Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:38 WIB. RALS - Ramayana Lestari Sentosa mencatat kenaikan penjualan 3,9% menjadi Rp5,18 triliun pada semester I-2018.
  • 09:37 WIB. RALS - Ramayana Lestari Sentosa membukukan penjualan kotor sebesar Rp3,6 triliun pada kuartal II-2018.
  • 09:36 WIB. INAF - Indofarma mengincar margin pendapatan tinggi dengan meluncurkan 32 produk non-generik.
  • 09:36 WIB. CARS - Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma mencatat penjualan tumbuh 2% sepanjang Januari-Juni 2018.
  • 09:35 WIB. IPO - Sebanyak 16 perusahaan dari berbagai sektor siap melantai di Bursa Efek Indonesia pada semester II-2018.
  • 09:34 WIB. KRAS - Krakatau Steel membukukan pertumbuhan volume penjualan hingga 25% pada semester I-2018.
  • 09:29 WIB. MTLA - Metropolitan Land merealisasikan marketing sales senilai Rp1,19 triliun pada semester I-2018.
  • 05:54 WIB. Semen - Mendag Enggartiasto Lukita memastikan tidak mengeluarkan izin impor produk semen dan turunannya.
  • 05:52 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat produksi nikel naik 9,90% pada kuartal II-2018.
  • 22:09 WIB. Papua - Bertemu Menlu PNG, Menlu RI paparkan kemajuan Papua.
  • 22:08 WIB. Korea Utara - Kim Jong-un mendadak panggil Dubes Korut sedunia ke Pyongyang.
  • 22:06 WIB. Malaysia - Pengirim ancaman pembunuhan kepada Raja Malaysia ditangkap.
  • 22:06 WIB. 1MDB - Surat perintah penangkapan 2 mantan pejabat 1MDB diterbitkan.
  • 22:05 WIB. Najib Razak - Istri Najib Razak dituntut bayar 60 juta ringgit.
  • 22:03 WIB. Palestiina - Presiden Abbas: Hubungan Palestina dengan AS tak akan membaik.

KNTI: Penenggelaman Kapal Tidak Efektif Tekan Pencurian Ikan

Foto Berita KNTI: Penenggelaman Kapal Tidak Efektif Tekan Pencurian Ikan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan penenggelaman kapal tidak efektif menekan pencurian ikan karena hingga kini masih ada penangkapan ikan secara ilegal.

"Penenggelamaan kapal yang dilakukan pemerintah tidak efektif untuk menekan pencurian ikan. Penenggelaman kapal tidak menjadi kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang tetapi merupakan pilihan tindakan," kata Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata, Jumat.

Menurut Marthin, kapal yang dirampas tidak serta merta harus juga ditenggelamkan tetapi dapat dilelang atau dihibahkan kepada kelompok nelayan melalui koperasi perikanan.

Ia mengemukakan, KNTI mengapresiasi upaya pemerintah dalam menanggulangi "illegal fishing", namun tindakan penenggelaman kapal ilegal oleh Satgas 115 sepertinya tidak menimbulkan efek jera.

"Yang terjadi malah terjadi peningkatan jumlah kapal yang ditenggelamkan setiap tahunnya dari tahun 2015 sebanyak 113 kapal, tahun 2016 sebanyak 115 kapal dan terakhir data 2017 malah meningkat hingga sekitar 250 kapal," ucapnya.

Bahkan terakhir, katanya, terdapat kabar tertangkap kapal Fu Yuan Yu 831 asal negeri China di perairan selatan sekitar Kupang sehingga efektifitas penenggelaman kapal untuk memberikan efek jera kepada pelaku penangkapan ikan secara ilegal masih patut dipertanyakan.

KNTI juga merekomendaskan perlunya upaya strategis pemerintah dengan bersikap luwes untuk melakukan kerjasama dengan negara asal pelaku dalam pengawasan pencurian ikan, karena sebagai negara yang bertetangga, harus ada iktikad baik dalam hubungan antara negara yang bertetangga.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mendukung kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang melakukan aksinya di kawasan perairan nasional dan merugikan Republik Indonesia.

"Kami tegaskan bahwa Komisi IV tetap mendukung kebijakan penenggelaman kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia dan mencuri kekayaan alam Indonesia," kata Edhy di Jakarta, Kamis (11/1).

Sebelumnya, Menteri Susi dalam akun media sosial Twitter, Selasa (9/1), menginginkan agar informasi bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan itu telah diatur dalam UU Perikanan No 45/2009 bisa disosialisasikan.

Pasal 69 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Sementara itu, pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam akun media sosialnya, Susi juga menyampaikan bahwa penenggelaman kapal bukanlah kemauan dirinya pribadi sebagai seorang menteri, tapi hal itu dieksekusi setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri.

Tag: Aksi Pencurian, Perikanan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Gito Adiputro Wiratno

Foto: Dedy Suwadha

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10