'Pemerintah Sebaiknya Pertimbangkan Rencana Impor Beras'

Warta Ekonomi, Palu -

Achrul Udaya, salah seorang pemerhati ekonomi di Palu, Sulawesi Tengah mengatakan pemerintah Jokowi-JK sebaiknya mempertimbangkan rencana untuk mengimpor beras karena hal itu tidak menguntungkan petani.

Seharusnya, kata dia, justru bagaimana memperkuat peran Bulog dan Koperasi yang ada di setiap daerah di Tanah Air untuk membeli gabah/beras petani dengan harga yang layak.

"Kita kan ini negara agraria yang seharusnya bisa memenuhi sendiri kebutuhan masyarakat dengan produksi petani," katanya, Sabtu (13/1/2018). Bukan sebaliknya, setiap terjadi gejolak harga beras di pasaran, buru-buru pemerintah melakukan impor.

Menurut Mantan Kepala Cabang PT Sucofindo itu, belum memungkinkan pemerintah mengimpor beras. Apalagi saat ini bertepatan dengan tahun politik. "Ada apa dengan impor beras?" tanya Achrul.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian dan Perum Bulog bahwa cadangan beras nasional masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Memang di beberapa daerah saat ini harga beras merangkak naik. Kenaikan dipicu karena belum ada panen. "Kan panennya akan dimulai pada Februari-Maret 2018," kata Achrul.

Sebentar lagi di beberapa daerah, termasuk di Provinsi Sulteng akan panen. Menurut Achrul, pemerintah sebaiknya tidak impor beras sebab masa panen akan dimulai bulan depan.

Pemerintah seyogyanya mendorong Bulog dan koperasi yang ada untuk membeli hasil panen petani untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan nasional.

Jika Bulog dan koperasi diberi peran lebih besar untuk pengadaan beras di setiap daerah, niscaya persediaan beras stok nasional akan terjaga dan harga beras di pasar tradisional maupun modern tidak akan merangkak naik seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Selain itu, peran satgas pangan agar lebih didorong untuk mengawasi distribusi dan harga beras di tingkat pengecer agar para pelaku pasar tidak seenaknya menaikan harga sepihak.

"HET sudah ada. Kalau ada pelaku pasar menaikan seharusnya ditindak tegas," kata Achrul yang juga Sekretaris DPD APINDO Provinsi Sulteng itu. Asalkan, kata dia, satgas pangan benar-benar melakukan tugasnya sebagaimana tanggung jawab yang telah diberikan pemerintah.

Kalau peran satgas dilakukan dengan sunguh-sungguh, pelaku pasar tidak akan berani menimbun stok dan menaikan harga sebab mereka bisa dikenakan sanksi berat. (FNH/Ant)