Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

KKP Klaim Pembangunan Sentra Kelautan Sesuai Nawacita

KKP Klaim Pembangunan Sentra Kelautan Sesuai Nawacita Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) yang dilakukan di berbagai daerah dinilai sesuai dengan visi Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Sejalan dengan program Nawacita tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada 2017 juga membangun SKPT di empat lokasi, yaitu Natuna, Saumlaki, Merauke, dan Sebatik," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/1/2018).

Dia mengemukakan, guna memajukan nilai hidup nelayan, pihaknya juga melaksanakan program penataan kampung nelayan di 10 lokasi, yaitu Serang (Banten), Sambas (Kalimantan Barat), Banyuasin (Sumatera Selatan), Lamongan (Jawa Timur), Sukabumi (Jawa Barat), Tegal dan Rembang (keduanya di Jawa Tengah), Tapanuli Tengah (Sumatera Utara), Banda Aceh, dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara).

Ia menuturkan, keadaan perkampungan nelayan yang memprihatinkan menjadi latar belakang dilaksanakannya program tersebut.

"Tujuannya agar tercipta kawasan lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan," katanya dan menambahkan, tidak hanya pembehanan kampung nelayan, KKP juga merevitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di 20 lokasi agar menjadi lebih bersih dan higienis.

Sementara itu, Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan mengingatkan bahwa realisasi penyerapan anggaran pembangunan SKPT di berbagai tempat hanya sebesar 55,23 persen dari pagu Rp771,8 miliar.

Menurut Abdi Suhufan, rendahnya penyerapan tersebut antara lain karena gagalnya pelembagaan program SKPT di internal KKP, kehati-hatian pelaksanan kegiatan, serta perencanaan program yang kurang matang sejak awal.

Ia mengungkapkan dari 12 lokasi SKPT tahun 2017, Saumlaki dan Merauke dinilai sebagai lokasi yang berkinerja rendah. "Menteri Kelautan dan Perikanan mesti melakukan evaluasi terhadap sistem program, SDM dan tim pelaksana SKTP agar program ini bisa optimal," paparnya.

Selain itu, ujar dia, KKP mesti berani mendorong semua lokasi dan program SKPT menjadi program strategis nasional agar bisa mendapat sejumlah kemudahan pelaksanaan dari segi pembiayaan, perizinan dan investasi.

Tanpa terobosan besar di tahun 2018, lanjutnya, kinerja SKPT tidak akan mengalami perubahan signifikan.

Koordinator DFW juga mengingatkan dengan penurunan alokasi anggaran KKP sebesar 20,26 persen dalam APBN 2018 dari Rp9,13 triliun menjadi Rp7,28 triliun, juga patut dipertanyakan kemampuan perencanaan program dan kegiatan KKP dalam memformulasikan kebutuhan pembangunan kelautan dan perikanan secara lebih terukur. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Fajar Sulaiman

Bagikan Artikel: