Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:03 WIB. Go-Jek - Google, Temasek Holdings Singapura, Meituan-Dianping Cina, KKR & Co LP, dan Warburg dilaporkan suntik Go-Jek Rp16 triliun.
  • 15:39 WIB. Pilgub Jatim - Khofifah pamit kepada masyarakat Indonesia lewat akun pribadinya.
  • 15:38 WIB. Medan - Perumnas bangun proyek apartemen Sentraland Sukaramai Medan dengan konsep komersil.
  • 15:36 WIB. Purwokerto - Pertamina pastikan anjloknya KA 2614F Gamao Tanker tidak berdampak pada distribusi BBM. 
  • 15:32 WIB. Pilgub Sumut - Seluruh balon di Pilgub Sumut belum laporkan harta kekayaan.
  • 15:32 WIB. Pelindo I - Progres pembangunan fisik Pelabuhan Kuala Tanjung telah capai 96,33% di laut dan 77,07% di darat.
  • 15:32 WIB. DKI Jakarta - Sandi sebut pengembang tetap dapat insentif bangun rumah dp 0 persen.
  • 15:31 WIB. DKI Jakarta - Pemprov DKI mulai bangun rumah dp 0 persen.
  • 15:31 WIB. DKI Jakarta - Beberapa ruas jalan di DKI Jakarta terendam banjir setinggi 30cm.
  • 15:28 WIB. Pelindo I - Pelindo I targetkan Pelabuhan Kuala Tanjung dapat beroperasi pada kuartal II/2018.
  • 15:26 WIB. AP II - PT AP II lansir pindahnya terminal AirAsia dari Terminal 2E ke Terminal 3 Bandara Soetta. 
  • 15:19 WIB. Pelindo - Pelindo investasi Rp34 triliun untuk tingkatkan kapasitas Pelabuhan Kualatanjung. 
  • 15:12 WIB. Pertamina - Pertamina berencana ekspor LNG 3 juta ton LNG ke Pakistan dan Bangladesh. 
  • 15:10 WIB. BUMN - BUMN tegaskan holding migas bukan untuk tutup piutang Pertamina.
  • 15:00 WIB. Teknologi - Apple tak masuk 10 perusahaan teknologi paling top.

Ganjar Bakal ke KPK Lagi

Foto Berita Ganjar Bakal ke KPK Lagi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng sebagai saksi dalam penyidikan tindak korupsi pengadaan paket e-KTP.

"Dua saksi itu akan diperiksa untuk tersangka Markus Nari," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Sebelumnya, nama Ganjar bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey sempat dipermasalahkan oleh Maqdir Ismail, kuasa hukum Novanto karena tidak ada dalam dakwaan Setya Novanto.

Sebelumnya, dalam dakwaan terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, nama Ganjar disebut menerima aliran dana proyek e-KTP senilai Rp5,95 triliun.

Ganjar Pranowo yang saat itu mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah menerima sejumlah 520.000 dolar AS.

Sementara itu, nama Melchias Marchus Mekeng yang saat itu Ketua Badan Anggaran DPR RI juga disebut menerima sejumlah 1,4 juta dolar AS dalam dakwaan Irman dan Sugiharto.

KPK telah menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP).

Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S. Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus e-KTP.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Selain itu, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP 2011 s.d. 2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tag: Ganjar Pranowo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, Setya Novanto

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,581.48 3,545.66
British Pound GBP 1.00 18,567.05 18,377.84
China Yuan CNY 1.00 2,085.68 2,064.87
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,432.00 13,298.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,698.59 10,589.20
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,717.95 1,700.75
Dolar Singapura SGD 1.00 10,141.19 10,036.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,378.98 16,212.92
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,391.92 3,354.69
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.03 11,942.52

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6444.518 14.826 571
2 Agriculture 1629.888 6.724 19
3 Mining 1822.952 12.500 43
4 Basic Industry and Chemicals 710.874 15.319 69
5 Miscellanous Industry 1364.759 -2.133 43
6 Consumer Goods 2852.113 -8.299 47
7 Cons., Property & Real Estate 516.903 2.095 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1189.925 12.140 62
9 Finance 1146.811 -4.432 90
10 Trade & Service 933.250 6.105 133
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 1,880 2,360 480 25.53
2 LCKM 312 390 78 25.00
3 BSIM 670 835 165 24.63
4 PCAR 1,060 1,260 200 18.87
5 CASA 236 280 44 18.64
6 INCF 194 220 26 13.40
7 AKSI 336 378 42 12.50
8 IKAI 118 132 14 11.86
9 ITMA 615 685 70 11.38
10 SMDR 454 505 51 11.23
No Code Prev Close Change %
1 FORU 248 194 -54 -21.77
2 RBMS 264 224 -40 -15.15
3 LPPS 110 97 -13 -11.82
4 BMAS 382 346 -36 -9.42
5 MBTO 161 147 -14 -8.70
6 BPFI 660 610 -50 -7.58
7 LPLI 183 170 -13 -7.10
8 BKDP 87 81 -6 -6.90
9 HDTX 344 324 -20 -5.81
10 PORT 360 340 -20 -5.56
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 1,880 2,360 480 25.53
2 LMAS 64 62 -2 -3.12
3 IKAI 118 132 14 11.86
4 BMTR 685 675 -10 -1.46
5 WIKA 1,940 2,050 110 5.67
6 ZINC 1,695 1,700 5 0.29
7 TLKM 4,210 4,200 -10 -0.24
8 ANTM 705 730 25 3.55
9 PBRX 496 505 9 1.81
10 BUMI 284 284 0 0.00