Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:58 WIB. Wahana - Wahana Duta Jaya Rucika menjalin kemitraan bisnis dengan Ke Kelit, Maezawa, dan Mitsubishi.
  • 16:57 WIB. BJB - Bank BJB ikut membantu membangun Masjid Al Aman di Mapolda Jabar┬ámelalui dana CSR.
  • 16:14 WIB. BUMN - Inalum bersama anggota holding BUMN pertambangan membentuk perusahaan patungan khusus pengolahan limbah.
  • 16:05 WIB. BBNI - BNI meresmikan Rumah Kreatif BUMN di Tual, Maluku.
  • 12:10 WIB. Asus - Berdasarkan laporan GfK, Asus meraup 41% pangsa pasar laptop di Indonesia.
  • 12:08 WIB. Asus - Asus sebut Xiaomi sebagai lawan berat di Indonesia.
  • 12:06 WIB. Instagram - Pengguna bakal bisa pasang stiker GIF di Insta Stories.
  • 12:03 WIB. WhatsApp - WhatsApp Business sudah tersedia di Indonesia.

"Pemerintah Sebaiknya Pertimbangkan Rencana Impor Beras"

Foto Berita
Warta Ekonomi.co.id, Palu -

Achrul Udaya, salah seorang pemerhati ekonomi di Palu, Sulawesi Tengah mengatakan pemerintah Jokowi-JK sebaiknya mempertimbangkan rencana untuk mengimpor beras karena hal itu tidak menguntungkan petani.

Seharusnya, kata dia, justru bagaimana memperkuat peran Bulog dan Koperasi yang ada di setiap daerah di Tanah Air untuk membeli gabah/beras petani dengan harga yang layak.

"Kita kan ini negara agraria yang seharusnya bisa memenuhi sendiri kebutuhan masyarakat dengan produksi petani," katanya, Sabtu (13/1/2018). Bukan sebaliknya, setiap terjadi gejolak harga beras di pasaran, buru-buru pemerintah melakukan impor.

Menurut Mantan Kepala Cabang PT Sucofindo itu, belum memungkinkan pemerintah mengimpor beras. Apalagi saat ini bertepatan dengan tahun politik. "Ada apa dengan impor beras?" tanya Achrul.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian dan Perum Bulog bahwa cadangan beras nasional masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Memang di beberapa daerah saat ini harga beras merangkak naik. Kenaikan dipicu karena belum ada panen. "Kan panennya akan dimulai pada Februari-Maret 2018," kata Achrul.

Sebentar lagi di beberapa daerah, termasuk di Provinsi Sulteng akan panen. Menurut Achrul, pemerintah sebaiknya tidak impor beras sebab masa panen akan dimulai bulan depan.

Pemerintah seyogyanya mendorong Bulog dan koperasi yang ada untuk membeli hasil panen petani untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan nasional.

Jika Bulog dan koperasi diberi peran lebih besar untuk pengadaan beras di setiap daerah, niscaya persediaan beras stok nasional akan terjaga dan harga beras di pasar tradisional maupun modern tidak akan merangkak naik seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Selain itu, peran satgas pangan agar lebih didorong untuk mengawasi distribusi dan harga beras di tingkat pengecer agar para pelaku pasar tidak seenaknya menaikan harga sepihak.

"HET sudah ada. Kalau ada pelaku pasar menaikan seharusnya ditindak tegas," kata Achrul yang juga Sekretaris DPD APINDO Provinsi Sulteng itu. Asalkan, kata dia, satgas pangan benar-benar melakukan tugasnya sebagaimana tanggung jawab yang telah diberikan pemerintah.

Kalau peran satgas dilakukan dengan sunguh-sungguh, pelaku pasar tidak akan berani menimbun stok dan menaikan harga sebab mereka bisa dikenakan sanksi berat. (FNH/Ant)

Tag: Achrul Udaya, Beras, Impor

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Rahmad

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6490.896 18.230 571
2 Agriculture 1614.151 -12.818 19
3 Mining 1847.251 16.461 43
4 Basic Industry and Chemicals 713.346 6.521 69
5 Miscellanous Industry 1390.504 10.945 43
6 Consumer Goods 2913.928 21.201 47
7 Cons., Property & Real Estate 517.165 -1.786 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1183.330 2.390 62
9 Finance 1149.039 -2.770 90
10 Trade & Service 937.456 2.920 133
No Code Prev Close Change %
1 FINN 116 156 40 34.48
2 LCKM 486 605 119 24.49
3 TFCO 620 720 100 16.13
4 MPPA 430 486 56 13.02
5 PCAR 1,480 1,670 190 12.84
6 SKBM 670 750 80 11.94
7 OMRE 1,700 1,900 200 11.76
8 ESTI 73 81 8 10.96
9 GJTL 745 825 80 10.74
10 ARTA 268 296 28 10.45
No Code Prev Close Change %
1 RALS 1,500 1,240 -260 -17.33
2 FMII 600 500 -100 -16.67
3 IKAI 126 114 -12 -9.52
4 CANI 254 234 -20 -7.87
5 DWGL 540 498 -42 -7.78
6 MBTO 174 161 -13 -7.47
7 AISA 615 570 -45 -7.32
8 DSNG 420 392 -28 -6.67
9 INCF 202 190 -12 -5.94
10 PYFA 197 186 -11 -5.58
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,200 2,350 150 6.82
2 BMTR 650 650 0 0.00
3 AISA 615 570 -45 -7.32
4 GJTL 745 825 80 10.74
5 ENRG 165 168 3 1.82
6 BBNI 9,500 9,425 -75 -0.79
7 TLKM 4,170 4,160 -10 -0.24
8 BUMI 286 288 2 0.70
9 KREN 555 550 -5 -0.90
10 INDY 4,050 4,200 150 3.70