Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:30 WIB. Puasa - Otoritas Arab Saudi akan hukum pedagang jika naikkan harga selama bulan Ramadan.
  • 16:29 WIB. Puasa - Otoritas Arab Saudi akan hukum pedagang jika naikkan harga selama bulan Ramadan.
  • 16:27 WIB. Transgender - Pakistan buka sekolah transgender pertama.
  • 16:26 WIB. Rusia - G7 siap jatuhkan sanksi baru kepada Rusia.
  • 16:24 WIB. Jepang - Pesawar tempur F-35 AS lakukan pendaratan darurat di Jepang.
  • 16:23 WIB. Kuba - Pemimpin Kuba temui presiden Bolivia, Eva Morales, dalam rangka perkuat hubungan kedua negara.
  • 16:20 WIB. 5G - China akan terapkan teknologi 5G pada paruh kedua 2019.
  • 16:19 WIB. Nuklir - Iran peringatkan AS soal kesepakatan nuklir, atau akan menghadapi konsekuensinya.
  • 16:17 WIB. Yaman - Houthi umumkan petinggi mereka tewas dalam serangan koalisi Saudi di Yaman.
  • 16:16 WIB. Afghanistan - UNICEF khawatirkan kondisi setengah juta anak di Afghanistan yang terdampak kekeringan.
  • 16:13 WIB. Irak - Republik Ceko dan Irak perkuat kerja sama dalam hal penanganan kasus terorisme.
  • 15:46 WIB. Politik - Polri sebut hoaks soal isu razia kaos #2019GantiPresiden.
  • 15:45 WIB. Jakarta - Gubernur Anies sebut kebutuhan pokok di Jakarta selama Ramadan tetap aman.
  • 15:44 WIB. Pilpres - Presiden Jokowi sindir Menteri Susi yan mau jadi Capres.
  • 15:43 WIB. Hukum - Wapres JK sampaikan rasa prihatin atas vonis kepada Setya Novanto.

Pemerintah Dinilai Kurang Adil ke Perguruan Tinggi Swasta

Foto Berita Pemerintah Dinilai Kurang Adil ke Perguruan Tinggi Swasta
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti) mencatatkan saat ini ada 4.200 yayasan perguruan tinggi swasta. Sedangkan, jumlah perguruan tinggi negeri hanya sekitar 500 perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi di Indonesia 80% adalah perguruan tinggi swasta, sisanya 20% negeri.

“Tapi kalau dilihat dari politik perimbangan anggaran maka terjadi ketidakseimbangan aspek keadilan. Jadi dalam seminar ini kami ingin mengupas konsistensi pemerintah dilihat dari kebijakan yang punya keberpihakan kepada semua anak bangsa. Kalau bicara politik anggaran maka kontribusi harus diratakan,” ungkap Taufan Maulamin selaku Sekretaris Jenderal APPERTI, di sela acara Seminar Nasional APPERTI yang digelar di Universitas YARSI, Jakarta, Jumat (5/1/2017). 

Menurut Taufan, sejatinya di seluruh dunia, pendidikan masuk public good dan bukan private good. Jadi, dunia pendidikan harus dilindungi seperti dunia kesehatan. Seperti halnya rumah sakit maka perguruan tinggi juga harus dilindungi.

“Kami melihat pemerintah telah melakukan ketidakadilan proporsi dalam dunia pendidikan di tanah air. Kenapa kami bilang tidak adil. Karena ditinjau dari pajak maka 80% kontribusi berasal dari perguruan tinggi swasta. Tapi nyatanya perguruan tinggi swasta tidak diberikan fasilitas seperti yang diterima perguruan tinggi negeri. Kami tidak disediakan gedung, tidak disediakan bebas bayar PBB, dan tidak disediakan sumber daya manusia (SDM),” ungkap Taufan.

Menurut Taufan, APPERTI tidak meminta serangkaian fasilitas yang disebutkan tadi. Melainkan hanya berharap adanya keberpihakan pemerintah dalam hal kebijakan yang adil terhadap perguruan tinggi swasta.

“Perguruan tinggi negeri bila mengajukan perizinan cukup dengan tanda tangan rektor. Tapi kalau perguruan tinggi swasta harus diajukan ke Kopertis beberapa bulan, lalu ke Dirjen Dikti beberapa bulan prosesnya dan itu sangat sulit,” ujar Taufan.

