Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:09 WIB. PLN - Dukung smelter, PLN Sulselrabar dan PT Cerindo lakukan MoU dengan daya 350 MW.
  • 18:05 WIB. PLN - PLN Sulselrabar investasikan Rp2,4 triliun untuk terangi 500 desa melalui program Lisdes 2018. 
  • 18:01 WIB. Politik - Idrus Marham serahkan jabatan Sekjen ke Airlangga.
  • 18:00 WIB. Politik - Wiranto tegaskan tidak ada munaslub di Hanura.
  • 17:12 WIB. Lazada - Berkolaborasi dengan induk usahanya Alibaba Group, Lazada akan luncurkan e-Payment pada akhir 2018.
  • 17:10 WIB. Kominfo - Kominfo blokir 169 situs LGBT hingga takedown 72 aplikasi Android.
  • 17:01 WIB. Haier - Melalui pt. Datascrip, Haier di Indonesia perkenalkan seri Haier G51. 
  • 16:46 WIB. Meizu - Meizu M6S punya sidik jari di sisi bodi.
  • 16:43 WIB. Samsung - Mulai dijual 19 Januari 2018, Galaxy A8 dilepas seharga Rp6,499 juta sementara A8+ dibanderol Rp8,099 juta. 
  • 16:42 WIB. Samsung - Awali 2018, Samsung meluncurkan dua ponsel baru yakni seri Galaxy A8 dan A8+.
  • 16:39 WIB. Smartphone - IDC memperkirakan pasar ponsel pintar tumbuh 6% pada 2018. 
  • 16:04 WIB. Politik - KPK minta pejabat yang baru dilantik segera laporkan harta kekayaan.
  • 16:03 WIB. Politik - Khofifah yakin Idrus Marham bisa lari kencang.
  • 16:03 WIB. DKI Jakarta - Anies sebut Becak hanya beroperasi di perumahan.
  • 16:02 WIB. Politik - Idrus akui sama-sama cocok dengan Jokowi.

Perubahan UU Pilkada Harus Bisa Memperkuat Integritas

Foto Berita Perubahan UU Pilkada Harus Bisa Memperkuat Integritas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak berbagai perubahan peraturan perundang-undangan terkait pilkada harus mampu memperkuat kerangka demokrasi yang lebih substansial demi menjawab persoalan integritas pilkada itu sendiri.

Siaran pers ICW, Minggu (14/1/2018), menyatakan selama perubahan UU tidak banyak menjawab persoalan integritas pilkada, maka Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten/kota dinilai akan dibayangi oleh 10 permasalahan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kesepuluh permasalahan itu antara lain jual beli pencalonan antara kandidat dan partai politik, munculnya nama bermasalah (mantan narapidana atau tersangka korupsi) dan calon dinasti, munculnya calon tunggal, kampanye berbiaya tinggi, pengumpulan modal ilegal serta politisasi program pemerintah untuk kampanye.

Permasalahan lainnya adalah politisasi birokrasi dan pejabat negara, praktek politik uang (jual beli suara pemilih), manipulasi laporan dana kampanye, suap kepada penyelenggara pemilu, serta korupsi untuk pengumpulan modal, jual beli perizinan, jual beli jabatan, hingga korupsi anggaran.

LSM antikorupsi tersebut berpendapat bahwa dana bantuan sosial adalah klasifikasi belanja daerah yang sangat rawan digunakan untuk menggalang, mempertahankan, dan membalas dukungan, di mana pos anggaran ini biasanya akan menyasar langsung ke kantong-kantong suara.

Untuk itu, ICW merekomendasikan agar Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan KPK untuk memonitor penggunaan belanja bantuan sosial tingkat pusat dan daerah, khususnya daerah yang kepala daerah, dinasti, dan pejabatnya maju dalam pemilu.

Sedangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diharapkan untuk tidak lelah-lelahnya mengingatkan larangan aparatur sipil negara (ASN) terlibat dalam proses pemenangan pemilu.

ICW juga ingin Panglima TNI dan Kapolri untuk menjaga integritas jajaran dibawahnya agar tidak memihak calon kepala daerah tertentu, sekalipun calon tersebut berasal dari TNI/Polri.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan menginstruksikan jajaran dibawahnya untuk mulai menyusun data pembanding pengeluaran dana kampanye saat melakukan pengawasan lapangan, mengingat UU Pilkada telah mengatur sanksi pidana terhadap pelaporan dana kampanye yang tidak benar.

ICW juga mendesak kandidat pemilu dan partai politik untuk berkomitmen menjaga integritas pilkada dengan tidak menggunakan modal illegal dalam pemilu dan bersaing secara sehat, serta agar masyarakat sipil untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemantau.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Padang, Senin (8/1/2018), mengatakan LSM mempunyai peran penting dalam pilkada.

Menurut Bambang Widjojanto, pilkada dinilainya sebagai salah satu masa yang rawan untuk tindakan korupsi, salah satunya adalah melalui praktik politik uang.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengingatkan kepada masyarakat agar betul-betul melihat latar belakang calon kepala daerah yang akan dipilih dalam Pilkada 2018.

"Ini menjadi peringatan bagi kita semua tolong nanti kalau Pilkada selalu dilihat 'track record'-nya orang supaya kita bisa percaya," kata Agus di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1/2018). (Ant)

Tag: Indonesia Corruption Watch (ICW), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,570.29 3,534.46
British Pound GBP 1.00 18,486.23 18,299.91
China Yuan CNY 1.00 2,081.29 2,060.46
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,691.92 10,578.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,711.49 1,694.34
Dolar Singapura SGD 1.00 10,142.40 10,039.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,442.92 16,277.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,394.17 3,355.95
Yen Jepang JPY 100.00 12,107.79 11,985.53

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6444.518 14.826 571
2 Agriculture 1629.888 6.724 19
3 Mining 1822.952 12.500 43
4 Basic Industry and Chemicals 710.874 15.319 69
5 Miscellanous Industry 1364.759 -2.133 43
6 Consumer Goods 2852.113 -8.299 47
7 Cons., Property & Real Estate 516.903 2.095 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1189.925 12.140 62
9 Finance 1146.811 -4.432 90
10 Trade & Service 933.250 6.105 133
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 1,880 2,360 480 25.53
2 LCKM 312 390 78 25.00
3 BSIM 670 835 165 24.63
4 PCAR 1,060 1,260 200 18.87
5 CASA 236 280 44 18.64
6 INCF 194 220 26 13.40
7 AKSI 336 378 42 12.50
8 IKAI 118 132 14 11.86
9 ITMA 615 685 70 11.38
10 SMDR 454 505 51 11.23
No Code Prev Close Change %
1 FORU 248 194 -54 -21.77
2 RBMS 264 224 -40 -15.15
3 LPPS 110 97 -13 -11.82
4 BMAS 382 346 -36 -9.42
5 MBTO 161 147 -14 -8.70
6 BPFI 660 610 -50 -7.58
7 LPLI 183 170 -13 -7.10
8 BKDP 87 81 -6 -6.90
9 HDTX 344 324 -20 -5.81
10 PORT 360 340 -20 -5.56
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 1,880 2,360 480 25.53
2 LMAS 64 62 -2 -3.12
3 IKAI 118 132 14 11.86
4 BMTR 685 675 -10 -1.46
5 WIKA 1,940 2,050 110 5.67
6 ZINC 1,695 1,700 5 0.29
7 TLKM 4,210 4,200 -10 -0.24
8 ANTM 705 730 25 3.55
9 PBRX 496 505 9 1.81
10 BUMI 284 284 0 0.00