Portal Berita Ekonomi Selasa, 11 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:38 WIB. BRI - BRI menggelar program inkubator 2018 untuk mendorong para pelaku UKM mengekspor produk.
  • 21:35 WIB. PLN - PLTD milik PLN bisa menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakarnya.
  • 21:35 WIB. BBM - Penurunan harga BBM nonsubsidi dimungkinkan menyusul penurunan harga minyak dunia.
  • 21:35 WIB. BBM - Kementerian ESDM akan memanggil Pertamina apabila sampai Januari 2019, Pertamina belum menurunkan harga.
  • 21:34 WIB. BBM - Dirjen Migas mengatakan harga BBM nonsubsidi akan mengalami penurunan paling lambat Januari 2019.
  • 21:34 WIB. Garuda - Garuda akan mengoperasikan 7 rute penerbangan dari dan ke Bandara Halim mulai 15 Januari 2019.
  • 20:41 WIB. PPro - PP Properti merilis tower 1 di Grand Sagara, Surabaya.
  • 20:40 WIB. BNI - BNI memproyeksi pertumbuhan kredit korporasi 12%-13% pada tahun depan.
  • 20:13 WIB. Mandiri Syariah - Mandiri Syariah menyediakan produk hedging syariah.
  • 20:12 WIB. HIN - Pada 2018 ini rata-rata okupansi hotel yang dikelola HIN mencapai 73%.
  • 20:11 WIB. HIN - HIN mematok target akan mengelola 100 hotel hingga 2021.
  • 20:11 WIB. TCash - TCash menjadi salah satu uang elektronik yang mendukung uji coba digitalisasi penyaluran pembiayaan Kredit UMi.
  • 20:09 WIB. IndiHome - Telkom memastikan di penghujung tahun 2018 telah mencatatkan 5 juta pelanggan IndiHome.
  • 18:53 WIB. Brexit - PM Inggris kunjungi Jerman untuk bahas krisis Brexit.
  • 18:53 WIB. Pakistan - Indonesia gencarkan diversifikasi produk impor ke Pakistan.

Program JKN-KIS di 4 Kabupaten Sumut Capai UHC

Foto Berita Program JKN-KIS di 4 Kabupaten Sumut Capai UHC
Warta Ekonomi.co.id, Medan -
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut dan Aceh, Budi Mohammad Arief mengatakan, melalui Program "JKA Plus” dan Provinsi Sumatera Utara yang dikenal dengan program “Sumut Sehat” telah melakukan integrasi terhadap Program JKN-KIS dan khusus untuk Provinsi Aceh sejak tahun 2017 merupakan 1 dari 3 provinsi di Indonesia yang telah meraih peserta JKN-KIS atau Universal Health Coverage (UHC).
 
"Untuk Kabupaten/Kota yang telah melakukan integrasi terhadap Program JKN-KIS yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan Aceh dengan jumlah peserta hingga 22 Desember 2017 sejumlah 3.233.880 jiwa," katanya di Medan, Selasa (2/1/2018).
 
Dikatakannnya, sedangkan Kabupaten/Kota yang sudah menjadi peserta JKN-KIS atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2017 adalah 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ditambah 4 kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Jamkesda Kota Sibolga, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten PakPak Bharat, dan jamkesda Kota Binjai) dengan jumlah peserta hingga 22 Desember 2017 sejumlah 2.195.609 jiwa. 
 
"Saat ini peran Pemda sudah sangat baik khususnya dari segi komitmen dalam mendaftarkan warganya menjadi peserta JKN-KIS melalui integrasi program Jamkesda. Kami juga sangat berterimakasih kepada Pemda yang sudah mendorong UHC di daerah masing-masing dan kami harapkan seluruh Pemda dapat melakukan hal serupa, mendukung dan merealisasikan rencana strategis nasional serta amanah UU Nomor 40 tahun 2004,” katanya.
 
Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah strategis dan menentukan dalam mengoptimalkan Program JKN-KIS, setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan mendorong Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan. 
 
"Disini presiden menekankan kepada Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam melaksanakan JKN, mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN, memastikan Bupati dan Waiikota mengalokasikan anggaran serupa, dan mendaftarkan seluruh penduduknya sebagai peserta JKN, menyediakan sarana dan prasarana, serta SDM kesehatan di wilayahnya, memastikan BUMD mendaftarkan pengurus dan pekerja serta anggota keluarganya dalam program JKN sekaligus pembayaran iurannya," ujarnya.
 
Selain itu Gubernur diinstruksikan untuk memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN. 
 
"Pemda juga dapat memperoleh manfaat apabila telah mendaftarkan seluruh warganya menjadi peserta JKN-KIS. Salah satunya sesuai dengan prinsip portabilitas peserta JKN-KIS dapat mengakses fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,"ujarnya.
 
"Wilayah Sumatera Utara dan Aceh telah bermitra dengan 1.778 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang terdiri atas 917 Puskesmas, 194 Dokter Praktik Perorangan, 15 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 651 Klinik Pratama, dan 1 RS D Pratama. Selain itu, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Utara dan Aceh juga telah bekerja sama dengan 384 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 191 Rumah Sakit, 11 Klinik Utama, 107 Apotek, serta 75 Optik," katanya.
 
Budi juga menyampaikan hasil survei dari PT Frontier Consulting Grup, di tahun 2017 angka kepuasan peserta JKN-KIS mencapai 79,596, sementara indeks kepuasan fasiiitas kesehatan yang melayani pasien JKN-KIS secara total 75,796. Angka tersebut sampai saat ini masih sejalan angka yang ditetapkan pemerintah.

Tag: Budi Mohammad Arief, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Sumatera Utara (Sumut)

Penulis: Khairunnisak Lubis

Editor: Vicky Fadil

Foto: Khairunnisak Lubis

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6076.587 -34.773 620
2 Agriculture 1506.543 8.473 20
3 Mining 1747.761 9.817 47
4 Basic Industry and Chemicals 820.676 -23.288 71
5 Miscellanous Industry 1382.059 4.150 45
6 Consumer Goods 2483.389 -20.063 49
7 Cons., Property & Real Estate 444.822 -4.105 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1031.916 -11.848 71
9 Finance 1162.012 -1.035 91
10 Trade & Service 790.383 -0.185 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 280 350 70 25.00
2 DEAL 394 492 98 24.87
3 OASA 246 298 52 21.14
4 TFCO 650 780 130 20.00
5 MERK 6,475 7,725 1,250 19.31
6 KPAS 505 600 95 18.81
7 RODA 388 450 62 15.98
8 PTSN 805 920 115 14.29
9 PDES 1,500 1,700 200 13.33
10 ARTA 406 458 52 12.81
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 290 220 -70 -24.14
2 YPAS 725 570 -155 -21.38
3 NUSA 158 136 -22 -13.92
4 RIMO 186 162 -24 -12.90
5 LUCK 705 615 -90 -12.77
6 MPOW 120 105 -15 -12.50
7 KPAL 338 300 -38 -11.24
8 CPIN 7,000 6,300 -700 -10.00
9 SILO 3,850 3,500 -350 -9.09
10 LPIN 950 865 -85 -8.95
No Code Prev Close Change %
1 RIMO 186 162 -24 -12.90
2 SRIL 366 370 4 1.09
3 KPAS 505 600 95 18.81
4 NUSA 158 136 -22 -13.92
5 PTBA 4,020 4,280 260 6.47
6 TLKM 3,680 3,620 -60 -1.63
7 WSKT 1,845 1,795 -50 -2.71
8 BHIT 57 60 3 5.26
9 BBRI 3,610 3,620 10 0.28
10 DEAL 394 492 98 24.87