Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:25 WIB. BRI - BRI memantau debitur yang memiliki eksposur terhadap dampak volatilitas nilai tukar rupiah.
  • 16:06 WIB. PSI - Prabowo tak percaya ke tokoh muda, nyatanya menujuk mantan Panglima TNI sebagai ketua timses.
  • 16:05 WIB. PSI - AHY tidak pas sebagai Dewan Pembina, cocoknya ketua tim pemenangan Prabowo-Sandi.
  • 16:04 WIB. PSI - Posisi AHY di tim Prabowo-Sandi hanya pelengkap.
  • 15:35 WIB. Alibaba - Alibaba Cloud gandeng OBS maksimalkan transformasi digital Olimpiade Tokyo 2020.
  • 14:39 WIB. Grab - Grab sambut positif rencana Kemenhub bikin aplikasi ojek online.
  • 14:38 WIB. Kemenhub - Kemenhub izinkan BUMN buat aplikasi mirip Go-Jek dan Grab.
  • 14:37 WIB. BMW - BMW hentikan produksi MINI di Inggris sebagai antisipasi Brexit.
  • 14:32 WIB. XL - XL Axiata bersama Nokia hadirkan Wireless PON pertama di Indonesia.
  • 14:25 WIB. Gula - Petani gula menetapkan harga untuk Sub Divre Bulog Cirebon sekitar  Rp9.700/Kg..
  • 14:22 WIB. Gula - Sub Divre Bulog Cirebon, telah membeli gula petani sebanyak 4.500 ton.
  • 14:16 WIB. Urea - Kementan beri tambahan kuota pupuk urea bersubsidi sebanyak 23.820 ton untuk kebutuhan petani di NTT.
  • 14:13 WIB. Purbalingga - UKM di bidang pengolahan jagung diharapkan akan makin mantap berproduksi dengan adanya aneka macam varian produk.
  • 14:12 WIB. Purbalingga - Program diversifikasi pangan berbasis jagung di Purbalingga, diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi jagung.
  • 14:11 WIB. Purbalingga - Warga Purbalingga dilatih mengolah makanan berbahan jagung.

DPR Minta BPN Jelaskan Soal Laut Bersertifikat

Foto Berita DPR Minta BPN Jelaskan Soal Laut Bersertifikat
Warta Ekonomi.co.id, Kepulauan Riau -

Anggota Komisi II DPR RI, Dwi Ria Latifa, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan persoalan tanah pantai dan laut di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang memiliki sertifikat hak milik.

"Saya akan tanyakan secara resmi ke BPN, pakai surat resmi. Dan kebetulan saya di Komisi II dan BPN adalah mitra Komisi II," kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kepulauan Riau itu di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, Minggu (14/1/2018).

Dwi Ria Latifa mengatakan BPN harus menjelaskan ke Komisi II, tentang bagaimana proses penerbitan sertifikat di laut.

"Apakah itu legal, dan batasnya seperti apa, karena tanah pantai dan laut itu adalah bagian dari milik negara, tidak boleh dijadikan hak milik," katanya.

Politikus PDI Perjuangan tersebut mengaku sengaja datang ke Karimun untuk melihat langsung tanah pantai dan laut yang dimiliki perorangan dengan status sertifikat hak milik.

"Saya mendapat informasi, di kampung saya, ada laut yang dijadikan sertifikat atas nama pribadi. Saya juga agak aneh, ada sertifikat yang keluarnya pada 2017, ternyata sertifikat itu untuk laut dan pantai," kata politikus kelahiran Tanjung Balai Karimun tersebut.

Saat meninjau lahan laut dan pantai tersebut, dia mengaku kaget, karena tanah yang dipermasalahkan benar-benar berada di atas pantai, bahkan sampai ke laut dengan jarak sekitar 200 meter dari titik pasang tertinggi.

Selain itu, batas tanah yang dipatok ke arah laut adalah sebuah boya putih, yang mengapung di air meski kala itu air laut sedang surut pada titik paling rendah.

"Kenapa batasnya bisa boya. Setahu saya, boya itu untuk rambu di laut. Ini aneh," ujarnya.

