Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:16 WIB. Politik - Demokrat duga pelantikan Iriawan untuk amankan suara Jabar.
  • 22:16 WIB. Politik - Ahok sebut SP3 Kasus Rizieq Shihab puji tuhan.
  • 22:15 WIB. Politik - SBY sebut penguasa telah cederai akal sehat.
  • 22:14 WIB. Politik - ACTA usul Tjahjo dinonaktifkan karena lantik Iriawan.
  • 22:14 WIB. Politik - Demokrat dorong hak angket DPR soal pelantikan Iriawan.
  • 22:13 WIB. Politik - Fadli Zon dukung hak angket soal pelantikan Iriawan.
  • 22:13 WIB. Politik - PA 212 akui belum tentu dukung Jokowi meski kasus chat mesum masuk SP3.
  • 22:11 WIB. Politik - Presiden PKS sebut pelantikan Iriawan tak bisa dicerna akal sehat.
  • 22:10 WIB. Jawa Barat - Kemendagri jamin Iriawan bakal netral di Pilkada Jabar.
  • 22:09 WIB. DKI Jakarta - Wagub Sandi imbau PNS masuk tepat waktu.
  • 21:10 WIB. Huawei - Huawei bantah ancam keamanan Australia.
  • 20:41 WIB. Telkomsel - Trafik data Lebaran Telkomsel melonjak 109%.
  • 20:30 WIB. Google - Google beli saham JD.com sebesar US$550 juta atau sekitar Rp7,76 triliun.
  • 20:28 WIB. Motorola - Motorola dikabarkan akan rilis perangkat dengan platform Android Go.
  • 19:19 WIB. Telkomsel - Telkomsel mencatat kenaikan trafik layanan data tertinggi pada H-1 sebesar 22,3% menjadi 12,89 petabyte.

Ini Kata Kadin Soal Penenggelaman Kapal

Foto Berita Ini Kata Kadin Soal Penenggelaman Kapal
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Penenggelaman kapal ikan asing ilegal disikapi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menuai tanggapan dari luar pemerintahan.  Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan kapal-kapal eks asing seharusnya bisa dioptimalkan untuk membantu nelayan ketimbang ditenggelamkan.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, di Jakarta, Rabu (10/1/2018), mengatakan penenggelaman kapal ikan asing ilegal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, tidak sepenuhnya salah karena memberi efek jera terhadap penangkapan ikan ilegal. Ada landasan hukumnya, yaitu UU Nomor 15/2009 tentang Perikanan.

Namun, langkah itu tidak perlu diperpanjang. "Menggelamkan kapal butuh biaya juga, tidak kecil. Kenapa tidak dioptimalkan saja?" kata Prayanto.

Dia menuturkan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing ilegal itu memang dilematis karena jika menolak maka seringkali dianggap tidak nasionalis. 

"Ada laporan dari Ambon, katanya nelayan tidak perlu melaut karena ikan sudah ada. Tapi di sisi lain, industri kekurangan pasokan ikan karena (armada) kapalnya kurang. Jadi kenapa kapal tidak dioptimalkan," ujarnya. Kapal-kapal ikan yang dibeli bekas dari luar negeri sudah lama tidak lagi boleh beroperasi di Tanah Air. 

Dia menyarankan kapal-kapal eks asing yang tidak ditenggelamkan diserahkan kepada nelayan melalui koperasi nelayan. Hal itu dilakukan agar kapal yang disita bisa tetap dimanfaatkan.

Sebagai pengusaha, ia menilai biaya membangun kapal akan sia-sia jika kapal-kapal itu hanya berakhir jadi abu di lautan. Banyak eksekusi penenggelaman kapal memakai peledak itu terjadi di dekat garis pantai, sehingga dinilai potensial merusak lingkungan hidup.

"Kapal itu kewenangannya serahkan saja kepada menteri kelautan dan perikanan, jadi terserah menteri mau dipakai untuk riset, dihancurkan, dijual atau gimana," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, mengatakan, tidak ada lagi penenggelaman kapal pada 2018 karena pemerintah ingin fokus pada upaya peningkatan produksi perikanan.

"Perikanan sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Ini perintah, cukuplah itu, sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat," katanya, seusai rapat koordinasi dengan empat menteri di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman, di kantornya,  Jakarta, Senin (8/1). Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, turut dalam rapat itu bersama tiga kolega menterinya.

Pandjaitan mengatakan, penenggelaman kapal sudah cukup dilakukan sehingga saat ini pemerintah seharusnya fokus meningkatkan produksi agar ekspor juga bisa meningkat. Ia juga meminta agar penangkaran dan budidaya perikanan bisa ditingkatkan demi mendorong volume ekspor. 

Menurut pensiunan jenderal TNI AD itu, perintah itu telah disampaikan kepada Pudjiastuti yang hadir dalam rapat koordinasi itu.

"Tidak ada respon. Ini perintah. Dari kita, tidak ada penenggelaman-penenggelaman. Cukuplah itu," katanya. 

Tag: Yugi Prayanto, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Susi Pudjiastuti, kapal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Luhut Binsar Pandjaitan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Dedy Suwadha

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Senin, 18/06/2018 13:33 WIB

Pertamax Laris Manis Pasca Lebaran

Senin, 18/06/2018 05:05 WIB

Penumpang Keluhkan Pelayanan PT KAI

Minggu, 17/06/2018 06:46 WIB

China Tahan Laju Pertumbuhan Kendaraan Listrik

Sabtu, 16/06/2018 05:59 WIB

"Wajar Pemudik Apresiasi Jokowi"