Portal Berita Ekonomi Jum'at, 27 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:51 WIB. BNI - BNI katakan keuntungan bank pakai fasilitas hedging product call spread yakni tingkatkan efisiensi.
  • 21:48 WIB. PLN - PLN bilang 100% atau 1.520 desa di Kaltim dan Kaltara sudah berlistrik.
  • 21:41 WIB. Sucofindo - Sucofindo raih penghargaan kategori BUMN Bersih Terbaik pada ajang "Revolusi Mental Award BUMN 2018".
  • 21:34 WIB. BUMN -  OJK catat potensi transaksi bisnis hedging structured product satu bank BUMN capai US$8 miliar. 
  • 21:32 WIB. BNI - BNI, PI, dan PTPN III bersinergi untuk penuhi kebutuhan pupuk urea dan NPK Chemical.
  • 21:30 WIB. Pelindo - Pelindo IV Makassar mulai benahi fasilitas untuk sambut musim mudik 2018.
  • 21:28 WIB. Pelindo - Pelindo III perkenalkan aplikasi Home Terminal di international event TOC Asia di Marina Bay Sands, Singapura.
  • 21:24 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan terapkan implementasi verifikasi digital klaim bagi FKRTL.
  • 21:15 WIB. Pertamina - Pertamina gandeng PT Dompet Anak Bangsa untuk sediakan opsi pembayaran dengan Go-Pay. 
  • 21:14 WIB. Pertamina - Gandeng BPH Migas, Pertamina akan petakan lagi distribusi BBM di SPBU. 
  • 20:43 WIB. Pertamina - Pertamina akan layangkan gugatan perdata pada operator kapal MV Ever Judger atas kerusakan pipa di Teluk Balikpapan.
  • 20:40 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya kecelakaan akibat mabuk.
  • 20:28 WIB. BUMN - DPR akan revisi UU BUMN untuk perkuat perlindungan terhadap aset negara.
  • 20:26 WIB. Garuda - Garuda Indonesia targetkan pendapatan Rp180 miliar lewat GOTF.
  • 20:24 WIB. Inalum - Inalum gelar kegiatan mudik bersama masyarakat dalam program Mudik Bareng BUMN Lebaran 2018.

Melchias Marcus Mekeng Diperiksa KPK

Foto Berita Melchias Marcus Mekeng Diperiksa KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Mekeng tidak memberikan komentar apa pun saat tiba dan langsung masuk Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya, dalam dakwaan terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, nama Mekeng disebut menerima aliran dana proyek KTP-E senilai Rp5,95 triliun.

Mekeng yang saat itu Ketua Badan Anggaran DPR RI disebut menerima sejumlah 1,4 juta dolar AS.

KPK telah menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-E).

Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-E.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Selain itu, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-E) 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (FNH/Ant)

Tag: Melchias Marcus Mekeng, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Markus Nari

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5909.198 -170.652 575
2 Agriculture 1649.379 -41.632 19
3 Mining 1812.460 -64.886 44
4 Basic Industry and Chemicals 771.685 -9.748 70
5 Miscellanous Industry 1224.866 -17.897 44
6 Consumer Goods 2411.714 -76.729 45
7 Cons., Property & Real Estate 477.256 -14.532 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1039.703 -33.358 64
9 Finance 1040.444 -34.277 90
10 Trade & Service 909.909 -23.532 134
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 520 650 130 25.00
2 OASA 334 416 82 24.55
3 MREI 4,900 5,975 1,075 21.94
4 CSIS 462 560 98 21.21
5 AKSI 270 310 40 14.81
6 LCGP 70 79 9 12.86
7 BBRM 100 110 10 10.00
8 INAF 4,380 4,800 420 9.59
9 NIKL 3,890 4,200 310 7.97
10 MARI 1,400 1,500 100 7.14
No Code Prev Close Change %
1 JECC 6,200 4,960 -1,240 -20.00
2 MTSM 324 266 -58 -17.90
3 BIMA 102 84 -18 -17.65
4 INDR 1,430 1,205 -225 -15.73
5 CEKA 1,280 1,090 -190 -14.84
6 MBSS 735 635 -100 -13.61
7 SHID 1,550 1,350 -200 -12.90
8 IMAS 2,450 2,150 -300 -12.24
9 RIGS 248 218 -30 -12.10
10 HDFA 212 188 -24 -11.32
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,310 3,140 -170 -5.14
2 BMRI 7,150 6,775 -375 -5.24
3 TLKM 3,780 3,650 -130 -3.44
4 BBCA 21,750 21,350 -400 -1.84
5 UNVR 46,000 45,000 -1,000 -2.17
6 INKP 12,725 12,450 -275 -2.16
7 PTBA 3,270 3,060 -210 -6.42
8 ADRO 2,120 1,995 -125 -5.90
9 BBTN 3,560 3,190 -370 -10.39
10 TKIM 9,600 9,550 -50 -0.52