Penerimaan Negara Hulu Migas Tembus Rp175 Triliun

Warta Ekonomi, Jakarta -

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan, penerimaan negara dari sektor hulu migas pada 2017 mencapai US$13,1 miliar atau Rp175 triliun. Angka ini melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 yang sebesar US$12,2 miliar.

"Capaiannya sekitar 108 persen dari target pemerintah," jelas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi di Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Dirinya menambahkan, untuk lifting minyak dan gas bumi capaiannya sebesar 1,944 juta barel ekuivalen minyak per hari atau sekitar 98,9 persen dari target APBN-P yang sebesar 1,965 juta barel ekuivalen minyak per hari.

Untuk rinciannya, lifting minyak bumi sebesar 803,8 ribu barel per hari atau 98,6 persen dari target sebesar 815 ribu barel per hari. Sementara realisasi lifting gas bumi sebesar 6.386 juta standar kaki kubik per hari atau 99,2 persen dari target yang sebesar 6.440 juta standar kaki kubik per hari.

"Kami berusaha seoptimal mungkin untuk menekan penurunan produksi alamiah dengan percepatan penyelesaian proyek dan mendorong kegiatan yang menjaga tingkat produksi," tambahnya.

Pada 2017, terdapat 14 proyek yang mulai berproduksi dengan tambahan sebesar 3.800 barel per hari dan 587 juta kaki kubik per hari hingga 31 Desember 2017. Puncak produksi dari ke-14 proyek tersebut mencapai 21.280 barel minyak per hari dan 1.194 juta kaki kubik per hari.

Realisasi investasi tahun 2017 sebesar US$9,33 miliar dari kesepakatan dalam WP&B yang sebesar US$12,29 miliar. Dari jumlah tersebut, investasi untuk blok eksplorasi hanya sebesar US$180 juta, sebesar US$9,15 miliar untuk blok eksploitasi.

Sementara itu, pengembalian biaya operasi (cost recovery) sebesar US$11,3 miliar atau 106% dari target APBN-P 2017 sebesar US$10,7 milliar (unaudited). Alokasi biaya terbesar cost recovery untuk mendukung aktivitas operasi sebesar 47 persen dan depresiasi sebesar 29 persen.