Portal Berita Ekonomi Rabu, 25 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:23 WIB. Suirah - Warga negara Rusia diwartakan bantu rezim Assad di Suriah.
  • 16:21 WIB. Nigeria - 16 orang tewas dalam serangan gereja di Nigeria.
  • 16:20 WIB. Malaysia - Polisi pastikan pembunuh ilmuwan Palestina masih di Malaysia.
  • 16:19 WIB. Nuklir - AS dan Prancis ingin buat perjanjian baru terkait dengan nuklir.
  • 16:18 WIB. Iran - Menhan Israel sambangi AS guna cari cara hadapi Iran.
  • 16:17 WIB. Bitcoin - Polisi China sita 600 komputer penambang bitcoin.
  • 16:16 WIB. Pengangguran - Finlandia stop berikan uang kepada penganguran.
  • 16:10 WIB. China - Rusia dan China perkuat kerja sama di bidang militer.
  • 16:09 WIB. Politik - Oso sambut baik pertemuan Jokowi dengan Alumni 212.
  • 16:09 WIB. Politik - Presiden Jokowi sebut pertemuan dengan Alumni 212 bentuk silatuhrami.
  • 16:08 WIB. Politik - Fadli Zon nilai pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 terlambat.
  • 16:08 WIB. Rusia - Israel peringatkan Suriah tidak gunakan misil Rusia untuk menyerang pesawat militernya.
  • 16:03 WIB. BUMN - Merger BNI Syariah dan UUS BTN masih dalam tahap penjajakan.
  • 16:03 WIB. Armenia - Polisi Armenia berkumpul di ibu kota Armenia untuk amankan aksi protes dari oposisi pemerintah.
  • 16:02 WIB. PLN - Untutuk jajaki para calon investor, PLN adakan roadshow ke Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura.

CIPS Minta Pemerintah Revisi Kebijakan Pangan

Foto Berita CIPS Minta Pemerintah Revisi Kebijakan Pangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu merevisi berbagai kebijakan yang tidak tepat yang berdampak kepada bidang pangan agar permasalahan ketersediaan serta harga pangan yang terjangkau bisa terwujud di Tanah Air.

"Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia seharusnya melihat isu pertanian dan pangan bukan hanya dari sisi produsen, melainkan juga dari sisi konsumen," kata Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi di Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Menurut Hizkia, salah satu kebijakan pangan yang tidak tepat adalah anggaran senilai Rp52,2 triliun untuk subsidi pertanian.

Jumlah itu, ujar Hizkia, merupakan 2,5 persen dari total nilai APBN, dan dinilai tidak efektif untuk petani.

Ia mencontohkan subsidi pupuk, yang dinilai lebih banyak dinikmati oleh petani kaya yang memiliki memiliki lahan antara 0,75-2 hektare, padahal sasaran utama dari subsidi pertanian adalah para petani miskin.

"Subsidi yang berlebihan tanpa melihat kondisi pasar justru rawan disalahgunakan. Studi Bank Dunia menunjukkan hanya 21 persen petani penerima subsidi pupuk masuk dalam kategori petani kecil di Indonesia. Selain itu, hal ini juga membebani anggaran negara sehingga berpotensi membebani masyarakat dalam bentuk pajak," paparnya.

Hizkia juga menuturkan terkadang dalam beberapa kasus seperti cabai, subsidi tersebut juga berpotensi menciptakan overproduksi yang mengakibatkan kejatuhan harga sehingga akhirnya merugikan para petani sendiri.

Sebelumnya, CIPS juga menyatakan kebijakan restriksi atau pembatasan impor yang berlebihan ternyata tidak efektif dalam menurunkan harga pangan yang masih dibutuhkan oleh banyak warga.

"Pemerintah harus merevisi peraturan yang menghambat dan bersifat nontarif. Selain itu terkait kebijakan impor, untuk menghindarkan monopoli, pemerintah sebaiknya juga memberikan kesempatan kepada pihak lain di luar pihak yang itu-itu saja untuk mengimpor komoditas pangan," kata Hizkia.

Menurut dia, restriksi terhadap impor terutama terkait produk hortikultura, hewan dan juga turunannya dinilai tidak efektif untuk menurunkan harga di pasar.

Pemerintah, lanjut Hizkia, tidak perlu ragu untuk melibatkan diri ke dalam perdagangan internasional dan mengambil manfaat dari mekanisme pasar karena dengan mengikuti mekanisme pasar, harga komoditas pangan di Tanah Air yang akan lebih terjangkau.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah menyediakan paket-paket regulasi baru yang merelaksasi ketentuan tata niaga terkait impor bahan baku untuk keperluan industri kecil menengah (IKM) serta membuka kemudahan tata niaga impor barang IKM.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/12), mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan dua regulasi untuk komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT) serta besi atau baja.

Mendag menjelaskan regulasi-regulasi baru memberikan relaksasi tata niaga impor barang IKM berupa pemberlakuan pola pengawasan "post-audit" dan kemudahan rekomendasi.

Tag: Hizkia Respatiadi, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pangan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6079.850 -149.785 575
2 Agriculture 1691.011 -31.360 19
3 Mining 1877.346 -42.097 44
4 Basic Industry and Chemicals 781.433 -8.162 70
5 Miscellanous Industry 1242.763 -22.004 44
6 Consumer Goods 2488.443 -60.680 45
7 Cons., Property & Real Estate 491.788 -8.964 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1073.061 -14.195 64
9 Finance 1074.721 -45.611 90
10 Trade & Service 933.441 -9.438 134
No Code Prev Close Change %
1 KOBX 189 254 65 34.39
2 ABBA 64 81 17 26.56
3 SHID 1,310 1,550 240 18.32
4 MTSM 274 324 50 18.25
5 PEGE 322 370 48 14.91
6 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
7 BBRM 91 100 9 9.89
8 KBLV 484 530 46 9.50
9 ARTO 160 174 14 8.75
10 BSSR 2,580 2,800 220 8.53
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 145 123 -22 -15.17
2 CITA 700 600 -100 -14.29
3 DPNS 450 388 -62 -13.78
4 LCGP 81 70 -11 -13.58
5 BIMA 118 102 -16 -13.56
6 GHON 1,400 1,215 -185 -13.21
7 MLPT 800 700 -100 -12.50
8 PTIS 394 346 -48 -12.18
9 BINA 630 560 -70 -11.11
10 BWPT 296 270 -26 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,490 3,310 -180 -5.16
2 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
3 BBCA 22,925 21,750 -1,175 -5.13
4 BMRI 7,725 7,150 -575 -7.44
5 IKAI 575 565 -10 -1.74
6 TAXI 132 133 1 0.76
7 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31
8 BHIT 107 105 -2 -1.87
9 BMTR 565 560 -5 -0.88
10 AISA 605 590 -15 -2.48