Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:25 WIB. 1MDB - Malaysia harap dana dari korupsi 1MDB bisa dipulihkan.
  • 18:27 WIB. Nuklir - AS: Denuklirisasi Korut tidak bisa rampung dalam 1 tahun.
  • 20:12 WIB. Aprobi - Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia memperkirakan ekspor biodiesel tahun ini bisa mencapai 800.000 kiloliter.
  • 18:28 WIB. TKI - RI-Brunei sepakat MoU perlindungan TKI selesai akhir tahun.
  • 18:27 WIB. ISIS - WNI terduga ISIS di Malaysia akan dipulangkan ke Indonesia.
  • 18:25 WIB. Palestina - Abbas: UU Yahudi Israel tak surutkan perjuangan Palestina.
  • 18:23 WIB. Catalonia - Spanyol batalkan surat perintah penangkapan bagi separatis Catalonia.
  • 18:23 WIB. Suriah - Kelompok teror serahkan ladang minyak ke rezim Assad.
  • 18:22 WIB. Korea Utara - Karena sanksi PBB, perekonomian Korea Utara merosot.
  • 18:21 WIB. Korsel - Eks Presiden Korsel, Park Geun-hye, dijatuhi hukuman tambahan 8 tahun penjara.
  • 18:21 WIB. Google - Trump kritik Uni Eropa karena denda Google USD5 miliar.

YLKI: Putusan MA Soal Motor Berpeluang Cacat Yuridis

Foto Berita YLKI: Putusan MA Soal Motor Berpeluang Cacat Yuridis
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan larangan kendaraan bermotor di Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat berpeluang mengalami cacat yuridis.

"MA telah memutus suatu perkara tidak menggunakan pisau analisis undang-undang organik tetapi menggunakan undang-undang lain yang tidak berhubungan," kata Tulus dihubungi di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Menurut Tulus, seharusnya MA dalam memutus perkara uji materi terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jakarta menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tulus mengatakan substansi Peraturan tersebut bukan melarang warga Jakarta bergerak atau melintas di Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat, melainkan melarang melintas menggunakan sepeda motor.

"Sepeda motor hanya sarana. Untuk bergerak atau melintas di ruas jalan dimaksud bisa menggunakan transportasi yang lain, terutama angkutan umum," tuturnya.

Alasan bahwa larangan sepeda motor tidak adil karena belum ada angkutan umum yang memadai juga Tulus nilai tidak tepat.

"Senyaman apa pun kendaraan umum, pengguna kendaraan pribadi tidak akan pernah berpindah ke angkutan umum bila tidak dibarengi dengan upaya pengendalian kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor," katanya.

Tulus menilai keputusan MA tersebut lebih menggunakan pendekatan populis, sebagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menganggap pengguna jalan memiliki kesetaraan yang sama tanpa diskriminasi. (Ant)

Tag: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Mahkamah Agung

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Ylki.or.id

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10