Emil Bantah, Pilwalkot Bandung Picu Rotasi Jabatan

Pemerintah Kota Bandung melelang 3 jabatan eselon II dalam waktu dekat. Meskipun dilakukan berbarengan dengan proses pelaksanaan pemilihan wali kota (Pilwalkot) Bandung 2018, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) memastikan sistem rotasi ini tidak terkait dengan langkah politik.

"Jabatan yang kosong itu sedang diproses, tinggal dilantik karena persetujuan pelantikan harus melalui proses ke Kemendagri. Jadi enggak ada hubungannya itu antara kampanye dengan jabatan yang kosong," tegas Emil kepada wartawan di Bandung, Senin (15/1/2018).

Dia menjelaskan sistem undang-undang sudah mengatur bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam pemerintahan. Ia juga mengingatkan jalannya pemerintahan di Kota Bandung tidak berdasarkan individu, tetapi sistem. Dengan sistem yang sudah berjalan maka Pemkot Bandung tinggal menata proses rotasi dan mutasi yang harus dilakukan.

"Jadi kalau tidak ada kosong, ada pengganti. Nah, pengganti ini tidak usah khawatir karena sistem sudah berjalan, ada BKD (BKPP), kan sistem smart city," tegas Emil

Sedangkan selama cuti untuk mengikuti Pilgub Jabar 2018, kekosongan posisi Ridwan akan diganti sementara dari kalangan pejabat provinsi. Sementara pengganti posisi Sekda Kota Bandung yang juga ditinggal Yossi Irianto di Pilwalkot Bandung 2018 saat ini masih dibahas. Yossi juga harus mengundurkan diri agar dapat mengikuti pilkada akan diganti oleh pelaksana tugas (Plt). 

Sebelumnya, Pemkot Bandung telah melakukan rotasi dan mutasi empat pejabatnya dengan tujuan penyegaran organisasi birokrasi, di Gedung Serbaguna, Balai Kota Bandung, 29 Desember 2017. Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) paling disorot karena sempat kosong beberapa lama.

Wali Kota Bandung memimpin langsung prosesi pelantikan para pejabat itu. Dalam rangka rotasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Iskandar Zulkarnaen menjadi Kepala Dinas Tata Ruang yang sebelumnya diisi Maryun Sastrakusumah. Sementara Maryun mengisi jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusipda) yang kosong sejak Herry M Djauhari meninggal dunia pada September lalu.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Arief Prasetya mengisi posisi Kepala DPU. Adapun kekosongan posisi kepala DPKP3 diupayakan melalui mekanisme lelang jabatan.   

"Termasuk jabatan kepala bidangnya nanti masih proses. Sekarang sedang dilelang 3 kepala (dinas), BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan), inspektorat, dan pertamanan (DPKP3). Jadi jangan khawatir, roda pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan," jelas Emil.

Adapun, Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan, dalam waktu cepat akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk mengisi jabatan yang kosong. 

"Ada beberapa asisten yang akan saya tunjuk, sesuai tupoksi yang ada untuk bisa mengisi kekosongan agar tidak terjadi stagnan di pemerintahan," ungkap Yosi.

Dia menilai rotasi dan mutasi di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang biasa. Prinsip dasarnya dalam rangka penyegaran organisasi. Ia melihat ada beberapa hal yang harus menjadi refleksi dan respons terhadap otokritik dari masyarakat. Termasuk ketika ada beberapa keterlambatan.

"Apapun seluruh pejabat karier setingkat pimpinan dinas yang mewakili pejabat poliltik dia harus responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan masyarakat," tutur Yosi.

Menurut Yosi, seringkali terjadi kegamangan di tengah masyarakat akibat keterlambatan program-program yang ditawarkan. Kondisi tersebut memunculkan anggapan adanya ketidakseriusan komitmen dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Maka, memang perlu yang dinamakan penyegaran, jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau ditanya, ini tidak mendadak karena mekanisme yang ada kita sudah sampaikan ke Kemenpan (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara). Ini sudah tiga minggu lalu prosesnya," katanya.

Satu jabatan yang baru dilantik adalah Kepala DPMPTSP yang diisi oleh Arief Syaifudin. Yossi menjelaskan, DPMPTSP menjadi ruh karena memberikan pelayanan menyangkut perizinan. Jabatan pimpinan dinas itu sempat kosong setelah kasus korupsi yang melibatkan sejumlah orang di dalamnya. 

Pelayanan DPMPTSP cukup krusial karena memiliki sistem perizinan via layanan digital, Gampil. Walau begitu, sistem hanyalah alat. Diperlukan perlilaku birokrasi, pola pikir, dan stigma yang mengedepankan integritas.

"Mudah-mudahan dengan pejabat baru, dia bisa mendorong  menciptakan suasana baru. Pengalaman masa lalu ya tidak boleh terulang, kita cukup prihatin sebetulnya, dengan hampir 30 karyawan yang kita rotasi mutasikan," pungkasnya.