Dana Pengamanan Pilkada Malang Capai Miliaran Rupiah

Warta Ekonomi, Malang -

Dana pengamanan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, baik Pemilihan Gubernur Jatim maupun Pemilihan Wali Kota Malang, sebesar Rp9,4 miliar yang didistribusikan untuk Kepolisian dan TNI.

Dana pengamanan untuk Kepolisian (Polresta Malang) sebesar Rp7,4 miliar dan TNI sebesar Rp2 miliar. Dana pengamanan tersebut merupakan hibah dari Pemkot Malang yang telah diserahkan melalui Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) yang digelar di ruang kerja Wali Kota Malang Moch Anton, Senin.

"Dana hibah untuk Kepolisian dan TNI itu untuk pengamanan Pilwali Kota Malang dan Pilgub Jawa Timur. Hari ini diserahkan dan ditandatangani," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto di sela penyerahan NPHD di ruang siang Wali Kota Malang Moch Anton di Malang, Jawa Timur.

Wasto mengatakan seluruh pengeluaran daerah diwajibkan terdokumentasi dalam proposal, segingga pada saat ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), alat ukurnya adalah sesuai dengan yang diajukan di proposal. Itu juga menjadi alat bagi Kapolresta untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan audit BPK.

Ia mengemukakan hal ini juga berlaku bagi dana hibah lainnya, termasuk hibah untuk TNI sebesar Rp2 miliar yang digunakan bagi pengamanan Pilkada di Kota Malang.

Sementara itu Kapolresta Malang AKBP Asfuri mengatakan pengamanan Pilkada dimulai hari ini (Senin, 8/1), bersamaan dengan tahapan pendaftaran calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. "Anggaran pengamanannya sudah ada rinciannya, termasuk antisipasi jika ada pemilihan ulang di tempat pemungutan suara (TPS)," ujarnya.

Jika tidak ada pemilihan ulang, katanya, dana hibah tersebut dikembalikan ke kas negara karena dana itu dari pemerintah (Pemkot Malang). Dan, pengamanan Pilkada akan berakhir usai pelantikan.

Menurut dia, seluruh proses dan tahapan Pilkada akan terus dilakukan pemantauan, termasuk pada saat kampanye. Tim pemenangan boleh kampanye melalui media sosial yang akan dipantau oleh tim, yakni tim patroli siber. Tim patroli siber ini akan memantau media sosial (medsos), terutama terkait ujaran kebencian dan SARA.

"Untuk mengoptimalkan pengamanan Pilkada ini, kami juga akan mengirim 69 personel untuk ikut pelatihan selama tiga hari di Polda Jatim. Pelatihan itu untuk pengawalan pribadi bagi pasangan calon," ucapnya.