Serapan Anggaran Jabar Tertinggi di Indonesia

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mencatat penyerapan anggaran pada tahun 2017 meningkat yaitu sebesar 95,77 persen  bila dibandingkan dengan tahun 2016 mencapai 93,90 persen. Angka tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan penyeparan terringgi di Indonesia.

"Kalau tahun 2016 kita dinyatakan tertinggi penyerapan anggarannya maka tahun 2017 insya Allah Provinsi Jawa Barat akan menduduki posisi yang sama," kata Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) dalam sambutannya pada kegiatan Malam Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018 di halaman gedung Sate Bandung, Jumat malam (5/1/2018).

Gubernur Jabar mengatakan serapan anggaran tersebut bukan sebatas tertinggi di Indonesia saja melainkan sebuah serapan anggaran yang berkualitas sehingga bisa dikatakan bahwa Jawa Barat memiliki program pembangunan yang efektif, tepat sasaran dan efisien.

Penyerapan Anggaran ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat meskipun dalam perhitungan ekonomi ditopang oleh belanja negara termasuk belanja daerah maksimal 15 persen yang merupakan angka terbesar. 

"Ini kelompok belanja terbesar di negeri kita termasuk di negeri manapun," tutur Aher.

Dia menyebutkan hal ini dalam makro ekonomi merpakan faktor yang penting dalam pertumbuhan perekonomian atau dalam belanja pengeluaran yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat seperti konsumsi, ekspor impor dan investasi serta belanja negara. 

"Karena menjadi faktor yang menetukan maka belanja negara ini harus ditata dengan baik tepat waktu dan sasaran sehingga mendorong perekonomian yang ditandai dengan tumbuhnya lapangan kerja dan tentu saja oendapatan masyarakt mengalami peningkatan," paparnya.

Gubernur mengimbau agar menjadikan belaja negara ini sebagai belanja yang terbaik kemudian DPA ini disusun oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumbya berkoordinasi dengam DPRD Jabar. Namun ketika masing-masing OPD menentukan DPA maka hal ini merupakan tafsir murni tanpa interfensi dari siapa pun. 

"Saya meminta kepada semua OPD termasuk pimpinannya untuk terus memberikan bimbingan, pengawasan sekaligus penelaahan terhadap berbagai jenis rincian belanja," imbuh Aher.

Dia menegaskan setiap biaya yang digunakan dari anggaran harus bermanfaat bagi masyarakat dan tidak terjadi penyimpangan. Apabila terjadi penyimpangan maka pelanggaran tersebut tidak akan menguntungkan sama sekali.

"Kita sering terjebak oleh godaan duniawi dan kasat mata bahkan seakan-akan ini menjadi sebuah keuntungan. Padahal di kaca mata nurani ini merupakan sebuah penyimpangan meskipun dibungkus oleh administrasi yang baik," pungkasnya.