Digitalisasi dan Korporatisasi Pertanian: Langkah BUMN Wirausahakan Petani

Warta Ekonomi, Indramayu -

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersinergi dan hadir untuk mewirausahakan petani melalui Layanan Kewirausahaan Petani dan Digitalisasi Sistem Pertanian di Kabupaten Indramayu pada Kamis, (11/1/2018). Acara acara tersebut dihadiri Menteri BUMN Rini M. Soemarno, para pejabat Eselon I Kementerian BUMN, serta para Direktur Utama BUMN terkait.

Rini menjelaskan, layanan kewirausahaan petani dan digitalisasi sistem pertanian diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan, seperti usaha skala kecil (key players), tidak ada satu pun institusi yang punya otoritas atas value chain yang panjang, daya tawar lemah petani (main actors), serta insentif petani yang tidak fokus, tidak tepat, tidak berkelanjutan dan tidak cukup. 

“Selama ini, komoditas pangan diproduksi secara terpecah-pecah dengan luas lahan yang kecil sehingga produksi pangan tidak produktif. Melalui penerapan digitalisasi sistem dan korporatisasi pertanian, BUMN hadir untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani kecil,” ujar Rini dalam keterangannya, (11/1/2018).

Penerapan digitalisasi sistem pertanian yang telah diluncurkan Menteri BUMN pada Maret 2017 lalu, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani. 

Digitalisasi sistem pertanian oleh kelompok tani (poktan) diinisiasi oleh PT Telkom Tbk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui empat siklus tahap, yaitu pratanam dengan penerapan asuransi usaha tani dan kredit usaha rakyat yang merupakan wujud sinergi PT Jasindo, PT Askrindo, dan Himpunan Bank Negara (Himbara).

Sementara itu, tahap tanam dengan penyediaan benih, distribusi pupuk, dan pendampingan merupakan wujud sinergi PT Pupuk Indonesia, PT Pertani, PT SHS, dan PT PNM. Sementara itu, tahap panen dengan penyimpanan hasil panen dan resi gudang dari PT Pegadaian, serta tahap pascapanen, pada tahapan ini dilakukan penjualan dan distribusi hasil tani, merupakan wujud sinergi Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia Pangan.

Selain itu, Menteri Rini juga menyaksikan penandatangan MoU antara BUMN dengan Mitra BUMDes Nusantara (MBN). Menurut Rini, BUMDes merupakan bentuk kepedulian Kementerian BUMN, melalui BUMN, dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian desa. 

"Kami melihat, kesejahteraan masyarakat Indonesia akan tercapai kalau bisa sejahterakan desa," ujar Rini. Karena itu, Menteri Rini menambahkan, pihaknya mendorong BUMN untuk lebih peduli ke desa. Caranya, antara lain dengan melakukan kerja sama dengan BUMDes di desa-desa di seluruh Nusantara.

Sebagai informasi, saat ini tercatat ada 78 ribu desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah BUMDes per akhir 2017 mencapai 22 ribu unit.