Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:33 WIB. Inggris - Otoritas Inggris kini punya Kementerian Urusan Kesepian.
  • 20:31 WIB. Korea Utara - Korea Utara: kami kirim 230 pemandu sorak ke Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan.
  • 20:29 WIB. Guam - Enam pesawat pembom B-52 milik AS dikerahkan ke wilayah Guam.
  • 20:27 WIB. Suriah - Kurdi tanggapi rencana pembentukan pasukan AS di Suriah.
  • 20:27 WIB. Telkom - Telkom berencana luncurkan satelit 4 antara MeiAgustus 2018.
  • 20:25 WIB. Brexit - Facebook perdalam investigasi atas keterlibatan Rusia terhadap Brexit.
  • 20:24 WIB. Bitcoin - Nilai Bitcoin sempat turun di bawah US$10 ribu.
  • 20:22 WIB. Taliban - Pengamat ragukan klaim Taliban atas pembunuhan Benazir Bhutto.
  • 20:21 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan berencana lakukan close payment bagi perusahaan mulai Februari 2018.
  • 20:21 WIB. Inggris - Anggota Parlemen Inggris loloskan RUU Brexit.
  • 20:20 WIB. Imigran - Pasukan patroli perbatasan AS rusak bantuan untuk imigran.
  • 20:19 WIB. Yaman - Arab Saudi setor USD2 miliar ke Yaman.
  • 20:16 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan jamin pencegahan dan pengobatan kanker.
  • 20:07 WIB. BPJS - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar sosialisasikan MLT dan aplikasi E-Klaim. 
  • 19:57 WIB. Kudus - PLN Kudus akan lakukan pemeliharaan jaringan di 3 wilayah penyulang.

Hakim Tolak Keberatan Novanto, KPK Tawarkan Ini

Foto Berita Hakim Tolak Keberatan Novanto, KPK Tawarkan Ini
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Setya Novanto yang menjadi terdakwa kasus proyek pengadaan e-KTP mengajukan diri menjadi "justice collaborator" (JC), yaitu pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum ke KPK.

"Jika terdakwa memiliki itikad baik menjadi JC silakan ajukan ke KPK. Tentu dipertimbangkan dan dipelajari dulu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Menurut dia, seorang yang menjadi JC harus mengakui perbuatannya dan kooperatif membuka peran-peran pihak lain secara lebih luas. Namun, kata dia, JC tidak bisa diberikan kepada pelaku utama.

"Jadi silakan ajukan saja, nanti akan dinilai siapa pelaku lain yang lebih besar yang diungkap. Memang jika menjadi JC maka ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun ini dapat diturunkan nanti jika memang JC dikabulkan," ungkap Febri.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak keberatan Setya Novanto dalam lanjutan sidang dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

"Menimbang bahwa karena seluruh keberatan tim penasihat hukum terdakwa telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim berpendapat, surat dakwaan penuntut umum nomor Dak 88/24/12/2017 tanggal 6 Desember 2017 telah memenuhi pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP, sehingga seluruh dakwaan sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini," kata Ketua Majelis Hakim Yanto dalam sidang dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Pada sidang 20 Desember 2017, Novanto melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin Maqdir Ismail mengajukan sekitar 12 keberatan yang diajukan, namun seluruhnya ditolak majelis hakim dengan suara bulat.

"Menimbang bahwa keberatan tim penasihat hukum tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas terdakwa Setya Novanto, menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir," ungkap Yanto.

Atas putusan itu, Novanto menyatakan akan mengikuti persidangan selanjutnya dengan tertib.

"Terima kasih, yang mulia, hakim ketua Pak Yanto, juga JPU beserta para penasihat. Kami sudah mendengarkan dan saya sangat menghormati dan saya akan mengikuti secara tertib," kata Novanto yang tampak sudah sehat.

Sidang selanjutnya direncanakan pada 11 Januari 2017.

KPK pun akan membuktikan lebih rinci perbuatan Setya Novanto dalam perkara korupsi proyek KTP-e tersebut pasca Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak keberatan mantan Ketua DPR RI itu.

"KPK akan membuktikan secara lebih rinci perbuatan terdakwa termasuk dugaan penerimaan sejumlah uang terkait kasus ini," kata Febri.

Novanto didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135.000 dolar AS dari proyek E-KTP.

Dalam perkara itu, Novanto didakwakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, Setya Novanto

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Rosa Panggabean

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,581.48 3,545.66
British Pound GBP 1.00 18,567.05 18,377.84
China Yuan CNY 1.00 2,085.68 2,064.87
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,432.00 13,298.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,698.59 10,589.20
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,717.95 1,700.75
Dolar Singapura SGD 1.00 10,141.19 10,036.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,378.98 16,212.92
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,391.92 3,354.69
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.03 11,942.52

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6472.666 28.148 571
2 Agriculture 1626.969 -2.919 19
3 Mining 1830.790 7.838 43
4 Basic Industry and Chemicals 706.825 -4.049 69
5 Miscellanous Industry 1379.559 14.800 43
6 Consumer Goods 2892.727 40.614 47
7 Cons., Property & Real Estate 518.951 2.048 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1180.940 -8.985 62
9 Finance 1151.809 4.998 90
10 Trade & Service 934.536 1.286 133
No Code Prev Close Change %
1 LCKM 390 486 96 24.62
2 AISA 494 615 121 24.49
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 RALS 1,235 1,500 265 21.46
5 ALKA 488 590 102 20.90
6 MBTO 147 174 27 18.37
7 PCAR 1,260 1,480 220 17.46
8 LTLS 660 750 90 13.64
9 DSNG 372 420 48 12.90
10 ESSA 226 250 24 10.62
No Code Prev Close Change %
1 WICO 550 496 -54 -9.82
2 APII 220 199 -21 -9.55
3 AKSI 378 342 -36 -9.52
4 MIDI 1,050 960 -90 -8.57
5 DWGL 590 540 -50 -8.47
6 INCF 220 202 -18 -8.18
7 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
8 PSSI 192 179 -13 -6.77
9 AMIN 416 388 -28 -6.73
10 LMAS 62 58 -4 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 101 95 -6 -5.94
2 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 AISA 494 615 121 24.49
5 ANTM 730 740 10 1.37
6 BBRI 3,630 3,620 -10 -0.28
7 MEDC 1,270 1,300 30 2.36
8 TLKM 4,200 4,170 -30 -0.71
9 KREN 560 555 -5 -0.89
10 PBRX 505 500 -5 -0.99