Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:14 WIB. Rumah - PD Pembangunan Sarana Jaya memastikan proyek DP Rp0 beda dengan Proyek Pondok Kelapa Village yang mangkrak.
  • 06:13 WIB. OJK - OJK berencana menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10% untuk transaksi lindung nilai tukar.
  • 05:33 WIB. Minyak - Minyak alami kerugian mingguan pertamanya dalam lima minggu, menetap di $63,37 per barel, di tengah kekhawatiran tentang kenaikan 'output' AS.
  • 05:32 WIB. Emas - Emas naik dikarenakan dolar terguncang oleh ketakutan pemerintah AS soal 'shutdown'.
  • 05:30 WIB. Saudi - Menteri energi Saudi mendesak produsen minyak untuk memperluas kerja sama di 2018.
  • 05:28 WIB. Turki - Kemlu Turki jelaskan para Duta Besar soal operasi militer yang berlangsung di Afrin, Suriah.
  • 05:26 WIB. Afrin - Militer Turki: 153 teroris ditembak mati dalam operasi Afrin.
  • 05:25 WIB. Yunani - Ratusan ribu warga Yunani tuntut Macedonia berganti nama.
  • 05:24 WIB. Nuklir - Korea Utara nyaris nyatakan perang nuklir setelah menangkap kapal mata-mata AS.
  • 05:23 WIB. Yerusalem - Raja Yordania ke Mike Pence: Yerusalem Timur adalah ibu kota Palestina.
  • 05:22 WIB. Afghanistan - 19 orang tewas akibat sebuah aksi penyerangan dan penyanderaan pada sebuah hotel di Kabul, Afghanistan.
  • 05:21 WIB. Rohingya - Ketegangan meningkat di kamp Rohingya di Bangladesh saat menjelang upaya repatriasi pengungsi ke Myanmar.
  • 05:20 WIB. Suriah - Otoritas Prancis serukan pertemuan darurat DK PBB bahas soal Suriah.

Pemerintah Dinilai Kurang Adil ke Perguruan Tinggi Swasta

Foto Berita Pemerintah Dinilai Kurang Adil ke Perguruan Tinggi Swasta
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti) mencatatkan saat ini ada 4.200 yayasan perguruan tinggi swasta. Sedangkan, jumlah perguruan tinggi negeri hanya sekitar 500 perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi di Indonesia 80% adalah perguruan tinggi swasta, sisanya 20% negeri.

“Tapi kalau dilihat dari politik perimbangan anggaran maka terjadi ketidakseimbangan aspek keadilan. Jadi dalam seminar ini kami ingin mengupas konsistensi pemerintah dilihat dari kebijakan yang punya keberpihakan kepada semua anak bangsa. Kalau bicara politik anggaran maka kontribusi harus diratakan,” ungkap Taufan Maulamin selaku Sekretaris Jenderal APPERTI, di sela acara Seminar Nasional APPERTI yang digelar di Universitas YARSI, Jakarta, Jumat (5/1/2017). 

Menurut Taufan, sejatinya di seluruh dunia, pendidikan masuk public good dan bukan private good. Jadi, dunia pendidikan harus dilindungi seperti dunia kesehatan. Seperti halnya rumah sakit maka perguruan tinggi juga harus dilindungi.

“Kami melihat pemerintah telah melakukan ketidakadilan proporsi dalam dunia pendidikan di tanah air. Kenapa kami bilang tidak adil. Karena ditinjau dari pajak maka 80% kontribusi berasal dari perguruan tinggi swasta. Tapi nyatanya perguruan tinggi swasta tidak diberikan fasilitas seperti yang diterima perguruan tinggi negeri. Kami tidak disediakan gedung, tidak disediakan bebas bayar PBB, dan tidak disediakan sumber daya manusia (SDM),” ungkap Taufan.

Menurut Taufan, APPERTI tidak meminta serangkaian fasilitas yang disebutkan tadi. Melainkan hanya berharap adanya keberpihakan pemerintah dalam hal kebijakan yang adil terhadap perguruan tinggi swasta.

“Perguruan tinggi negeri bila mengajukan perizinan cukup dengan tanda tangan rektor. Tapi kalau perguruan tinggi swasta harus diajukan ke Kopertis beberapa bulan, lalu ke Dirjen Dikti beberapa bulan prosesnya dan itu sangat sulit,” ujar Taufan.

