Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:09 WIB. Daerah - Presiden Jokowi jamin santunan untuk keluarga korban KM Sinar Bangun.
  • 09:09 WIB. Pilkada - Demokrat duga Iriawan akan memihak satu pasangan Cagub Jabar.
  • 09:08 WIB. Politik - PSI minta pemerintah evaluasi penunjukkan Iriawan.
  • 09:07 WIB. Pilkada - Bawaslu belum terima pelanggaran netralitas Polri di Jabar.
  • 09:03 WIB. Politik - Partai Demokrat sebut pemerintahan Jokowi 2 kali salah angkat Pj gubernur.
  • 08:48 WIB. Grab - Grab dapatkan investasi senilai US$1 miliar dari Toyota.
  • 08:47 WIB. Instagram - Durasi video di Instagram kini diperpanjang hingga 10 menit.
  • 08:38 WIB. Siemens - Siemens hadirkan kereta cepat baru bernama Velaro Novo.
  • 08:36 WIB. Shopee - Shopee hadirkan fitur beli pulsa dan paket data dengan 10% cashback selama 21-27 Juni 2018.
  • 08:35 WIB. Gadget - Menurut data We Are Social, pengguna ponsel di Indonesia sudah hampir mencapai 180 juta.
  • 08:34 WIB. Kazuo Kashio - Pendiri Casio, Kazuo Kashio, meninggal dunia Senin (18/6/2018) di usia 89 tahun.
  • 05:32 WIB. Emas - Emas lebih rendah karena dolar menguat di lingkungan suku bunga AS yang lebih tinggi.
  • 05:31 WIB. Minyak - Minyak mentah AS naik 1,8%, menetap di $66,22 per barel, setelah sesi volatil menjelang pertemuan OPEC.
  • 05:29 WIB. Suriah - Rezim Assad dan pasukan Iran mulai operasi di Suriah.
  • 05:29 WIB. Trump - Meksiko: kebijakan pemisahan keluarga imigran Trump rasis.

DPR Imbau ASN Netral Soal Pilkada

Foto Berita DPR Imbau ASN Netral Soal Pilkada
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Fraksi-fraksi yang ada di DPR menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pelaksanaan Pilkada 2018, sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus tegas terhadap siapapun yang melakukan mobilisasi ASN.

"Netralitas ASN merupakan salah satu masalah yang terus menjadi masalah. Karena itu Bawaslu harus tunjukkan sikap tegas pada pihak yang lakukan mobilisasi khususnya ASN," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya dalam Rapat Gabungan bersama Kementerian Dalam Negeri, aparat penegak hukum, dan penyelenggara pemilu.

Ace mengatakan masing-masing profesi tersebut harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada sehingga perlu ada ketegasan dari Bawaslu.

Dia mencontohkan aparat pemerintah daerah seperti Sekretaris Daerah yang maju dalam Pilkada, biasanya melakukan mobilisasi kepada pegawai pemda sehingga harus dihindari.

"Lalu penting ditegaskan terkait penggunaan media sosial karena biasanya muncul kerawanan sosial dan terkait munculnya politik identitas," ujarnya.

Selain itu dia mengatakan, Fraksi Golkar mendukung dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) anti politik uang yang diharapkan dapat menciptakan kualitas Pilkada atas dasar kompetensi yang ditawarkan.

Namun dia mempertanyakan efektivitasnya karena harus dikoordinasikan dengan Setra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dan perlu ada satu pendekatan teknis.

"Perlu disepakati harus ada kesepakatan ketika tahapan Pilkada berlangsung, semua proses hukum ditunda dahulu," ujarnya.

Dia mengatakan karena sering muncul dalam praktiknya ada pihak yang melaporkan calon kepala daerah yang diduga melakukan pelanggaran hukum padahal itu bagian dari kampanye hukum.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dalam Rapat Gabungan itu menyindir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait keterlibatan institusi dan anggota mereka dalam proses rekapitulasi suara di Pemilu.

Dia mengatakan pihaknya mendapatkan temuan soal keterlibatan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan aparat Kepolisian dalam rekapitulasi suara.

"Selama ini Kesbangpol masih ikut menghitung suara hasil pilkada. Seperti zaman orde baru," katanya.

Riza meyakini Mendagri akan melarang instansinya terlibat dalam proses Pilkada untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada. Menurut dia, kalau ingin tahu hasil rekapitulasi suara, bisa menanyakannya kepada KPU.

"Sudah lah Kesbangpol tidak perlu menghitung hasil suara, karena kalau mau jumlah rekapitulasi suara bisa ditanyakan kepada KPU," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga menyindir keterlibatan anggota Polri yang ikut melakukan rekapitulasi, bahkan dianggap lebih cepat dan teliti melakukan perhitungan suara karena memiliki teknologi canggih.

Dia mengimbau seluruh institusi lain di luar penyelenggara Pemilu, seperti TNI, Polri, BIN, atau Kesbangpol tidak perlu terlibat dalam menghitung suara, untuk menjaga netralitas dan tidak menimbulkan tafsir ganda di publik.

Rapat Gabungan itu dihadiri Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi II DPR, Pimpinan Komisi III DPR, Pimpinan fraksi-fraksi, Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu, Ketua KPK, Kepala Polri, dan perwakilan Jaksa Agung. 

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Aparatur Sipil Negara

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1 KPAL 195 262 67 34.36
2 GDST 198 266 68 34.34
3 MYTX 160 204 44 27.50
4 SWAT 272 340 68 25.00
5 JPRS 266 332 66 24.81
6 CITA 875 1,090 215 24.57
7 ATIC 735 915 180 24.49
8 CSIS 980 1,180 200 20.41
9 ASJT 290 328 38 13.10
10 DSSA 15,500 17,500 2,000 12.90
No Code Prev Close Change %
1 BNBR 104 70 -34 -32.69
2 DFAM 1,205 905 -300 -24.90
3 SDMU 282 222 -60 -21.28
4 FORU 144 126 -18 -12.50
5 JKSW 74 66 -8 -10.81
6 SAME 560 500 -60 -10.71
7 MNCN 1,180 1,070 -110 -9.32
8 ERTX 132 120 -12 -9.09
9 IIKP 230 212 -18 -7.83
10 SMRA 995 920 -75 -7.54
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 272 340 68 25.00
2 BBRI 3,140 2,960 -180 -5.73
3 TLKM 3,610 3,710 100 2.77
4 BBCA 22,250 21,500 -750 -3.37
5 BBNI 8,050 7,525 -525 -6.52
6 BMRI 6,950 6,700 -250 -3.60
7 ADRO 1,935 2,000 65 3.36
8 UNTR 34,800 33,500 -1,300 -3.74
9 ASII 6,900 6,950 50 0.72
10 PGAS 2,080 2,040 -40 -1.92