Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:58 WIB. Wahana - Wahana Duta Jaya Rucika menjalin kemitraan bisnis dengan Ke Kelit, Maezawa, dan Mitsubishi.
  • 16:57 WIB. BJB - Bank BJB ikut membantu membangun Masjid Al Aman di Mapolda Jabar┬ámelalui dana CSR.
  • 16:14 WIB. BUMN - Inalum bersama anggota holding BUMN pertambangan membentuk perusahaan patungan khusus pengolahan limbah.
  • 16:05 WIB. BBNI - BNI meresmikan Rumah Kreatif BUMN di Tual, Maluku.
  • 12:10 WIB. Asus - Berdasarkan laporan GfK, Asus meraup 41% pangsa pasar laptop di Indonesia.
  • 12:08 WIB. Asus - Asus sebut Xiaomi sebagai lawan berat di Indonesia.
  • 12:06 WIB. Instagram - Pengguna bakal bisa pasang stiker GIF di Insta Stories.
  • 12:03 WIB. WhatsApp - WhatsApp Business sudah tersedia di Indonesia.

Perubahan UU Pilkada Harus Bisa Memperkuat Integritas

Foto Berita Perubahan UU Pilkada Harus Bisa Memperkuat Integritas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak berbagai perubahan peraturan perundang-undangan terkait pilkada harus mampu memperkuat kerangka demokrasi yang lebih substansial demi menjawab persoalan integritas pilkada itu sendiri.

Siaran pers ICW, Minggu (14/1/2018), menyatakan selama perubahan UU tidak banyak menjawab persoalan integritas pilkada, maka Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten/kota dinilai akan dibayangi oleh 10 permasalahan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kesepuluh permasalahan itu antara lain jual beli pencalonan antara kandidat dan partai politik, munculnya nama bermasalah (mantan narapidana atau tersangka korupsi) dan calon dinasti, munculnya calon tunggal, kampanye berbiaya tinggi, pengumpulan modal ilegal serta politisasi program pemerintah untuk kampanye.

Permasalahan lainnya adalah politisasi birokrasi dan pejabat negara, praktek politik uang (jual beli suara pemilih), manipulasi laporan dana kampanye, suap kepada penyelenggara pemilu, serta korupsi untuk pengumpulan modal, jual beli perizinan, jual beli jabatan, hingga korupsi anggaran.

LSM antikorupsi tersebut berpendapat bahwa dana bantuan sosial adalah klasifikasi belanja daerah yang sangat rawan digunakan untuk menggalang, mempertahankan, dan membalas dukungan, di mana pos anggaran ini biasanya akan menyasar langsung ke kantong-kantong suara.

Untuk itu, ICW merekomendasikan agar Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan KPK untuk memonitor penggunaan belanja bantuan sosial tingkat pusat dan daerah, khususnya daerah yang kepala daerah, dinasti, dan pejabatnya maju dalam pemilu.

Sedangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diharapkan untuk tidak lelah-lelahnya mengingatkan larangan aparatur sipil negara (ASN) terlibat dalam proses pemenangan pemilu.

ICW juga ingin Panglima TNI dan Kapolri untuk menjaga integritas jajaran dibawahnya agar tidak memihak calon kepala daerah tertentu, sekalipun calon tersebut berasal dari TNI/Polri.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan menginstruksikan jajaran dibawahnya untuk mulai menyusun data pembanding pengeluaran dana kampanye saat melakukan pengawasan lapangan, mengingat UU Pilkada telah mengatur sanksi pidana terhadap pelaporan dana kampanye yang tidak benar.

ICW juga mendesak kandidat pemilu dan partai politik untuk berkomitmen menjaga integritas pilkada dengan tidak menggunakan modal illegal dalam pemilu dan bersaing secara sehat, serta agar masyarakat sipil untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemantau.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Padang, Senin (8/1/2018), mengatakan LSM mempunyai peran penting dalam pilkada.

Menurut Bambang Widjojanto, pilkada dinilainya sebagai salah satu masa yang rawan untuk tindakan korupsi, salah satunya adalah melalui praktik politik uang.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengingatkan kepada masyarakat agar betul-betul melihat latar belakang calon kepala daerah yang akan dipilih dalam Pilkada 2018.

"Ini menjadi peringatan bagi kita semua tolong nanti kalau Pilkada selalu dilihat 'track record'-nya orang supaya kita bisa percaya," kata Agus di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1/2018). (Ant)

Tag: Indonesia Corruption Watch (ICW), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6490.896 18.230 571
2 Agriculture 1614.151 -12.818 19
3 Mining 1847.251 16.461 43
4 Basic Industry and Chemicals 713.346 6.521 69
5 Miscellanous Industry 1390.504 10.945 43
6 Consumer Goods 2913.928 21.201 47
7 Cons., Property & Real Estate 517.165 -1.786 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1183.330 2.390 62
9 Finance 1149.039 -2.770 90
10 Trade & Service 937.456 2.920 133
No Code Prev Close Change %
1 FINN 116 156 40 34.48
2 LCKM 486 605 119 24.49
3 TFCO 620 720 100 16.13
4 MPPA 430 486 56 13.02
5 PCAR 1,480 1,670 190 12.84
6 SKBM 670 750 80 11.94
7 OMRE 1,700 1,900 200 11.76
8 ESTI 73 81 8 10.96
9 GJTL 745 825 80 10.74
10 ARTA 268 296 28 10.45
No Code Prev Close Change %
1 RALS 1,500 1,240 -260 -17.33
2 FMII 600 500 -100 -16.67
3 IKAI 126 114 -12 -9.52
4 CANI 254 234 -20 -7.87
5 DWGL 540 498 -42 -7.78
6 MBTO 174 161 -13 -7.47
7 AISA 615 570 -45 -7.32
8 DSNG 420 392 -28 -6.67
9 INCF 202 190 -12 -5.94
10 PYFA 197 186 -11 -5.58
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,200 2,350 150 6.82
2 BMTR 650 650 0 0.00
3 AISA 615 570 -45 -7.32
4 GJTL 745 825 80 10.74
5 ENRG 165 168 3 1.82
6 BBNI 9,500 9,425 -75 -0.79
7 TLKM 4,170 4,160 -10 -0.24
8 BUMI 286 288 2 0.70
9 KREN 555 550 -5 -0.90
10 INDY 4,050 4,200 150 3.70