Selain itu, kata Taufan, soal nomenklatur, sekarang pemerintah memberlakukan moratorium pengajuan program studi (prodi) baru. Namun di sisi lain ternyata ada perguruan tinggi yang baru berdiri namun dapat membuat prodi tanpa melalui prosedur yang adil dan transparan.

Sementara itu, saat membuka seminar, mantan Ketua DPR yang juga Ketua Dewan Pengawas APPERTI Marzuki Alie berharap dunia pendidikan Indonesia dapat semakin meningkat lagi dengan melakukan sinergi dengan semua pihak.

“Kami berharap dunia pendidikan dapat berkembang beriringan dengan dunia swasta dan dengan dukungan pemerintah,” tutur Marzuki.

Sedangkan, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang juga Dewan Penasihat APPERTI Rizal Ramli mengatakan, perguruan tinggi di Indonesia harus mulai tidak hanya terfokus pada formalitas seperti akreditasi atau sekadar mengejar angka sertifikasi dosen saja. Namun hal yang lebih utama adalah membangun budaya akademik.

“Perguruan tinggi Indonesia tidak bisa instan serta merta masuk daftar perguruan tinggi yang diakui dunia (world class university) kalau budaya akademik tidak dibangun. Tidak bisa dilakukan dengan hanya melengkapi dokumen saja,” tukas Rizal.

Rizal mengingatkan, pada zaman saat ini orang tidak perlu masuk perguruan tinggi kalau hanya mau belajar ilmu tertentu tapi bisa ikut kuliah di mana saja. Banyak kelas yang lebih berkualitas dari kelas di perguruan tinggi di dunia maya. Selain itu kalau seseorang ingin bekerja, saat ini juga banyak keterampilan yang bisa dipelajari secara mandiri.

“Artinya perguruan tinggi harus bisa menawarkan apa yang tidak bisa ditawarkan oleh pembelajaran-pembelajaran online tersebut,” pungkas Rizal. 

Tag: Rizal Ramli, Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi (APPERTI), Perguruan Tinggi, Taufan Maulamin

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6490.896 18.230 571
2 Agriculture 1614.151 -12.818 19
3 Mining 1847.251 16.461 43
4 Basic Industry and Chemicals 713.346 6.521 69
5 Miscellanous Industry 1390.504 10.945 43
6 Consumer Goods 2913.928 21.201 47
7 Cons., Property & Real Estate 517.165 -1.786 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1183.330 2.390 62
9 Finance 1149.039 -2.770 90
10 Trade & Service 937.456 2.920 133
No Code Prev Close Change %
1 FINN 116 156 40 34.48
2 LCKM 486 605 119 24.49
3 TFCO 620 720 100 16.13
4 MPPA 430 486 56 13.02
5 PCAR 1,480 1,670 190 12.84
6 SKBM 670 750 80 11.94
7 OMRE 1,700 1,900 200 11.76
8 ESTI 73 81 8 10.96
9 GJTL 745 825 80 10.74
10 ARTA 268 296 28 10.45
No Code Prev Close Change %
1 RALS 1,500 1,240 -260 -17.33
2 FMII 600 500 -100 -16.67
3 IKAI 126 114 -12 -9.52
4 CANI 254 234 -20 -7.87
5 DWGL 540 498 -42 -7.78
6 MBTO 174 161 -13 -7.47
7 AISA 615 570 -45 -7.32
8 DSNG 420 392 -28 -6.67
9 INCF 202 190 -12 -5.94
10 PYFA 197 186 -11 -5.58
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,200 2,350 150 6.82
2 BMTR 650 650 0 0.00
3 AISA 615 570 -45 -7.32
4 GJTL 745 825 80 10.74
5 ENRG 165 168 3 1.82
6 BBNI 9,500 9,425 -75 -0.79
7 TLKM 4,170 4,160 -10 -0.24
8 BUMI 286 288 2 0.70
9 KREN 555 550 -5 -0.90
10 INDY 4,050 4,200 150 3.70

Recommended Reading

Senin, 22/01/2018 08:34 WIB

Bunyi Gaduh Kebijakan Impor Beras

Senin, 22/01/2018 04:57 WIB

Bawaslu: Politik Uang, NO!

Senin, 22/01/2018 03:31 WIB

Mucikari Eks Dolly Kena Grebek Polisi

Minggu, 21/01/2018 18:50 WIB

Menhub: Truk Kelebihan Muatan Akan Ditilang