Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:50 WIB. Kemenperin - Kementerian Perindustrian menolak rencana bea masuk impor garam industri.
  • 22:39 WIB. Xiaomi - Xiaomi tunjuk Shopee sebagai mitra penjualan resmi Xiaomi Redmi Note 5A untuk jalur online.
  • 22:33 WIB. Shopee - Ketimbang sibuk urusi persaingan, Shopee mengaku lebih utamakan layanan untuk konsumen.
  • 22:32 WIB. Samsung - Kantongi sertifikat TKDN, Galaxy S9 segera dijual di Indonesia.
  • 22:30 WIB. Kominfo - Kemkominfo dorong RUU data pribadi masuk Prolegnas Prioritas 2018.
  • 22:17 WIB. Telkom - Telkom Group garap sistem pembayaran dana pensiun Taspen.
  • 22:10 WIB. Cryptocurrency - Kurang dari 1 dekade terakhir, 14% stok Bitcoin dan Ethereum yang senilai Rp15,9 triliun digondol hacker.
  • 21:59 WIB. Instagram - Instagram akan punya fitur baru 'Last Seen' seperti WhatsApp.
  • 21:56 WIB. CES 2018 - Lenovo pamerkan hasil kolaborasinya dengan Google yakni Lenovo Smart Display.
  • 19:46 WIB. BRI - BRI akan kembangkan QR code untuk bisnis UMKM. 
  • 19:44 WIB. BNI - BNI akui pembayaran dengan QR code lebih cepat, murah, dan efisien.  

Kisruh Penenggelaman Kapal, DPR Minta Jangan "Go Publik"

Foto Berita Kisruh Penenggelaman Kapal, DPR Minta Jangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai perbedaan pendapat antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, seharusnya tidak perlu terjadi karena menyangkut kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Satu pihak menyampaikan harus diledakkan lalu pihak lain tidak perlu sehingga perbedaan pandangan itu yang tidak perlu menyangkut masalah kebijakan pemerintah," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menilai perbedaan pendapat antara Menteri Luhut dengan Menteri Susi terkait peledakan kapal nelayan asing tidak perlu dilakukan di depan publik.

Menurut dia, penyelesaian itu sebaiknya dilakukan di dalam rapat kabinet yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

"Sebaiknya dikembalikan kepada kebijakan Presiden Jokowi karena bagaimanapun sebagai pemegang mandatori daripada kaitan elektoral yang kemarin adalah presiden," ujarnya.

Selain itu, menurut Wakil Ketua Umum DPP PAN itu, penyelesaian perbedaan pendapat tersebut, sebaiknya dikembalikan dalam peraturan yang sudah ada mengenai hukum meledakkan kapal nelayan asing.

Dia mengatakan hal itu terkait apakah perlu diledakkan bagaimana pemanfaatan jika tidak diledakkan dan sebagainya karena semuanya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Dalam kaitan ini kita kembalikan kepada mekanisme perundangan yang ada saja. Kaitan apakah perlu diledakkan bagaimana pemanfaatan jika tidak diledakkan dan sebagainya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Luhut meminta Menteri Susi segera menghentikan kegiatan menenggelamkan kapal-kapal ilegal di perairan Indonesia dengan pengeboman, yang sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir.

Hal itu menurut Luhut karena kapal-kapal yang dibom Susi sebenarnya bisa disita untuk dijadikan aset negara.

Tag: Susi Pudjiastuti, Luhut Binsar Pandjaitan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Rahmad

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6490.896 18.230 571
2 Agriculture 1614.151 -12.818 19
3 Mining 1847.251 16.461 43
4 Basic Industry and Chemicals 713.346 6.521 69
5 Miscellanous Industry 1390.504 10.945 43
6 Consumer Goods 2913.928 21.201 47
7 Cons., Property & Real Estate 517.165 -1.786 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1183.330 2.390 62
9 Finance 1149.039 -2.770 90
10 Trade & Service 937.456 2.920 133
No Code Prev Close Change %
1 FINN 116 156 40 34.48
2 LCKM 486 605 119 24.49
3 TFCO 620 720 100 16.13
4 MPPA 430 486 56 13.02
5 PCAR 1,480 1,670 190 12.84
6 SKBM 670 750 80 11.94
7 OMRE 1,700 1,900 200 11.76
8 ESTI 73 81 8 10.96
9 GJTL 745 825 80 10.74
10 ARTA 268 296 28 10.45
No Code Prev Close Change %
1 RALS 1,500 1,240 -260 -17.33
2 FMII 600 500 -100 -16.67
3 IKAI 126 114 -12 -9.52
4 CANI 254 234 -20 -7.87
5 DWGL 540 498 -42 -7.78
6 MBTO 174 161 -13 -7.47
7 AISA 615 570 -45 -7.32
8 DSNG 420 392 -28 -6.67
9 INCF 202 190 -12 -5.94
10 PYFA 197 186 -11 -5.58
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,200 2,350 150 6.82
2 BMTR 650 650 0 0.00
3 AISA 615 570 -45 -7.32
4 GJTL 745 825 80 10.74
5 ENRG 165 168 3 1.82
6 BBNI 9,500 9,425 -75 -0.79
7 TLKM 4,170 4,160 -10 -0.24
8 BUMI 286 288 2 0.70
9 KREN 555 550 -5 -0.90
10 INDY 4,050 4,200 150 3.70

Recommended Reading