Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:33 WIB. Inggris - Otoritas Inggris kini punya Kementerian Urusan Kesepian.
  • 20:31 WIB. Korea Utara - Korea Utara: kami kirim 230 pemandu sorak ke Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan.
  • 20:29 WIB. Guam - Enam pesawat pembom B-52 milik AS dikerahkan ke wilayah Guam.
  • 20:27 WIB. Suriah - Kurdi tanggapi rencana pembentukan pasukan AS di Suriah.
  • 20:27 WIB. Telkom - Telkom berencana luncurkan satelit 4 antara MeiAgustus 2018.
  • 20:25 WIB. Brexit - Facebook perdalam investigasi atas keterlibatan Rusia terhadap Brexit.
  • 20:24 WIB. Bitcoin - Nilai Bitcoin sempat turun di bawah US$10 ribu.
  • 20:22 WIB. Taliban - Pengamat ragukan klaim Taliban atas pembunuhan Benazir Bhutto.
  • 20:21 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan berencana lakukan close payment bagi perusahaan mulai Februari 2018.
  • 20:21 WIB. Inggris - Anggota Parlemen Inggris loloskan RUU Brexit.
  • 20:20 WIB. Imigran - Pasukan patroli perbatasan AS rusak bantuan untuk imigran.
  • 20:19 WIB. Yaman - Arab Saudi setor USD2 miliar ke Yaman.
  • 20:16 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan jamin pencegahan dan pengobatan kanker.
  • 20:07 WIB. BPJS - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar sosialisasikan MLT dan aplikasi E-Klaim. 
  • 19:57 WIB. Kudus - PLN Kudus akan lakukan pemeliharaan jaringan di 3 wilayah penyulang.

Gapki Temui Menaker Konsultasi Ketenagakerjaan

Foto Berita Gapki Temui Menaker Konsultasi Ketenagakerjaan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Para pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menemui Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri untuk mengadukan sekaligus meminta solusi terkait berbagai isu negatif yang kerap menyerang industri sawit Indonesia.

"Dalam pertemuan tadi para pengusaha kelapa sawit meminta dukungan pemerintah untuk membantu industri kelapa sawit menghadapi isu-isu negatif yang sering ditujukan kepada mereka," kata Menaker usai menemui pengusaha sawit tersebut di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Ia menambahkan isu-isu yang dihadapi pengusaha kelapa sawit antara lain tuduhan penyebab kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, pengurangan lahan hutan, isu pekerja anak, upah dan status pekerja, serta isu-isu lain terkait lingkungan hidup dan persaingan bisnis.

Menaker mengatakan pemerintah berkomitmen untuk bersama-sama menjaga dan melindungi industri kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia.

"Dari sisi pemerintah akan tetap membantu industri ini supaya tetap menjadi industri andalan dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara. Namun dalam pelaksanaannya juga harus taat terhadap semua peraturan yang berlaku," katanya.

Menaker mengatakan dari sudut pandang ketenagakerjaan, isu-isu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti pekerja anak, upah buruh, jaminan sosial, kontrak kerja dan lainnya akan dibantu dan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

"Tentunya kita perlu melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap isu-isu dan kasus-kasus ketenagakerjaan yang terjadi di industri kelapa sawit. Kita lihat permasalahannya terlebih dahulu. Jika terjadi temuan pelanggaran ketenagakerjaan maka tetap dilakukan tindakan. Kalau tidak ada temuan ya berarti hanya sekadar isu saja," kata Hanif.

Kementerian Ketenagakerjaan disebutnya akan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan di pusat dan daerah untuk memastikan penerapan aturan dan melindungi pekerja.

"Para pengawas ketenagakerjaan harus lebih intensif dalam mengawasi perkebunan dan industri pengolahan minyak sawit. Para pengawas harus lebih sering terjun langsung ke lapangan untuk menertibkan setiap pelanggaran aturan ketenagakerjaan," kata Hanif.

Pemerintah, katanya, terus melakukan pendampingan, pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatan pemahaman dan mengawal penerapan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja di sektor tersebut.

Salah satu perlindungan dicontohkan Hanif adalah larangan bagi seluruh perusahaan untuk melakukan rekrutmen dan mempekerjakan pekerja anak di semua bidang pekerjaan termasuk di industri perkebunan sawit.

Larangan itu tertuang dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga kerja & Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

"Pada prinsipnya, anak tidak boleh kerja atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan keselamatan," papar Hanif.

Menaker juga mendorong penguatan peran dan posisi Serikat Pekerja Serikat Buruh di sektor perkebunan kelapa sawit untuk menangani permasalahan yang dialami para pekerja/buruh secara intensif.

Hanif juga mengharapkan adanya dialog dan kerja sama antara manajemen dunia usaha serta pekerja/buruh dalam mewujudkan adanya perlindungan yang optimal dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja/buruh sawit.

Tag: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Muhammad Hanif Dhakiri

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,581.48 3,545.66
British Pound GBP 1.00 18,567.05 18,377.84
China Yuan CNY 1.00 2,085.68 2,064.87
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,432.00 13,298.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,698.59 10,589.20
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,717.95 1,700.75
Dolar Singapura SGD 1.00 10,141.19 10,036.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,378.98 16,212.92
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,391.92 3,354.69
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.03 11,942.52

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6472.666 28.148 571
2 Agriculture 1626.969 -2.919 19
3 Mining 1830.790 7.838 43
4 Basic Industry and Chemicals 706.825 -4.049 69
5 Miscellanous Industry 1379.559 14.800 43
6 Consumer Goods 2892.727 40.614 47
7 Cons., Property & Real Estate 518.951 2.048 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1180.940 -8.985 62
9 Finance 1151.809 4.998 90
10 Trade & Service 934.536 1.286 133
No Code Prev Close Change %
1 LCKM 390 486 96 24.62
2 AISA 494 615 121 24.49
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 RALS 1,235 1,500 265 21.46
5 ALKA 488 590 102 20.90
6 MBTO 147 174 27 18.37
7 PCAR 1,260 1,480 220 17.46
8 LTLS 660 750 90 13.64
9 DSNG 372 420 48 12.90
10 ESSA 226 250 24 10.62
No Code Prev Close Change %
1 WICO 550 496 -54 -9.82
2 APII 220 199 -21 -9.55
3 AKSI 378 342 -36 -9.52
4 MIDI 1,050 960 -90 -8.57
5 DWGL 590 540 -50 -8.47
6 INCF 220 202 -18 -8.18
7 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
8 PSSI 192 179 -13 -6.77
9 AMIN 416 388 -28 -6.73
10 LMAS 62 58 -4 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 101 95 -6 -5.94
2 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 AISA 494 615 121 24.49
5 ANTM 730 740 10 1.37
6 BBRI 3,630 3,620 -10 -0.28
7 MEDC 1,270 1,300 30 2.36
8 TLKM 4,200 4,170 -30 -0.71
9 KREN 560 555 -5 -0.89
10 PBRX 505 500 -5 -0.99