Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:09 WIB. AP II - AP II resmi mencatatkan obligasi berkelanjutan I tahap I 2018 sebesar Rp750 miliar di pasar modal.
  • 16:08 WIB. BTN - BTN membidik penjualan aset sebesar Rp600 miliar di tahun depan lewat KPR Lelang.
  • 16:03 WIB. Infrastruktur - Jembatan Batang Kula jalur Padang-Bukittinggi, sudah bisa dilalui besok.
  • 16:02 WIB. IHSG - Akhir pekan ini IHSG ditutup melemah 0,13% ke level 6.169,84.  
  • 14:20 WIB. Rupiah - Pukul 14.20, rupiah masih tertekan 0,49% di Rp14.570 per dolar AS. 
  • 14:02 WIB. Youtube - Youtube hapus 58 juta video spam.
  • 14:02 WIB. Grab - Grab yakin bakal jadi Decacorn pertama di Asia Tenggara.
  • 14:01 WIB. Fintech - Sejumlah situs fintech ilegal masih bisa diakses.
  • 14:01 WIB. Jepang - Cegah monopoli, Jepang akan perketat regulasi untuk Google cs.
  • 14:01 WIB. Renault - Renault pilih tak pecat Carlos Ghosn.

DPR Imbau ASN Netral Soal Pilkada

Foto Berita DPR Imbau ASN Netral Soal Pilkada
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Fraksi-fraksi yang ada di DPR menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pelaksanaan Pilkada 2018, sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus tegas terhadap siapapun yang melakukan mobilisasi ASN.

"Netralitas ASN merupakan salah satu masalah yang terus menjadi masalah. Karena itu Bawaslu harus tunjukkan sikap tegas pada pihak yang lakukan mobilisasi khususnya ASN," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya dalam Rapat Gabungan bersama Kementerian Dalam Negeri, aparat penegak hukum, dan penyelenggara pemilu.

Ace mengatakan masing-masing profesi tersebut harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada sehingga perlu ada ketegasan dari Bawaslu.

Dia mencontohkan aparat pemerintah daerah seperti Sekretaris Daerah yang maju dalam Pilkada, biasanya melakukan mobilisasi kepada pegawai pemda sehingga harus dihindari.

"Lalu penting ditegaskan terkait penggunaan media sosial karena biasanya muncul kerawanan sosial dan terkait munculnya politik identitas," ujarnya.

Selain itu dia mengatakan, Fraksi Golkar mendukung dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) anti politik uang yang diharapkan dapat menciptakan kualitas Pilkada atas dasar kompetensi yang ditawarkan.

Namun dia mempertanyakan efektivitasnya karena harus dikoordinasikan dengan Setra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dan perlu ada satu pendekatan teknis.

"Perlu disepakati harus ada kesepakatan ketika tahapan Pilkada berlangsung, semua proses hukum ditunda dahulu," ujarnya.

Dia mengatakan karena sering muncul dalam praktiknya ada pihak yang melaporkan calon kepala daerah yang diduga melakukan pelanggaran hukum padahal itu bagian dari kampanye hukum.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dalam Rapat Gabungan itu menyindir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait keterlibatan institusi dan anggota mereka dalam proses rekapitulasi suara di Pemilu.

Dia mengatakan pihaknya mendapatkan temuan soal keterlibatan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan aparat Kepolisian dalam rekapitulasi suara.

"Selama ini Kesbangpol masih ikut menghitung suara hasil pilkada. Seperti zaman orde baru," katanya.

Riza meyakini Mendagri akan melarang instansinya terlibat dalam proses Pilkada untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada. Menurut dia, kalau ingin tahu hasil rekapitulasi suara, bisa menanyakannya kepada KPU.

"Sudah lah Kesbangpol tidak perlu menghitung hasil suara, karena kalau mau jumlah rekapitulasi suara bisa ditanyakan kepada KPU," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga menyindir keterlibatan anggota Polri yang ikut melakukan rekapitulasi, bahkan dianggap lebih cepat dan teliti melakukan perhitungan suara karena memiliki teknologi canggih.

Dia mengimbau seluruh institusi lain di luar penyelenggara Pemilu, seperti TNI, Polri, BIN, atau Kesbangpol tidak perlu terlibat dalam menghitung suara, untuk menjaga netralitas dan tidak menimbulkan tafsir ganda di publik.

Rapat Gabungan itu dihadiri Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi II DPR, Pimpinan Komisi III DPR, Pimpinan fraksi-fraksi, Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu, Ketua KPK, Kepala Polri, dan perwakilan Jaksa Agung. 

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Aparatur Sipil Negara

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00