Portal Berita Ekonomi Jum'at, 27 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:02 WIB. KKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi ikan kakap mencapai 30.000 ton pada tahun ini.
  • 15:01 WIB. LPPF - Matahari Departement Store mengatakan akan merenovasi 15-20 gerai pada tahun ini.
  • 14:58 WIB. LPPF - Matahari Departement Store mengalokasikan capital expenditure sebesar Rp400 miliar-Rp500 miliar pada 2018.
  • 14:56 WIB. LPPF - Matahari Departement Store menargetkan pertumbuhan same store sales growth di level 4%-6% pada tahun ini.
  • 14:52 WIB. PLN - PLN akan kurangi penggunaan genset guna turunkan tarif listrik.
  • 14:47 WIB. Pertagas - PGN kantongi izin integrasi Pertagas ke PGN oleh pemegang saham.
  • 14:44 WIB. Pertamina - Pertamina buka peluang bermitra dengan PetroChina dalam kelola Blok Tuban di Jatim.
  • 12:53 WIB. Wika Realty - Wijaya Karya Realty membidik dana segar Rp2 triliun dalam penawaran umum perdana saham pada Mei 2018.
  • 12:52 WIB. TMAS - Temas Line membukukan pendapatan jasa bersih sebanyak Rp558,24 miliar sepanjang kuartal I-2018.
  • 12:09 WIB. Telkom - Telkom sabet tiga penghargaan di "Revolusi Mental BUMN Award 2018."
  • 11:46 WIB. Suriah - Jim Mattis: operasi AS di Suriah akan diperluas.
  • 11:45 WIB. Suriah - Presiden Turki desak PBB intensifkan upaya perdamaian di Suriah.
  • 11:44 WIB. Korea - Pemimpin Korea selatan-Korea Utara akan menanam sebuah pohon di desa Panmunjon sebagai simbol perdamaian.
  • 11:42 WIB. Myanmar - PBB tunjuk utusan khusus untuk Myanmar.

KPK Periksa Miryam Haryani Sebagai Saksi untuk Kasus E-KTP

Foto Berita KPK Periksa Miryam Haryani Sebagai Saksi untuk Kasus E-KTP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota DPR RI Miryam S Haryani dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E).

"Saksinya Pak Anang," kata Miryam seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

KPK memeriksa Miryam sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

"Saya tidak kenal dengan Pak Anang," kata Miryam yang mengaku dicecar delapan pertanyaan oleh penyidik KPK.

Saat ditanya, apakah dirinya mengetahui soal penambahan anggaran KTP-e dalam APBN-P 2012, ia mengaku tidak mengetahuinya.

"Saya tidak tahu," kata Miryam singkat.

Sebelumnya, dalam putusan dengan terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, nama Miryam sempat disebut menerima aliran dana proyek KTP-e.

Miryam yang saat itu anggota Komisi II dari Partai Hanura disebut menerima sejumlah 1,2 juta dolar AS dari total proyek senilai Rp5,95 triliun tersebut.

Dalam penyidikan dengan tersangka Anang Sugiana, KPK dalam beberapa hari ini memanggil beberapa politisi untuk diperiksa sebagai saksi antara lain mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai PDI-Perjuangan Olly Dondokambey yang saat ini menjadi Gubernur Sulawesi Utara dan mantan anggota DPR dari Fraksi PPP Numan Abdul Hakim.

Selain itu anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini, mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah, mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Rindoko Dahono Wingit, mantan Ketua DPR RI 2009-2014 Marzuki Alie, mantan anggota DPR dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain, dan mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Djamal Aziz.

"Untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo, dalam minggu ini kami mendalami dari klaster politik. Penyidik mengklarifikasi proses pembahasan proyek KTP-e dan dugaan aliran dana pada sejumlah pihak," ungkap Febri.

Anang Sugiana Sudihardjo merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution yang ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP-e pada 27 September 2017.

PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-elektronik (KTP-e) yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Indikasi peran Anang Sugiana Sudihardjo terkait kasus itu antara lain diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agusitnus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto dan kawan-kawan.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek KTP-e.

Anang Sugiana Sudihardjo disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kasus Megakorupsi E-KTP, Miryam S Haryani

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5909.198 -170.652 575
2 Agriculture 1649.379 -41.632 19
3 Mining 1812.460 -64.886 44
4 Basic Industry and Chemicals 771.685 -9.748 70
5 Miscellanous Industry 1224.866 -17.897 44
6 Consumer Goods 2411.714 -76.729 45
7 Cons., Property & Real Estate 477.256 -14.532 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1039.703 -33.358 64
9 Finance 1040.444 -34.277 90
10 Trade & Service 909.909 -23.532 134
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 520 650 130 25.00
2 OASA 334 416 82 24.55
3 MREI 4,900 5,975 1,075 21.94
4 CSIS 462 560 98 21.21
5 AKSI 270 310 40 14.81
6 LCGP 70 79 9 12.86
7 BBRM 100 110 10 10.00
8 INAF 4,380 4,800 420 9.59
9 NIKL 3,890 4,200 310 7.97
10 MARI 1,400 1,500 100 7.14
No Code Prev Close Change %
1 JECC 6,200 4,960 -1,240 -20.00
2 MTSM 324 266 -58 -17.90
3 BIMA 102 84 -18 -17.65
4 INDR 1,430 1,205 -225 -15.73
5 CEKA 1,280 1,090 -190 -14.84
6 MBSS 735 635 -100 -13.61
7 SHID 1,550 1,350 -200 -12.90
8 IMAS 2,450 2,150 -300 -12.24
9 RIGS 248 218 -30 -12.10
10 HDFA 212 188 -24 -11.32
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,310 3,140 -170 -5.14
2 BMRI 7,150 6,775 -375 -5.24
3 TLKM 3,780 3,650 -130 -3.44
4 BBCA 21,750 21,350 -400 -1.84
5 UNVR 46,000 45,000 -1,000 -2.17
6 INKP 12,725 12,450 -275 -2.16
7 PTBA 3,270 3,060 -210 -6.42
8 ADRO 2,120 1,995 -125 -5.90
9 BBTN 3,560 3,190 -370 -10.39
10 TKIM 9,600 9,550 -50 -0.52