Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:46 WIB. WhatsApp - WhatsApp dikabarkan kembangkan fitur yang mencegah pesan spam tersebar dalam versi update terbaru 2.17.430.
  • 22:43 WIB. Samsung - Galaxy S9 dan S9+ raih sertifikasi Federal Communications Commission (FCC), lembaga telekomunikasi independen AS.
  • 22:40 WIB. Advan - Advan dilaporkan menguasai 60,8% pasar tablet di kawasan Asia Pasifik.
  • 22:39 WIB. Xiaomi - Kecele Xiaomi Redmi Note 5A, Lazada kebanjiran protes.
  • 22:37 WIB. Xiaomi - Harga Redmi 5A di Vietnam lebih murah dari Indonesia yaitu sekitar Rp980 ribu.

DPR Minta BPN Jelaskan Soal Laut Bersertifikat

Foto Berita DPR Minta BPN Jelaskan Soal Laut Bersertifikat
Warta Ekonomi.co.id, Kepulauan Riau -

Anggota Komisi II DPR RI, Dwi Ria Latifa, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan persoalan tanah pantai dan laut di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang memiliki sertifikat hak milik.

"Saya akan tanyakan secara resmi ke BPN, pakai surat resmi. Dan kebetulan saya di Komisi II dan BPN adalah mitra Komisi II," kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kepulauan Riau itu di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, Minggu (14/1/2018).

Dwi Ria Latifa mengatakan BPN harus menjelaskan ke Komisi II, tentang bagaimana proses penerbitan sertifikat di laut.

"Apakah itu legal, dan batasnya seperti apa, karena tanah pantai dan laut itu adalah bagian dari milik negara, tidak boleh dijadikan hak milik," katanya.

Politikus PDI Perjuangan tersebut mengaku sengaja datang ke Karimun untuk melihat langsung tanah pantai dan laut yang dimiliki perorangan dengan status sertifikat hak milik.

"Saya mendapat informasi, di kampung saya, ada laut yang dijadikan sertifikat atas nama pribadi. Saya juga agak aneh, ada sertifikat yang keluarnya pada 2017, ternyata sertifikat itu untuk laut dan pantai," kata politikus kelahiran Tanjung Balai Karimun tersebut.

Saat meninjau lahan laut dan pantai tersebut, dia mengaku kaget, karena tanah yang dipermasalahkan benar-benar berada di atas pantai, bahkan sampai ke laut dengan jarak sekitar 200 meter dari titik pasang tertinggi.

Selain itu, batas tanah yang dipatok ke arah laut adalah sebuah boya putih, yang mengapung di air meski kala itu air laut sedang surut pada titik paling rendah.

"Kenapa batasnya bisa boya. Setahu saya, boya itu untuk rambu di laut. Ini aneh," ujarnya.

Saat memasuki lahan pantai yang berlokasi di Kuda Laut, Kelurahan Baran Timur itu, Dwi Ria juga menemukan selembar spanduk bertuliskan maklumat dari BPN, bahwa lahan tersebut merupakan status quo.

"Dengan dibuatnya maklumat itu, menurut saya sebetulnya, secara tidak langsung ada pengakuan secara diam-diam, BPN menyadari ada kesalahan dengan terbitnya sertifikat itu. Kalau kita lihat sepintas, laut sudah dikapling-kapling, saya yakin ada yang salah, nanti akan kita lihat salahnya dimana," katanya.

Selain akan membawa masalah tersebut ke Komisi II, Dwi Ria juga meminta kepolisian menelusuri sertifikat tanah pantai dan laut tersebut, serta memroses pihak yang terlibat.

"Tidak boleh berhenti sampai di situ, saya ingin polisi menelusuri. Saya akan temui kapolres. Apa betul ada warga yang melapor. Dengan terbitnya sertifikat, nelayan susah ke laut yang sudah mencari makan di sini," katanya.

Dia meminta pihak yang terbukti melanggar hukum diproses secara hukum.

"Kalau sampai ada kongkalikong, saya minta diproses secara hukum," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum nelayan setempat, Edwar Kelvin Rambe mengatakan, sertifikat hak milik atas tanah pantai dan laut mencuat setelah juru sita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun melakukan sita eksekusi terhadap lahan pantai dan laut, beberapa waktu lalu.

"Luasnya sekitar 5 hektare, dan ada tiga sertifikat hak milik," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah nelayan berunjuk rasa ke Kantor BPN Karimun menuntut pencabutan sertifikat lahan laut dan pantai di pesisir Kuda Laut. Nelayan menganggap lahan pantai dan laut merupakan milik negara, sehingga tidak bisa disertifikatkan.

Saat unjuk rasa, Kepala BPN Karimun Susilawati membuat pernyataan akan membentuk tim untuk mengkaji kembali sertifikat tersebut, dan menetapkan status quo. (Ant)

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.95 3,537.13
British Pound GBP 1.00 18,494.68 18,305.75
China Yuan CNY 1.00 2,081.65 2,060.83
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,400.00 13,266.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,678.46 10,569.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,712.61 1,695.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,137.69 10,034.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,439.12 16,273.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,389.83 3,354.24
Yen Jepang JPY 100.00 12,082.96 11,961.05

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6429.692 47.497 571
2 Agriculture 1623.164 15.190 19
3 Mining 1810.452 19.845 43
4 Basic Industry and Chemicals 695.555 11.671 69
5 Miscellanous Industry 1366.892 7.108 43
6 Consumer Goods 2860.412 8.739 47
7 Cons., Property & Real Estate 514.808 3.541 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1177.785 22.479 62
9 Finance 1151.243 6.733 90
10 Trade & Service 927.145 0.951 133
No Code Prev Close Change %
1 LCKM 208 312 104 50.00
2 RBMS 196 264 68 34.69
3 LPLI 136 183 47 34.56
4 LPPS 82 110 28 34.15
5 JMAS 860 1,075 215 25.00
6 ALKA 360 440 80 22.22
7 CASA 195 236 41 21.03
8 BKDP 73 87 14 19.18
9 MLIA 550 650 100 18.18
10 PCAR 920 1,060 140 15.22
No Code Prev Close Change %
1 BSIM 875 670 -205 -23.43
2 IKAI 133 118 -15 -11.28
3 CMPP 498 444 -54 -10.84
4 PYFA 214 194 -20 -9.35
5 NELY 124 115 -9 -7.26
6 AKSI 362 336 -26 -7.18
7 BUVA 520 484 -36 -6.92
8 GTBO 300 280 -20 -6.67
9 VINS 180 168 -12 -6.67
10 NIPS 490 458 -32 -6.53
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 690 685 -5 -0.72
2 MEDC 1,140 1,260 120 10.53
3 TLKM 4,120 4,210 90 2.18
4 BUMI 290 284 -6 -2.07
5 PGAS 1,765 1,880 115 6.52
6 WIKA 1,825 1,940 115 6.30
7 ANTM 660 705 45 6.82
8 TRAM 248 268 20 8.06
9 INDY 3,940 4,090 150 3.81
10 BBRI 3,550 3,610 60 1.69