Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:58 WIB. KAI - Penjualan tiket "Promo Merdeka" KAI di Sumut terjual 1.550 kursi atau 93%.
  • 21:35 WIB. Kesehatan - MUI segera terbitkan keputusan soal vaksin MR.
  • 21:35 WIB. Nasional - Kemenpan RB gandeng BSSN untuk amankan E-Gov.
  • 21:35 WIB. Daerah - Mensos: Pusat dukung penuh penanganan gempa Lombok
  • 21:35 WIB. Finansial - Mensos: Ekonomi keumatan selaras dengan tugas kementerian.
  • 21:34 WIB. Nasional - Presiden Jokowi siapkan Inpres terkait gempa Lombok.
  • 21:33 WIB. Daerah - Mendikbud: Jangan hanya sekolah Joni yang dipasangi internet.
  • 21:33 WIB. Politik - Seskab: Menteri tim sukses Jokowi-Maruf tidak boleh orasi tapi cukup fokus bekerja.
  • 21:32 WIB. Daerah - Kapolri: Persoalan Papua adalah pembangunan ekonomi.
  • 21:32 WIB. Politik - Ketua Tim Kampanye Jokowi-Maruf belum ditentukan.
  • 21:31 WIB. Hukum - Ketum PPP tidak penuhi panggilan KPK.
  • 21:31 WIB. Hukum - Bawaslu akan kirimkan panggilan kedua kepada Andi Arief.
  • 21:31 WIB. Daerah - 1.084 hektare lahan Kalsel terbakar.
  • 21:30 WIB. Perikanan - Menteri Susi tenggelamkan delapan kapal asing.
  • 21:29 WIB. Politik - Cak Imin: Ketua TKN Jokowi-Maruf harus pintar jaga rahasia.

Menkeu: Target Pajak 2018 Masih Wajar

Foto Berita Menkeu: Target Pajak 2018 Masih Wajar
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan pajak di 2018 sebesar Rp1.424 triliun atau tumbuh 20 persen dari realisasi pada 2017 masih dapat tercapai dan dalam jangkauan.

"Pertumbuhan 20 persen itu masih 'within range'," kata Sri Mulyani saat melakukan dialog dengan sejumlah pengamat dan pemimpin redaksi di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani mengatakan beberapa sektor seperti pertanian, manufaktur dan perdagangan yang menyumbang penerimaan pada 2017 bisa kembali memberikan kontribusi di 2018.

Meski demikian, ia mengakui terdapat sektor yang masih mengalami kelesuan dan belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak.

"Penerimaan perpajakan dan target belanja telah dibuat sedemikian rupa sehingga APBN bisa menjadi pendorong ekonomi, bukan penghalang," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, ia menyakini target yang tumbuh 20 persen dari realisasi 2017 ini dapat tercapai sesuai dengan penghitungan realistis ketika APBN 2018 disusun.

Penghitungan itu berasal dari asumsi pertumbuhan 5,4 persen plus inflasi 3,5 persen ditambah dengan upaya ekstra yang telah rutin dilakukan sebesar empat persen.

Dia mengharapkan pemanfaatan data tersebut didukung dengan perbaikan proses bisnis dalam memungut pajak maka kinerja otoritas pajak dapat lebih teratur dan kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

Sebelumnya, penerimaan pajak hingga akhir Desember 2017 tercatat telah mencapai Rp1.151 triliun atau 89,7 persen dari target yang dibebankan dalam APBNP 2017.

Pendapatan ini berasal dari PPh Non-Migas sebesar Rp596,9 triliun, PPN dan PPnBM Rp480,7 triliun, PBB Rp16,7 triliun, pajak lainnya Rp6,75 triliun dan PPh Migas Rp49,96 triliun.

Penerimaan PPh Non-Migas ini juga terbantu oleh realisasi uang tebusan dari program amnesti pajak yang berakhir pada Maret 2017 sebesar Rp12 triliun.

 

Tag: Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pajak

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5892.192 108.394 599
2 Agriculture 1588.944 4.751 20
3 Mining 2014.336 48.471 46
4 Basic Industry and Chemicals 803.050 21.046 70
5 Miscellanous Industry 1263.593 43.399 45
6 Consumer Goods 2363.210 31.896 46
7 Cons., Property & Real Estate 439.284 6.072 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1012.787 14.681 70
9 Finance 1060.303 19.100 91
10 Trade & Service 846.847 15.397 144
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10