Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:32 WIB. Samsung - Samsung terancam kena denda US$1,2 miliar setelah tertangkap tangan gunakan teknologi entitas lain tanpa izin.
  • 20:23 WIB. Facebook - Facebook sembunyikan iklan senjata untuk remaja.
  • 20:13 WIB. Samsung - Operasional Samsung pada 2020 bakal gunakan 100% energi terbarukan.
  • 20:11 WIB. Foxconn - Perusahaan perakit iPhone, Foxconn, kini punya kantor pusat di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat.
  • 20:08 WIB. Google - Gmail di iOS pilih email penting pakai kecerdasan buatan.
  • 20:04 WIB. WhatsApp - Tahun 2020, WhatsApp di iOS 7 tamat.
  • 19:59 WIB. Samsung - Smartphone lipat Samsung yang diperkirakan bernama Galaxy ditaksir bakal dijual seharga US$1800.
  • 18:32 WIB. Inggris - PM Inggris Theresa May akan meningkatkan anggaran kesehatan 20 miliar pound setelah Brexit.
  • 18:28 WIB. Mudik - ASDP mencatat jumlah penumpang lebaran naik 15% menjadi 2,48 juta orang pada tahun ini.
  • 18:24 WIB. Ancol - Taman Impian Jaya Ancol menegaskan sangat memprioritaskan aspek keamanan pengunjung.
  • 18:17 WIB. Adira - Adira Insurance menargetkan laba sebesar Rp402 miliar pada tahun 2018.
  • 18:15 WIB. Adira - Adira Insurance membukukan pertumbuhan pendapatan premi 17% menjadi Rp988 miliar per Mei 2018.
  • 18:11 WIB. Adira Insurance - Adira Insurance mencatat kenaikan laba sebesar 17% menjadi Rp157 miliar hingga Mei 2018.

Eks Wakil Ketua Komisi II DPR Bantah Tahu Aliran Dana e-KTP

Foto Berita Eks Wakil Ketua Komisi II DPR Bantah Tahu Aliran Dana e-KTP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Taufik Effendi mengaku tidak menerima aliran uang terkait proyek pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E).

"Tidak ada, tidak ada," kata Taufik seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

KPK memeriksa Taufik sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-e dengan tersangka Markus Nari. Saat ditanya, apakah dirinya dikonfirmasi penyidik soal penambahan anggaran KTP-E dalam APBN-P 2012, ia mengaku tidak dikonfirmasi soal itu.

Namun, ia tidak memberikan penjelasan secara detil soal kebijakan itu.

"Ya kebijakan umum lah," kata dia.

Nama Taufik sendiri pernah disebut dalam dakwaan perkara KTP-E dengan terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

Taufik yang saat itu sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat menerima 103 ribu dolar AS dari proyek senilai Rp5,95 triliun itu. Dalam beberapa hari ini, KPK telah memanggil beberapa nama mulai dari anggota DPR maupun mantan anggota DPR untuk penyidikan dengan tersangka Markus Nari, yakni Ganjar Pranowo, Melchias Marcus Mekeng, Olly Dondokambey, Mirwan Amir, dan Tamsil Linrung.

Dari nama-nama itu baru Mirwan Amir yang telah memenuhi panggilan KPK. Mirwan yang merupakan mantan Wakil Ketua Banggar DPR itu mengaku dikonfirmasi soal pembahasan anggaran proyek KTP-E saat diperiksa menjadi saksi untuk Markus Nari.

"Saya jelaskan saya kenal lama, saya tahu Markus Nari, pernah ngobrol salam Markus Nari. Terus ditanya masalah anggaran, kebetulan saya kan Wakil Pimpinan Banggar. Jadi saya jelaskan masalah pembahasan APBN, postur APBN itu saja," kata Mirwan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/1).

Mirwan yang saat ini merupakan politisi Partai Hanura itu menyatakan tidak ada lobi dari Markus Nari soal pengurusan penambahan anggaran proyek KTP-e saat itu.

"Tidak, tidak pernah sama sekali karena memang tidak dibahas di Badan Anggaran dan itu semua ada di Komisi II," katanya.

Markus Nari yang saat itu anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar disebut menerima sejumlah Rp4 miliar dan 13 ribu dolar AS dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Sementara itu, Mirwan Amir juga disebut menerima sejumlah 1,2 juta dolar AS dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Ia pun membantah telah menerima uang tersebut.

"Sama sekali tidak pernah saya terima," ungkap Mirwan yang juga mantan anggota DPR RI 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrat itu.

KPK telah menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

Tag: e-ktp, Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10