Pilkada 2018 Harus Berjalan Kondusif

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai pelaksanaan Pilkada serentak 2018 harus kondusif dan untuk memastikan hal tersebut perlu digelar Rapat Konsultasi DPR pada Kamis (11/1) yang menghadirkan perwakilan pemerintah, penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.

"Rapat Pimpinan DPR dengan Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian dan lainnya, akan disepakati untuk menjaga kondusivitas sehingga pelaksanaan Pilkada berjalan kondusif," kata Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Dia mengatakan menjelang pelaksanaan Pilkada 2018, banyak calon kepala daerah yang mendadak dipanggil Kepolisian dan pengadilan sehingga dikhawatirkan mengganggu kondusivitas Pilkada.

Menurut dia, apabila awal-awal pelaksanaan Pilkada seperti itu maka dikhawatirkan akan memengaruhi elektabilitas kandidat yang akan maju dalam Pilkada.

"Kita harus menjaga kondusivitas karena kalau awal-awal saja sudah dipanggil tentunya akan memengaruhi elektabilitas yang bersangkutan, apalagi kalau ini pesanan partai politik," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu mencontohkan di Pilkada Kalimantan Timur, partainya mengkritisi pemanggilan Syahari Jaang oleh penegak hukum menjelang pendaftaran Pilkada.

Menurut dia, kalau mau dipanggil, seharusnya sejak dulu bukan saat ini menjelang pelaksanaan Pilkada 2018.

"Namun setelah memberikan jawaban, dia tidak mau dan akhirnya dikasuskan. Ini tentunya sesuatu hal yang memiliki nuansa tidak kondusif," katanya.

Rapat Konsultasi tersebut direncanakan dihadiri Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi II DPR, Pimpinan Komisi III DPR, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Kapolri, Pimpinan KPU, dan Pimpinan Bawaslu.

Rapat itu diagendakan membahas persiapan pelaksanaan Pilkada 2018 dan akan digelar di Gedung Nusantara II pukul 14.00 WIB.