Portal Berita Ekonomi Senin, 16 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:20 WIB. Politik - Ketua DPR prihatin anggotanya ditangkap KPK.
  • 16:19 WIB. Pilpres - Mahfud MD harapkan Jokowi dapat Cawapres yang tepat.
  • 16:19 WIB. Pemilu - NasDem daftarkan total 20.391 caleg seluruh Indonesia.
  • 16:19 WIB. Pemilu - Bawaslu: perpanjangan masa pendaftaran caleg tergantung situasi.
  • 16:18 WIB. Hukum - Presiden Jokowi minta kasus penggeledahan rumah dirut PLN diserahkan ke KPK.
  • 16:18 WIB. Politik - Wapres JK yakin dirut PLN ketat dalam tender.
  • 16:17 WIB. Nasional - Presiden Jokowi minta generasi muda jangan grogi hadapi ancaman dan tantangan.
  • 16:17 WIB. Hukum - Dokter Bimanesh divonis 3 tahun penjara.
  • 16:17 WIB. Pilpres - Jokowi akui pihaknya masih matangkan Cawapresnya.
  • 16:16 WIB. Hukum - KPK segel satu ruang kerja anggota DPR.
  • 16:16 WIB. Nasional - Kapolri instruksikan semua Polda bentuk Satgas Antiteror.
  • 15:33 WIB. Migran - Italia izinkan migran mendarat di wilayahnya.
  • 15:32 WIB. Korea - AS-Korut sepakat cari 5.300 tentara Amerika yang hilang di Perang Korea.
  • 15:31 WIB. WNI - Kapal tenggelam di Samudra Atlantik, delapan WNI selamat.
  • 15:30 WIB. Yahudi - Israel siapkan RUU segregasi Yahudi dan Arab.

Legislator Dukung Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Nelayan

Foto Berita Legislator Dukung Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Nelayan
Warta Ekonomi.co.id, Mukomuko -

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Zulfani mendukung bantuan anggaran untuk membayar premi asuransi nelayan setempat.

"Kami akan anggarkan dana bantuan premi asuransi untuk nelayan pada APBD perubahan tahun ini. Kami akan perjuangkan anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar)," katanya di Mukomuko, Sabtu (13/1/2018).

Ia mengatakan hal itu setelah menerima usulan anggaran untuk membayar premi asuransi untuk nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. DKP setempat mengusulkan anggaran pembayaran premi asuransi untuk nelayan setempat menindaklanjuti informasi terkait berhentinya bantuan premi asuransi untuk nelayan setempat dari pemerintah pusat.

Ia berharap, bantuan premi asuransi untuk nelayan di daerah itu jangan sampai berhenti karena tidak adanya bantuan anggaran untuk membayar premi asuransi untuk nelayan. Menurutnya, sekarang ini, nelayan di daerah itu belum siap membayar premi asuransi secara mandiri atau perorangan. Ia menyatakan, nelayan di daerah itu masih membutuhkan bantuan premi asuransi dari pemerintah. Untuk itu, tugas pemerintah daerah setempat mengakomodir kebutuhan nelayan tersebut.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mukomuko, Rahmad Hidayat, mengatakan pihaknya berencana melanjutkan lagi program bantuan premi asuransi untuk nelayan di daerah itu.

"Kita lanjutkan lagi program bantuan premi asuransi untuk nelayan tahun ini. Anggaran untuk membiayai premi asuransi untuk nelayan dari APBD," ujarnya.

Ia menyebutkan, tahun 2016 sebanyak 886 nelayan setempat yang menerima kartu asuransi dari pemerintah pusat. Kemudian tahun 2017 sebanyak 879 nelayan yang menerima kartu asuransi. Ia menjelaskan, jumlah nelayan yang menerima kartu asuransi tahun 2017 melebihi dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebanyak 600 nelayan.

Tag: Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Dewi Fajriani

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5905.158 -38.916 597
2 Agriculture 1428.601 -13.698 19
3 Mining 2009.628 -15.994 46
4 Basic Industry and Chemicals 772.710 -8.697 70
5 Miscellanous Industry 1174.590 -16.209 45
6 Consumer Goods 2447.240 -28.240 46
7 Cons., Property & Real Estate 444.098 -5.640 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1068.450 -15.987 70
9 Finance 1035.648 1.145 91
10 Trade & Service 883.943 2.056 143
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 248 310 62 25.00
2 TCPI 700 875 175 25.00
3 DYAN 64 78 14 21.88
4 AIMS 202 246 44 21.78
5 OKAS 222 270 48 21.62
6 SRSN 59 70 11 18.64
7 RBMS 141 164 23 16.31
8 DPNS 350 396 46 13.14
9 GEMA 276 310 34 12.32
10 CNTX 530 590 60 11.32
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 910 690 -220 -24.18
2 YPAS 725 605 -120 -16.55
3 PEGE 173 149 -24 -13.87
4 SKYB 310 270 -40 -12.90
5 INCF 146 129 -17 -11.64
6 MGRO 422 380 -42 -9.95
7 NICK 141 127 -14 -9.93
8 TOPS 955 865 -90 -9.42
9 KBLV 515 470 -45 -8.74
10 TNCA 186 170 -16 -8.60
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 705 660 -45 -6.38
2 MSIN 505 490 -15 -2.97
3 BBRI 2,970 2,970 0 0.00
4 RBMS 141 164 23 16.31
5 IMAS 2,960 2,880 -80 -2.70
6 TLKM 4,020 3,940 -80 -1.99
7 KREN 725 715 -10 -1.38
8 INKP 19,900 19,525 -375 -1.88
9 PGAS 1,685 1,640 -45 -2.67
10 DYAN 64 78 14 21.88