Per Januari 2018, Defisit APBN-P 2017 Turun Jadi 2,46%

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran sebesar 2,46 persen terhadap PDB. Angka ini lebih rendah dari rilis sebelum yang diumumkan pada awal 2018. Adapun perubahan ini terjadi karena APBN-P masih melakukan proses rekonsiliasi dan konsolidasi data.

"Berdasarkan data per 12 Januari 2018, defisit APBN-P 2017 tercatat sebesar 2,46 persen terhadap PDB," kata Menteri Keuangan Sri Wulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTA (APBN Kinerja dan Fakta) di kantor Kemenkeu Jakarta, Senin (15/1/2018).

Untuk diketahui, per 12 Januari 2018 total pendapatan negara Rp1.666,3 triliun atau lebih besar dari catatan pada realisasi sementara yang senilai Rp1.655,8 triliun. Dengan begitu, realisasi pendapatan di APBN-P 2017 sebesar 96 persen dari target yang mencapai Rp1.736,1 triliun.

Sementara terkait realisasi belanja negara, Menkeu menyebutkan belanja negara di APBN-P 2017 per 12 Januari 2018 senilai Rp 1.118,5 triliun atau lebih rendah dari realisasi sementara yang sempat tercatat sebesar Rp2.001,4 triliun.

"Realisasi belanja negara di APBN-P 2017 sebesar 93,8 persen dari target yang mencapai Rp2.133,3 triliun," ucapnya.

Dengan demikian, Menkeu merincikan bahwa per 12 Januari 2018 realisasi pendapatan perpajakan sebesar Rp1.343,6 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp313,1 triliun serta penerimaan hibah senilai Rp9,7 triliun.

Sementara nilai realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.256,5 triliun dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.259,6 triliun. Dana transfer daerah dan dana desa per 12 Januari 2018 jumlahnya tidak berubah sebesar Rp742 triliun.

"Dengan demikian, keseimbangan primer pada APBN-P 2017 sebesar Rp115,5 triliun atau lebih rendah dari pengumuman sebelumnya sebesar Rp129,3 triliun. Jadi, defisit APBN-P 2017 per 12 Januari 2018 sebesar Rp332,1 triliun," tutup Sri Mulyani.