Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:15 WIB. Google - Google prediksi pemilu dan tokoh politik bakal jadi trending di 2019.
  • 07:02 WIB. California - California berencana kenakan pajak untuk SMS. 
  • 07:00 WIB. Fintech - Kemenkominfo telah blokir 400 Fintech ilegal dari OJK. 
  • 06:58 WIB. YLKI - YLKI sebut perlindungan konsumen belanja online rendah. 
  • 06:54 WIB. Apple - Apple investasikan Rp14,5 triliun untuk kampus di Texas. 

DPR Minta BPN Jelaskan Soal Laut Bersertifikat

Foto Berita DPR Minta BPN Jelaskan Soal Laut Bersertifikat
Warta Ekonomi.co.id, Kepulauan Riau -

Anggota Komisi II DPR RI, Dwi Ria Latifa, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan persoalan tanah pantai dan laut di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang memiliki sertifikat hak milik.

"Saya akan tanyakan secara resmi ke BPN, pakai surat resmi. Dan kebetulan saya di Komisi II dan BPN adalah mitra Komisi II," kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kepulauan Riau itu di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, Minggu (14/1/2018).

Dwi Ria Latifa mengatakan BPN harus menjelaskan ke Komisi II, tentang bagaimana proses penerbitan sertifikat di laut.

"Apakah itu legal, dan batasnya seperti apa, karena tanah pantai dan laut itu adalah bagian dari milik negara, tidak boleh dijadikan hak milik," katanya.

Politikus PDI Perjuangan tersebut mengaku sengaja datang ke Karimun untuk melihat langsung tanah pantai dan laut yang dimiliki perorangan dengan status sertifikat hak milik.

"Saya mendapat informasi, di kampung saya, ada laut yang dijadikan sertifikat atas nama pribadi. Saya juga agak aneh, ada sertifikat yang keluarnya pada 2017, ternyata sertifikat itu untuk laut dan pantai," kata politikus kelahiran Tanjung Balai Karimun tersebut.

Saat meninjau lahan laut dan pantai tersebut, dia mengaku kaget, karena tanah yang dipermasalahkan benar-benar berada di atas pantai, bahkan sampai ke laut dengan jarak sekitar 200 meter dari titik pasang tertinggi.

Selain itu, batas tanah yang dipatok ke arah laut adalah sebuah boya putih, yang mengapung di air meski kala itu air laut sedang surut pada titik paling rendah.

"Kenapa batasnya bisa boya. Setahu saya, boya itu untuk rambu di laut. Ini aneh," ujarnya.

Saat memasuki lahan pantai yang berlokasi di Kuda Laut, Kelurahan Baran Timur itu, Dwi Ria juga menemukan selembar spanduk bertuliskan maklumat dari BPN, bahwa lahan tersebut merupakan status quo.

"Dengan dibuatnya maklumat itu, menurut saya sebetulnya, secara tidak langsung ada pengakuan secara diam-diam, BPN menyadari ada kesalahan dengan terbitnya sertifikat itu. Kalau kita lihat sepintas, laut sudah dikapling-kapling, saya yakin ada yang salah, nanti akan kita lihat salahnya dimana," katanya.

Selain akan membawa masalah tersebut ke Komisi II, Dwi Ria juga meminta kepolisian menelusuri sertifikat tanah pantai dan laut tersebut, serta memroses pihak yang terlibat.

"Tidak boleh berhenti sampai di situ, saya ingin polisi menelusuri. Saya akan temui kapolres. Apa betul ada warga yang melapor. Dengan terbitnya sertifikat, nelayan susah ke laut yang sudah mencari makan di sini," katanya.

Dia meminta pihak yang terbukti melanggar hukum diproses secara hukum.

"Kalau sampai ada kongkalikong, saya minta diproses secara hukum," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum nelayan setempat, Edwar Kelvin Rambe mengatakan, sertifikat hak milik atas tanah pantai dan laut mencuat setelah juru sita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun melakukan sita eksekusi terhadap lahan pantai dan laut, beberapa waktu lalu.

"Luasnya sekitar 5 hektare, dan ada tiga sertifikat hak milik," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah nelayan berunjuk rasa ke Kantor BPN Karimun menuntut pencabutan sertifikat lahan laut dan pantai di pesisir Kuda Laut. Nelayan menganggap lahan pantai dan laut merupakan milik negara, sehingga tidak bisa disertifikatkan.

Saat unjuk rasa, Kepala BPN Karimun Susilawati membuat pernyataan akan membentuk tim untuk mengkaji kembali sertifikat tersebut, dan menetapkan status quo. (Ant)

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00