Saat memasuki lahan pantai yang berlokasi di Kuda Laut, Kelurahan Baran Timur itu, Dwi Ria juga menemukan selembar spanduk bertuliskan maklumat dari BPN, bahwa lahan tersebut merupakan status quo.

"Dengan dibuatnya maklumat itu, menurut saya sebetulnya, secara tidak langsung ada pengakuan secara diam-diam, BPN menyadari ada kesalahan dengan terbitnya sertifikat itu. Kalau kita lihat sepintas, laut sudah dikapling-kapling, saya yakin ada yang salah, nanti akan kita lihat salahnya dimana," katanya.

Selain akan membawa masalah tersebut ke Komisi II, Dwi Ria juga meminta kepolisian menelusuri sertifikat tanah pantai dan laut tersebut, serta memroses pihak yang terlibat.

"Tidak boleh berhenti sampai di situ, saya ingin polisi menelusuri. Saya akan temui kapolres. Apa betul ada warga yang melapor. Dengan terbitnya sertifikat, nelayan susah ke laut yang sudah mencari makan di sini," katanya.

Dia meminta pihak yang terbukti melanggar hukum diproses secara hukum.

"Kalau sampai ada kongkalikong, saya minta diproses secara hukum," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum nelayan setempat, Edwar Kelvin Rambe mengatakan, sertifikat hak milik atas tanah pantai dan laut mencuat setelah juru sita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun melakukan sita eksekusi terhadap lahan pantai dan laut, beberapa waktu lalu.

"Luasnya sekitar 5 hektare, dan ada tiga sertifikat hak milik," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah nelayan berunjuk rasa ke Kantor BPN Karimun menuntut pencabutan sertifikat lahan laut dan pantai di pesisir Kuda Laut. Nelayan menganggap lahan pantai dan laut merupakan milik negara, sehingga tidak bisa disertifikatkan.

Saat unjuk rasa, Kepala BPN Karimun Susilawati membuat pernyataan akan membentuk tim untuk mengkaji kembali sertifikat tersebut, dan menetapkan status quo. (Ant)

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,976.27 3,936.70
British Pound GBP 1.00 19,606.12 19,408.59
China Yuan CNY 1.00 2,176.13 2,154.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,913.00 14,765.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,826.84 10,716.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,901.17 1,882.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,897.33 10,787.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.86 17,245.52
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,606.53 3,566.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,299.74 13,164.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.597 61.807 602
2 Agriculture 1573.131 -18.171 20
3 Mining 1915.607 8.625 46
4 Basic Industry and Chemicals 796.218 16.285 71
5 Miscellanous Industry 1257.362 55.238 45
6 Consumer Goods 2447.908 35.684 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.933 1.870 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1023.502 -1.264 69
9 Finance 1055.900 6.888 91
10 Trade & Service 820.776 7.323 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 183 246 63 34.43
2 PADI 500 625 125 25.00
3 TFCO 680 850 170 25.00
4 DIGI 340 424 84 24.71
5 JSPT 1,200 1,450 250 20.83
6 BULL 141 169 28 19.86
7 PGLI 210 248 38 18.10
8 TCPI 3,020 3,480 460 15.23
9 ABMM 2,040 2,290 250 12.25
10 KPAL 394 442 48 12.18
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 179 137 -42 -23.46
2 PNSE 850 665 -185 -21.76
3 AKPI 970 770 -200 -20.62
4 TAMU 4,290 3,590 -700 -16.32
5 MINA 550 464 -86 -15.64
6 COWL 515 448 -67 -13.01
7 TRUS 195 170 -25 -12.82
8 NICK 146 130 -16 -10.96
9 AGRS 260 232 -28 -10.77
10 MGNA 57 51 -6 -10.53
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 384 406 22 5.73
2 SRSN 85 82 -3 -3.53
3 KPIG 715 710 -5 -0.70
4 PNLF 226 238 12 5.31
5 TLKM 3,570 3,550 -20 -0.56
6 BBRI 2,940 3,000 60 2.04
7 ASII 7,025 7,400 375 5.34
8 ERAA 2,470 2,510 40 1.62
9 ENRG 127 136 9 7.09
10 BBCA 24,000 24,000 0 0.00