Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

KKP: Gemonel Bertujuan Mempercepat Permodalan Nelayan

KKP: Gemonel Bertujuan Mempercepat Permodalan Nelayan Kredit Foto: Tri Yari Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan tujuan program Gerakan Permodalan Nelayan (Gemonel) adalah mempercepat permodalan bagi nelayan untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan.

"Tujuan Gemonel pada dasarnnya untuk percepatan fasilitasi permodalan khususnya untuk skema KUR (kredit usaha rakyat) mikro dan ritel bagi nelayan," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja dalam rilis di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Sjarief memaparkan, program Gemonel bekerja sama dengan sejumlah pihak perbankan dan non-perbankan, seperti melalui nota kesepahaman (MoU) antara KKP dengan BRI.

Program tersebut, lanjutnya, memberikan skim yang sangat menarik dengan ragam kemudahan kepada nelayan dengan bunga hanya empat persen, jauh di bawah bunga perbankan pada umumnya.

"Pada tahun 2017, sebanyak 493 debitur nelayan telah menerima kredit dari perbankan sebesar Rp211,34 miliar, dan permodalan sebesar Rp1,84 miliar dari BLU LPMUKP (Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan)," katanya.

Sebelumnya, KKP pada saat ini dinilai perlu untuk lebih fokus ke dalam negeri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan tradisional pada 2018.

"Menteri Kelautan dan Perikanan sebaiknya fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir lintas profesi sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 7/2006," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim.

Untuk itu, ujarnya, Menteri Susi juga dinilai jangan hanya fokus di tingkat internasional terkait keberhasilan Indonesia memberantas pencurian ikan.

Meski mengatasi penangkapan ikan secara ilegal juga dapat meningkatkan potensi pendapatan bagi nelayan Nusantara, Abdul Halim mengingatkan bahwa Menteri Susi juga perlu membedakan prioritas pekerjaan di kementeriannya dengan bidang kerja yang melibatkan lintas kementerian/lembaga negara.

Pemerintah juga dinilai harus lebih memperhatikan penghidupan masyarakat pesisir karena sektor perikanan di Tanah Air menghidupi banyak orang di berbagai daerah, bahkan di seluruh dunia.

"Sektor perikanan secara global memberikan penghidupan bagi 75 juta orang yang bergantung baik di perikanan tangkap maupun budidaya," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati.

Dia memaparkan, berdasarkan data FAO, 84 persen orang yang bekerja di sektor perikanan tangkap dan budi daya tersebar di Asia sebanyak 65.752.000 jiwa, disusul 10 persen di Afrika sebanyak 595.800 jiwa, dan empat persen berada di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia sebanyak 280.000 jiwa.

Susan mengingatkan perempuan nelayan/pembudidaya juga terlibat langsung dalam aktivitas perikanan karena sekitar 47 persen dari jumlah perempuan nelayan bekerja di bagian pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan.

"Maka tidak bisa dipungkiri, sektor perikanan bukan lagi sektor pinggiran melainkan sektor utama yang mampu menyediakan banyak lapangan kerja di sektor sekunder, misalnya pengolahan ikan, perdagangan, dan pemasaran," tegasnya. (FNH/Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Bagikan Artikel: