Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:43 WIB. Inalum - Dua korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba merupakan karyawan PT Inalum.
  • 11:39 WIB. ASDP - ASDP perkirakan 37% dari 970.327 pemudik belum kembali dari Sumatera ke Jawa lewat Pelabuhan Bakauheni.
  • 11:36 WIB. BPJS - Tahun ini, Pemkab Bojonegoro targetkan peserta Jamkesda terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
  • 11:35 WIB. Pertamina - Pertamina ungkap para pemudik dengan kendaraan pribadi lebih pilih BBM jenis Pertamax.
  • 11:33 WIB. Pertamina - Pertamina catat peningkatan 14-20% konsumsi BBM dari H-15 sampai H+15 Lebaran.
  • 11:30 WIB. Sucofindo - Saat ini, layanan laboratorium Sucofindo dapat diakses di 46 titik seluruh Indonesia.
  • 11:29 WIB. Sucofindo - Laboratorium Sucofindo bantu pelaku usaha tingkatkan daya saing.
  • 11:28 WIB. BUMN - sejumlah BUMN Karya tetap optimistis meski catatkan arus kas negatif.
  • 11:23 WIB. BNI - BNI siap menjadi bank persepsi yang tampung pembayaran pajak untuk pelaku UMKM.
  • 11:21 WIB. BRI - BRI sediakan lebih dari 10.000 unit kerja serta 330.000 electronic channel untuk penyetoran pajak UMK.
  • 11:14 WIB. LRT - Kemenhub optimistis proyek LRT Sumsel selesai pertengahan Juli 2018.
  • 08:50 WIB. Mahkota Group - Mahkota Group membutuhkan dana Rp330 miliar untuk membangun pabrik refinery dan kernel crushing plant.

Gapki Temui Menaker Konsultasi Ketenagakerjaan

Foto Berita Gapki Temui Menaker Konsultasi Ketenagakerjaan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Para pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menemui Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri untuk mengadukan sekaligus meminta solusi terkait berbagai isu negatif yang kerap menyerang industri sawit Indonesia.

"Dalam pertemuan tadi para pengusaha kelapa sawit meminta dukungan pemerintah untuk membantu industri kelapa sawit menghadapi isu-isu negatif yang sering ditujukan kepada mereka," kata Menaker usai menemui pengusaha sawit tersebut di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Ia menambahkan isu-isu yang dihadapi pengusaha kelapa sawit antara lain tuduhan penyebab kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, pengurangan lahan hutan, isu pekerja anak, upah dan status pekerja, serta isu-isu lain terkait lingkungan hidup dan persaingan bisnis.

Menaker mengatakan pemerintah berkomitmen untuk bersama-sama menjaga dan melindungi industri kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia.

"Dari sisi pemerintah akan tetap membantu industri ini supaya tetap menjadi industri andalan dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara. Namun dalam pelaksanaannya juga harus taat terhadap semua peraturan yang berlaku," katanya.

Menaker mengatakan dari sudut pandang ketenagakerjaan, isu-isu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti pekerja anak, upah buruh, jaminan sosial, kontrak kerja dan lainnya akan dibantu dan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

"Tentunya kita perlu melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap isu-isu dan kasus-kasus ketenagakerjaan yang terjadi di industri kelapa sawit. Kita lihat permasalahannya terlebih dahulu. Jika terjadi temuan pelanggaran ketenagakerjaan maka tetap dilakukan tindakan. Kalau tidak ada temuan ya berarti hanya sekadar isu saja," kata Hanif.

Kementerian Ketenagakerjaan disebutnya akan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan di pusat dan daerah untuk memastikan penerapan aturan dan melindungi pekerja.

"Para pengawas ketenagakerjaan harus lebih intensif dalam mengawasi perkebunan dan industri pengolahan minyak sawit. Para pengawas harus lebih sering terjun langsung ke lapangan untuk menertibkan setiap pelanggaran aturan ketenagakerjaan," kata Hanif.

Pemerintah, katanya, terus melakukan pendampingan, pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatan pemahaman dan mengawal penerapan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja di sektor tersebut.

Salah satu perlindungan dicontohkan Hanif adalah larangan bagi seluruh perusahaan untuk melakukan rekrutmen dan mempekerjakan pekerja anak di semua bidang pekerjaan termasuk di industri perkebunan sawit.

Larangan itu tertuang dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga kerja & Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

"Pada prinsipnya, anak tidak boleh kerja atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan keselamatan," papar Hanif.

Menaker juga mendorong penguatan peran dan posisi Serikat Pekerja Serikat Buruh di sektor perkebunan kelapa sawit untuk menangani permasalahan yang dialami para pekerja/buruh secara intensif.

Hanif juga mengharapkan adanya dialog dan kerja sama antara manajemen dunia usaha serta pekerja/buruh dalam mewujudkan adanya perlindungan yang optimal dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja/buruh sawit.

Tag: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Muhammad Hanif Dhakiri

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83