Selain itu, kata Taufan, soal nomenklatur, sekarang pemerintah memberlakukan moratorium pengajuan program studi (prodi) baru. Namun di sisi lain ternyata ada perguruan tinggi yang baru berdiri namun dapat membuat prodi tanpa melalui prosedur yang adil dan transparan.

Sementara itu, saat membuka seminar, mantan Ketua DPR yang juga Ketua Dewan Pengawas APPERTI Marzuki Alie berharap dunia pendidikan Indonesia dapat semakin meningkat lagi dengan melakukan sinergi dengan semua pihak.

“Kami berharap dunia pendidikan dapat berkembang beriringan dengan dunia swasta dan dengan dukungan pemerintah,” tutur Marzuki.

Sedangkan, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang juga Dewan Penasihat APPERTI Rizal Ramli mengatakan, perguruan tinggi di Indonesia harus mulai tidak hanya terfokus pada formalitas seperti akreditasi atau sekadar mengejar angka sertifikasi dosen saja. Namun hal yang lebih utama adalah membangun budaya akademik.

“Perguruan tinggi Indonesia tidak bisa instan serta merta masuk daftar perguruan tinggi yang diakui dunia (world class university) kalau budaya akademik tidak dibangun. Tidak bisa dilakukan dengan hanya melengkapi dokumen saja,” tukas Rizal.

Rizal mengingatkan, pada zaman saat ini orang tidak perlu masuk perguruan tinggi kalau hanya mau belajar ilmu tertentu tapi bisa ikut kuliah di mana saja. Banyak kelas yang lebih berkualitas dari kelas di perguruan tinggi di dunia maya. Selain itu kalau seseorang ingin bekerja, saat ini juga banyak keterampilan yang bisa dipelajari secara mandiri.

“Artinya perguruan tinggi harus bisa menawarkan apa yang tidak bisa ditawarkan oleh pembelajaran-pembelajaran online tersebut,” pungkas Rizal. 

Tag: Rizal Ramli, Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi (APPERTI), Perguruan Tinggi, Taufan Maulamin

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6308.148 -29.547 575
2 Agriculture 1716.001 -5.540 19
3 Mining 1952.615 -5.513 44
4 Basic Industry and Chemicals 796.811 2.304 70
5 Miscellanous Industry 1283.656 -9.495 44
6 Consumer Goods 2610.995 -22.306 45
7 Cons., Property & Real Estate 506.278 -4.536 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.157 -0.032 64
9 Finance 1140.784 -7.967 90
10 Trade & Service 943.305 0.837 134
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 72 97 25 34.72
2 BAPA 128 171 43 33.59
3 IMJS 640 800 160 25.00
4 RAJA 535 665 130 24.30
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 BUVA 496 585 89 17.94
7 TMPO 244 286 42 17.21
8 DEFI 950 1,095 145 15.26
9 MPMX 1,010 1,150 140 13.86
10 HDFA 176 195 19 10.80
No Code Prev Close Change %
1 CSIS 600 450 -150 -25.00
2 INPS 3,030 2,600 -430 -14.19
3 RODA 635 550 -85 -13.39
4 AHAP 198 175 -23 -11.62
5 GDYR 2,200 1,955 -245 -11.14
6 FORU 156 140 -16 -10.26
7 INRU 1,070 970 -100 -9.35
8 TBMS 1,140 1,035 -105 -9.21
9 TPMA 228 208 -20 -8.77
10 PBSA 1,080 990 -90 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 LMAS 84 78 -6 -7.14
2 HELI 280 258 -22 -7.86
3 SUGI 50 50 0 0.00
4 BMTR 580 585 5 0.86
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 TKIM 8,800 9,725 925 10.51
7 PGAS 2,320 2,250 -70 -3.02
8 ADRO 2,230 2,260 30 1.35
9 WSBP 418 426 8 1.91
10 TLKM 3,740 3,750 10 0.27

Recommended Reading

Selasa, 24/04/2018 15:12 WIB

Facebook Belum Jawab Surat dari Indonesia

Selasa, 24/04/2018 14:18 WIB

Papa Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Selasa, 24/04/2018 09:12 WIB

5 Tips Membuat Pitching Berkesan

Selasa, 24/04/2018 08:58 WIB

7 Manfaat Ekspansi Bisnis

Selasa, 24/04/2018 08:28 WIB

Fadel Perjuangkan Komoditas Sawit Indonesia

Selasa, 24/04/2018 07:23 WIB

Ketika Jokowi Menjelma Jadi Bapak Papua