Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:58 WIB. Wahana - Wahana Duta Jaya Rucika menjalin kemitraan bisnis dengan Ke Kelit, Maezawa, dan Mitsubishi.
  • 16:57 WIB. BJB - Bank BJB ikut membantu membangun Masjid Al Aman di Mapolda Jabar┬ámelalui dana CSR.
  • 16:14 WIB. BUMN - Inalum bersama anggota holding BUMN pertambangan membentuk perusahaan patungan khusus pengolahan limbah.
  • 16:05 WIB. BBNI - BNI meresmikan Rumah Kreatif BUMN di Tual, Maluku.
  • 12:10 WIB. Asus - Berdasarkan laporan GfK, Asus meraup 41% pangsa pasar laptop di Indonesia.
  • 12:08 WIB. Asus - Asus sebut Xiaomi sebagai lawan berat di Indonesia.
  • 12:06 WIB. Instagram - Pengguna bakal bisa pasang stiker GIF di Insta Stories.
  • 12:03 WIB. WhatsApp - WhatsApp Business sudah tersedia di Indonesia.

CIPS Minta Pemerintah Revisi Kebijakan Pangan

Foto Berita CIPS Minta Pemerintah Revisi Kebijakan Pangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu merevisi berbagai kebijakan yang tidak tepat yang berdampak kepada bidang pangan agar permasalahan ketersediaan serta harga pangan yang terjangkau bisa terwujud di Tanah Air.

"Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia seharusnya melihat isu pertanian dan pangan bukan hanya dari sisi produsen, melainkan juga dari sisi konsumen," kata Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi di Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Menurut Hizkia, salah satu kebijakan pangan yang tidak tepat adalah anggaran senilai Rp52,2 triliun untuk subsidi pertanian.

Jumlah itu, ujar Hizkia, merupakan 2,5 persen dari total nilai APBN, dan dinilai tidak efektif untuk petani.

Ia mencontohkan subsidi pupuk, yang dinilai lebih banyak dinikmati oleh petani kaya yang memiliki memiliki lahan antara 0,75-2 hektare, padahal sasaran utama dari subsidi pertanian adalah para petani miskin.

"Subsidi yang berlebihan tanpa melihat kondisi pasar justru rawan disalahgunakan. Studi Bank Dunia menunjukkan hanya 21 persen petani penerima subsidi pupuk masuk dalam kategori petani kecil di Indonesia. Selain itu, hal ini juga membebani anggaran negara sehingga berpotensi membebani masyarakat dalam bentuk pajak," paparnya.

Hizkia juga menuturkan terkadang dalam beberapa kasus seperti cabai, subsidi tersebut juga berpotensi menciptakan overproduksi yang mengakibatkan kejatuhan harga sehingga akhirnya merugikan para petani sendiri.

Sebelumnya, CIPS juga menyatakan kebijakan restriksi atau pembatasan impor yang berlebihan ternyata tidak efektif dalam menurunkan harga pangan yang masih dibutuhkan oleh banyak warga.

"Pemerintah harus merevisi peraturan yang menghambat dan bersifat nontarif. Selain itu terkait kebijakan impor, untuk menghindarkan monopoli, pemerintah sebaiknya juga memberikan kesempatan kepada pihak lain di luar pihak yang itu-itu saja untuk mengimpor komoditas pangan," kata Hizkia.

Menurut dia, restriksi terhadap impor terutama terkait produk hortikultura, hewan dan juga turunannya dinilai tidak efektif untuk menurunkan harga di pasar.

Pemerintah, lanjut Hizkia, tidak perlu ragu untuk melibatkan diri ke dalam perdagangan internasional dan mengambil manfaat dari mekanisme pasar karena dengan mengikuti mekanisme pasar, harga komoditas pangan di Tanah Air yang akan lebih terjangkau.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah menyediakan paket-paket regulasi baru yang merelaksasi ketentuan tata niaga terkait impor bahan baku untuk keperluan industri kecil menengah (IKM) serta membuka kemudahan tata niaga impor barang IKM.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/12), mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan dua regulasi untuk komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT) serta besi atau baja.

Mendag menjelaskan regulasi-regulasi baru memberikan relaksasi tata niaga impor barang IKM berupa pemberlakuan pola pengawasan "post-audit" dan kemudahan rekomendasi.

Tag: Hizkia Respatiadi, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pangan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6490.896 18.230 571
2 Agriculture 1614.151 -12.818 19
3 Mining 1847.251 16.461 43
4 Basic Industry and Chemicals 713.346 6.521 69
5 Miscellanous Industry 1390.504 10.945 43
6 Consumer Goods 2913.928 21.201 47
7 Cons., Property & Real Estate 517.165 -1.786 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1183.330 2.390 62
9 Finance 1149.039 -2.770 90
10 Trade & Service 937.456 2.920 133
No Code Prev Close Change %
1 FINN 116 156 40 34.48
2 LCKM 486 605 119 24.49
3 TFCO 620 720 100 16.13
4 MPPA 430 486 56 13.02
5 PCAR 1,480 1,670 190 12.84
6 SKBM 670 750 80 11.94
7 OMRE 1,700 1,900 200 11.76
8 ESTI 73 81 8 10.96
9 GJTL 745 825 80 10.74
10 ARTA 268 296 28 10.45
No Code Prev Close Change %
1 RALS 1,500 1,240 -260 -17.33
2 FMII 600 500 -100 -16.67
3 IKAI 126 114 -12 -9.52
4 CANI 254 234 -20 -7.87
5 DWGL 540 498 -42 -7.78
6 MBTO 174 161 -13 -7.47
7 AISA 615 570 -45 -7.32
8 DSNG 420 392 -28 -6.67
9 INCF 202 190 -12 -5.94
10 PYFA 197 186 -11 -5.58
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,200 2,350 150 6.82
2 BMTR 650 650 0 0.00
3 AISA 615 570 -45 -7.32
4 GJTL 745 825 80 10.74
5 ENRG 165 168 3 1.82
6 BBNI 9,500 9,425 -75 -0.79
7 TLKM 4,170 4,160 -10 -0.24
8 BUMI 286 288 2 0.70
9 KREN 555 550 -5 -0.90
10 INDY 4,050 4,200 150 3.70