Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:49 WIB. Twitter - Twitter temukan 50 ribu akun bot Rusia pendukung Donald Trump.
  • 14:45 WIB. Smartphone - Tahun 2017, Galaxy S7 Edge versi Eropa jadi ponsel yang banyak dibuat tiruannya.
  • 13:06 WIB. Afrin - Pasukan Rusia diwartakan mundur dari wilayah Afrin, Suriah.
  • 13:04 WIB. Turki - Erdogan: gempuran Turki ke Afrin Suriah telah dimulai.
  • 13:03 WIB. Yaman - Otoritas Jerman hentikan ekspor senjata ke negara yang terlibat dengan perang Yaman.
  • 13:01 WIB. Amerika Serikat - Gedung Puith murka setelah Pemerintah AS resmi 'shutdown'.
  • 13:00 WIB. Korea Utara - Rezim Korea Utara siapkan parade militer jelang ulang tahun militernya yang ke-70.
  • 12:59 WIB. Asia - Presiden Joko Widodo lirik Asia Tengah dan Selatan sebagai pasar potensial.
  • 12:56 WIB. Suriah - Rusia: AS atasi ketegangan di Suriah Utara dengan pasokan senjata.
  • 12:55 WIB. Rohingya - Militan Rohingya sebut rencana pemulangan pengungsi ke Myanmar adalah jebakan.
  • 12:54 WIB. Korea Utara - Rusia-AS diwartakan akan gelar pertemuan guna bahas krisis nuklir Korea Utara di Moscow.
  • 12:52 WIB. Suriah - Militer turki berencana gelar operasi darat di Suriah.

YLKI: Putusan MA Soal Motor Berpeluang Cacat Yuridis

Foto Berita YLKI: Putusan MA Soal Motor Berpeluang Cacat Yuridis
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan larangan kendaraan bermotor di Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat berpeluang mengalami cacat yuridis.

"MA telah memutus suatu perkara tidak menggunakan pisau analisis undang-undang organik tetapi menggunakan undang-undang lain yang tidak berhubungan," kata Tulus dihubungi di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Menurut Tulus, seharusnya MA dalam memutus perkara uji materi terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jakarta menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tulus mengatakan substansi Peraturan tersebut bukan melarang warga Jakarta bergerak atau melintas di Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat, melainkan melarang melintas menggunakan sepeda motor.

"Sepeda motor hanya sarana. Untuk bergerak atau melintas di ruas jalan dimaksud bisa menggunakan transportasi yang lain, terutama angkutan umum," tuturnya.

Alasan bahwa larangan sepeda motor tidak adil karena belum ada angkutan umum yang memadai juga Tulus nilai tidak tepat.

"Senyaman apa pun kendaraan umum, pengguna kendaraan pribadi tidak akan pernah berpindah ke angkutan umum bila tidak dibarengi dengan upaya pengendalian kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor," katanya.

Tulus menilai keputusan MA tersebut lebih menggunakan pendekatan populis, sebagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menganggap pengguna jalan memiliki kesetaraan yang sama tanpa diskriminasi. (Ant)

Tag: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Mahkamah Agung

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Ylki.or.id

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6490.896 18.230 571
2 Agriculture 1614.151 -12.818 19
3 Mining 1847.251 16.461 43
4 Basic Industry and Chemicals 713.346 6.521 69
5 Miscellanous Industry 1390.504 10.945 43
6 Consumer Goods 2913.928 21.201 47
7 Cons., Property & Real Estate 517.165 -1.786 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1183.330 2.390 62
9 Finance 1149.039 -2.770 90
10 Trade & Service 937.456 2.920 133
No Code Prev Close Change %
1 FINN 116 156 40 34.48
2 LCKM 486 605 119 24.49
3 TFCO 620 720 100 16.13
4 MPPA 430 486 56 13.02
5 PCAR 1,480 1,670 190 12.84
6 SKBM 670 750 80 11.94
7 OMRE 1,700 1,900 200 11.76
8 ESTI 73 81 8 10.96
9 GJTL 745 825 80 10.74
10 ARTA 268 296 28 10.45
No Code Prev Close Change %
1 RALS 1,500 1,240 -260 -17.33
2 FMII 600 500 -100 -16.67
3 IKAI 126 114 -12 -9.52
4 CANI 254 234 -20 -7.87
5 DWGL 540 498 -42 -7.78
6 MBTO 174 161 -13 -7.47
7 AISA 615 570 -45 -7.32
8 DSNG 420 392 -28 -6.67
9 INCF 202 190 -12 -5.94
10 PYFA 197 186 -11 -5.58
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,200 2,350 150 6.82
2 BMTR 650 650 0 0.00
3 AISA 615 570 -45 -7.32
4 GJTL 745 825 80 10.74
5 ENRG 165 168 3 1.82
6 BBNI 9,500 9,425 -75 -0.79
7 TLKM 4,170 4,160 -10 -0.24
8 BUMI 286 288 2 0.70
9 KREN 555 550 -5 -0.90
10 INDY 4,050 4,200 150 3.70