Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:46 WIB. Bulog - Bulog Divre III Bojonegoro mengirim 6 ribu ton beras ke tiga provinsi.
  • 17:37 WIB. Bulog - Perum Bulog Ciamis memproduksiĀ  1 ton per hari atau 5.000 kemasan beras saset ukuran 200 gram.
  • 17:35 WIB. Pemilu - Wapres JK sebut menteri ikut Pileg ganggu kinerja kabinet.
  • 17:35 WIB. Pertanian - Mentan bagikan sejuta bibit jeruk keprok di Malang.
  • 17:34 WIB. Pilpres - Eriko: PDIP tidak intervensi Jokowi tentukan cawapres.
  • 17:34 WIB. Pemilu - Perindo akan beri bantuan logistik kampanye untuk caleg.
  • 17:34 WIB. Pemilu - Seskab: Presiden izinkan Johan Budi ikut pileg Jatim.
  • 17:33 WIB. Nasional - Presiden Jokowi unggah vlog baru bersama "Bro Saddiq", Menpora Malaysia.
  • 17:33 WIB. Pemilu - Tjahjo Kumolo selesaikan tugas mendagri sesuai instruksi Megawati.
  • 17:32 WIB. Finansial - Menkeu proyeksikan belanja kementerian lembaga 95-96%.
  • 17:32 WIB. Pemilu - Partai Golkar Jabar sumbangkan sebagian penghasilan legislatornya.
  • 17:32 WIB. Pemiilu - Wapres JK akui baru tahu Johan Budi ikut Pileg 2019.
  • 17:32 WIB. BTPN Syariah - BTPN Syariah catat kenaikan aset sebesar 32,5% jadi Rp10,73 triliun per akhir Juni 2018.
  • 17:31 WIB. Nasional - Wapres JK: Pemerintah optimistis divestasi Freeport lancar.
  • 17:30 WIB. BTPN Syariah - BTPN Syariah catat jumlah DPK per semester I 2018 sebesar Rp7,02 triliun, tumbuh 17,8% YoY.

Perubahan UU Pilkada Harus Bisa Memperkuat Integritas

Foto Berita Perubahan UU Pilkada Harus Bisa Memperkuat Integritas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak berbagai perubahan peraturan perundang-undangan terkait pilkada harus mampu memperkuat kerangka demokrasi yang lebih substansial demi menjawab persoalan integritas pilkada itu sendiri.

Siaran pers ICW, Minggu (14/1/2018), menyatakan selama perubahan UU tidak banyak menjawab persoalan integritas pilkada, maka Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten/kota dinilai akan dibayangi oleh 10 permasalahan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kesepuluh permasalahan itu antara lain jual beli pencalonan antara kandidat dan partai politik, munculnya nama bermasalah (mantan narapidana atau tersangka korupsi) dan calon dinasti, munculnya calon tunggal, kampanye berbiaya tinggi, pengumpulan modal ilegal serta politisasi program pemerintah untuk kampanye.

Permasalahan lainnya adalah politisasi birokrasi dan pejabat negara, praktek politik uang (jual beli suara pemilih), manipulasi laporan dana kampanye, suap kepada penyelenggara pemilu, serta korupsi untuk pengumpulan modal, jual beli perizinan, jual beli jabatan, hingga korupsi anggaran.

LSM antikorupsi tersebut berpendapat bahwa dana bantuan sosial adalah klasifikasi belanja daerah yang sangat rawan digunakan untuk menggalang, mempertahankan, dan membalas dukungan, di mana pos anggaran ini biasanya akan menyasar langsung ke kantong-kantong suara.

Untuk itu, ICW merekomendasikan agar Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan KPK untuk memonitor penggunaan belanja bantuan sosial tingkat pusat dan daerah, khususnya daerah yang kepala daerah, dinasti, dan pejabatnya maju dalam pemilu.

Sedangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diharapkan untuk tidak lelah-lelahnya mengingatkan larangan aparatur sipil negara (ASN) terlibat dalam proses pemenangan pemilu.

ICW juga ingin Panglima TNI dan Kapolri untuk menjaga integritas jajaran dibawahnya agar tidak memihak calon kepala daerah tertentu, sekalipun calon tersebut berasal dari TNI/Polri.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan menginstruksikan jajaran dibawahnya untuk mulai menyusun data pembanding pengeluaran dana kampanye saat melakukan pengawasan lapangan, mengingat UU Pilkada telah mengatur sanksi pidana terhadap pelaporan dana kampanye yang tidak benar.

ICW juga mendesak kandidat pemilu dan partai politik untuk berkomitmen menjaga integritas pilkada dengan tidak menggunakan modal illegal dalam pemilu dan bersaing secara sehat, serta agar masyarakat sipil untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemantau.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Padang, Senin (8/1/2018), mengatakan LSM mempunyai peran penting dalam pilkada.

Menurut Bambang Widjojanto, pilkada dinilainya sebagai salah satu masa yang rawan untuk tindakan korupsi, salah satunya adalah melalui praktik politik uang.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengingatkan kepada masyarakat agar betul-betul melihat latar belakang calon kepala daerah yang akan dipilih dalam Pilkada 2018.

"Ini menjadi peringatan bagi kita semua tolong nanti kalau Pilkada selalu dilihat 'track record'-nya orang supaya kita bisa percaya," kata Agus di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1/2018). (Ant)

Tag: Indonesia Corruption Watch (ICW), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.508 -43.650 597
2 Agriculture 1429.927 1.326 19
3 Mining 1993.546 -16.082 46
4 Basic Industry and Chemicals 767.037 -5.673 70
5 Miscellanous Industry 1164.985 -9.605 45
6 Consumer Goods 2425.201 -22.039 46
7 Cons., Property & Real Estate 447.948 3.850 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1073.667 5.217 70
9 Finance 1019.771 -15.877 91
10 Trade & Service 879.792 -4.151 143
No Code Prev Close Change %
1 CANI 162 214 52 32.10
2 TCPI 875 1,090 215 24.57
3 OKAS 270 334 64 23.70
4 GSMF 102 126 24 23.53
5 FORU 125 146 21 16.80
6 TGRA 600 670 70 11.67
7 RODA 520 580 60 11.54
8 WSKT 1,845 2,030 185 10.03
9 AGRO 328 360 32 9.76
10 MARI 212 232 20 9.43
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 660 496 -164 -24.85
2 CSIS 590 444 -146 -24.75
3 CNTX 590 452 -138 -23.39
4 PTSN 252 222 -30 -11.90
5 MGRO 380 338 -42 -11.05
6 MINA 680 610 -70 -10.29
7 LPLI 182 164 -18 -9.89
8 ZINC 1,685 1,535 -150 -8.90
9 SRSN 70 64 -6 -8.57
10 ALKA 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 660 496 -164 -24.85
2 BBRI 2,970 2,870 -100 -3.37
3 WSKT 1,845 2,030 185 10.03
4 PGAS 1,640 1,725 85 5.18
5 KREN 715 730 15 2.10
6 PTBA 4,240 4,380 140 3.30
7 ADRO 1,800 1,760 -40 -2.22
8 TKIM 13,675 13,400 -275 -2.01
9 AGRO 328 360 32 9.76
10 BMRI 6,550 6,325 -225 -3.44