Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kemenhub Ajak Seluruh Pihak Optimalkan Barang Milik Negara

Kemenhub Ajak Seluruh Pihak Optimalkan Barang Milik Negara Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengajak kepada pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan barang milik negara (BMN) melalui Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Pernyataan ini mengemuka menanggapi rencana pemanfaatan aset lahan Terminal Terpadu Merak (TTM) dan dua Jembatan Timbang yakni Watudodol serta Cekik.

"KSP Terminal Merak (Banten) dan Tirtonadi (Solo) menjadi prioritas Kementerian Perhubungan tahun ini," jelas Dirjen Budi dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Diakui Dirjen Budi, pihaknya memeroleh laporan bahwa status aset TTM hingga saat ini masih terkendala pemecahan sertifikatnya. Untuk itu, pihaknya meminta Pemda Cilegon agar dapat membantu untuk mempercepat proses dimaksud.

"Hal itu harus segera dilaksanakan karena rencana KSP belum bisa diproses apabila status aset belum jelas," ungkap Dirjen Budi.

Terhadap perusahaan BUMN yang akan melaksanakan KSP, Dirjen Budi meminta agar membuat usulan/proposal pemanfaatan TTM , Watudodol, dan Cekik tersebut.

"Kami juga akan segera melakukan kunjungan ke Cilegon untuk berkoordinasi dengan Pemda Cilegon dan BPN untuk melakukan pengukuran ulang lahan-lahan dimaksud," tuturnya.

Hal ini harus dilakukan karena, ditambahkan Dirjen Budi, sebelum persyaratan administrasi pengajuan KSP dilengkapi maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Kementerian Keuangan tidak dapat mengeluarkan izin KSP untuk TTM dan lokasi lainnya.

Dengan adanya KSP, nantinya sesuai pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan ada serah terima personel, pendanaan, sarana prasarana serta dokumen terkait.

"Diharapkan dengan dimulainya nanti kerja sama ini maka akan lebih mengoptimalkan pelayanan pada penumpang dan meningkatkan serta mengembangkan prasarana yang ada," ujar Dirjen Budi.

Diperkirakan KSP akan dilaksanakan penandatanganannya pada kuartal pertama tahun 2018. Saat ini seluruh dokumen dan administrasi terkait tengah dipersiapkan untuk mendukung terlaksananya KSP. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Bagikan Artikel: