Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:44 WIB. BNI - BNI akan salurkan bansos PKH dan BPNT pada 2018.
  • 19:38 WIB. BNI - BNI laporkan NPL pada tahun 2017 sebesar 2,3 persen.
  • 19:35 WIB. PT PP - PT PP Presisi raih kontrak baru senilai Rp5,9 triliun sepanjang 2017. 
  • 19:32 WIB. BNI - BNI bakal terbitkan convertible bonds guna antisipasi kebutuhan infrastruktur. 
  • 19:25 WIB. Pertamina - Pertamina akan teken ekspor LNG ke Bangladesh dan Pakistan selama 10 tahun.

DPR Imbau ASN Netral Soal Pilkada

Foto Berita DPR Imbau ASN Netral Soal Pilkada
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Fraksi-fraksi yang ada di DPR menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pelaksanaan Pilkada 2018, sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus tegas terhadap siapapun yang melakukan mobilisasi ASN.

"Netralitas ASN merupakan salah satu masalah yang terus menjadi masalah. Karena itu Bawaslu harus tunjukkan sikap tegas pada pihak yang lakukan mobilisasi khususnya ASN," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya dalam Rapat Gabungan bersama Kementerian Dalam Negeri, aparat penegak hukum, dan penyelenggara pemilu.

Ace mengatakan masing-masing profesi tersebut harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada sehingga perlu ada ketegasan dari Bawaslu.

Dia mencontohkan aparat pemerintah daerah seperti Sekretaris Daerah yang maju dalam Pilkada, biasanya melakukan mobilisasi kepada pegawai pemda sehingga harus dihindari.

"Lalu penting ditegaskan terkait penggunaan media sosial karena biasanya muncul kerawanan sosial dan terkait munculnya politik identitas," ujarnya.

Selain itu dia mengatakan, Fraksi Golkar mendukung dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) anti politik uang yang diharapkan dapat menciptakan kualitas Pilkada atas dasar kompetensi yang ditawarkan.

Namun dia mempertanyakan efektivitasnya karena harus dikoordinasikan dengan Setra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dan perlu ada satu pendekatan teknis.

"Perlu disepakati harus ada kesepakatan ketika tahapan Pilkada berlangsung, semua proses hukum ditunda dahulu," ujarnya.

Dia mengatakan karena sering muncul dalam praktiknya ada pihak yang melaporkan calon kepala daerah yang diduga melakukan pelanggaran hukum padahal itu bagian dari kampanye hukum.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dalam Rapat Gabungan itu menyindir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait keterlibatan institusi dan anggota mereka dalam proses rekapitulasi suara di Pemilu.

Dia mengatakan pihaknya mendapatkan temuan soal keterlibatan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan aparat Kepolisian dalam rekapitulasi suara.

"Selama ini Kesbangpol masih ikut menghitung suara hasil pilkada. Seperti zaman orde baru," katanya.

Riza meyakini Mendagri akan melarang instansinya terlibat dalam proses Pilkada untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada. Menurut dia, kalau ingin tahu hasil rekapitulasi suara, bisa menanyakannya kepada KPU.

"Sudah lah Kesbangpol tidak perlu menghitung hasil suara, karena kalau mau jumlah rekapitulasi suara bisa ditanyakan kepada KPU," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga menyindir keterlibatan anggota Polri yang ikut melakukan rekapitulasi, bahkan dianggap lebih cepat dan teliti melakukan perhitungan suara karena memiliki teknologi canggih.

Dia mengimbau seluruh institusi lain di luar penyelenggara Pemilu, seperti TNI, Polri, BIN, atau Kesbangpol tidak perlu terlibat dalam menghitung suara, untuk menjaga netralitas dan tidak menimbulkan tafsir ganda di publik.

Rapat Gabungan itu dihadiri Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi II DPR, Pimpinan Komisi III DPR, Pimpinan fraksi-fraksi, Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu, Ketua KPK, Kepala Polri, dan perwakilan Jaksa Agung. 

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Aparatur Sipil Negara

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,570.29 3,534.46
British Pound GBP 1.00 18,486.23 18,299.91
China Yuan CNY 1.00 2,081.29 2,060.46
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,691.92 10,578.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,711.49 1,694.34
Dolar Singapura SGD 1.00 10,142.40 10,039.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,442.92 16,277.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,394.17 3,355.95
Yen Jepang JPY 100.00 12,107.79 11,985.53

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6444.518 14.826 571
2 Agriculture 1629.888 6.724 19
3 Mining 1822.952 12.500 43
4 Basic Industry and Chemicals 710.874 15.319 69
5 Miscellanous Industry 1364.759 -2.133 43
6 Consumer Goods 2852.113 -8.299 47
7 Cons., Property & Real Estate 516.903 2.095 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1189.925 12.140 62
9 Finance 1146.811 -4.432 90
10 Trade & Service 933.250 6.105 133
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 1,880 2,360 480 25.53
2 LCKM 312 390 78 25.00
3 BSIM 670 835 165 24.63
4 PCAR 1,060 1,260 200 18.87
5 CASA 236 280 44 18.64
6 INCF 194 220 26 13.40
7 AKSI 336 378 42 12.50
8 IKAI 118 132 14 11.86
9 ITMA 615 685 70 11.38
10 SMDR 454 505 51 11.23
No Code Prev Close Change %
1 FORU 248 194 -54 -21.77
2 RBMS 264 224 -40 -15.15
3 LPPS 110 97 -13 -11.82
4 BMAS 382 346 -36 -9.42
5 MBTO 161 147 -14 -8.70
6 BPFI 660 610 -50 -7.58
7 LPLI 183 170 -13 -7.10
8 BKDP 87 81 -6 -6.90
9 HDTX 344 324 -20 -5.81
10 PORT 360 340 -20 -5.56
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 1,880 2,360 480 25.53
2 LMAS 64 62 -2 -3.12
3 IKAI 118 132 14 11.86
4 BMTR 685 675 -10 -1.46
5 WIKA 1,940 2,050 110 5.67
6 ZINC 1,695 1,700 5 0.29
7 TLKM 4,210 4,200 -10 -0.24
8 ANTM 705 730 25 3.55
9 PBRX 496 505 9 1.81
10 BUMI 284 284 0 0.00