendukung implementasi program online single submission yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017," tukasnya.

Tag: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83