Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:25 WIB. Transportasi - Luhut ancam yang beking di proyek LRT.
  • 07:25 WIB. Pilgub Jatim - Khofifah dan Emil lengkapi berkas-berkas pendaftaran.
  • 07:24 WIB. Politik - Hanura kubu OSO: Hati-hati menuduh main duit.
  • 20:33 WIB. Inggris - Otoritas Inggris kini punya Kementerian Urusan Kesepian.

KKP Klaim Pembangunan Sentra Kelautan Sesuai Nawacita

Foto Berita KKP Klaim Pembangunan Sentra Kelautan Sesuai Nawacita
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) yang dilakukan di berbagai daerah dinilai sesuai dengan visi Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Sejalan dengan program Nawacita tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada 2017 juga membangun SKPT di empat lokasi, yaitu Natuna, Saumlaki, Merauke, dan Sebatik," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/1/2018).

Dia mengemukakan, guna memajukan nilai hidup nelayan, pihaknya juga melaksanakan program penataan kampung nelayan di 10 lokasi, yaitu Serang (Banten), Sambas (Kalimantan Barat), Banyuasin (Sumatera Selatan), Lamongan (Jawa Timur), Sukabumi (Jawa Barat), Tegal dan Rembang (keduanya di Jawa Tengah), Tapanuli Tengah (Sumatera Utara), Banda Aceh, dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara).

Ia menuturkan, keadaan perkampungan nelayan yang memprihatinkan menjadi latar belakang dilaksanakannya program tersebut.

"Tujuannya agar tercipta kawasan lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan," katanya dan menambahkan, tidak hanya pembehanan kampung nelayan, KKP juga merevitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di 20 lokasi agar menjadi lebih bersih dan higienis.

Sementara itu, Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan mengingatkan bahwa realisasi penyerapan anggaran pembangunan SKPT di berbagai tempat hanya sebesar 55,23 persen dari pagu Rp771,8 miliar.

Menurut Abdi Suhufan, rendahnya penyerapan tersebut antara lain karena gagalnya pelembagaan program SKPT di internal KKP, kehati-hatian pelaksanan kegiatan, serta perencanaan program yang kurang matang sejak awal.

Ia mengungkapkan dari 12 lokasi SKPT tahun 2017, Saumlaki dan Merauke dinilai sebagai lokasi yang berkinerja rendah. "Menteri Kelautan dan Perikanan mesti melakukan evaluasi terhadap sistem program, SDM dan tim pelaksana SKTP agar program ini bisa optimal," paparnya.

Selain itu, ujar dia, KKP mesti berani mendorong semua lokasi dan program SKPT menjadi program strategis nasional agar bisa mendapat sejumlah kemudahan pelaksanaan dari segi pembiayaan, perizinan dan investasi.

Tanpa terobosan besar di tahun 2018, lanjutnya, kinerja SKPT tidak akan mengalami perubahan signifikan.

Koordinator DFW juga mengingatkan dengan penurunan alokasi anggaran KKP sebesar 20,26 persen dalam APBN 2018 dari Rp9,13 triliun menjadi Rp7,28 triliun, juga patut dipertanyakan kemampuan perencanaan program dan kegiatan KKP dalam memformulasikan kebutuhan pembangunan kelautan dan perikanan secara lebih terukur. (Ant)

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,581.48 3,545.66
British Pound GBP 1.00 18,567.05 18,377.84
China Yuan CNY 1.00 2,085.68 2,064.87
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,432.00 13,298.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,698.59 10,589.20
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,717.95 1,700.75
Dolar Singapura SGD 1.00 10,141.19 10,036.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,378.98 16,212.92
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,391.92 3,354.69
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.03 11,942.52

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6472.666 28.148 571
2 Agriculture 1626.969 -2.919 19
3 Mining 1830.790 7.838 43
4 Basic Industry and Chemicals 706.825 -4.049 69
5 Miscellanous Industry 1379.559 14.800 43
6 Consumer Goods 2892.727 40.614 47
7 Cons., Property & Real Estate 518.951 2.048 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1180.940 -8.985 62
9 Finance 1151.809 4.998 90
10 Trade & Service 934.536 1.286 133
No Code Prev Close Change %
1 LCKM 390 486 96 24.62
2 AISA 494 615 121 24.49
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 RALS 1,235 1,500 265 21.46
5 ALKA 488 590 102 20.90
6 MBTO 147 174 27 18.37
7 PCAR 1,260 1,480 220 17.46
8 LTLS 660 750 90 13.64
9 DSNG 372 420 48 12.90
10 ESSA 226 250 24 10.62
No Code Prev Close Change %
1 WICO 550 496 -54 -9.82
2 APII 220 199 -21 -9.55
3 AKSI 378 342 -36 -9.52
4 MIDI 1,050 960 -90 -8.57
5 DWGL 590 540 -50 -8.47
6 INCF 220 202 -18 -8.18
7 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
8 PSSI 192 179 -13 -6.77
9 AMIN 416 388 -28 -6.73
10 LMAS 62 58 -4 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 101 95 -6 -5.94
2 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 AISA 494 615 121 24.49
5 ANTM 730 740 10 1.37
6 BBRI 3,630 3,620 -10 -0.28
7 MEDC 1,270 1,300 30 2.36
8 TLKM 4,200 4,170 -30 -0.71
9 KREN 560 555 -5 -0.89
10 PBRX 505 500 -5 -0.99