Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:31 WIB. Audi - Audi tunda penjualan SUV listrik perdananya, e-tron.
  • 20:30 WIB. Jeff Tran - Mantan Bos Microsoft, Jeff Tran dituduh menggelapkan uang senilai Rp22,7 miliar.
  • 20:28 WIB. Line - AI milik Line bisa dinikmati di mobil-mobil Toyota tahun depan.
  • 20:27 WIB. Suzuki - Produksi Suzuki tembus 2,5 juta unit.
  • 20:26 WIB. Uber - Uber disebut akan pakai drone untuk antar makanan pada 2021.
  • 20:24 WIB. Samsung - Samsung akan luncurkan laptop layar lipat tahun depan.
  • 20:23 WIB. Facebook - 9 Eksekutif Facebook mengundurkan diri selama 2018.
  • 20:22 WIB. Facebook - Facebook tutup puluhan akun jelang Pemilu Brasil.
  • 20:22 WIB. Ford - Ford mulai ikut uji mobil otonom di Washington.
  • 20:20 WIB. Oculus - CEO Oculus, Brendan Iribie ikut tinggalkan Facebook.
  • 20:18 WIB. Arab Saudi - Bos Teknologi ramai-ramai boikot hajatan Arab Saudi.
  • 20:16 WIB. Qualcomm - Qualcomm rilis Snapdragon 675, prosesor anyar di kelas menengah.
  • 20:13 WIB. Smartfren - Smartfren blusukan ke 7 kota gaungkan literasi digital.
  • 18:59 WIB. SKK Migas - Akhiri kontrak PSC tanpa proses yang tepat, SKK Migas terlibat gugatan Tata Usaha Negara.
  • 18:59 WIB. SUGI - SUGI terlibat dalam perkara gugatan perdata senilai AS$432.336.937. 

Pemerintah Dinilai Kurang Adil ke Perguruan Tinggi Swasta

Foto Berita Pemerintah Dinilai Kurang Adil ke Perguruan Tinggi Swasta
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti) mencatatkan saat ini ada 4.200 yayasan perguruan tinggi swasta. Sedangkan, jumlah perguruan tinggi negeri hanya sekitar 500 perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi di Indonesia 80% adalah perguruan tinggi swasta, sisanya 20% negeri.

“Tapi kalau dilihat dari politik perimbangan anggaran maka terjadi ketidakseimbangan aspek keadilan. Jadi dalam seminar ini kami ingin mengupas konsistensi pemerintah dilihat dari kebijakan yang punya keberpihakan kepada semua anak bangsa. Kalau bicara politik anggaran maka kontribusi harus diratakan,” ungkap Taufan Maulamin selaku Sekretaris Jenderal APPERTI, di sela acara Seminar Nasional APPERTI yang digelar di Universitas YARSI, Jakarta, Jumat (5/1/2017). 

Menurut Taufan, sejatinya di seluruh dunia, pendidikan masuk public good dan bukan private good. Jadi, dunia pendidikan harus dilindungi seperti dunia kesehatan. Seperti halnya rumah sakit maka perguruan tinggi juga harus dilindungi.

“Kami melihat pemerintah telah melakukan ketidakadilan proporsi dalam dunia pendidikan di tanah air. Kenapa kami bilang tidak adil. Karena ditinjau dari pajak maka 80% kontribusi berasal dari perguruan tinggi swasta. Tapi nyatanya perguruan tinggi swasta tidak diberikan fasilitas seperti yang diterima perguruan tinggi negeri. Kami tidak disediakan gedung, tidak disediakan bebas bayar PBB, dan tidak disediakan sumber daya manusia (SDM),” ungkap Taufan.

Menurut Taufan, APPERTI tidak meminta serangkaian fasilitas yang disebutkan tadi. Melainkan hanya berharap adanya keberpihakan pemerintah dalam hal kebijakan yang adil terhadap perguruan tinggi swasta.

“Perguruan tinggi negeri bila mengajukan perizinan cukup dengan tanda tangan rektor. Tapi kalau perguruan tinggi swasta harus diajukan ke Kopertis beberapa bulan, lalu ke Dirjen Dikti beberapa bulan prosesnya dan itu sangat sulit,” ujar Taufan.

Selain itu, kata Taufan, soal nomenklatur, sekarang pemerintah memberlakukan moratorium pengajuan program studi (prodi) baru. Namun di sisi lain ternyata ada perguruan tinggi yang baru berdiri namun dapat membuat prodi tanpa melalui prosedur yang adil dan transparan.

Sementara itu, saat membuka seminar, mantan Ketua DPR yang juga Ketua Dewan Pengawas APPERTI Marzuki Alie berharap dunia pendidikan Indonesia dapat semakin meningkat lagi dengan melakukan sinergi dengan semua pihak.

“Kami berharap dunia pendidikan dapat berkembang beriringan dengan dunia swasta dan dengan dukungan pemerintah,” tutur Marzuki.

Sedangkan, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang juga Dewan Penasihat APPERTI Rizal Ramli mengatakan, perguruan tinggi di Indonesia harus mulai tidak hanya terfokus pada formalitas seperti akreditasi atau sekadar mengejar angka sertifikasi dosen saja. Namun hal yang lebih utama adalah membangun budaya akademik.

“Perguruan tinggi Indonesia tidak bisa instan serta merta masuk daftar perguruan tinggi yang diakui dunia (world class university) kalau budaya akademik tidak dibangun. Tidak bisa dilakukan dengan hanya melengkapi dokumen saja,” tukas Rizal.

Rizal mengingatkan, pada zaman saat ini orang tidak perlu masuk perguruan tinggi kalau hanya mau belajar ilmu tertentu tapi bisa ikut kuliah di mana saja. Banyak kelas yang lebih berkualitas dari kelas di perguruan tinggi di dunia maya. Selain itu kalau seseorang ingin bekerja, saat ini juga banyak keterampilan yang bisa dipelajari secara mandiri.

“Artinya perguruan tinggi harus bisa menawarkan apa yang tidak bisa ditawarkan oleh pembelajaran-pembelajaran online tersebut,” pungkas Rizal. 

Tag: Rizal Ramli, Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi (APPERTI), Perguruan Tinggi, Taufan Maulamin

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72